Ditemukan 5335 data
Urut Berdasarkan
Putus : 31-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1362/B/PK/PJK/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT HARI SAWIT JAYA
20 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan PO 900 90 90 Neto 90 90 Membandingkan perlakuan PPN pada butir 1) dan butir 3) di atas,maka terdapat kesamaan perlakuan yang menciptakan keadilan.Bahwa mengingat halhal tersebut di atas dan mengingat bahwapokok pikiran dalam UndangUndang PPN dan Memori PenjelasanPasal 16B UndangUndang PPN menghendaki keadilanpembebanan pajak dan
Register : 19-11-2020 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi Tanggal 7 April 2021 — RIZQIYAH binti SUTRISNO
325 — 258
325 — 258
Pembukuan: Pencatatan dalam jurnal, subledger, dan ledger.Laporan adalah laporan keuangan maupun laporan non keuangan untukkeperluan intern atau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi,rekening administratif (off balancesheet), laporan direktur kepatuhan,laporan BMPK, laporan Posisi Devisa Neto (PDN).
Laporan: adalahmencakup laporan keuangan maupun laporan non keuangan untukkeperluan intern atau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi,rekening administratif (off balancesheet), laporan direktur kepatuhan,laporan BMPK, laporan Posisi Devisa Neto (PDN). Dokumen adalah buktipembukuan (misalnya voucher, kuitansi, deal slip); data pendukungpembukuan termasuk suratsurat (akta, perjanjian, bilyet) dan lainnya yangdapat dipersamakan dengan hal tersebut.
Laporan mencakuplaporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluanintern atauekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi, rekening administratif (offbalancesheet), laporan direktur kepatuhan, laporan BMPK, laporan PosisiDevisa Neto (PDN). Dokumen adalah bukti pembukuan, mencakup jugapendukung pembukuan seperti suratsurat akta, perjanjian, bilyet dan lainnyaHalaman 108 dari 134 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbiyang dapat dipersamakan.
Register : 05-12-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 28-02-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI Tanggal 23 Januari 2017 — Drs.H.A.SAIFUDDIN, MA
70 — 42
70 — 42
AlfindoNuratama Perkasa telah menyerahkan barang rincian : Kit listrik danmagnet, Kit Optik, Kit Mekanika, Kit Panas dan Hidrostatika (neto6.025.000) dan model Torso Wanita Tanpa kepala (neto 450.000) kepadaZAENAL ARIFIN Kepala MTs Persis Cisomang Bandung serta bukti kirimdari ID Logistic No. AWB 002097 tanggal kirim 23 Maret 2011.1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No...
/BASTANP/XI/2010 tertulis Rabu tanggal 23 Maret 2011 yang menerangkan PT.Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang rincian : Kitlistrik dan magnet, Kit Optik, Kit Mekanika, Kit Panas dan Hidrostatika(neto 6.025.000) dan model Torso Wanita Tanpa kepala (neto 450.000)kepada ZAENAL ARIFIN Kepala MTs Persis Cisomang Bandung sertabukti kirim dari ID Logistic No. AWB 002097 tanggal kirim 23 Maret2011;1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No...
Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1792/B/PK/PJK/2017 Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BHUMIREKSA NUSASEJATI
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanppppM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 90 90 Bahwa dalam hal peran unit perkebunan danperan unit pengolahan dilakukan oleh perusahaanyang sama (Termohon PeninjauanHalaman 41 dari 56 halaman Putusan Nomor 1792/B/PK/PJK/2017 Kembali/semula Pemohon Banding), dan PajakMasukan atas pupuk (yang digunakan untukperolehan TBS) dapat dikreditkan sebagaimanaalasan
Putus : 31-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1296/B/PK/PJK/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SISIRAU
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban DPPPM DPPPK PPN DPPPM) DPPPK PPN PajakPupuk 100 00) 1TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak PertambahanNilai pada tabel 1) dan tabel 2) di atas, maka:Halaman 39 dari 54 halaman.
Putus : 08-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 495/B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SINAR KENCANA INTI PERKASA
19 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 90 90 (2) Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peranunit pengolahan dilakukan oleh perusahaan yangsama (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), dan Pajak Masukan atas pupuk(yang digunakan untuk perolehan TBS) dapatdikreditkan sebagaimana alasan banding TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon
Putus : 30-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1682/B/PK/PJK/2017 Tanggal 30 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AMP PLANTATION
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban Pajak DPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN Pupuk 100 00) 10 TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilaipada butir 1) dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahanTBS yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal 16Bayat (3) UndangUndang PPN;Halaman 34 dari 49 halaman.
Register : 02-06-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1224 B/PK/PJK/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOLAN TIGA INDONESIA;
23 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban Pajak Pupuk 100 00) TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 9090 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak PertambahanNilai pada tabel 1) dan tabel 2) di atas, maka:7 Pengkreditan Pajak Masukan pembelianpupuk, perlengkapan perkebunan dansebagainya atas penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuanPasal 16B ayat (3) UU PPN;7 Terjadi ketidaksamaan perlakuan yangmenciptakan ketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit
Register : 11-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 787 B/PK/PJK/2017 Tanggal 24 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AGROWIRATAMA;
19 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
X (Pengolahan Kelapa Sawit) Beban DPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN Pajak Pupuk 100 10 10 TBS400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 10 90) 80 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai padatabel 1) dan tabel 2) di atas, maka:Pengkreditan Pajak Masukan atas penyerahan TBSyang dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai, melanggar ketentuan Pasal 16B ayat (3) UndangUndang Pajak Pertambahan NilaiTerjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilanBahwa dalam hal
Putus : 31-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1223/B/PK/PJK/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT TOLAN TIGA INDONESIA
26 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban Pajak DPPPM DPPPK) PPN DPPPM DPPPK ~PPN Pupuk 100 00) 10 TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak PertambahanNilai pada tabel 1) dan tabel 2) di atas, maka:7 Pengkreditan Pajak Masukan pembelianpupuk, perlengkapan perkebunan dansebagainya atas penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuanPasal 16B ayat (3) UU PPN;Halaman 39 dari 53 halaman.
Putus : 25-11-2013 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 392/B/PK/PJK/2013 Tanggal 25 Nopember 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vsBUT. DEUTSCHE BANK AG
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturanperundangundangan perpajakan, yaitu. kekeliruan dalampenerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase NormaPenghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksiadministrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruanHalaman 28 dari 47 halaman.
Putus : 14-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 907/B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PZ CUSSONS INDONESIA
112 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
112 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 907/B/PK/PJK/2017Kusuma No.144, Kebon Besar, Batu Ceper, Tangerang, sehingga PajakPenghasilan Badan dihitung kembali menjadi : Penghasilan Neto Rp 84.261.204.764,00Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp 84.261.204.764,00Pajak Penghasilan terutang Rp 25.260.861.420,00Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 32.266.719.694,00Jumlah PPh yang kurang / (lebih) Rp (7.005.858.274,00)bayarMenimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap iyaitu Putusan Pengadilan
Putus : 28-11-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186/B/PK/PJK/2011 Tanggal 28 Nopember 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING
29 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2002 tanggal 28 Maret 2002 Tentang JenisJasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 23 ayat (1) Huruf c Undangundang Nomor 7 Tahun 1983Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir DenganUndangundang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut KEP170/PJ./2002), menyatakan :"Yang dimaksud dengan Jasa Maklon Sebagaimana dimaksud padaangka 2 huruf k Lampiran II Keputusan ini adalah semua pemberian jasadalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang
Putus : 04-12-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2117 B/PK/PJK/2017 Tanggal 4 Desember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. IVO MAS TUNGGAL
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
X Perkebunan Kelapa Sawit PT, Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban PajakDPP PM DPPPK = PPN DPP PM DPPPK = PPNPupuk 100 00) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilaipada butir 1) dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahanTBS yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal 16Bayat (3) UndangUndang PPN; Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan
Register : 01-11-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1669 B/PK/PJK/2016 Tanggal 30 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MULTI KONTROL NUSANTARA;
41 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Koreksi:Bahwa Pemohon Banding membenarkan adanya pembelian imporsebesar Rp274.950.699.480,00;Bahwa alasan Pemohon Banding mencantumkan pembelian tahun2007 sebesar Rp86.929.871.437,00 dalam SPT PPh Badan Tahun2007 adalah karena itu merupakan saldo netto;Bahwa Pemohon Banding saat keberatan tidak memberikandata/dokumen pendukung asli baik berupa PIB yang di dalamnyaterdapat diskon sebagaimana pernyataan Pemohon Banding dandokumen lainnya yang mendukung lainnya yang mendukung atasperhitungan pembelian neto
Putus : 19-07-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1294/B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SISIRAU
23 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban PajakDPPPM DPPPK) PPN DPPPM DPPPK) PPNPupuk 100 00) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilaipada tabel 1) dan tabel 2) di atas, maka:Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Nomor 1294/B/PK/PJK/2017 Pengkreditan Pajak Masukan pembelian pupuk,perlengkapan perkebunan dan sebagainya ataspenyerahan TBS yang dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai, melanggarketentuan Pasal 16B ayat (3) UndangUndangPPN
Register : 23-06-2011 — Putus : 19-07-2012 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 B/PK/PJK/2011 Tanggal 19 Juli 2012 — DIRJEN PAJAK VS PT. NEWMONT MINAHASA RAYA;
37 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha yangdikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Norma PenghitunganPenghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangundang Nomor 17 Tahun 2000, dapat dihitung dengan menggunakanHalaman 29 dari 44 halaman. Putusan Nomor 396/B/PK/PJK/2011.3030pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan yang ditetapkan olehMenteri Keuangan."
Putus : 19-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389/B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GERSINDO MINANG PLANTATION
30 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN RojakPupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkanTBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90 Neto 90 90 Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peranunit pengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama(Termohon Peninjauan Kembali/semula PemohonBanding), dan Pajak Masukan atas pupuk (yangdigunakan untuk perolehan TBS) dapat dikreditkansebagaimana alasan banding Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding
Putus : 25-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 607 B/PK/PJK/2017 Tanggal 25 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PANGKATAN INDONESIA
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN Pajak Pupuk 100 00) 10TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90 Neto 90 90 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir1) dan butir 2) di atas, maka:" Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBSyang dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai, melanggar ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN;" Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan
Putus : 12-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1602 B/PK/PJK/2016 Tanggal 12 Januari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KERRY SAWIT INDONESIA
17 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban PajakDPP PM) DPP PKI PPN DPP PM DPP PK PPN Pupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan SsTBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90) 90 Neto 90 90 Membandingkan perlakuan PPN pada butir 1) dan butir3) di atas, maka terdapat kesamaan perlakuan yangmenciptakan keadilan;Bahwa mengingat halhal tersebut di atas danmengingat bahwa pokok pikiran dalam UndangUndangPPN dan Memori Penjelasan Pasal 16B UndangUndang PPN menghendaki keadilan pembebananpajak