Ditemukan 5335 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : neno netto nego nemo neti noto nento
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 13-11-2014 — Putus : 20-11-2014 — Upload : 21-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 34/PID.TPK/2014/PT JAP
Tanggal 20 Nopember 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Fedrika Yakomina Uriway, SH
Terbanding/Terdakwa : THOMAS SALAMUK, S.Sos., M.Kes
72 — 28
  • Pengadaan Obatobatan Patendi 4 (empat) Distrik yaitu Distrik Beoga, Distrik Sinak, Distrik Gome, Distrik llagaKabupaten Puncak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Puncak Tahun Anggaran2012 dengan rincian sebagai berikut: No Uraian Jumlah1) Realisasi Rp 2.164.900.000, Putusan perkara Tipikor Nomor 34/Pid.SusTPK/2014/PT JAP 24 Pembayaran 00Potongan Rpotongan p 31.535.000,00 Pajak R 196.900.000,0Penghasilan p oOPasal 22 PajakPertambahan Nilai(PPN)Rp 228.435.000,00 2) Realisasi Rp 1.936.465.000,Pembayaran Neto
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 30-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 /B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Maret 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MULTI SARANA AVINDO
163 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dapatdipertahankan;Halaman 38 dari 44 Halaman Putusan Nomor 174 /B/PK/PJK/2016Bahwa sengketa banding terkait dengan sengketa peredaran usahayang terdapat dalam PPh Badan;Bahwa sengketa terkait Peredaran usaha yang terdapat dalam PPhBadan telah diputus dengan putusan nomorPut.55259/PP/M.IIIB/15/201 4;Bahwa atas sengketa dalam putusan tersebut, Terbandingmengajukan Peninjauan Kembali;Bahwa oleh karena Koreksi Positif Penyerahan Jasa Kena Pajaksebesar Rp.1.583.404.705,00terkait dengan sengketa koreksiPenghasilan Neto
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 07-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1510 B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MEGANUSA INTISAWIT
175 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM DPPPK) PPN DPP PM DPPPK) PPN PajakPupuk 100 (0) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 90) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai padabutir 1) dan butir 2) di atas, maka:" Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahanTBS yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal 16Bayat (3) UndangUndang PPN; Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 24-07-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 17 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
YUDHANTO ARIWIBOWO Alias BOWO
67 — 27
  • Sebagaimana Barangbukti berupa urine yang ditemukan adalah bahan Narkotika; jenisshabu dengan berat bruto kurang lebih neto 0,12 gram, digunakan dalampembuktian sebagaimana terlampir dalam berkas perkara terdakwadalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihakyang berwenang ataupun resep dari dokter;Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwapenyalahgunaan sabusabu oleh terdakwa bagi dirinya sendiri tersebutadalah dalam rangka pengobatan tidak dalam pengawasan dokter,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172/B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MULTI SARANA AVINDO
145 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 18.661.031.547,00 tidak dapat dipertahankan;Bahwa sengketa banding terkait dengan sengketa peredaranusaha yang terdapat dalam PPh Badan;Bahwa sengketa terkait Peredaran usaha yang terdapat dalamPPh Badan telah diputus dengan Putusan NomorPut.55259/PP/M.IIIB/15/2014;Bahwa atas sengketa dalam putusan tersebut, PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) mengajukan PeninjauanKembali;Bahwa oleh karena Koreksi Positif Penyerahan Jasa Kena Pajaksebesar Rp 800.620.285,00 terkait dengan sengketa koreksiPenghasilan Neto
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-05-2014 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 277/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION
25 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 (0) 10TBS 400) Dibebaskan 400) Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 90) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir 1) danbutir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, melanggarketentuan Pasal 16B ayat (8) UU PPN Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakan ketidakadilanBahwa dalam hal peran unit perkebunan dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-06-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 724 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASIA KIMINDO PRIMA;
47 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asia KimindoPrima, NPWP: 01.769.920.8072.000, Jenis Usaha: Perdagangan BahanKimia, beralamat di Jalan Teluk Betung Nomor 36, Kebon Melati, JakartaPusat, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008menjadi sebagai berikut:Penghasilan Neto Rp.1.068.735.126,00Penghasilan Kena Pajak Rp.1.068.735.126,00Pajak Penghasilan Terutang :10% x Rp.50.000.000,00 =Rp. 5.000.000,0015% x Rp.50.000.000,00 =Rp. 7.500.000,0030% x Rp.968.735.000,00 = Rp.290.620.500,00Jumlah Pajak Penghasilan terutang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 05-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 979/B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 (0) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 90) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai padabutir 1) dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahanTBS yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal 16B ayat(3) UU PPN; Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan;Halaman 33 dari 43 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-05-2014 — Putus : 13-08-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278 B/PK/PJK/2014
Tanggal 13 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION;
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 (0) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 9)Neto 90 90) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir 1)dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, melanggarketentuan Pasal 16B ayat (8) UU PPN= Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilanBahwa dalam hal peran unit perkebunan dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1961 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GUTHRIE PECCONINA INDONESIA;
28 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanPajak Pupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikredit kan dikreditkan TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 9090 Neto 90 90 (2) Bahwa dalam hal peran unit perkebunan danperan unit pengolahan dilakukan oleh perusahaanyang sama (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), dan Pajak Masukanatas pupuk (yang digunakan untuk perolehan TBS)dapat dikreditkan sebagaimana alasan bandingTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonHalaman 32 dari 48 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 30-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1690/B/PK/PJK/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 — PT SHIBAURA SHEARING INDONESIA TBK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
151 — 115
  • berdasarkan uraian dan faktafakta di atas, maka diusulkan kepadaMajelis Hakim untuk membatalkan seluruh koreksi fiskal Terbanding dalamKeputusan Terbanding Nomor KEP2215/WPJ.07/2014 tanggal 26 Agustus2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPLB PPh Tahun Pajak 2011Nomor 00147/406/11/055/13 tanggal 8 Juli 2013;Bahwa selanjutnya, perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2011 PemohonBanding menjadi sebagai berikut: MENURUT DITAMBAH/ MENURUT PEMOHONURAIAN TERBANDING (DIKURANGI) BANDING(US$) (US$) (US$)Penghasilan Neto
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-02-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110/B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. RANTAU SINAR KARSA
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPP PM DPPPK PPN mapPupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkanTBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 90) Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 110/B/PK/PJK/2017Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran unitpengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama(Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding)), dan Pajak Masukan atas pupuk (yangdigunakan untuk perolehan TBS) dapat dikreditkansebagaimana alasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-11-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1134 B/PK/PJK/2015
Tanggal 9 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GERSINDO MINANG PLANTATION;
30 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM DPPPK) PPN DPP PM DPPPK) PPN PajakPupuk 100 0) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 90) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai padabutir 1) dan butir 2) di atas, maka:" Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBSyang dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai, melanggar ketentuan Pasal 16B ayat (8) UU PPN Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilanBahwa dalam hal peran unit perkebunan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 25-04-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 232 B/PK/PJK/2012
Tanggal 27 Juni 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. VILLIGER TOBACCO INDONESIA;
27 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2002 tanggal 28 Maret 2002 TentangJenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto SebagaimanaDimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Undangundang Nomor 7Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahTerakhir Dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2000, menyatakan :"Yang dimaksud dengan Jasa Maklon sebagaimana dimaksud padaangka 2 huruf k Lampiran Il Keputusan ini adalah semua pemberianjasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yangproses pengerjaannya dilakukan oleh
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 25-08-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Sdw
Tanggal 24 September 2020 — Penuntut Umum:
ERLANDO JULIMAR, S.H.
Terdakwa:
THOMAS LAQ Anak dari GARIS
47 — 9
  • Lebih lanjut, meskipun dalam fakta yang terungkapdalam persidangan Terdakwa dan Saksi Yakobus telah terbukti memiliki danmenguasai narkotika jenis sabusabu dengan berat bersih atau neto 0,4 gram(nol koma empat gram) akan tetapi penguasaan tersebut jauh dibawah 1 (satu)gram sebagaimana batas toleransi yang ditentukan dalam SEMA Nomor 4Tahun 2010, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Terdakwadan Saksi Yakobus atas narkotika tersebut konteks dan tujuannya dalam rangkasebagai penyalah guna
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-11-2020 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 11-11-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 53/Pid. Sus-TPK/2015/PN Jap
Tanggal 9 Juni 2016 — Jaksa Penuntut: 1.Yasozisokhi Zebua, SH 2.YUDIE ARIEANTO, SH Terdakwa: dr. STEREN SILAS SAMBERI
323 — 172
  • Jumiah Potongan Jumlah0No Uraian % (Rp) PPh (Rp) Neto (Rp) Jasa 85 165.750.000, 2.295.000, 183.455.000,Medis 2 Jasa 15 Non Medis 29.250.000, 29.250.000,400 195.000.000, 2.295.000, 192705.000,Jumlah = Namun hasil audit BPKP atas Dokumen Pertanggung Jawaban Biaya Jasa Medisdan Non Medis : 27 (dua puluh tujuh) orang menerima dana Jasa Medis dan Non Medis, namunjumlahnya tidak sebesar bukti pertanggungjawaban;= 18 (Delapan Belas) orang tidak menerima Jasa Medis dan Non Medis.sehingga tidak sesuai dengan
Pengadilan PN PEKALONGAN Pidana Umum
Register : 03-12-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 342/Pid.B/2018/PN Pkl
Tanggal 21 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.TEUKU SYAHRONI, SE., SH.,MH
2.EKO HERTANTO, SH
3.AAN SULISTYONO, SH
Terdakwa:
KAREN ARJUN
110 — 40
  • Pol kendaraantersebut dan pada system sudah tercatat volume timbangan 1 (kosong)dan timbangan 2 (muatan) dan neto (hasil timbangan 2 timbangan 1)setelah data lengkap selanjutnya saksi print struk timbangan dan sopirselanjutnya melakukan pembayaran cash/tunai. Selanjutnya berdasarkanstruk timbangan saksi input ke neraca harian (Sama terdapat data No.tanggal, No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 23-02-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 395 B/PK/PJK/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VALE INDONESIA, Tbk (d/h. PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA, Tbk);
77 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct sellingdan kegiatan sejenis lainnya;Pasal 6Untuk keperluan penghitungan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26,penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam mata uang asingdihitung berdasarkan nilai tukar (Kurs) yang ditetapkan oleh MenteriHalaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 395/B/PK/PJK/201 72D.Keuangan yang beriaku pada saat pembayaran penghasilan tersebutatau pada saat dibebankan sebagai biaya;Pasal 8 ayat (1)Besarnya penghasilan neto pegawai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RANTAU SINAR KARSA
23 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban DPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkanTBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90) 90)Neto 90 90 bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran unitpengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama(Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding)), dan Pajak Masukan atas pupuk (yangdigunakan untuk perolehan TBS) dapat dikreditkansebagaimana alasan banding Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon~
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-02-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171 B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MULTI SARANA AVINDO;
42 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bagi hasil sebesar Rp18.661.031.547,00 tidak dapatdipertahankan;Bahwa sengketa banding terkait dengan sengketa peredaranusaha yang terdapat dalam PPh Badan;Bahwa sengketa terkait Peredaran usaha yang terdapat dalamPPh Badan telah diputus dengan putusan nomorPut.55259/PP/M.IIIB/15/2014;Bahwa atas sengketa dalam putusan tersebut, Terbandingmengajukan Peninjauan Kembali;Bahwa oleh karena Koreksi Positif Penyerahan Jasa KenaPajak sebesar Rp1.462.426.377,00 terkait dengan sengketakoreksi Penghasilan Neto