Ditemukan 5388 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Penyelenggara negara Surat keputusan pejabat tata usaha negara Melawan pejabat Kekerasan melawan pejabat Perlawanan terhadap pejabat Fitnah kepada pejabat Menghina negara
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-08-2015 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 10-06-2016
Putusan PN PALU Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal
Tanggal 21 April 2016 — H.BANDJELA PALIUDJU(Mayjen Purnawirawan)
243 — 95
  • ., M.Si uang sejumlah Rp. 10,870,000,-No. 13187/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 Tgl. 01-12-2008 ;198. 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah : Belanja honorarium pelaksana kegiatan kunjungan pejabat negara Tw. I ta. 2008 kepada Ritha Sahara, S.Sos., M.Si uang sejumlah Rp. 25,000,000,- No. 04007/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 Tgl. 15-07-2008 ;199. 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah : Belanja surat kabar/ majalah/ iklan tw.
    II Ta. 2008 kepada Ritha Sahara, S.Sos., M.Si uang sejumlah Rp. 25,000,000,- No. 06118/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 Tgl. 29-08-2008 ;231. 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah : Belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan kunjungan pejabat negara Tw. I Ta. 2008 kepada Ritha Sahara, S.Sos., M.Si uang sejumlah Rp. 25,000,000,- No. 04007/SP2D-LS/Ro.Keu/2008 Tgl. 15-07-2008 ;232. 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah : Belanja honorarium non PNS Tw.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 24 April 2019 — Ahmad Dumiyati Bin Nipin
109 — 520
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawabanBadan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan,Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara,atau.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 19-08-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 10 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K. YUSTIKA DEWI,SH.
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
LALU IKHWANUL HUBBY SH
285 — 197
  • Maka tidak tepat jika Seseorang yangtidak pegawai negeri / pejabat negara dikatakan menyaalahgunakan ;Bahwa dalam SEMA No, 3 Tahun 2017 atau 2018 disebutkan Hakimboleh terapkan Pasal 2 atau 3 jika kerugian negara tidak lebih dari200juta.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 07-09-2022 — Putus : 24-01-2023 — Upload : 09-02-2023
Putusan PN GORONTALO Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto
Tanggal 24 Januari 2023 — Penuntut Umum:
ABRAHAM J. BATOEK, SH.MH
Terdakwa:
MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, S.T
136 — 32
  • Nomor: Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato TA. 2021;
    22.149. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 1 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksnaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
    22.150. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat
    Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Desa, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021;
    22.151. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana 25% Tahap 1 Pembangunan Tengki Septik Skala Individual Program DAK Sanitasi 2021 Desa Sidorukun Kec.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-06-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 5 Juni 2015 — - Dr. TRIYANTO S. BIALANGI, M.Kes
99 — 25
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara,baik di tingkat pusat maupun daerah;b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan UsahaMilik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, danperusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakanmodal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
Pengadilan PN BANDUNG
Register : 28-11-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 10 April 2019 —
138 — 48
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baikditingkat pusat maupun daerah ;b.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — NIWEN KHAIRIAH Binti IMAM MUHTADIN
290 — 151
  • pendalaman ;Bahwa transaksi yang mencurigakan tergantung transaksi masingmasingnasabah, masingmasing nasabah punya profil, kKarakteristik sendiri kita semuapunya pola transaksi sendiri semua sudah diimput Bank data base sendiri, diabisa dikatagorikan transaksi mencurigakan kalau ia menyimpang dari profilmasingmasing individu ia sendiri, misalnya gajinya sebesar Rp. 25.000.000,transaksinya miliyaran tidak bisa dijelaskan, tapi bisa juga transaksinya besaria mempunyai usahanya besar, dimana seorang pejabat
    Negara denganseorang rakyat jelata akan berbeda transaksi yang mencurigakan darimereka ;Bahwa dalam PuJK tidak ada yang wajib melaporkan transaksi ke PPATK ituterutama di Pasal 17 terutama penyedia jasa keuangan bisa Bank dan bisaNon Bank, bisa asuransi bisa perusahaan di pasar modal non Bank itupenyedia jasa namanya baik itu pedagang mas, kalau di dalam Industri kalauia melihat transaksi yang berjalan mencurigakan ia akan melaporkan sistemyang berjalan itu adalah bateem up kalau tidak berjalan
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 25/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 15 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA. Diwakili Oleh : Suyary Timbo Tulung, SH,.MH
239 — 184
  • Pemidanaan Pasal 2 danpasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka penjatuhanpidana oleh Majelis hakim haruslah putusan yang mempunyai dayajangkau yang panjang untuk masa mendatang (Attribute of intentionuniversal application) Prof.DrAchamd Ali,SH,M.H /Menguak tabirHukum edisi kedua halaman 65) .Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangan penjatuhan pidana tidakmempertimbangkan efek jera dalam hal Pemidanaan terhadapsetiap pegawai negeri/ pejabat
    negara untuk kepentingan negara/Hal 265 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT KPGdaerah secara luas yang tidak hanya berdampak kepada terdakwasemata akan tetapi memiliki dampak yang luas kepada pihak laindalam hal pengelolaan aset Pemerintah Daerah.Dengan demikian telah nyata bahwa Majelis hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara atas nama terdakwa dalam penjatuhan pidana KURANGPERTIMBANGAN HUKUM.Ad.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-11-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2282 K/PID.SUS/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
270 — 437 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkatDaerah ; danb.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2015 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 100/Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 September 2016 — Pidana Korupsi - TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING
301 — 76
  • 30 Ha,dimana sisanya milik orang lain yaitu Arcadius Herdjito seluas 10 Hadengan lokasi terpisah, Pontas Hasiholan/Frieda Sinambela seluas 10 Hadengan lokasi terpisah, Rahmat Basuki dan Arra seluas kurang lebih 14 Ha,Agus Gunawan seluas kurang lebih 10 Ha dan Sukarji Kurang lebih seluas10 ha;Bahwa Tanah tersebut dibeli oleh Terdakwa secara mencicil dari tahun 2004sedangkan akta jual belinya dbuat tahun 2007;Bahwa Terdakwa mempunyai harta kekayaan Terdakwa sebagaimanadalam laporan harga kekayaan pejabat
    Negara atas nama terdakwa drTunggul P.Sihombing tahun 2011 adalah sebagai berikut :Harta tidak bergerak senilai Ro1.521.140.000.Harta bergerak Rp617.000.000.Uang tunai Ro67.634.057Piutang Rpe747.200.000.Sub total harta kekayaan Rp2.952.974.057Hutang Rp774.654.000.Total harta kekayaan Rp2.178.320.057Bahwa penghasilan terdakwa diluar gaji adalah sebagai berikut :Hearst PS1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1392 K/PID.SUS/2010
Tanggal 21 Februari 2011 — DR. dr. H. UMAR ZEIN, DTM & H.Sp.PD.KPTI
63 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eko Jaya Jakarta, Tahun2008) ;Bahwa sehubungan dengan pendapat di atas sangat sejalan dengan apayang dimaksud di dalam Pasal 35 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara yang menetapkan :(1)Setiap pejabat Negara dan Pegawai Negeri bukan Bendahara yangmelanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung maupuntidak langsung yang merugikan keu angan Negara diwajibkan menggantkerugian dimaksud ;Hal. 366 dari 368 hal. Put.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 2/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 12 Juni 2013 — - JUANDI SETIAWAN
135 — 530
  • atau dalam unsur pasal tersebut diatasbersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur tersebuttelah terbukti.Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negaradalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnyasegala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena ;berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat
    negara baik ditingkat pusat maupundaerah;berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha MilikDaerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yangmenyertakan modal negara atau perusahaan yangmenyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjiandengan negara ;Menimbang bahwa dalam UndangUndang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara Ketentuan Umum pasal 1 angka menyatakan Keuangan Negaraadalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 19-01-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm.
Tanggal 19 Januari 2015 — DR. H. AHMAD FAUZAN SALEH, M.Ag Bin MUHAMMAD SALEH;
188 — 189
  • HABIB ALI KHAIDIR ALKAFF, didepan persidangan di bawah sumpahpada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejati KalSel dansaksi membenarkan semua keterangan dalam Berita AcaraPemeriksaan.Bahwa saksi anggota dewan tahun 20092014, (fraksi PPP) danDapil saya dapil 3 daerah Batola dan saya bukan anggota Banggar.Bahwa saksi anggota Komisi I berdasarkan SK DPRD PROP KALSEL NO. 27 tahun 2010.Bahwa Anggota DPRD Provinsi dilarang merangkap jabatansebagai Pejabat
    Negara atau Pejabat Daerah lainnya, Hakim padaHalaman 171 dari 439 Putusan Nomor 47/Pid.SusTPK/2014/PN Bjm.badan peradilan atau Pegawai Negeri Sipil, anggota TentaraNasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawaipada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah ataubadan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/ APBD.Bahwa saksi tidak ikut dalam panitia anggaran untuk pembahasanRAPBD propinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010.Bahwa fungsi dan hakhak AnggotaDPRD (DEWAN
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 01-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR
Tanggal 9 Mei 2017 — Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK
4953 — 9165
  • 2016/PN.Jkt Utrkalau dikatakan jangan percaya sama orang, menurut pemahaman Saksiorang itu yang dimaksud adalah Ulama;Bahwa mengenai perkataan Terdakwa gak bisa pilih saya nih, menurutSaksi itu aneh sekali, karena Terdakwa menyatakan tentang Al Maidah51 tersebut dalam kunjungan kerjanya dalam rangka budidaya ikankerapu, kok ngomongnya pakai Kitab Sucinya orang lain, ini kan sudahsuatu intervensi, apa kapasitasnya Terdakwa untuk berbicara tentangkitab sucinya orang lain, kKemudian Terdakwa adalah Pejabat
    Negara,dalam kunjungan kerja itu memakai seragam dinas, tetapi mengatakanyangan pilih, ini kan berarti nada kampanye, padahal masih belum masakampanye;Bahwa Saksi bukan anggota Partai Politik, dan Saksi juga bukan wargaJakarta, memang Saksi dengar di masyarakat bahwa akan ada pemilihanGubernur di DKI Jakarta;Bahwa Surat Al Maidah ayat 51 isinya adalah : Wahai orangorang yangberiman, janganlah kamu janganlah kamu mengambil orang Yahudi danNasrani menjadi pemimpinpemimpin, sebagian mereka adalahpemimpinpemimpin
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Nopember 2014 — SUNARDI, ST bin MULYODIHARJO
100 — 29
  • tenaga fungsional masingmasing sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.Bahwa yang dimaksud dengan pengertian keuangan negara sesuaidengan Penjelasan UndangUndang No. 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "Keuangan Negara adalahSelurun kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atauyang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaannegara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :a.Berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban Pejabat
    Negara, baik di tingkat pusatmaupun daerah;berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/BadanUsaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, danperusahaan yang menyertakan modal negara, atauperusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara.Pengertian Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah :a.Kerugian Negara/Daerah, sesuai Pasal 1 angka 22 Undangundang Nomor 1 tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara, adalah kekurangan uang, surat berharga
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-05-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN YYK
Tanggal 22 September 2016 — Mardiyanta, SP.d Bin Supiyo
106 — 24
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BadanUsaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum,dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkanperjanjian dengan Negara.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 18 Desember 2015 — DIAR KUSUMA PUTRA, SE KEJAKSAANNEGERI SURABAYA
161 — 488
  • Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakahpelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal ayat (2) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Menimbang bahwaunsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandungpengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa sajabaik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat
    negara maupun swasta sebagai subyek hukum yangtelah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti padadirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum status terdakwa sebagai Wakil Ketua Umum BidangPengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi KADIN Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Ketua UmumKADIN Indonesia Nomor: SKEP/129/DP/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009, tentang Pengesahan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
Ezrinal Azis Pgl. AL alias AZIS alias EZ
448 — 92
  • Kekurangan asset dimaksud, dalam hal uang, dapat terjadikarena uang yang seharusnya masuk ke kas Negara tetapi tidak masukke kas Negara atau uang yang seharusnya tidak keluar dari kas Negaratetapi keluar dari kas Negara yang semuanya itu disebabkan karena perbuatan melawan hukum pejabat Negara.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
782 — 2399
  • Biasanya juga didukung dengan Laporan HartaKekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak sesuai dengankemampuan keuangan terdakwa, ada bukti permulaan yang cukup, adanyaHarta Kekayaan terdakwa yang jauh diluar kemampuan pengasilannyasebagai pejabat negara dan adanya hubungan kausalitas antara pidana asaldengan TPPU serta adanya aliran dana yang berasal dari tindak pidana asal.Sesuai dengan Pasal 68 UU TPPU, hukum acara yang dipakai dalampembuktian adalah hukum acara yang diatur dalam KUHAP dan
    1974 tentang Pokokpokok Kepegawaianadalah Setiap warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yangditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalamsuatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan gajiberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa pengertian Penyelenggara Negara berdasarkanketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undangundang No. 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme adalah pejabat
    Negara yang menjalankan fungsi eksekutif,legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknyaberkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ketentuan tersebut yangtermasuk dalam Penyelenggara Negara meliputi:Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.Menteri.Gubernur.Hakim.Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan Peraturanoo ew YP
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-06-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 5 Juni 2015 — - Dr. RONO ADAM, M.Kes
121 — 18
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara,baik di tingkat pusat maupun daerah;b.