Ditemukan 31945 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 PK/TUN/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — BAMBANG SUYENDRO vs. GOENANTO TANOERAHARDJO, DK
83 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 154 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 154 PK/TUN/20153. EKO NURUL KASIJANTO S., S.H., jabatan KasubidPelayanan Perijinan Usaha;4.
    Putusan Nomor 154 PK/TUN/201510.11.Gangguan, namun dari keterangan warga sekitar yaitu Ny. Janda Liem SweiLin dan Ny.
    Putusan Nomor 154 PK/TUN/2015melewati 180 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf b UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;ll.
    Putusan Nomor 154 PK/TUN/2015Negara Surabaya dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya;lll.
    Putusan Nomor 154 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 501 K/TUN/2014
Tanggal 12 Februari 2015 — REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE VS DR. SYAHRIL MUHAMMAD, M.HUM, DK
89 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 501 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 501 K/TUN/2014(4) Dekan dan Pembantu Dekan diangkat dan diberikan oleh Rektorsetelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas;.
    Putusan Nomor 501 K/TUN/201410.4.
    Putusan Nomor 501 K/TUN/2014dilakukan pemilihan oleh senat fakultas bersama Rektor terlebih dahuludilakukan pemilihan dekan oleh senat fakultas.
    Putusan Nomor 501 K/TUN/20145.
    Putusan Nomor 501 K/TUN/2014e.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-07-2009 — Upload : 31-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 K/TUN/2009
Tanggal 27 Juli 2009 — F A T O N Y, ; KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA , PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk.,
40 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 103 K/TUN/2009
    PU T U S A NNo. 103 K/TUN/2009.DEM!
    No. 103K/TUN/2009.Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya berkenan untuk menerbitkan Penetapantentang Penundaan Surat Keputusan No.
    No. 103K/TUN/2009.DALAM PENUNDAAN : Menyatakan Penetapan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan TUNSurabaya tentang Penundaan Pelaksanaan Surat KeputusanNo.
    No. 103K/TUN/2009.207.
    No. 103K/TUN/2009.Setiyono, SH.MH.3. Administrasi22Kasasi......Ro.489.000 .Jumlah ...... Ro. 500.000, Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.Nip. 220000754.22
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-09-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 K/TUN/2011
Tanggal 15 September 2011 — HJ. ANNI ROHANI Binti NURJALI,vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, dkk
19 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 239 K/TUN/2011
    No. 239 K/TUN/201 1Bahwa sebagai fakta hukum atas kebenaran kepemilikan tanah Penggugattersebut adalah pernah terkena proyek pelebaran Jalan Kol.
    No. 239 K/TUN/201 110.11.tersebut 2 (dua) kali Pembelian.
    No. 239 K/TUN/201 1 Sebelah Barat, ukuran 294 M berbatasan dengan Sdr.
    No. 239 K/TUN/201 1Negara Samarinda tanggal 29 September 2010 Nomor 08/G/2010/PTUN.SMD.
    No. 239 K/TUN/201 1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pendidikan
Putus : 28-01-2011 — Upload : 21-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 311 K/TUN/2010
Tanggal 28 Januari 2011 — ROSNI, ; REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM),
242 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 311 K/TUN/2010
    No. 311 K/TUN/2010Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga beralasan hukum bahwaobyek sengketa dinyatakan batal/tidak sah oleh Pengadilan danmewajibkan kepada Tergugat utuk mencabut Surat Keputusan yangmenjadi obyek sengketa. Selain itu sudah pada tempatnya apabilaTergugat dibebani untuk membayar biaya perkara.
    No. 311 K/TUN/2010Malang atas nama Dr. Munandir) ditunda pelaksanaannya selamapemeriksaan sengketa perkara ini sedang berjalan, sampai denganadanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap (in kracht van gewijsde) ;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    No. 311 K/TUN/2010dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005, sebagai aturanpelaksanaannya;Bahwa wewenang orisioner pemerintah atas seluruh aset negarayang berupa RumahRumah Negara yang. secara atributifberdasarkan UndangUndang No. 4 Tahun 1992, jo PeraturanPemerintah No. 40 Tahun 1994, jo.
    No. 311 K/TUN/2010KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin Penghunian RumahNegara di Jl. Simpang Bogor No. 17 Malang a.n. Dr. Munandir,tanggal 11 Mei 2009; dengan demikian dalam melaksanakanmandat pengelolaan Rumah Negara di lingkungan UniversitasNegeri Malang, telah dilakukan secara prosedural formal;2.3.
    No. 311 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-03-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 K /TUN/ 2008
Tanggal 25 Maret 2009 — Drs. H. ANDI ZAINUDDIN, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, Dr. ROSTIATY NATSIR, MSPH.,
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 51 K /TUN/ 2008
    No.51 K /TUN/ 2008Jamaluddin Rustam, SH..MH dan 2.
    No.51 K /TUN/ 2008Bahwa Penggugat menerima berita pada tanggal 27 Pebruari 2006bahwa Dr.
    No.51 K /TUN/ 2008kepentingan dan fakta yang relevan dengan menerbitkan Sertifikat HakMilik No. 20740 pada tanggal 13 Desember 2005, Surat Ukur No.00871/2005 tanggal 21/10/2005 di Kelurahan Tidung, KecamatanRappocini, Kota Makassar dengan luas 4.284 M2 (empat ribu dua ratusdelapan puluh empat meter persegi) atas nama Dr.
    No.51 K /TUN/ 2008Nomor 5 Tahun 1986 jo Undangundang No.9 Tahun 2004 tentangPeradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukangugatan oleh karena Penggugat sama sekali tidak ada hubungannyadengan tanah milik Tergugat Il Intervensi yang telah bersifat Hak MilikNo.20740/Tidung.
    No.51 K /TUN/ 2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-05-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 K/TUN/2011
Tanggal 19 Mei 2011 — PT. CSM CORPORATAMA, ; KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
58 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 106 K/TUN/2011
    No. 106 K/TUN/201 1yang berlaku, pelimpahan wewenang kepada pejabat bawahannyaadalah wewenang penandatanganan ;.
    No. 106 K/TUN/201 1dokumen resmi yang bersifat final, akhir dan mengikat atas hasilpemeringkatan ;Bahwa lembaga pemeringkat atau perusahaan pemeringkat dariPenggugat, yaitu. PT.
    No. 106 K/TUN/20113.
    No. 106 K/TUN/2011sedangkan hasil penarikan pemeringkatan pada sekitar bulan Februaridilakukan oleh PT. Moody's Indonesia, sedangkan Penggugat hanyamenerima salinan berupa draft yang belum dijadikan hasil akhir (final)dari PT.
    No. 106 K/TUN/2011Hal. 30 dari 29 hal. Put. No. 106 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-03-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05 PK/TUN/2011
Tanggal 28 Maret 2011 — PT. BUMI LAUT SHIPPING SERVICES VS PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
29 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 05 PK/TUN/2011
    PUTUSANNo 05 PK/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :PT. BUMI LAUT SHIPPING SERVICES, yang diwakili oleh HusseinHartojo, warganegara Indonesia, pekerjaan Presiden Direktur PT.
    No. 05 PK/TUN/2011Bahwa Pekerja Sdr.
    No. 05 PK/TUN/2011(ii).
    No. 05 PK/TUN/2011Bahwa tindakan yang tegas yang dilakukan oleh Penggugat terhadapPekerja dimaksudkan untuk menegakkan normanorma ketenagakerjaanyang mendukung kedisiplinan karyawan dan Penggugat dimanaPenggugat telah mengikuti prosedur pembinaan dan PemutusanHubungan Kerja sesuai dengan Peraturan Perundangundangan terutamaKeputusan Menteri Tenaga Kerja No.
    No.05 PK/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-10-2009 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 K/TUN/2009
Tanggal 21 Oktober 2009 — TEN SU alias MARTEN, ; SUGIMAN d/h. LIM JONG TJOE ; SURIADY d/h. LIM JONG HUAT, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG,
20 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 166 K/TUN/2009
    No.166 K/TUN/2009pokoknya atas dalildalil :bahwa para Penggugat menguasai sebidang tanah seluas 331M?
    No.166 K/TUN/2009pedoman atau dasar pengukuran kembali untuk memenuhipermohonan para Penggugat ;bahwa hal ini telah nyata dan jelas menunjukkan batas tanahmilik para Penggugat dengan tanah disebelahnya yang juga Tergugatterbitkan Gambar Situasi No.34/1989 tanggal 30 Januari 1989 seluas162 M?
    No.166 K/TUN/20091. Mengabulkan permohonan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Guna Bangunan No.532/KapuasKanan Hulu, Gambar Situasi No.34/1989 tanggal 30 Januari 1989seluas 162 M?, atas nama Ten Su alias Marten ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak GunaBangunan No.532/Kapuas Kanan Hulu, Gambar Situasi No.34/1989 tanggal 30 Januari 1989 seluas 162 M?, atas nama Ten Sualias Marten ;4.
    No.166 K/TUN/2009Tergugat, yang seyogyanya harus dijadikan objek sengketa dalamperkara a quo, bukan dijadikan dasar tenggang waktu mengetahuiterbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.532/Kapuas Kanan Hulu,Gambar Situasi No.34/1989 tanggal 30 Januari 1989 seluas 162 M?
    No.166 K/TUN/2009Hal.11 dari 10 hal. Put. No.166 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-08-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 283 K/TUN/2015
Tanggal 3 Agustus 2015 — GUBERNUR JAWA TIMUR VS AGUS KHUSNUL YAKIN
34 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 283 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 283 K/TUN/2015melawan:AGUS KHUSNUL YAKIN, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Desa Prajjan, Kecamatan Camplong, KabupatenSampang, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Sampang;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. ARMAN SAPUTRA, S.H.;2. EKARUSMIATI, S.H.
    Putusan Nomor 283 K/TUN/201510.11.a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum;c.
    Putusan Nomor 283 K/TUN/2015Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat,Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor182/B/2014/PT.TUN.SBY.
    Putusan Nomor 283 K/TUN/2015b.
    Putusan Nomor 283 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-04-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 K/TUN/2014
Tanggal 29 April 2014 — PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON/BUPATI CIREBON vs. PERKUMPULAN SAHABAT MUSLIM INDONESIA
94 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 86 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 86 K/TUN/20146.6.
    Putusan Nomor 86 K/TUN/2014keberatan secara tertulis..
    Putusan Nomor 86 K/TUN/2014b.
    Putusan Nomor 86 K/TUN/2014(BPK) bukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon oleh karenanya BadanPemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang untuk mengeluarkanLaporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut.2.
    Putusan Nomor 86 K/TUN/2014Biayabiaya :1. Meterai ..............:+ Rp 6.000,002 ROGAKSE oss: semwenme ses axe Rp 5.000,003. Administrasi ................ Rp 489.000,00Jumlah ........... cece Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.L.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754 Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 86 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 591 K/TUN/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — SITI HOMSATUN S.Pd Binti SUKANDAR VS BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT PROPINSI JAMBI,
74 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 591 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 591 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:SITI HOMSATUN S.Pd Binti SUKANDAR, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tanjung JabungBarat, bertempat tinggal di JI. Hidayah RT. 01 Kelurahan TungkalHarapan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam hal ini memberikankuasa kepada:1. Eli Ningsih, S.H.;2.
    Bahwa selama dalam menjalani persidangan Penggugat sudah berstatussebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 591 K/TUN/201510.Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi JambiNomor: 41/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi., tanggal 06 Mei 2014 yang amarnyaputusan pada poin 4 (empat) menyebutkan : menjatuhkan pidana kepadaterdakwa Siti Homsatun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 8(delapan) bulan...
    Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/654/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidakdengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Siti HomsatunNIP. 19810708201001 2 015 dikeluarkan tanpa sama sekali sebelumnyaHalaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 591 K/TUN/2015memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk melakukan klarifikasi danpembelaan diri;c.
    Bahwa sepanjang bulan Mei 2014 saksi menjabat sebagai Kepala KantorKetahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai denganHalaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 591 K/TUN/2015sekarang, saksi tidak pernah dipanggil atau menerima surat tembusandari Sekretaris Daerah atau Bupati berkaitan dengan permasalahanPenggugat (Putusan Nomor 02/G/2015/PTUN.JBI Halaman 21).b.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI,SHNio. 220000754 Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 591 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 PK/TUN/2015
Tanggal 7 April 2015 — H.A. JAMALUDDIN JAFAR, SE., MM vs Dra. HAJJA NURMIAH SAMAD
88 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 18 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 18 PK/TUN/2015obyek sengketa telah beralin kepada beberapa orang yang seharusnyadijadikan pihak intervensi dalam sengketa ini;.
    Putusan Nomor 18 PK/TUN/2015(sebelas ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), atas nama H.
    Putusan Nomor 18 PK/TUN/2015 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor02/G.TUN/2010/P.TUN.
    Putusan Nomor 18 PK/TUN/20152.
    Putusan Nomor 18 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-12-2009 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 PK/TUN/2009
Tanggal 30 Desember 2009 — THE YOK HAM, SH., ; KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH, dkk
22 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 28 PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-12-2009 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/TUN/2009
Tanggal 14 Desember 2009 — ANNES MAHARAJA, ;, BUPATI PAKPAK BHARAT,
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 25 K/TUN/2009
    No. 25 K/TUN/2009Bahwa dasar memperhatikan sehingga Tergugat menerbitkanSurat Keputusan objek perkara adalah:a. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa TanjungMeriah tanggal 30 Oktober 2007 yang ditujukan kepadaBupati Pakpak Bharat perihal permohonan pencopotan/pemberhentian Kepala Desa Tanjung Meriah;b.
    No. 25 K/TUN/2009Bahwa seharusnya Tergugat setelah menerima Surat BPDdimaksud melihat Surat tidak ditandatangani oleh Ketua BadanPermusyawaratan Desa (BPD) yaitu H.
    No. 25 K/TUN/2009Bahwa dengan perkataan lain Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara (Bupati Pakpak Bharat ic.
    No. 25 K/TUN/2009MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ANNESMAHARAVA tersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam peradilan tingkat kasasi ini ditetapbkan sebesar Rp. 500.000,(Lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMahkamah Agung pada hari: SENIN, TANGGAL 14 DESEMBER 2009oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.
    No. 25 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 04-08-2011 — Upload : 28-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145 K/TUN/2011
Tanggal 4 Agustus 2011 —
428 — 171 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 145 K/TUN/2011
    No. 145 K/TUN/201 1Dan1. KETUA KPUD KABUPATEN SUMBAWA BARAT,berkedudukan di Jalan Raya Bertong Taliwang KabupatenSumbawa Barat.2.
    Tugas Hakim Tata UsahaNegara adalah menilai apakah Pejabat TUN berwenang atau tidakHal. 21 dari 29 hal. Put. No. 145 K/TUN/2011berwenang atau apakah telah sesuai prosedur atau tidak dalammengeluarkan Keputusan dan bukan menilai wujud fisik dari putusanitu sendiri.
    No. 145 K/TUN/2011Direktur Djendral Pendidikan Dasar No. 27/Kep/1968 tanggal 6 Juni1968.
    dan hanya mengambil alih begitu sajaputusan Pengadilan TUN Mataram.
    No. 145 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 K/TUN/2015
Tanggal 21 Mei 2015 — PT. JAKARTA DISTRIBUTION CENTER VS MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
32 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 144 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 144 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2015register perkara Nomor 262/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2015Milik Negara dimaksud.
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2015dengan memanfaatkan TPP agar Pemohon Kasasi terusmembayar biayabiaya?
    Putusan Nomor 144 K/TUN/2015ttd. ttd.Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.ttd.H. Yulius, S.H.,M.H.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 29 dari 28 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/TUN/2009
Tanggal 21 Juni 2010 — MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA vs PT. KAMUNDAN RAYA
68 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 295 K/TUN/2009
    Bahwa sampai dengan saat gugatan diajukan oleh Penggugat, Keputusan TUN obyekgugatan a quo, yang dikirmkan kepada Penggugat tersebut tidak pernah kembalidengan alasan salah alamat atau alamat tidak dikenal ;c. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Keputusan TUN obyek gugatan a quo sudahditerima Pengadilan, dan oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan barumengetahui obyek gugatan TUN a quo pada tanggal 12 Mei 2008 adalah dalil yangtidak benar dan mengadaada sehingga harus ditolak ;d.
    No. 295 K/TUN/20093.
    No. 295 K/TUN/2009d.
    No. 295 K/TUN/2009f.
    No. 295 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 297 K/TUN/2015
Tanggal 3 Agustus 2015 — TUAN SUDJIMAN ALIAS DJIMAN, DKK VS KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,DK
88 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 297 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 297 K/TUN/201512.
    Putusan Nomor 297 K/TUN/20152010 Nomor 298/PDT/2010/PT.Sby.
    Putusan Nomor 297 K/TUN/2015Nomor Perkara: 697/Pdt.G/2007/PN.Sby.
    Putusan Nomor 297 K/TUN/2015m?
    Putusan Nomor 297 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 366 K/TUN/2014
Tanggal 2 Oktober 2014 — H. SUCIAZHI, S.E, DK. vs. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SERANG
86 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 366 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 366 K/TUN/2014sembilan) tidak memenuhi syarat untuk memberikan dukungan karena SK DPC PISKota Serang yang diterbitkan oleh Ketua Umum H. Budiyanto Darmastono, S.E.,M.Si. dan Sekjend M.
    Putusan Nomor 366 K/TUN/20142021Penggugat saja yang ikut sebagai Pasangan Bakal Calon Walikota dan WakilWalikota Serang Tahun 2013, akan tetapi Bapak H. Budiyanto Darmastono, S.E.
    Putusan Nomor 366 K/TUN/2014ketentuan Pasal 2 ayat (1b) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2011 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008.Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap surat dukunganH.
    Putusan Nomor 366 K/TUN/2014maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: 1. H. SUCIAZHI,SE., 2. H.
    Putusan Nomor 366 K/TUN/2014