Ditemukan 5335 data
Urut Berdasarkan
Putus : 22-09-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 946/B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 September 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT AMP PLANTATION
43 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit DPP PMDPPPKPPNDPP PMDPP PKPPN Pupuk100TidakdapatdikreditkanTidakdapatdikreditkan TBS400Dibebaskan400Tidakdapatdikreditkan CPO900 90 90 Neto 90 90 6. 20.Membandingkan perlakuan PPN pada butir 1) dan butir 3) di atas,maka terdapat kesamaan perlakuan yang menciptakan keadilan;Bahwa mengingat halhal tersebut di atas dan mengingat bahwapokok pikiran dalam UndangUndang PPN dan Memori16B UndangUndang PPN menghendakikeadilan pembebanan pajak dan diberlakukan dan diterapbkannyaPenjelasan
Putus : 07-06-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 440/B/PK/PJK/2016 Tanggal 7 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT GERSINDO MINANG PLANTATION
38 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 00) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 90) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai padabutir 1) dan butir 2) di atas, maka:" Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBSyang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,melanggar ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN;= Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
Putus : 07-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1391/B/PK/PJK/2017 Tanggal 7 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CAKUNG PERMATA NUSA
40 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp.400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp.900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dilakukan olehPT X yang mandiri dan peran unit Pengolahan dilakukanoleh PT Y yang mandiri, dan mengingat penyerahan DPPTBS oleh PT X (perkebunan kelapa sawit) dibebaskan,maka penghitungan PPN adalah sebagai berikut: UraianPT X Perkebunan TBS PT Y Pengolahan CPO Beban DPP PM DPP PK PPN DPP PMDPP PK PPNPajak Pupuk100Tidak dapat Tidak TBS400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO900 90 90 Neto
Putus : 14-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 968/B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SERIKAT PUTRA
19 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN Fajak Pupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 90 90 Membandingkan perlakuan PPN pada butir 1) dan butir 3) di atas,maka terdapat kesamaan perlakuan yang menciptakan keadilan;Bahwa mengingat halhal tersebut di atas dan mengingat bahwapokok pikiran dalam UndangUndang PPN dan MemoriPenjelasan Pasal 16B UndangUndang PPN menghendakikeadilan pembebanan pajak
Putus : 16-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499/B/PK/PJK/2016 Tanggal 16 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. GERSINDO MINANG PLANTATION
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit DPP PMDPP PK PPNDPP PMDPP PKPPNBebanPajak Pupuk100Tidak dapatdikreditkanTidak dapatdikreditkan TBS400) Dibebaskan400Tidak dapatdikreditkan CPO9009090 Neto 90 90 Membandingkan perlakuan PPN pada butir 1) dan butir3) di atas, maka terdapat kesamaan perlakuan yangmenciptakan keadilan.Bahwa mengingat halhal tersebut di atas danmengingat bahwa pokok pikiran dalam UU PPN danMemori Penjelasan Pasal 168 UU PPN menghendakiHalaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor 499/B/PK/PJK/2016keadilan
Register : 08-08-2014 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 152/PID.SUS/2014/PN.RKB Tanggal 19 Nopember 2014 — EMAN SULAEMAN Bin UDIN (Alm)
58 — 6
58 — 6
alat bukti surat berupa BeritaAcara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 58E/V/2014/BALAl LAB NARKOBAtanggal 7 Mei 2014 yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaanterhadap barang bukti yang diterima berupa satu buah kardus warna coklatberlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnyaterdapat :1.10 (sepuluh) bungkus besar berlakban warna coklatberisikan bahan/daun dengan berat netto 9,161,1000gram;4 (empat) bungkus kecil kertas warna coklatberisikan bahan/daun dengan berat neto
Putus : 19-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389/B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GERSINDO MINANG PLANTATION
30 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN RojakPupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkanTBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90 Neto 90 90 Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peranunit pengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama(Termohon Peninjauan Kembali/semula PemohonBanding), dan Pajak Masukan atas pupuk (yangdigunakan untuk perolehan TBS) dapat dikreditkansebagaimana alasan banding Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding
Putus : 25-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 607 B/PK/PJK/2017 Tanggal 25 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PANGKATAN INDONESIA
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN Pajak Pupuk 100 00) 10TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90 Neto 90 90 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir1) dan butir 2) di atas, maka:" Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBSyang dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai, melanggar ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN;" Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan
Putus : 24-08-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 387 /B/PK/PJK/2011 Tanggal 24 Agustus 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. NEWMONT MINAHASA RAYA
29 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 387/B/PK/PJK/201132"Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusahayang dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan NormaPenghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor17 Tahun 2000, dapat dihitung dengan menggunakan pedomanpenghitungan pengkreditan Pajak Masukan yang ditetapkan olehMenteri Keuangan" ;Pasal 8"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut
Putus : 28-11-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238/B/PK/PJK/2011 Tanggal 28 Nopember 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2002 tanggal 28 Maret 2002 Tentang JenisJasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 23 ayat (1) Huruf c Undangundang Nomor 7 Tahun 1983Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir DenganUndangundang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut KEP170/PJ./2002), menyatakan :"Yang dimaksud dengan Jasa Maklon Sebagaimana dimaksud padaangka 2 huruf k Lampiran II Keputusan ini adalah semua pemberian jasadalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang
Putus : 08-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 497/B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SINAR KENCANA INTI PERKASA
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 90 90 Halaman 37 dari 49 halaman.
Putus : 25-11-2013 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 392/B/PK/PJK/2013 Tanggal 25 Nopember 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vsBUT. DEUTSCHE BANK AG
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturanperundangundangan perpajakan, yaitu. kekeliruan dalampenerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase NormaPenghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksiadministrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruanHalaman 28 dari 47 halaman.
Putus : 14-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 907/B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PZ CUSSONS INDONESIA
112 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
112 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 907/B/PK/PJK/2017Kusuma No.144, Kebon Besar, Batu Ceper, Tangerang, sehingga PajakPenghasilan Badan dihitung kembali menjadi : Penghasilan Neto Rp 84.261.204.764,00Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp 84.261.204.764,00Pajak Penghasilan terutang Rp 25.260.861.420,00Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 32.266.719.694,00Jumlah PPh yang kurang / (lebih) Rp (7.005.858.274,00)bayarMenimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap iyaitu Putusan Pengadilan
Putus : 28-11-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186/B/PK/PJK/2011 Tanggal 28 Nopember 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING
29 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2002 tanggal 28 Maret 2002 Tentang JenisJasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 23 ayat (1) Huruf c Undangundang Nomor 7 Tahun 1983Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir DenganUndangundang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut KEP170/PJ./2002), menyatakan :"Yang dimaksud dengan Jasa Maklon Sebagaimana dimaksud padaangka 2 huruf k Lampiran II Keputusan ini adalah semua pemberian jasadalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang
Putus : 27-01-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 218 B/PK/PJK/2011 Tanggal 27 Januari 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2002 tanggal 28 Maret 2002 Tentang JenisJasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 23 ayat (1) Huruf c UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir DenganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut KEP170/PJ./2002), menyatakan:Hal. dari 44 hal. Put.
Putus : 30-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1657/B/PK/PJK/2017 Tanggal 30 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. AMP PLANTATION
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban Pajak Pupuk 100 00) TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 9090 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilaipada butir 1) dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahanTBS yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal 16Bayat (3) UU PPN; Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran unitpengolahan dilakukan oleh
Putus : 25-11-2013 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 443 B/PK/PJK/2013 Tanggal 25 Nopember 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CHUO SENKO INDONESIA
46 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asia Afrika No.8, Jakarta, 10270, sehingga jumlah PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2005 terutang menjadi sebagai berikut :Penghasilan Neto Rp 1.930.559.681 ,00Kompensasi Kerugian Rp 1.930.559.681,00Penghasilan Kena Pajak Rp 0,00Pajak Penghasilan yang terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 874.523.952,00Pajak yang kurang/(lebih) dibayar (Rp 874.523.952,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.28831/PP/M.VII/15/2011, Tanggal 27
Register : 29-11-2013 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Sky Tanggal 18 September 2014 —
39 — 12
39 — 12
Sehingga sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi berkewajibanmengganti semua kerugian tersebut, dikarenakan Tergugat rekonvensi telahmenimbulkan kerugian akibat dari perbuatannya sebagai berikut : aPRODUKSI (RP )BULAN NETO 2 PENDAPATAN FEE 4 %KOTORNETO12012NOVEMBERe Rp. 4.316.880, Rp. 5.201.527.294,66, Rp. 208.061.091,79,TH Rp. 4.496.750, Rp. 6.842.169,60, Rp. 8.243.970.223,10, P. 1 lpp. 7.127.260,eGLOB Rp. 4.882.292, Rp. 5.595.358.179,87, Rp. 223.814.756,ALRp.
Putus : 12-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1603 B/PK/PJK/2016 Tanggal 12 Januari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KERRY SAWIT INDONESIA
18 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban PajakDPP PM DPP PK = PPN DPP PM DPPPK =PPNPupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan0) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 90 TBS 4Ss Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran unitpengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama(Termohon Peninjauan Kembali/semula PemohonBanding), dan Pajak Masukan atas pupuk (yangdigunakan untuk perolehan TBS) dapat dikreditkanHalaman 37 dari 51 halaman.
Register : 01-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Spn Tanggal 14 Desember 2020 — Penuntut Umum:
RIDHO SEPPUTRA, S.H
Terdakwa:
1.WERI PRAWIRA Bin JASIMIN
2.MUTIA NOFITA Binti RUSLI ILYAS
139 — 36
RIDHO SEPPUTRA, S.H
Terdakwa:
1.WERI PRAWIRA Bin JASIMIN
2.MUTIA NOFITA Binti RUSLI ILYAS
139 — 36
Saksi IWATadalah untuk Terdakwa dan Terdakwa II kKonsumsi sendiri.v Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Il baru sekali membellnarkotika jenis shabu kepada Saksi IWAT yaitu pada hari Kamis tanggal16 Juli 2020 sekira pukul 01.30 WIB.v Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris bendasitaan/barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu oleh BPOM RICabang Jambi terhadap : 1 (satu) bungkus plastic klip bening bertandaSISIH berisi serbuk Kristal putin bening dengan berat 0,2275 gram(bruto) dan 0,0414 gram (neto