Ditemukan 5335 data
Urut Berdasarkan
Register : 17-07-2013 — Putus : 05-09-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN BATULICIN Nomor 188/Pid.Sus/2013/PN.Btl Tanggal 5 September 2013 — SAMBLANOR bin MUHAMMAD GAFAR
52 — 50
52 — 50
keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.Saksi I: HENI PRACIO CAHYONO, SH bin POA HADI SUYOTOBahwa saksi bekerja di PT BAC sebagai checker timbangan sejak bulan Juni2011, yang bertugas melakukan penimbangan batubara yang akan masuk kepelabuhan;Bahwa cara kerja saksi adalah: awalnya dump truck yang memuat batubaramasuk ke pelabuhan PT BAC, kemudian naik ke atas jembatan timbang.Saksi meminta surat kirim dari sopir Dump Truck, lalu saksi mengecek kodekirim, bruto, tara, neto
Putus : 22-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 830/B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PALM LAMPUNG PERSADA
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 830/B/PK/PJK/2015 DPPPM; DPPPK) PPN DPPPM; DPPPK) PPN Pupuk 100 10 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90) 90 Neto 90) 80) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir1) dan butir 2) di atas, maka:Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, melanggarketentuan Pasal 16B ayat (3) UndangUndang PajakPertambahan NilaiTerjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan.bahwa dalam hal
Register : 11-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 787 B/PK/PJK/2017 Tanggal 24 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AGROWIRATAMA;
19 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
X (Pengolahan Kelapa Sawit) Beban DPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN Pajak Pupuk 100 10 10 TBS400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 10 90) 80 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai padatabel 1) dan tabel 2) di atas, maka:Pengkreditan Pajak Masukan atas penyerahan TBSyang dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai, melanggar ketentuan Pasal 16B ayat (3) UndangUndang Pajak Pertambahan NilaiTerjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilanBahwa dalam hal
Putus : 31-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1223/B/PK/PJK/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT TOLAN TIGA INDONESIA
26 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban Pajak DPPPM DPPPK) PPN DPPPM DPPPK ~PPN Pupuk 100 00) 10 TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak PertambahanNilai pada tabel 1) dan tabel 2) di atas, maka:7 Pengkreditan Pajak Masukan pembelianpupuk, perlengkapan perkebunan dansebagainya atas penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuanPasal 16B ayat (3) UU PPN;Halaman 39 dari 53 halaman.
Register : 05-12-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 28-02-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI Tanggal 23 Januari 2017 — Drs.H.A.SAIFUDDIN, MA
70 — 42
70 — 42
AlfindoNuratama Perkasa telah menyerahkan barang rincian : Kit listrik danmagnet, Kit Optik, Kit Mekanika, Kit Panas dan Hidrostatika (neto6.025.000) dan model Torso Wanita Tanpa kepala (neto 450.000) kepadaZAENAL ARIFIN Kepala MTs Persis Cisomang Bandung serta bukti kirimdari ID Logistic No. AWB 002097 tanggal kirim 23 Maret 2011.1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No...
/BASTANP/XI/2010 tertulis Rabu tanggal 23 Maret 2011 yang menerangkan PT.Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang rincian : Kitlistrik dan magnet, Kit Optik, Kit Mekanika, Kit Panas dan Hidrostatika(neto 6.025.000) dan model Torso Wanita Tanpa kepala (neto 450.000)kepada ZAENAL ARIFIN Kepala MTs Persis Cisomang Bandung sertabukti kirim dari ID Logistic No. AWB 002097 tanggal kirim 23 Maret2011;1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No...
Putus : 04-12-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2117 B/PK/PJK/2017 Tanggal 4 Desember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. IVO MAS TUNGGAL
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
X Perkebunan Kelapa Sawit PT, Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban PajakDPP PM DPPPK = PPN DPP PM DPPPK = PPNPupuk 100 00) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilaipada butir 1) dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahanTBS yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal 16Bayat (3) UndangUndang PPN; Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan
Register : 01-11-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1669 B/PK/PJK/2016 Tanggal 30 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MULTI KONTROL NUSANTARA;
41 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Koreksi:Bahwa Pemohon Banding membenarkan adanya pembelian imporsebesar Rp274.950.699.480,00;Bahwa alasan Pemohon Banding mencantumkan pembelian tahun2007 sebesar Rp86.929.871.437,00 dalam SPT PPh Badan Tahun2007 adalah karena itu merupakan saldo netto;Bahwa Pemohon Banding saat keberatan tidak memberikandata/dokumen pendukung asli baik berupa PIB yang di dalamnyaterdapat diskon sebagaimana pernyataan Pemohon Banding dandokumen lainnya yang mendukung lainnya yang mendukung atasperhitungan pembelian neto
Putus : 19-07-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1294/B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SISIRAU
23 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban PajakDPPPM DPPPK) PPN DPPPM DPPPK) PPNPupuk 100 00) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilaipada tabel 1) dan tabel 2) di atas, maka:Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Nomor 1294/B/PK/PJK/2017 Pengkreditan Pajak Masukan pembelian pupuk,perlengkapan perkebunan dan sebagainya ataspenyerahan TBS yang dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai, melanggarketentuan Pasal 16B ayat (3) UndangUndangPPN
Register : 23-06-2011 — Putus : 19-07-2012 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 B/PK/PJK/2011 Tanggal 19 Juli 2012 — DIRJEN PAJAK VS PT. NEWMONT MINAHASA RAYA;
37 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha yangdikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Norma PenghitunganPenghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangundang Nomor 17 Tahun 2000, dapat dihitung dengan menggunakanHalaman 29 dari 44 halaman. Putusan Nomor 396/B/PK/PJK/2011.3030pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan yang ditetapkan olehMenteri Keuangan."
Register : 08-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 1210/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 3
27 — 3
Jumlah Gaji Neto (Gaji bersih) yang diterima Rp.525.482,321.4.Peranjian Kredit Nomor : 301/SPK/INTERN/VIII/2018 tertanggal 2Agustus 2018 antara PEMOHON dengan BANK LAMPUNG,membuktikan bahwa Pemohon memiliki hak dan kewajibansebagai berikut :1.4.1. Hak untuk menerima pencairan Pinjaman sebesarRp.230.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh juta rupiah).1.4.2.
Putus : 31-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1362/B/PK/PJK/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT HARI SAWIT JAYA
20 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan PO 900 90 90 Neto 90 90 Membandingkan perlakuan PPN pada butir 1) dan butir 3) di atas,maka terdapat kesamaan perlakuan yang menciptakan keadilan.Bahwa mengingat halhal tersebut di atas dan mengingat bahwapokok pikiran dalam UndangUndang PPN dan Memori PenjelasanPasal 16B UndangUndang PPN menghendaki keadilanpembebanan pajak dan
Putus : 30-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1650/B/PK/PJK/2017 Tanggal 30 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TAPIAN NADENGGAN
25 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban PajakDPP PM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPNPupuk 100 00) 10TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilaipada butir (1) dan butir (2) di atas, maka:Pengkreditan Pajak Masukan pupuk ataspenyerahan TBS yang dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, melanggar ketentuanPasal 16B ayat (8) UU PPN;Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan
Putus : 31-07-2017 — Upload : 11-08-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 435/Pid.B/2017/PN.Plg Tanggal 31 Juli 2017 — TANWIR Alias WIN Bin A. FATTAH
24 — 3
24 — 3
654, 39( enamratus limapuluh empat koma tigapuluh Sembilan ) gram ; 10 ( sepuluh ) gram yang merupakan sisa lab dan sisa pemusnahan darijumlah keseluruhan 4 ( empat ) paket sedang shabu dengan netto 393,43 (tigaratus sembilanpuluh tiga koma empatpuluh tiga ) gram ; 10 ( sepuluh ) butir dengan netto 292 ( dua koma sembilanpuluh dua ) gramyang merupakan sisa lab dan sisa pemusnahan dari Jumlah keseluruhan 1(satu) bungkus plasti bening berisikan 566 ( limaratus enampuluh enam )butir extacy dengan neto
Register : 28-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1013 B/PK/PJK/2017 Tanggal 24 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO);
20 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM) DPPPK PPN DPP PM) DPPPK) PPN canPupuk 100 00) 10TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 0) 0)Neto 9) 9) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai padabutir 1) dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBSyang dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai, melanggar ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN; Terjadi ketidaksamaan perlakuanketidakadilan;yang menciptakanBahwa dalam hal peran unit perkebunan dan
Register : 10-05-2023 — Putus : 24-07-2023 — Upload : 17-11-2023
Putusan PN DENPASAR Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Dps Tanggal 24 Juli 2023 — Penuntut Umum:
Dewa Gede Ari Kusumajaya, S.H.
Terdakwa:
DMITRII KUZNETSOV
17 — 8
Dewa Gede Ari Kusumajaya, S.H.
Terdakwa:
DMITRII KUZNETSOV
17 — 8
Jadi jika ditotal 43,35 gram Neto gummies dikalikan 5 mg (0,005 gram) = 0,216 gram netto.
c).
Register : 13-10-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1566 B/PK/PJK/2016 Tanggal 30 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PALM LAMPUNG PERSADA;
29 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban DPP PM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN Pajak Pupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO900 90 90 Neto 90 90 Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran unitpengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama(Termohon Peninjauan Kembali/semula PemohonHalaman 41 dari 54 Halaman Putusan Nomor 1566 /B/PK/PJK/2016Banding), dan Pajak Masukan atas pupuk (yangdigunakan untuk perolehan TBS) dapat dikreditkansebagaimana
Putus : 30-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1660/B/PK/PJK/2017 Tanggal 30 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, VS PT ANDALAS INTIAGRO LESTARI
34 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN EekPupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkanTBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 9090 Neto 90 90 Membandingkan perlakuan PPN pada butir (1) danbutir (3) di atas, maka terdapat kesamaan perlakuanyang menciptakan keadilan;Bahwa mengingat halhal tersebut di atas danmengingat bahwa pokok pikiran dalam UndangUndang PPN dan Memori Penjelasan Pasal 16BUndangUndang PPN menghendaki keadilanpembebanan pajak dan
Putus : 31-07-2017 — Upload : 11-08-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 436/Pid.B/2017/PN.Plg Tanggal 31 Juli 2017 — MELLY APRIANA ALIAS MELLY BINTI MANAF AR
24 — 3
24 — 3
654, 39( enamratus limapuluh empat koma tigapuluh Sembilan ) gram ; 10 ( sepuluh ) gram yang merupakan sisa lab dan sisa pemusnahan darijumlah keseluruhan 4 ( empat ) paket sedang shabu dengan netto 393,43 (tigaratus sembilanpuluh tiga koma empatpuluh tiga ) gram ; 10 ( sepuluh ) butir dengan netto 292 ( dua koma sembilanpuluh dua ) gramyang merupakan sisa lab dan sisa pemusnahan dari Jumlah keseluruhan 1(satu) bungkus plasti bening berisikan 566 ( limaratus enampuluh enam )butir extacy dengan neto
Register : 27-05-2011 — Putus : 17-10-2012 — Upload : 20-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 306 B/PK/PJK/2011 Tanggal 17 Oktober 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ASURANSI JIWA SEQUIS LIFE;
142 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
142 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sudirman Kav. 21, Jakarta 10920, sehinggaperhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2005 yang masih harus dibayar menjadisebagai berikut :Penghasilan Neto (Rugi) (Rp. 35.170.407.762,00)Pajak Penghasilan yang terutang Rp. 0,00Kredit Pajak (Rp. 2.609.227.802.00)Pajak Penghasilan yang lebih dibayar (Rp. 2.609.227.802,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Putusan 21009/PP/M.V/15/2009, tanggalHalaman 7 dari 50 halaman.
Register : 13-10-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1570 B/PK/PJK/2016 Tanggal 30 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PALM LAMPUNG PERSADA;
37 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM) DPPPK) PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 00) 10)TBS 400 Dibebaskan 400) Tidak dapatdikreditkanCPO 900 9) 9)Neto 9) 90) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir1) dan butir 2) di atas, maka:" Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBSyang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,melanggar ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN; Terjadiketidaksamaanketidakadilan;perlakuanyangmenciptakanBahwa dalam hal peran unit perkebunan dan