Ditemukan 5137 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : made maka mare mane maki mike mase
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum Penghinaan
Register : 07-12-2012 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 2072/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar
Tanggal 28 Maret 2013 — MUHAMAD MUHTAR
114 — 75
  • KUHP makaketentuan Pasal 35 KUHP tersebut perlu segera di revisi dan diperbaharui karenatidak sesuai lagi perkembangan ilmu tehnologi ;Menimbang, bahwa sebelum adanya Revisi atau pembaharuan KUHPoleh Lembaga Legislatif (DPR) dan Lembaga Eksekutif (Pemerintah) maka untukmengantisipasi penyalahgunaan alat komunikasi untuk tujuantujuan yangbertentangan dengan hukum oleh pelaku tindak pidana maka Majelis Hakimdengan berpedoman kepada Pasal 10 huruf b melalui putusan ini perlu melahirkanhukum (Judge make
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-12-2016 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 22-09-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 81/PID. SUS.TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 20 April 2016 — Stefanus Wodhe, SE
121 — 238
  • ./2016/PN.KPG.10.11.12.13.14.15.25 Agustus200926 Agustus200926 Agustus200926 Agustus200926 Agustus200926 Agustus200926 Agustus200926 Agustus200926 Agustus200927 Agustus200927 Agustus200927 Agustus200927 Agustus2009Angkut TendaBiaya Angkut KursiSnack untuk Gladi BersihPelantikanBayar DokumentasiBiaya Tarian dari SanggarTariBiaya DekorasiBiaya SpandukBiaya Sound SistemBiaya Make UpBayar Kepada Ketua PNEnde, Rohaniawan danPembawa DoaBayar untuk Padua SuaraBayar untuk Polres dan PolPPSewa KendaraanRp
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 17-07-2017 — Putus : 22-08-2017 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 246/PDT/2017/PT MKS
Tanggal 22 Agustus 2017 — Pembanding/Tergugat I : PIETER DAVID PHIE Diwakili Oleh : PIETER DAVID PHIE
Terbanding/Penggugat : NY. MARGARETHA TJANDRA
Turut Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULSEL
58 — 26
  • Bahwa berdasarkan Blacks Laws Dictionary, yang dimaksud dengan legalstanding atau standing to sue yaitu a partys right to make a legal claim orseek judicial enforcement of a duty or right. Dalam terminologi legalstanding atau kapasitas hukum maka unsur terpenting adalah adanya hakatau kepentingan dari suatu subjek hukum untuk mengajukan gugatan,adapun siapa yang dimaksud dengan subjek hukum tersebut adalahmanusia (natuurlijk persoon) dan badan hukum (rechtspersoon).
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 07-04-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 272/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 18 Mei 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
Pembanding/Tergugat I : PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
Pembanding/Tergugat II : TOMY WINATA
Terbanding/Penggugat : FIREWORKS VENTURES LIMITED
Turut Terbanding/Tergugat II : TOMY WINATA
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
333 — 245
  • Hal ini diketahui dari kalimat:a)b)To represent and defend the Authorizer ininstituting the Tort Case againts First Defendant,Second Defendant and Co Defendant at SouthJakarta District Court.Terjemahannya:Untuk mewakili dan membela kepentinganPemberi Kuasa dalam mengajukan GugatanPerbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I,Tergugat Il dan Turut Tergugat di PengadilanNegeri Jakarta Selatan.To make, sign, and register the Tort Case againstFirst Defendant, Second Defendant and CoDefendant at the Registar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1592 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
203 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • At Sellersrequest, Buyer shall make an advance provisional payment toSeller at any time after Concentrates have departed Port ofLoading.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 24-06-2011 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 16 Januari 2014 — SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH. Lawan 1. PT .TH INDOPLANTATION. 2. PT INDOPALMS SDN BHD. 3. PT INDO INDUSTRIES SDN BHD. 4. LEMBAGA TABUNG HAJI. 5. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL. 6. NOTARIS SUTJIPTO.
287 — 250
  • Bahwa berdasarkan Black 's Law Dictioriaryeigbt edition, yang dimaksud denganLegal StandingatauStanding to Sue adalah "apatiy's right to make a legal claim or seekjudicial enforcement of a duly or righf.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 07-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1513 B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 September 2017 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
188 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • At Seller'srequest, Buyer shall make an advance provisional payment toSeller at any time after Concentrates have departed Port ofLoading. In the event of such an advance provisional payment,Seller shall credit Buyer at the time of final settlement with interestat the rate as agreed between Buyer and Seller, from the time theadvance provisional payment is made until such time as theprovisional payment is due in the normal course.9.3 Final Settlement.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1587 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
204 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • At Seller'srequest, Buyer shall make an advance provisional payment toSeller at any time after Concentrates have departed Port ofLoading. In the event of such an advance provisional payment,Seller shall credit Buyer at the time of final settlement with interestat the rate as agreed between Buyer and Seller, from the time theadvance provisional payment is made until such time as theprovisional payment is due in the normal course.9.3 Final Settlement.
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 17-10-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 632/PDT/2017/PT SBY
Tanggal 18 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat II : H. Yudi Prawoko, SE., MM
Pembanding/Penggugat I : Hj. Erowati, SH
Terbanding/Tergugat : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Surabaya
165 — 115
  • Dalam rangka melayanipelaksanaan hak inzage yang dilakukan oleh kedua belah pihak :Panitera wajid menyiapkan dan menyediakan seluruh berkas untuk dilihat ataudipelajari (terinzage leggen) atau make available for inspection,Meliputi berita acara sidang yang lengkap, segala surat bukti yang diajukan keduabelah pihak serta putusan yang dijatuhkan.Selama para pihak mempergunakan hak mempelajari berkas, aparat atau pejabatpengadilan, tidak dibenarkan mendistorsi atau menghalanginya dengan syarat :1) Tempat
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 12-03-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 27 Juli 2021 — Penuntut Umum:
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
1.YUDIS SETIAWAN ALIAS YUDIS BIN ANIF.
2.FELIX TAKDIR LAMAN ALIAS FELIX.
204 — 88
  • Di Inggris dan AmerikaSerikat asas ini berbunyi: an act does not make a person guilty unlesshis mind is guilty. Suatuperbuatan tak dapat menjadikanseseorangbersalah bilamana maksudnya tak bersalah.Yang harus didahulukan talah unsur actus reus yaitu perbuatan pidana(criminal act).Halaman 21 dari 162 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Jkt. UtrHal ini sesuai dengan syaratsyarat pemidanaan (strafvoraussetzungen)yang mendahulukan adanya perbuatan pidana.
Pengadilan PN LHOK SUKON Pidana Umum
Register : 01-03-2022 — Putus : 26-04-2022 — Upload : 27-04-2022
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Lsk
Tanggal 26 April 2022 — Penuntut Umum:
YUDHI PERMANA, S.H., M.H.
Terdakwa:
Safrinawati Binti Alm. Tgk. Afifuddin
76 — 32

  • 15

    Revlon Color Stay 2 Way Foundation

    11

    pcs

    Kosmetik Tanpa Izin Edar

    16

    Vasseline Lip Teraphy

    11

    pcs

    Kosmetik Tanpa Izin Edar

    17

    Bioaqua Soap and Brigt Make

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 16-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1499 B/PK/PJK/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
204 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Provisional payment of ninety (90)percent of the provisional payment value shall be made byBuyer within three (3) Business days after the Date of Arrival.At Seller's request, Buyer shall make an advance provisionalpayment to Seller at any time after Concentrates have departedPort of Loading.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Umum Kehutanan
Register : 28-09-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 143/Pid.B/LH/2020/PN Sdw
Tanggal 15 Februari 2021 — * Pidana : Penuntut Umum : - ISWAN NOOR S.H Terdakwa : - EDY MURSANDI als EDI bin SYAFIUDDIN
360 — 102
  • Moeljatnomempersamakan perbuatan pidana ini dengan criminal act, yang manajuga dipisahkan dengan criminal liability yang mempersyaratkan untukmempidana seseorang, selain harus ada criminal act dari orangtersebut, juga harus mempunyai kesalahan (guilt) pada perbuatannya,yang dalam bahasa latin disebut dengan actus non facit reum, nisi menssit res, yang lalu diteriemahkan dalam Bahasa Inggris dengan an actdoes not make a person guilty, unless the mind is guilty.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-09-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1548 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 September 2016 — Agustinus Yudi Riberu
75 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Unsur objektif yaitu unsur perbuatan (actusreus), sedangkan unsur subjektif yaitu unsur kKesalahan manusia (mens rea).Bahwa baik unsur objektif yaitu unsur perbuatan (actus reus) maupununsur subjektif yaitu kesalahan manusia (mens rea) harus dibuktikan semuanyasebagaimana teori, Actus non facit reum, nisi mens sit rea, atau dikatakansebagai An act does not make a person guilty unless his mind is guilt, yaitubahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah kecualimemang ada niat jahat
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-02-2015 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 123/PID.SUS-TPK/2014/PN Smg
Tanggal 2 Februari 2015 — WAKHYONO,S.Pt Bin HADI SUMARDJO (TERDAKWA)
54 — 14
  • Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan::Menurut hemat kami penitikberatan sematamata hanya pada segi perbuatanfisik (actus reus) sungguh kurang tepat, melainkan harus juga dilihat dari segikesadaran atau niat jahat yang melandasi dilakukannya perbuatan fisiktersebut (mens rea) sehingga disini berlaku adagium atau maxim universaldalam hukum pidana yakni actus non facit reum, nisi mens rea (suatu137perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukandengan niat jahat / an act does not make
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-12-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 73/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 7 Januari 2015 — SUHENDA
86 — 39
  • masingmasing dinas pendidikan provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan diPusat Statistik Pendidikan, Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional.3 Peta digital (skala 1: 25.000 untuk wilayah pulau Jawa dan Bali dan skala 1:50.000 untuk wilayah pulau Sumatera), yang meliputi :1 Koordinat lintang dan bujur titik lokasi satuan pendidikan:a Setiap individu satuan pendidikan SD/MIb Setiap individu satuan pendidikan SMP/MTsc Setiap individu satuan pendidikan SMA/MAd Setiap individu satuan pendidikan SMK/MAKe
    masingmasing dinas pendidikan provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan diPusat Statistik Pendidikan, Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional.c Peta digital (skala 1: 25.000 untuk wilayah pulau Jawa dan Bali dan skala 1:50.000 untuk wilayah pulau Sumatera), yang meliputi :1 Koordinat lintang dan bujur titik lokasi satuan pendidikan:a Setiap individu satuan pendidikan SD/MIb Setiap individu satuan pendidikan SMP/MTsc Setiap individu satuan pendidikan SMA/MAd Setiap individu satuan pendidikan SMK/MAKe
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-09-2016 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1546 K/PID.SUS/2016
Tanggal 20 September 2016 — KANISIUS JANI, S.Ip.
170 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Unsur objektif yaitu unsur perbuatan (actus reus),sedangkan unsur subjektif yaitu unsur kesalahan manusia (mens rea) ;Bahwa baik unsur objektif yaitu unsur perbuatan (actus reus) maupun unsursubjektif yaitu kesalahan manusia (mens rea) harus dibuktikan semuanyasebagaimana teori, Actus non facit reum, nisi mens sit rea, atau dikatakansebagai An act does not make a person guilty unless his mind is guilt , yaitubahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah kecualimemang ada niat jahat
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-06-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 20 / Pid.Sus-TPK / 2016 / PN.Plg.
Tanggal 2 Nopember 2016 — Bambang Mulyono, S.Sos Bin Hadi Sumarto
120 — 16
  • Kelompok Tani KaryaBersama yang telah ditandatangani oleh Make (Pembuat) bukti kas(kwitansi), chaker (yang memeriksa kebenaran dan kemudian Signermengesahkan, terus telah ditandatangani juga oleh Debitur padabagian depan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1854 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 4 Desember 2013 — NENENG SRI WAHYUNI
200 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Babwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalampertimbangan hukum putusannya pada halaman 130 menyatakan "bahwaterhadap Memori Banding dari Penuntut Umum mengenai besarannya uangpengganti tersebut di atas, make Majelis Hakim Tingkat Banding dapatHal. 147 dari 194 hal. Put.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 25-02-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bjm.
Tanggal 25 Februari 2016 — REDYA NOOR, SE BIN MISRUDIN NOOR
56 — 18
  • dibuat pemeriksa barang tersebut tanpasepengetahuan anggota tim lainnya;Bahwa jika saksi pada saat itu mengetahui bahwa ternyata rekanan belummembereskan persoalan dengan kelompok penerima yang sekaligus penjualternak, maka sudah pasti saksi tolak untuk menerima barang karena saksitidak mau mengambil resiko perselisihan dikemudian hari;Bahwa saksi tidak mengetahui ternyata sebagian besar ternak yang dibeli olehrekanan ternyata dari calon penerima ternak dan juga sebagian lagi dibeli dariblantik (make