Ditemukan 31945 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 K/TUN/2015
Tanggal 21 April 2015 — ISKANDAR VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 139 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 139 K/TUN/2015Komodor (L) Yos Sudarso Wisma Sunter 15th Floor, Kavling89, Jakarta Utara:Selanjutnya memberi kuasa kepada: NOOR ALAMSYAH, S.H.
    Putusan Nomor 139 K/TUN/20153.
    Putusan Nomor 139 K/TUN/2015Eksepsi Tergugat II:Tentang Identitas Penggugat: Bahwa hal yang didalikan Penggugat pada halaman 4 Ad.
    Putusan Nomor 139 K/TUN/2015dinyatakan diterima untuk seorang Pemohon Kasasi, perkara tetapperlu. diperiksa seluruhnya, termasuk kepentingankepentinganmereka yang permohonan bandingnya tidak dapat diterima:4.
    Putusan Nomor 139 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 K/TUN/2010
Tanggal 28 Juli 2010 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELU, vs YOHANIS SUKU,
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 87 K/TUN/2010
    No. 87 K/TUN/20108.Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1317Desa Tukuneno atas nama Drs.
    No. 87 K/TUN/2010sidang di Surabaya, di Tingkat Banding, saya Donatus B. Leki, S.H.sebagai Kuasa Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Belu (PemohonKasasi/Tergugat/Terbanding) sudah menjelaskan kepada semuaMajelis dalam Persidangan Yang Mulia tersebut.
    No. 87 K/TUN/2010bahwa tanah tersebut ia peroleh atas dasar pembagian dari KepalaDusun Yohanis Ati.
    No. 87 K/TUN/2010pemenang perkara bagi Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding di TingkatMahkamah Agung Republik Indonesia ;Bahwa pada polat 8 memori banding yang menguraikan bahwa Tergugat/Terbanding menambah luas tanah Marsellus Bere menjadi 3.605 m?
    No. 87 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 664 K/TUN/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — SUKRI, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU, DKK
40 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 664 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 664 K/TUN/2015Gambar Situasi tanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas18.170 M?
    Putusan Nomor 664 K/TUN/2015Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Gambar Situasitanggal 20 Mei 1986 Nomor 1372/PT/1986 dengan luas 18.170 M?
    (Putusan MA RI Nomor16K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2007);Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalahwewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa danmemutusnya. (Putusan MA Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari1998);4. Bahwa Penggugat tidak memiliki Kapasitas hukum dan atau kepentinganuntuk mengajukan gugatan, sebab:Halaman 18 dari 27 halaman. Putusan Nomor 664 K/TUN/2015a).
    Putusan Nomor 664 K/TUN/20157.
    Putusan Nomor 664 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 334 K/TUN/2015
Tanggal 19 Agustus 2015 — MARKUS EDI DARMOKO ALIAS BAGOL vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, DK
43 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 334 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 334 K/TUN/2015danll. MATIUS AGUS PURWOKO, kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di JI. Pahlawan No.1 RT.005 RW.004, Kel.Duren Jaya, Kec.
    Putusan Nomor 334 K/TUN/201555 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.
    Putusan Nomor 334 K/TUN/201510.24022000, Surat Ukur Nomor : 2281/DUREN JAYA/2000, tanggal 22022000, seluas 650 m?
    /1994,tanggal 10 November 1994 dan Nomor 270/K/TUN/2001, tanggal 4 Maret2002.
    Putusan Nomor 334 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-10-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 PK/TUN/2009
Tanggal 21 Oktober 2009 — HUSMAN PAINAN, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, Drs. YANNIS SIMANJUNTAK,
93 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 65 PK/TUN/2009
    No. 65 PK/TUN/2009Bahwa sesungguhnya penggugat sangat keberatan dan merasadirugikan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.689/Desa/Kel. PasarBaru tersebut di Jalan Pandu No.2A (d/h.
    No. 65 PK/TUN/2009Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.270 K/TUN/2005 tanggal 20 Pebruari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut : Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari PemohonKasasiI/Tergugat tersebut; Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Drs.YANNIS SIMANJUNTAK tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNo.09/BDG/2005/PT.TUN.MDN tanggal 7 Pebruari 2005 yangmenguatkan putusan Pengadilan Tata
    No. 65 PK/TUN/20096.
    No. 65 PK/TUN/2009kasasi) S.o.r. ternyata secara nyata khilaf dan keliru, sebab memutusperkara di tingkat kasasi tidak menerapkan asasasas umum pemerintahanyang balk (AAUPB), khususnya ASAS PERSAMAAN yang dianut dalamYurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 10 K/TUN/1992, bertanggal13 September 1994 yang dimuat dalam Majalah Gema Peratun, Th.
    No. 65 PK/TUN/2009MAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220000754 Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 65 PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154K/TUN/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN DELI SERDANG vs. PT. INDO PRIMA NUSANTARA
55 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 154K/TUN/2016
    PUTUSANNomor 154K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIKABUPATEN DELI SERDANG, berkedudukan di Jalan KaryaUtama No. 1, Komplek Perkantoran Bupati Deli Serdang di LubukPakam;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Ali Akbar Hasibuan S.T., pekerjaan Kepala Seksi PengawasanNorma Ketenagakerjaan;2. Hisar P.
    Diterima Tergugat tanggal 09 Januari 2015;Ketujuh:Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 033/KAMM/I/2015, tanggal 14Januari 2015, Perihal Tanggapan Surat Nomor: 560/145/DTKTR/2015,Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 154K/TUN/2016tanggal 13 Januari 2015, Perihal Pelaksanaan Nota Pemeriksaan.Diterima Tergugat tanggal 19 Januari 2015;9.
    Dengan adanya asas ini suatu Keputusan TataUsaha Negara harus diumuskan secara jelas dan tegas agar janganHalaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 154K/TUN/2016sampai menimbulkan bermacammacam penafsiran. Disamping itudengan adanya asas tersebut, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaratidak dapat dengan mudah begitu saja menarik kembali atau mengubahKeputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan;B.
    Konkretisasi dari kepentinganumum;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagaiberikut:Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 154K/TUN/20161. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor:560/3627/DKTKS/2014, tanggal 15 Oktober 2014, Perihal Nota Pemeriksaan;3.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 154K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-11-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 383 K/TUN/2012
Tanggal 19 Nopember 2012 — SUPIYA, DK. VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN
23 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 383 K/TUN/2012
    PUTUSANNomor 383 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1SUPIYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan MayjendSungkono Nomor 43, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, KabupatenBangkalan, pekerjaan Swasta;2 DASINO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pemuda KaffaSMU 1, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan,pekerjaan
    TEGUH SENTOSA, S.H., Kasubsi Sengketa dan KonflikPertanahan;Ketiganya Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan,beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 17, Bangkalan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SK600.35.26/VII/2012tanggal 19 Juli 2012;Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 383 K/TUN/2012I ENDANG SUSILOWATI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Sumedi 2 B, Komplek Kenjeran, Surabaya, pekerjaanIbu Rumah Tangga;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1 HENDRO LAKSONO, S.H
    (tujuh ribu seratus tujuhpuluh empat) meter persegi atas nama Endang Susilowati, berdasarkan PeralihanHak (Akta Pembagian Hak Bersama), tanggal 2 Maret 2010 ditujukan tertentuHalaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 383 K/TUN/2012kepada orang lain atau badan hukum perdata, yakni ditujukan kepada EndangSusilowati;f Final, bahwa Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor1645/Kelurahan Kraton, tanggal 7 September 2005, Surat Ukur Nomor 26/Kraton/2005, tanggal 15 Agustus 2005, luas 7.174
    Bunaim merasa putus asa setelah sekitar 2 tahunlamanya proses pengukuran terhadap sebidang tanah miliknya yang terletak diKelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Kohir NomorHalaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 383 K/TUN/20121011121314585 pada persil 20 d.II dengan luas 2780 m?; tidak dapat terlaksana, akhirnyaSdr.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL S H.NIP. 220000754.1617Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 383 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-01-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 471 K/TUN/2014
Tanggal 28 Januari 2015 — BUPATI PATI vs. Dra. SALEHA MONOARFA, Apt,M.Kes.
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 471 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 471 K/TUN/2014atau pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan akibatkeputusan tersebut ;3.
    Putusan Nomor 471 K/TUN/20144.
    Putusan Nomor 471 K/TUN/2014oleh Wadir Administrasi dan Keuangan, Perihal: Kajian UlangKebutuhan Tenaga Apoteker di RSUD RAA.
    Putusan Nomor 471 K/TUN/2014Pati mengenai Permohonan usul pemberhentian pensiun atasnama Penggugat tertanggal 30 September 2013;j.
    Putusan Nomor 471 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-06-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 PK/TUN/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — WALIKOTA SURABAYA vs. NAPRIHATIN
250 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 88 PK/TUN/2020
    PUTUSANNomor 88 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:WALIKOTA SURABAYA, tempat kedudukan di JalanTaman Surya Nomor 1 Surabaya;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:1. Yayuk Eko Agustin W., S.H., M.H., dan kawankawan,Jabatan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah KotaSurabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor800/14/436.1.2/2020, tanggal 2 Januari 2020;2.
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/2020beralamat di Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 16 Januari 2020;Termohon Peninjauan Kembali;DanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I,tempat kedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok DNomor 10 Komplek Citra Raya Sambikerep Surabaya;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Kuncorobhakti Hanung P.
    Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/TUN/2019juncto Nomor 166/B/2018/PT.TUN.SBY juncto Nomor 05/G/2018/PTUN.SBY, yang dimohonkan Peninjauan Kembali:3. Mengadili Kembali:a. Menerima eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II Intervensiseluruhnya;b. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untukseluruhnya;c.
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/2020peraturan perundangundangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafanHakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan perbaikanpertimbangan:Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 11/K Kelurahan Pakis dengan luas205 m?
    Putusan Nomor 88 PK/TUN/2020Panitera Pengganti,Andi Atika Nuzli, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi PK Rp2.484.000,00Jumlah Rp2.500.000,00Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 88 PK/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-11-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 P/HUM/2010.-
Tanggal 11 Nopember 2010 — SUTJIPTO, SH.,M.Kn. ;dkk vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
123 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 PK/TUN/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — BAMBANG SUYENDRO vs. GOENANTO TANOERAHARDJO, DK
83 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 154 PK/TUN/2015
    Putusan Nomor 154 PK/TUN/20153. EKO NURUL KASIJANTO S., S.H., jabatan KasubidPelayanan Perijinan Usaha;4.
    Putusan Nomor 154 PK/TUN/201510.11.Gangguan, namun dari keterangan warga sekitar yaitu Ny. Janda Liem SweiLin dan Ny.
    Putusan Nomor 154 PK/TUN/2015melewati 180 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf b UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;ll.
    Putusan Nomor 154 PK/TUN/2015Negara Surabaya dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya;lll.
    Putusan Nomor 154 PK/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 501 K/TUN/2014
Tanggal 12 Februari 2015 — REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE VS DR. SYAHRIL MUHAMMAD, M.HUM, DK
89 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 501 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 501 K/TUN/2014(4) Dekan dan Pembantu Dekan diangkat dan diberikan oleh Rektorsetelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas;.
    Putusan Nomor 501 K/TUN/201410.4.
    Putusan Nomor 501 K/TUN/2014dilakukan pemilihan oleh senat fakultas bersama Rektor terlebih dahuludilakukan pemilihan dekan oleh senat fakultas.
    Putusan Nomor 501 K/TUN/20145.
    Putusan Nomor 501 K/TUN/2014e.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-07-2009 — Upload : 31-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 K/TUN/2009
Tanggal 27 Juli 2009 — F A T O N Y, ; KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA , PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk.,
40 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 103 K/TUN/2009
    PU T U S A NNo. 103 K/TUN/2009.DEM!
    No. 103K/TUN/2009.Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya berkenan untuk menerbitkan Penetapantentang Penundaan Surat Keputusan No.
    No. 103K/TUN/2009.DALAM PENUNDAAN : Menyatakan Penetapan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan TUNSurabaya tentang Penundaan Pelaksanaan Surat KeputusanNo.
    No. 103K/TUN/2009.207.
    No. 103K/TUN/2009.Setiyono, SH.MH.3. Administrasi22Kasasi......Ro.489.000 .Jumlah ...... Ro. 500.000, Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.Nip. 220000754.22
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-09-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 K/TUN/2011
Tanggal 15 September 2011 — HJ. ANNI ROHANI Binti NURJALI,vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, dkk
19 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 239 K/TUN/2011
    No. 239 K/TUN/201 1Bahwa sebagai fakta hukum atas kebenaran kepemilikan tanah Penggugattersebut adalah pernah terkena proyek pelebaran Jalan Kol.
    No. 239 K/TUN/201 110.11.tersebut 2 (dua) kali Pembelian.
    No. 239 K/TUN/201 1 Sebelah Barat, ukuran 294 M berbatasan dengan Sdr.
    No. 239 K/TUN/201 1Negara Samarinda tanggal 29 September 2010 Nomor 08/G/2010/PTUN.SMD.
    No. 239 K/TUN/201 1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pendidikan
Putus : 28-01-2011 — Upload : 21-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 311 K/TUN/2010
Tanggal 28 Januari 2011 — ROSNI, ; REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM),
242 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 311 K/TUN/2010
    No. 311 K/TUN/2010Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga beralasan hukum bahwaobyek sengketa dinyatakan batal/tidak sah oleh Pengadilan danmewajibkan kepada Tergugat utuk mencabut Surat Keputusan yangmenjadi obyek sengketa. Selain itu sudah pada tempatnya apabilaTergugat dibebani untuk membayar biaya perkara.
    No. 311 K/TUN/2010Malang atas nama Dr. Munandir) ditunda pelaksanaannya selamapemeriksaan sengketa perkara ini sedang berjalan, sampai denganadanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap (in kracht van gewijsde) ;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    No. 311 K/TUN/2010dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005, sebagai aturanpelaksanaannya;Bahwa wewenang orisioner pemerintah atas seluruh aset negarayang berupa RumahRumah Negara yang. secara atributifberdasarkan UndangUndang No. 4 Tahun 1992, jo PeraturanPemerintah No. 40 Tahun 1994, jo.
    No. 311 K/TUN/2010KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin Penghunian RumahNegara di Jl. Simpang Bogor No. 17 Malang a.n. Dr. Munandir,tanggal 11 Mei 2009; dengan demikian dalam melaksanakanmandat pengelolaan Rumah Negara di lingkungan UniversitasNegeri Malang, telah dilakukan secara prosedural formal;2.3.
    No. 311 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-03-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 K /TUN/ 2008
Tanggal 25 Maret 2009 — Drs. H. ANDI ZAINUDDIN, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, Dr. ROSTIATY NATSIR, MSPH.,
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 51 K /TUN/ 2008
    No.51 K /TUN/ 2008Jamaluddin Rustam, SH..MH dan 2.
    No.51 K /TUN/ 2008Bahwa Penggugat menerima berita pada tanggal 27 Pebruari 2006bahwa Dr.
    No.51 K /TUN/ 2008kepentingan dan fakta yang relevan dengan menerbitkan Sertifikat HakMilik No. 20740 pada tanggal 13 Desember 2005, Surat Ukur No.00871/2005 tanggal 21/10/2005 di Kelurahan Tidung, KecamatanRappocini, Kota Makassar dengan luas 4.284 M2 (empat ribu dua ratusdelapan puluh empat meter persegi) atas nama Dr.
    No.51 K /TUN/ 2008Nomor 5 Tahun 1986 jo Undangundang No.9 Tahun 2004 tentangPeradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukangugatan oleh karena Penggugat sama sekali tidak ada hubungannyadengan tanah milik Tergugat Il Intervensi yang telah bersifat Hak MilikNo.20740/Tidung.
    No.51 K /TUN/ 2008
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-05-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 K/TUN/2011
Tanggal 19 Mei 2011 — PT. CSM CORPORATAMA, ; KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
58 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 106 K/TUN/2011
    No. 106 K/TUN/201 1yang berlaku, pelimpahan wewenang kepada pejabat bawahannyaadalah wewenang penandatanganan ;.
    No. 106 K/TUN/201 1dokumen resmi yang bersifat final, akhir dan mengikat atas hasilpemeringkatan ;Bahwa lembaga pemeringkat atau perusahaan pemeringkat dariPenggugat, yaitu. PT.
    No. 106 K/TUN/20113.
    No. 106 K/TUN/2011sedangkan hasil penarikan pemeringkatan pada sekitar bulan Februaridilakukan oleh PT. Moody's Indonesia, sedangkan Penggugat hanyamenerima salinan berupa draft yang belum dijadikan hasil akhir (final)dari PT.
    No. 106 K/TUN/2011Hal. 30 dari 29 hal. Put. No. 106 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-03-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05 PK/TUN/2011
Tanggal 28 Maret 2011 — PT. BUMI LAUT SHIPPING SERVICES VS PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
29 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 05 PK/TUN/2011
    PUTUSANNo 05 PK/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :PT. BUMI LAUT SHIPPING SERVICES, yang diwakili oleh HusseinHartojo, warganegara Indonesia, pekerjaan Presiden Direktur PT.
    No. 05 PK/TUN/2011Bahwa Pekerja Sdr.
    No. 05 PK/TUN/2011(ii).
    No. 05 PK/TUN/2011Bahwa tindakan yang tegas yang dilakukan oleh Penggugat terhadapPekerja dimaksudkan untuk menegakkan normanorma ketenagakerjaanyang mendukung kedisiplinan karyawan dan Penggugat dimanaPenggugat telah mengikuti prosedur pembinaan dan PemutusanHubungan Kerja sesuai dengan Peraturan Perundangundangan terutamaKeputusan Menteri Tenaga Kerja No.
    No.05 PK/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-10-2009 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 K/TUN/2009
Tanggal 21 Oktober 2009 — TEN SU alias MARTEN, ; SUGIMAN d/h. LIM JONG TJOE ; SURIADY d/h. LIM JONG HUAT, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG,
20 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 166 K/TUN/2009
    No.166 K/TUN/2009pokoknya atas dalildalil :bahwa para Penggugat menguasai sebidang tanah seluas 331M?
    No.166 K/TUN/2009pedoman atau dasar pengukuran kembali untuk memenuhipermohonan para Penggugat ;bahwa hal ini telah nyata dan jelas menunjukkan batas tanahmilik para Penggugat dengan tanah disebelahnya yang juga Tergugatterbitkan Gambar Situasi No.34/1989 tanggal 30 Januari 1989 seluas162 M?
    No.166 K/TUN/20091. Mengabulkan permohonan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Guna Bangunan No.532/KapuasKanan Hulu, Gambar Situasi No.34/1989 tanggal 30 Januari 1989seluas 162 M?, atas nama Ten Su alias Marten ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak GunaBangunan No.532/Kapuas Kanan Hulu, Gambar Situasi No.34/1989 tanggal 30 Januari 1989 seluas 162 M?, atas nama Ten Sualias Marten ;4.
    No.166 K/TUN/2009Tergugat, yang seyogyanya harus dijadikan objek sengketa dalamperkara a quo, bukan dijadikan dasar tenggang waktu mengetahuiterbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.532/Kapuas Kanan Hulu,Gambar Situasi No.34/1989 tanggal 30 Januari 1989 seluas 162 M?
    No.166 K/TUN/2009Hal.11 dari 10 hal. Put. No.166 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-08-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 283 K/TUN/2015
Tanggal 3 Agustus 2015 — GUBERNUR JAWA TIMUR VS AGUS KHUSNUL YAKIN
34 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 283 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 283 K/TUN/2015melawan:AGUS KHUSNUL YAKIN, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Desa Prajjan, Kecamatan Camplong, KabupatenSampang, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Sampang;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. ARMAN SAPUTRA, S.H.;2. EKARUSMIATI, S.H.
    Putusan Nomor 283 K/TUN/201510.11.a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum;c.
    Putusan Nomor 283 K/TUN/2015Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat,Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor182/B/2014/PT.TUN.SBY.
    Putusan Nomor 283 K/TUN/2015b.
    Putusan Nomor 283 K/TUN/2015