keuanganeoandna#s oNegara atau perekonomian Negara, dalam undangundang No.1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwalembaga /instansi yang berwenang untuk melakukan audit terhadapkeuangan Negara adalah BPK / BPKP, namun tidak menghilangkankewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugianKeuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yangterungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan HakimHakim baik di peradilan Umum maupun peradilan Tipikor

Pengadilan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang : Terdakwa ditahan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)Serang sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015.Halaman 1 dari 155 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2015./PN.Srg Diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang sejaktanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015.

/PN.Srgsehingga berdasarkan fakta hukum persidangan, lebih tepat diterapkan pasal11 UU Tipikor karena keputusan lulus tidaknya sebagai PNS bukankewenangan terdakwan namun kewenangan Kemenpan di Jakarta, berbedadengan ketentuan pasal 5 UU Tipikor bahwa pemberian hadiah atau janjitersebut terkait dengan kewajiban hukumnya.Ketentuan pasal 11 UU Tipikorini mengatur pemberi hadiah atau pemberi janji menduga bahwa penerimahadiah mempunyai kewenangan yang ada hubunganya dengan jabatantersebut, namun tidak

sebagai turut serta melakukan korupsi,namun jika tidak, perkara ini bukan perkara korupsi namun perkara pidanaumum penggelapan dan penipuan, Majelis mempertimbangkan bahwakewenangan untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka adalah JaksaPenyidik, Pengadilan hanya menerima limpahan perkara untuk menyidangkan,sedangkan penentuan ruang lingkup suatau perkara apakah korupsi ataupidana umum tidaklah digantungkan pada ada tidaknya tersangka lain, namundidasarkan pada ketentuan pasal 14 UndangUndang Tipikor

yang menyatakan: Setiap orang yang melanggar ketentuan UndangUndang yang secara tegasmenyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan UndangUndang tersebutsebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam UndangUndang ini.Dan perbuatan terdakwa meminta dan menerima hadian/uang ataujanji tersebut diatur didalam UU Tipikor diantaranya pasal 5, pasal 11, pasal 12 ,sehingga haruslah diterapkan UU tipikor ini sebagai Lex specialis.Menimbang bahwa terhadap Pembelaan terdakwa yang mendalilkantidak

19/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PTK

PUTUS ANNomor: 19/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PTK*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadiliperkaraperkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasatelah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa:Nama Lengkap : TONGGI SIMBOLON, S.PdTempat Lahir : TapanuliUmur/tgl.Lahir : 53 Tahun / 15 Desember 1956Jenis Kelamin : lakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Gang Martani Badau Hulu Kecamatan

KatholikPekerjaan : PNS (Guru SDN 11 Janting Kecamatan Badau)Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :1.Penyidik No.SP.Han/09/II/2012, sejak tanggal 29 Maret 2012 s/d tanggal 17April 2012.Penangguhan Penahanan No.SP.han/09.e/V/2012/Reskrim, sejak tanggal 25 Mei2012.Perpanjangan Penuntut Umum No.B433/Q.116/Fd.I/04/2012, sejak tanggal 18April 2012 s/d tanggal 27 Mei 2012 ( Tahanan Kota ).Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2012 s/d tanggal 17 Juli 2012 (TahananRutan).Hakim Pengadilan Tipikor

Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasingsebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh MARNI USMAN, S.H. PaniteraPengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dandihadiri oleh DANY BRAMANDOKO, S.H. sebagai Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;Hakim Anggota Ketua Majelisttd ttd1 ADE SUHERMAN, S.H., M.H.

., sebagai Hakim ketua Majelis,s AGAM SYARIEFBAHARUDDIN, S.H.MH. serta EDDY SEPJENGKARIA, SH.CN, Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Negeri Ambon masingmasing selaku Anggota Majelis.

Terdakwa tidak memberikan tanggapan /keterangan Saksi cukup;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagaiberikut:MURJANIANSYAH, SE.MM (Ahli), dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa Ahli pernah diperiksa sebelumnya oleh pihak Penyidik danketerangan yang diberikan sudah benar semua;e Bahwa dasar Ahli melakukan pemeriksaan adalah berdasarkan suatupermintaan dari Kejaksaan Negeri Pandeglang dan surat tugas dari BPKP,sebagaimana BAP point 5 perihal PKKN Kasus dugaan tipikor

Nomor : 46 Tahun 2009 tentang PengadilanTindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), UndangUndang Republik Indonesia Nomor:08 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana/ KUHAP/serta ketentuanketentuan peraturan Perundangundangan dan Hukum yangberkenaan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa Mei Sartika Sitorus. S.E Anak dari Sitorus danTerdakwa Il Drs. Joshrius Sitinjak Anak dari Sitinjak tidakter bukti secara sahHalaman 218 dari 245 halaman Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2015/PN.

Srg.Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri/PHV/TIPIKOR Serang pada hari Senin tanggal, 4 Januari2016 oleh kami EFIYANTO D, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis,MUHAMMAD SAINAL, S.H. M.Hum., dan DONNY SUWARDI, S.H.

M.H, HakimAd Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum pada hari Senin, tanggal, 11 Januari 2016 oleh Hakim Ketua Majelisdengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu olehGINAGAN, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serangserta dihadiri oleh UCUP SUPRIYATNA, S.H., Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Pandeglang dan Para Terdakwa tidak dihadiri PenasihatHukum para

Tipikor Semarang yang dimintakan banding tersebut ; ---------------------------------------------------------------------------------3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; --------- 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanTinggi Semarang tanggal 19 Juli 2012, No : 203/ Pen.Pid/PT Smg, sejakTanggal, 08 Agustus2012 sampai dengan 06 Oktober 2012 ;Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang telahdidampingi Penasihat Hukum, yaitu : SYAEFUL ANAM HR, SH, Sp.N danANNA WINIASTUTY, SH, Advokat yang berkantor di Jl.

Semarang masing masing pada tanggal 09Juli 2012 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor : 77/Banding/Akta.Pid/2012/PN Tipikor Smg.

Jo Nomor : 26/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg. dan Nomor : 79/Banding/ Akta.Pid/2012/PN Tipikor Smg. JoNomor : 26 / Pid.

Tipikor Smg tertanggal 03 Juli2012 dan hal tersebut dilandasi alasanalasan sebagai berikut ; Hingga saat ini, Penasihat Hukum terdakwa belum menerima salinan putusanPengadilan Tipikor Semarang yang koreksinya belum terselesaikan olehMajelis Hakim Pemeriksa ; Dalam putusan Pengadilan Tipikor Semarang menurut Penasihat Hukumterdakwa belum memperhatikan keterangan para saksi dan bukti yangterungkap dalam persidangan ; Selanjutnya berdasarkan alasan tersebut Penasihat Hukum terdakwamengajukan permohonan

Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 3 Juli 2012Nomor : 26/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg ; 3.

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -------------- Mengubah putusan Pengadilan Negeri / Tipikor Semarang tanggal 16 April 2012 Nomor : 99 /Pid.Sus/2011/ PN.TIPIKOR.Smg,sekedar mengenai lamanya pidana, dan amar selengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Ir. SUHADI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ; ----------2.

Semarang tanggal : 23Nopember 2011, No.99/Pen.Pid.Sus/H/2011/PN.Tipikor .Smg.sejak tanggal 13 Desember 2011 s/d. 11 Januari 2012 ; Rutan ;4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tanggal, 5Januari 2012, No.07/I/Pen/K/2012 Jo.

No.99/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor Semarang sejak tgl 12 Januari 2012 s/d. 11 Maret2012, Rutan ; 5 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang tanggal 1 Maret2012 No. 67/Pen.Pid/TPK/2012/PT.Smg sejak tanggal : 12 Maret2012 s/d 10 April 2012, Rutan ;6 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, tanggal 03April 2012 No. 98/Pen.Pid/TPK/2012/PT.Smg sejak tanggal 11April 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012 ;7 Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang tanggal 23 April 2012,No. 120/Pen.Pid/TPK/2012/

PT.Smg, sejak tanggal 19 April 2012sampai dengan tanggal 18 Mei 2012 ;8 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, tanggal 1 Mei2012 No. 124/Pen.Pid/TPK/2012/PT.Smg sejak tanggal 19 Mei2012. sampai dengan tanggal 17 Juli 2012 ;Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Theodorus Yosep Parera, SH.

Membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah); Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri / TIPIKORSemarang tanggal 16 April 2012 Nomor : 99 /Pid.Sus/2011/ PN / TIPIKOR.Smg.tersebut Jaksa Penuntut Umum Slawi telah menyatakan banding dihadapanPanitera Pengadilan Negeri / Tipikor Semarang pada tanggal 19 April 2012sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 35 / Banding/Akta.Pid/2012/PN Tipikor Smg. Jo Nomor : 99 / Pid.

DJOHAN AFANDI, SH.MH dan Hj.ELISRUSMIATI,SH.MH masingmasing Hakim Tinggi Tipikor dan Hakim Ad HocTipikor pada Pengadilan Tinggi /Tipikor Semarang selaku HakimHakimAnggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari RABU tanggal 04 Juli 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebutdengan dihadiri HakimHakim anggota, serta dibantu oleh SARIMIN, SH.Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa / Penasihat Hukumnya ; HakimHakim Anggota, Hakim

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal02 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 02 Maret 2012 ; 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 02 Maret 2012 sampai dengan tanggal 01 Mei 2012 ;6. Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 24 April 2012sampai dengan tanggal 25 Mei 2012 ; 7.

Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang pada tanggal 26 April 2012 sebagaimana dalam Akta PermintaanBanding Nomor : 40/Banding/Akta.Pid/2012/PN.Tipikor.Smg jo Nomor : 19/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., dan pernyataan permintaan banding tersebutoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepadaPenasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 01 Mei 2012; Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Komisi PemberantasanKorupsi

telah mengajukan memori banding bertanggal 01 Mei 2012 yangditerima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangtanggal 02 Mei 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dansalinannya diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 03 Mei 2012 ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukankontra memori banding bertanggal 29 Mei 2012 yang diterima di kepaniteraanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal

Panitera Muda Tipikor PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Semarang masingmasing bertanggal 23 Mei2012 menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum KPK dan Penasihat HukumTerdakwa telah diberitahukan secara seksama dan diberi kesempatan untukmemeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dikepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalamtenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima,sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan

setelah Majelis Hakim Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang memeriksa dan mencermati berkas perkara, suratsurat bukti,salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang tanggal 24 APRIL 2012 Nomor 19/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum padaKPK dan kontra memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa, MajelisHakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sependapat denganpertimbangan hukum Hakim Tipikor Pengadilan Negeri

Bahwa unsur melawan hukum ada yang menyebutkan secara jelas misalnyapada Pasal 2 UndangUndang Tipikor, maka yang harus dibuktikan adalahUndangUndang mana yang telah dilanggar. Bahwa jika tidak disebut secara jelas maka pasti melawan hukum misalPasal 3 Undangundang Tipikor, unsur menyalahgunakan wewenang, jikamemegang suatu jabatan dan tidak melaksanakan tugas sebagaimana yangditentukan dalam jabatan maka sudah pasti melawan hukum dalam artianmenyalahgunakan wewenangnya.

Bahwa Pasal 18 UndangUndang Tipikor adalah mengenai pembayaranuang pengganti, atau Criminal Recovery atau Asset Recovery, hal ini tidakada persoalan karena didalam KUHP juga dikenal dengan adanya denda. Bahwa Pasal 55 KUHP adalah mengenai turut serta yaitu pelakunya lebihdari 1 (satu) orang, Pleger, Medepleger, Doen pleger, uit locker.

MH bertindaksebagai Ketua Majelis, TIRTA WINATA, SH.MH dan DENNY ISKANDAR, SH.MHmasingmasing Hakim AdHoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU,tanggal: 20 Mei 2015, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi olehHakim anggota yang sama, dengan dibantu oleh NELSON ROBERT SARAGIH,SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dengandihadiri oleh JHON WESLY, SH dan GUNTUR SAMOSIR, SH Penuntut Umumpada Kejaksaan

01/TIPIKOR/2014/PTY

PUTUS ANNomor : 01/ TIPIKOR/2014/PTYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiYogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsidalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :2 2220 nnn nnn nn nnn nnn nen ne necesNama Lengkap : SUTARDI bin PONCOSUWITO ; Tempat lahir + Gunuigkidul .......

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriYogyakarta sejak tanggal 13 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11Desember 2013 ; 22522 22222 noo nen nnnenneee4. Perpanjangan 4. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 5 Desember 2013 sampaidengan 3 Januari 2014 ; 5.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 4 Januari 2014 sampaidengan tanggal 4 Maret 2014 ; Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; Setelah membaca : ~ 7= = ron rn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 3Januari 2014 Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa danmengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ;" Berkas perkara dan surat surat

Perkara PDS02/BNTL/Ft.1/04/2015 tanggal 18 September 2015 dari Penuntut Umum,yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Yogyakarta yang mengadili perkara ini memutuskan :1.

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Tanggal 24 April 2014 No. 06/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R. sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan pidana penjara sebagai pengganti membayar uang pengganti, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :- Menyatakan Terdakwa ABDURANI Bin BIRHANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer

1/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR

2014/PT.PR sejak tanggal 20 April 2014 sampaidengan tanggal 19 Mei 2014;7 Penahanan Hakim Pengadilan TIPIKOR tingkat banding pada Pengadilan TinggiPalangka Raya tanggal 25 April 2014 Nomor : 08a/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2014/PT.PR sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014 ;8 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 22 Mei 2014 Nomor : 08b/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2014/PT.PR sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai

Salinan Resmi Putusan Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Palangka Rayatanggal 24 April 2013 No. 06/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R.; Menimbang,bahwa putusan Pengadilan TIPIKOR Palangka Raya tersebut perlu diperbaiki sekedarmengenai tahun diucapkan putusan sesuai dengan berita acara persidangan yaitupada tanggal 24 April 2014 yang amarnya sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa ABDURANI Bin BIRHANSYAH tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadalam dakwaan

Wakil Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Rayatertanggal 24 April 2014 Nomor : 01/Akta/Pid.Sus /TPK/2014/PN.Plk., danPenuntut Umum tertanggal 28 April 2014 Nomor : 01/Akta/Pid.Sus /TPK/2014/PN.PIk menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukanpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan TIPIKOR pada PengadilanNegeri Palangka Raya tanggal 24 April 2014 Nomor: 06/ Pid.Sus / TPK /2014 / PN.PIk.;Hal. 59 dari 74 Pts. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.606.

Hakim TIPIKOR dan INTANI, SH.,M.Kn.

Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggih masingmasing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketuahggi TIPIKOR Tingkat Banding Palangka Raya tanggal 23 Mei 2014 No.Hal. 81 dari 74 Pts. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.8201/Pen.Pid.Sus /TIPIKOR/2014/PT.PR. untuk memeriksa dan mengadili perkara inidalam tingkat banding dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari RABU tanggal 25 JUNI 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebutdengan didampingi Hakimhakim Anggota serta MASNI,SH.

PUJO SUWARDI ;Tempat lahir : Gunung Kidul ;Umur atau tanggal lahir : 48 tahun / 1 Mei 1968 ;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Dusun Pakel RT. 06 / RW. 04 DesaHargosari, Kecamatan Tanjungsari,Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta;Agama : Islam ;Pekerjaan : Kepala Desa Hargosari/Mantan KetuaUPK Tanjungsari ;Pendidikan : SLTA;Terdakwa ditahan dalam Tahanan oleh:1.Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal25 Desember 2016;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor