Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-12-2009 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 310 K/TUN/2009
Tanggal 2 Desember 2009 — IRWAN ZAERA, SE, MM vs MENTERI PENDIDIKAN REPUBLIK INDONESIA
24 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 310 K/TUN/2009
    No. 310 K/TUN/2009.6.7.
    No. 310 K/TUN/2009.sebagai staff di bagian keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar SekolahDepartemen Pendidikan Nasional.14.
    No. 310 K/TUN/2009.2003 dan bebas KKN.
    No. 310 K/TUN/2009.II.
    No. 310 K/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 K/TUN/2014
M. NAJMI BIN A. KAHAR, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI, DK
93 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 141 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 141 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1M. NAJMI BIN A. KAHAR,kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan KH. A. Qodir IbrahimRT 03, Kelurahan Olak Kemang,Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi,pekerjaan Wiraswasta;HALIMAHTUSSAKDIYAH BINTIA.
    Putusan Nomor 141 K/TUN/201410Kelurahan Olak Kemang, KecamatanDanau Teluk, Kota Jambi, pekerjaanSwasta;FARIDA BINTI A. KAHAR,kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di RT 07, Kelurahan OlakKemang, Kecamatan Danau Teluk,Kota Jambi, pekerjaan Urus RumahTangga;AHMAD ZARKASIH BIN M.HEFZI, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan KH.
    Putusan Nomor 141 K/TUN/2014k Rini binti M. Rivai (ahli waris pengganti);1 Rudi bin M. Rivai (ahli waris pengganti);3 Bahwa setelah Rogaya binti H.
    Putusan Nomor 141 K/TUN/201410b Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor92 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Agustus1987 dan Surat Ukur tertanggal 11 Agustus 1987 danGambar Situasi Nomor 2211/1986 seluas 60.000 M?
    Putusan Nomor 141 K/TUN/2014141987 atas nama Syukur Laman, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakantidak dapat diterima;7. Bahwa pengakuan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah atas sebidang tanahdengan luas + 60.000 M?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-11-2009 — Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 PK/TUN/2009
Tanggal 24 Nopember 2009 — IMAM SUBIYANTO, ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 19 PK/TUN/2009
    No. 19 PK/TUN/2009.Bumijawa, Kabupaten Tegal Tahun 1993 sampai dengan 4 Juni 2003(Bukti P3).Bahwasanya Penggugat yang lahir pada tanggal 29 September 1959 di Tegal,menikah pertama dengan Sdri.
    No. 19 PK/TUN/2009.ini terlebih dahulu didasari dengan pertimbangan yang mendalam dandidorong suatu keadaan yang hanya bisa dipahami oleh diri PemohonPeninjauankembali saja.
    No. 19 PK/TUN/2009.didik.4.
    No. 19 PK/TUN/2009.mengiris daging sendiri.7.
    No. 19 PK/TUN/2009.Benar Sihombing, SH.MH. Biayabiaya :1. Meterai ............ cece eee ee eee Rp. 6.000,2. Redaksi .................eeee ee eee Rp. 5.000,3. Administrasi PeninjauanWM BALL prises ss ss newness sp ose Rp.2.489.000,JUAN 5. sneccawsnse sswmenannane Rp.2.500.000,Unruk SalinanMahkamah Agung RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADIL SH.NIP. 220.000.754 Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 19 PK/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101 K/TUN/2015
Tanggal 21 April 2015 — PT SRI PERLAK vs KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
43 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 101 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 101 K/TUN/20153.
    Putusan Nomor 101 K/TUN/20154.
    Putusan Nomor 101 K/TUN/2015h. Kepala Dinas/Badan/Kantor Instansi Teknis Provinsi terkait, sebagaiAnggota;i. Kepala Dinas/Badan/Kantor Kehutanan Provinsi, sebagai Anggota;j.
    Putusan Nomor 101 K/TUN/20153.3.
    Putusan Nomor 101 K/TUN/2015bersangkutan diajukan selambatlambatnya 2 tahun sebelum berakhirnyajangka waktu;Perpanjangan jangka suatu hak tidak mengakibatkan hak tersebut hapusdan terputus.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-10-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 361 K/TUN/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA vs. FAN SOLIDARMAN DACHI, DKK
102 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 361 K/TUN/2015
    Putusan Nomor. 361/K/TUN/2015Swasta, Bertempat tinggal di Hilizinono, Desa / Kel.Fanayama, Kab.
    Putusan Nomor. 361/K/TUN/2015berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawaakibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;.
    Putusan Nomor. 361/K/TUN/201510.4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu. RI untuk mengawasipelaksanaan putusan ini ;.
    TUN Medan bisa berbeda dalam mengambil keputusan dalamperkara yang sama;17.
    Putusan Nomor. 361/K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 446 K/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — AGUS SUGIARTO vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, DK
61 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 446 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 446 K/TUN/2015administratif lainnya serta hanya bisa dicabut dan atau dibatalkandengan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatanhukum tetap;c.
    Putusan Nomor 446 K/TUN/20154.
    Putusan Nomor 446 K/TUN/2015(2).dibuat oleh Mohamad Said Tadjoedin , Notaris di Jakarta halaman 2alenia 1:ve ceeeeeeeees Verponding No.4276 yang terletak di Batavia , bahwapersil tersebut diperoleh mereka sebagai ahli waris satu satunyadari Harta peninggalan dari SAID ABDULRACHMAN BIN ALIALAYDROES .
    Putusan Nomor 446 K/TUN/2015(Bukti TI INTV) halaman 13 alinea 32 terbukti bahwa Penggugat/PemohonKasasi belum mengetahui keberadaannya SHM No.17 atas nama Said Agildan Said Ali yang berbunyi: Terhadap tanah Persil Reg. Van Eigendom Verponding no.4245 a/nTuan Agil dan Ali.
    Putusan Nomor 446 K/TUN/2015Biaya biaya : Panitera Pengganti,1.Meterai................. Rp. 6.000,00 Ttd/.Joko Agus Sugianto, SH.2.RedakSi................ Rp. 5.000,003. Administrasi ............... Rp.489.000,00Jumlah ......... Rp. 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(H. ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Halaman 26 dari 26 halaman. Putusan Nomor 446 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 PK/TUN/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — PT. UPAYA EXPORT vs. GENERAL MANAGER PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero) CABANG TANJUNG PERAK
73 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 116 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 116 PK/TUN/20162.
    Artinya,Penggugat sendiri tidak yakin bahwa Tergugat adalah Subyek Hukum TataUsaha Negara (TUN) atau bukan;3.
    Putusan Nomor 116 PK/TUN/2016ElemenElemen KTUN Menurut Philipus M. HadjonMenurut Paulus E. LotulungMenurut B, Lopa & A.
    HamzahMenurut IndrohartoMenurut Wicipto Setiadi Penetapan Tertulis;Penetapan Tertulis;Berupa penetapan (bukanperbuatan);Bentuk penetapan itu harustertulis;Penetapan tertulis; Oleh Badan atau Pejabat Dikeluarkan oleh Badan atauTertulis (yang lisan tidak la dikeluarkan oleh Badan Badan atau Pejabat TUN;Tata Usaha Negara; Pejabat TUN; menjadi obyek); atau Jabatan TUN;Tindakan Hukum Tata Usaha Berisi tindakan hukum TUN Yang mengeluarkan harus Berdasarkan peraturan Tindakan hukum TUN;Negara;berdasarkan
    Putusan Nomor 116 PK/TUN/2016Halaman 30 dari 29 halaman. Putusan Nomor 116 PK/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 K/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — MARSIDAH vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG, dk
73 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 96 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 96 K/TUN/2015.Nomor 10087/S.I.) sebab penerbitan surat Nomor AG.209/527/SKT/1990 dari Plh.
    Putusan Nomor 96 K/TUN/2015.ini Tn. Mitro Soemarmo yang diperoleh dari Mandor PT. Way Halim,yang mana tanah tersebut bukan tanah milik Mandor tersebut tetapimilik PT.
    Putusan Nomor 96 K/TUN/2015.a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5K/Tun/1992 tanggal Putusan: 21 Januari 1993;b.
    Putusan Nomor 96 K/TUN/2015.
    sengketa termasuk dalam satu kesatuan denganobjek sengketa putusan terdahulu, sehingga sudah sepatutnya PutusanPTUNBL terdahulu tersebut dapat dijadikan sebagai Yurisprudensisebagaimana putusan yang telah diputuskan yaitu antara lain:e Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor15/G/TUN/2005/PTUNBL tanggal 12 Januari 2006:e Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor17/G/TUN/2003/PTUNBL tanggal 11 Februari 2004:e Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor46.BDG/TUN/2004/PT.TUNMDN tanggal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 10-06-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/TUN/2009
Tanggal 10 Juni 2010 — BETTY FRIDA SITUMEANG, ; MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
104 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 99 PK/TUN/2009
    No.99PK/TUN/200912No.483 K/TUN/2007 tanggal 21 Juli 2008 # adalah sebagaiberikut Menolak permohonan kasasi dari Pemohon KasasiBETTY FRIDA SITUMEANG tersebut ; Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesarRp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tersebut, yaitu) putusan MahkamahAgung No.483 K/TUN/2007 tanggal 21 = Juli 2008diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulusebagai
    /2001(Lampiran 3 : foto copy Putusan No.47K/TUN/2001) ; Putusan Mahkamah Agung RI perkara No.20 PK/TUN/2004(Lampiran 4 : foto copy Putusan No.20PK/TUN/2004) ;Sehingga terhadap perkara tersebut telah berkekuatanhukum tetap.Bahwa ironisnya Ketua Majelis Hakim Agung RI yangmemutusperkara No.20 PK/TUN/2004 dan No.483 K/TUN/2007 adalahsama namun telah memutus dengan pertimbangan yangbertolak belakang ;9.
    /2003 (Lampiran 7 : foto copy Putusan Nomor169 K/TUN/ 2003) ;Sehingga terhadap perkara tersebut telah berkekuatanhukum tetap ;10.
    Putusan MahkamahAgung RI perkara No.47 K/TUN/2001 Jo. Putusan MahkamahAgung RI perkara No.20 PK/TUN/2004 ; Putusan perkara No.174/G.TUN/2001/PTUNJKT Jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta perkaraNo.116/B/2002/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Mahkamah Agung RIperkara No.169 K/TUN/2003 ;11. Bahwa dengan demikian pengajuan Permohonan PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan ini telah memenuhiketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang No.14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung jo.
    No.99PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2009 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 296 K/TUN/2009
Tanggal 22 Desember 2009 — MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA vs PT. NUSANTARA PLYWOOD (UNIT IX) (dahulu PT.PURUK CAHU JAYA)
74 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 296 K/TUN/2009
    P U T U S A NNomor. 296 K/TUN/2009.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasitelah mengambil putusan sebagai berikutMENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,Berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti BlokI Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto,Jakarta 10270. Dalam hal ini memberikan kuasakepada1. Suparno, SH. Kewarganegaraan Indonesia.2. Krisna Rya, SH, MH. KewarganegaraanIndonesia3. Hari Budianto, SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 407 K/TUN/2014
Tanggal 20 Nopember 2014 — ABDUL MUTALIB AHMAD, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, DKK
87 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 407 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 407 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1. ABDUL MUTALIB AHMAD, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sopir,bertempat tinggal di Jalan Purnama Gg.
    Putusan Nomor 407 K/TUN/2014Daerah Kota Pontianak No.11/2006 tanggal 25 November 2006 Hak Milik No.509dirubah menjadi Hak Milik No. 52, Kel Akcaya NIB 00055, Surat Ukur No.55tanggal 8 Agustus 2008, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 19, Surat UkurNomor 01021/Akcaya/2011 tanggal 21 Januari 2011 luas 64.030 M2 yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak tanggal 26 Januari 2011atas nama PT.
    Putusan Nomor 407 K/TUN/2014menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Kelurahan Akcaya dengan SuratUkur Nomor : 55 tanggal 8 Agustus 2008, NIB.00055;2). Sertipikat Hak Pakai Nomor : 941/Parit Tokaya tanggal 06 September 2010dengan Surat Ukur Nomor : 06001/P.Tokaya tanggal 20 Februari 2006 seluas224.270 M? , NIB.14.01.01.04.06789 tercatat atas nama : Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat berkedudukan di Pontianak;3).
    Putusan Nomor 407 K/TUN/20147 TIIntervensiI7 = Foto Copy Sesuai Dengan Asli KeputusanGubernur Kalimantan Barat Nomor : 554/PA/2010, Tanggal 13 Desember2010, Tentang Penunjukan Penggunaan/ Pemanfaatan Tanah Di Atas HakPengelolaan Nomor 5 Tahun 2010/Parit Tokaya Seluas 64.030 M2 MilikPemerintah Propinsi Kalimantan Barat Kepada PT.
    Putusan Nomor 407 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 K/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — KOPERASI CITRA USAHA MANDIRI VS KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DK
44 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 34 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 34 K/TUN/2015Pengaturan Tanah Pemerintah pada Kantor Wilayah, sebagaiSekretaris bukan Anggota;5.
    Putusan Nomor 34 K/TUN/2015C. Gugatan Penggugat Telan Lewat Waktu (Daluarsa);1.
    Putusan Nomor 34 K/TUN/2015b.
    Putusan Nomor 34 K/TUN/2015Di samping itu.
    Putusan Nomor 34 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-09-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/TUN/2009
Tanggal 17 September 2009 — ABDUL HAMID ; Drs.ISMAIL MUNAJIH, dkk. ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO,
30 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 31 PK/TUN/2009
    No. 31 PK/TUN/2009.pengoperan sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah).
    No. 31 PK/TUN/2009.berikut :1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;3.
    Nomor. 161 K/TUN/2000 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalahsebagai berikut : Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Abdul Hamid,2. Drs. Ismail Munajih, 3. Rizal Yusuf, 4. Ny. Hindun, 5. Liza, 6. Ny.
    No. 31 PK/TUN/2009.Surat dari Camat Kutorejo tertanggal 17 Juli 1991 yang ditujukan kepada BupatiMojokerto Cq.
    No. 31 PK/TUN/2009.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-04-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 301 K/TUN/2009
Tanggal 6 April 2011 — ASTRID JAYENGSARI, vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG, dkk
38 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 301 K/TUN/2009
    Nomor 301 K/TUN/2009Astya Puri ll Nomor C15, Pisangan, Ciputat, Tangerang15419, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. H. BINTANG UTORO, S.H. ;2. RAWAN SUPRIYADI, S.H. ;3. DARSINI, S.H. ;4. ANUGRAH TRINANTO, SH. ;Keempatnya berkantor di Kantor Hukum Bintang & Partners,Jalan Prof. Joko Sutono, S.H.
    Nomor 301 K/TUN/2009dengan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 079/P.3.HP/96/PAJStanggal 15 Mei 1996 ;Bahwa dari halhal yang telah diuraikan di atas, jelas dan nyata gugatanPenggugat telah lewat waktu (verjaard), sehingga sudah seharusnyaditolak atau tidak diterima ;.
    Nomor 301 K/TUN/2009Utjun Djajanegara kemudian beralih terakhir menjadi atas nama Ika Suryanti,dkk ; Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan nama Sertipikat Hak MilikNomor 83/Desa Teluk, tanggal 18 Mei 1991, Gambar Situasi Nomor287/1991 tanggal 18 Mei 1991, luas 26.125 M? terakhir atas nama lkaSuryanti, dkk. kepada atas nama Ir.
    Nomor 301 K/TUN/2009f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha AngkatanBersenjata RI ;g. Keputusan Panitia Pemilinan, baik di pusat maupun di daerah,mengenai hasil pemilihan umum ;3.
    Nomor 301 K/TUN/2009tid. ttd.Dr. H. Imam Soebechi , S.H., M.H. Marina Sidabutar, S.H., M.H.ttd.Prof. Dr. H. Anmad Sukardja, S.H., M.A.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754Hal. 22 dari 21 hal. Put. Nomor 301 K/TUN/2009Hal. 23 dari 21 hal. Put. Nomor 301 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-10-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 440 K/TUN/2015
Tanggal 26 Oktober 2015 — PT. LINCE ROMAULI RAYA VS BUPATI LEBAK
80 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 440 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 440 K/TUN/20152. Bahwa Tergugat selaku Bupati Lebak yang merupakan Pejabat TataUsaha Negara, telah mengeluarkan Objek Sengketa a quo sehinggamengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan.
    Putusan Nomor 440 K/TUN/2015ALASANALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:A. Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Terkait Keputusan Tata UsahaNegara1.
    Putusan Nomor 440 K/TUN/2015undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakanPenyelenggara Negara.6. Bahwa Surat Keputusan Bupati (sepanjang penyebutan nama PemohonKasasi) menimbulkan ketidakpastian hukum karena memiliki muatansebagai Sanksi Daftar Hitam, namun bukanlah merupakan PenetapanSanksi Daftar Hitam;7.
    Putusan Nomor 440 K/TUN/2015suatu penetapan Sanksi Daftar Hitam oleh para Pejabat PembuatKomitmen lainnya sehingga banyak penunjukan Pemohon Kasasisebagai pemenang lelang yang dibatalkan;12.
    Putusan Nomor 440 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-04-2010 — Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 K/TUN/2010
Tanggal 20 April 2010 — PT. PATRIOT BANGKIT BEKASI,; GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, PT. GODANG TUA JAYA,
37 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 19 K/TUN/2010
    No. 19 K/TUN/2010.membuka kotak dan sampul Idihadapan peserta lelang.5.
    No. 19 K/TUN/2010.khususnya tentang PengadaanBarang/ Jasa Pemerintah, yakni :a.
    No. 19 K/TUN/2010.
    No. 19 K/TUN/2010.Hal. 63 dari 39 hal. Put. No. 19 K/TUN/2010.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-06-2022 — Upload : 15-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101 PK/TUN/2022
Tanggal 16 Juni 2022 — PT FROGGY EDUTOGRAPHY vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TANGERANG II, Dk
173 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 101 PK/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-03-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 K/TUN/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — RAHMAT ALYAKIN DAKHI, SKM.,M.KES vs. BUPATI NIAS SELATAN
198 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 95 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 95 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:RAHMAT ALYAKIN DAKHI, SKM.
    Putusan Nomor 95 K/TUN/2020Jabatan atas nama Rahmat Alyakin Dakhi, SKM, MKes NIP.19710108199501 1001;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hakhak Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil:5.
    Putusan Nomor 95 K/TUN/2020Pasal 250 huruf b Juncto Pasal 266 ayat (1) dan (3) Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. KeputusanTergugat menerbitkan objek sengketa a quo yang pada pokoknyamemberikan sanksi administratif kepada Penggugat berupa PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah sesuai dengansubstansi dan prosedur peraturan perundangundangan yang berlaku.
    Putusan Nomor 95 K/TUN/20202. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasisejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. danIs Sudaryono, S.H.,M.H.
    Putusan Nomor 95 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-09-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 K/TUN/2014
Tanggal 9 September 2014 — ARIK WAHYU PRABANDARI, DK vs. HENDRAWAN SUBIANA
98 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 302 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 302 K/TUN/2014b.
    Putusan Nomor 302 K/TUN/2014(algemene behoorlijk bestuur/principle of good administration) sebagaimanayang diuraikan oleh W.
    Putusan Nomor 302 K/TUN/2014Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009.
    Putusan Nomor 302 K/TUN/20145.
    Putusan Nomor 302 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-11-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/TUN/2009
Tanggal 13 Nopember 2009 — PT. BATUBARASELARAS SAPTA, ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
83 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 321 K/TUN/2009
    No. 321 K/TUN/2009ff.gg.hh.jj.berkaitan dengan susunan pemegang saham, Direksi dan KomisarisPerseroan ;3.
    No. 321 K/TUN/2009B.
    No. 321 K/TUN/20093.
    No. 321 K/TUN/2009 NY. IYUL SULINAHNY.
    No. 321 K/TUN/2009