Ditemukan 5498 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 996/pid.sus/2014/pn.bks
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
400 — 204
  • sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut oleh Mahkamah Konstitusidalam putusannya Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal 24 Juli 2006 memberikanpertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalahbertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945 karena itu tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor 996
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 23 Nopember 2016 — DEDEN ERWIN FATH HERMAWAN, ST
110 — 28
  • hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa pengertian perobuatan melawan hukum formil adalahsemua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan tertulis, baik ituberupa UndangUndang ataupun peraturan lain di bawah UndangUndang, sepertiPeraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah danseterusnya;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesiapasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No.996
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
550 — 215
  • Kiswodarmawan kepada Penerima KuasaPutusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR145995)996)997)998)999)1000)1001)1002)Tn. BEP Adji Satmoko untuk mewakili Direksi Perseroan PT. AdhiKarya (Persero) Tok.(BB 646);Copy 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. Adhi Karya(Persero) Tok. Nomor : 0146/041, tanggal 30 Juni 2011, tentangPengangkatan, Alin Tugas dan Jabatan Pejabat Struktur PT. AdhiKarya (Persero) Tbk.
    Adhi Karya (Persero) Tbk divisi konstruksi Ill wilayah operasional (BB I619);996) 1 (satu) bundel copy print nota memo nomor nota : ME082 tanggal 2Maret 2012 (BB 1620);997) 1 (satu) bundel copy rekap lonstad infrastruktur stadion utama PKUposisi 31 Maret 2012 (BB I621);998) 1 (satu) lembar asli ceklist nota pembukuan dengan grand total tagihanbruto 47,898,857,404. (BB I622);999) 1 (satu) bundel asli performance tahun 2011 PT.
    (BB I640); Putusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR1310989)990)991)992)993)994)995)996)997)1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berupa Kwitansi dariMinang Indah Tour & Travel Internasional & Domestik sudahterima dari Mr. Dicky Eldianto uang sejumlah Rp 851.000,untuk pembayaran tiket Garuda JktPKU 23 Februari 2012pukul 18.30 WIB, di paraf tanoa nama Tertanggal 24 Feb2012.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 21-04-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR
Tanggal 12 April 2017 — RUSLAN AUHASBA,SE
47 — 19
  • Nota tanoa nomor tanggal 10 Juli tentang Pembelian 1 (satu) buahganti bak motor box sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).996. Nota tanpa nomor tanggal 6 Juli 2015 tentang Pembelian 4 (empat)buah Pemasangan simpang 4, 4 (empat) buah pemasangan lahargerdang, 4 (empat) buah cuci dan ganti oli sebesar Rp.3.200.000 (tigajuta dua ratus ribu rupiah).997.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
296 — 177
  • sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut oleh Mahkamah Konstitusidalam putusannya Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal 24 Juli 2006 memberikanpertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalahbertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945 karena itu tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor 996
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 31-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 15/PID.TPK/2017/PT PBR
Tanggal 12 April 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : NIKY JUNISMERO, SH
Terbanding/Terdakwa : ASNAWATI, SE
82 — 24
  • Nota tanpa nomor tanggal 10 Juli tentang Pembelian 1 (satu)buah ganti bak motor box sebesar Rp.5.000.000 (lima jutarupiah).996. Nota tanpa nomor tanggal 6 Juli 2015 tentang Pembelian 4(empat) buah Pemasangan simpang 4, 4 (empat) buahpemasangan lahar gerdang, 4 (empat) buah cuci dan ganti olisebesar Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).997.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-07-2014 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 15/PID.TPK/2014/PN.TK.
Tanggal 8 Juli 2014 — SUBAGIYO.
118 — 30
  • tersebut ;Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUNomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur perbuatanmelawan hukum materiil bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya(Putusan Mahkamah Agung Nomor 996
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 16-11-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 19 Februari 2019 — Penuntut Umum:
RULLY TRIE PRASETYO,SH
Terdakwa:
MOH FREDIAN HUSNI, S.Kom Bin Alm MUKMIN
127 — 40
  • No.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan penjelasan ketentuan Pasal2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 yangmengatur perbuatan melawan hukum materiil bertetangan dengan UUD 1945 dantelah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatMenimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya(Putusan MARI No.996 K/ Pid/ 2006 tanggal 16 Agustus 2006 an.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 06-07-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 9 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABDULLAH NUR, S.IP Diwakili Oleh : Fransiskus j. Samuel, SH
221 — 117
  • FATIMA BADO SALAM;995. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dariHAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada KAMIS HAMNU, tanpatanggal:;996. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penolakan Warisantanggal 09 Mei 2016;997. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Waris tanggal 09 Mei2016.998. 1 (Satu) bendel asli Rekomendasi nomor:Ekbang.552.2/1676/IX/2016 tanggal 27 September 2016;999. 1 (Satu) bendel Dokumen tanah an.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 06-07-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 9 Agustus 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
334 — 154
  • FATIMA BADO SALAM;995. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dariHAJI ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada KAMIS HAMNU, tanpatanggal:;996. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penolakan Warisantanggal 09 Mei 2016;997. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Waris tanggal 09 Mei2016.998. 1 (Satu) bendel asli Rekomendasi nomor:Ekbang.552.2/1676/IX/2016 tanggal 27 September 2016;999. 1 (Satu) bendel Dokumen tanah an.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 24-10-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 12 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ALIFIN NURAHMANA WANDA, SH
Terdakwa:
H. MOHAMMAD NURUL DHOLAM, dr.
236 — 98
  • SOESILO, mengenai perbuatan berlanjut(voortgezette handeling), hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapaperbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkanperbuatanperbuatan tersebut harus sejenis, perbuatanperbuatannya itu harus samaatau sama macamnya, kedua, berasal dari satu keputusan kehendak (wilsbesluit)dan ketiga, dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 02.K/Pid/1995, No.995 K/Pid/2006 dan Nomor 996
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-06-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 123/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 21 Oktober 2015 — RADEN TITAN BISASTI binti (alm) H. SURYATMAN
109 — 27
  • maiteriil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum,sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesiapasca putusan MK tersebut sebagaimana tertuang dalam beberapa putusannya,antara lain Putusan No. 996
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-01-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 13/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 1 Juni 2015 — H. UCU KUSWANDI, SH., M.Si. bin (alm) NAZMUDIN
77 — 14
  • hukum materiiltersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksuddengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formilSaja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pascaputusan MK tersebut sebagaimana tertuang dalam beberapa putusannya, antara lain PutusanNo. 996
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-12-2014 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 11 Mei 2015 — H. HERRY NURHAYAT, SE, MSi
80 — 11
  • PidanaKorupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum formil adalah semuaperbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan tertulis, baik ituberupa Undangundang ataupun peraturan lain di bawah Undangundang,seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri,Peraturan Daerah dan seterusnya;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PN PADANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 25 September 2015 — Drs.MARDINAS N.SYAIR, MM
95 — 25
  • SE bertanda tangan pada tanggal25 April 2011.b. 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah PerjalananNomor: 996 / DPRD PS / 2011, Tanggal 25 April2011 an. YUSRI ADWAN. SE, untuk dinas dalamrangka Kunjungan kerja komisi IV DPRD Kanpesisir Selatan Ke DPRD Marangin prop Jambitanggal 25 April 2011 s/d 28 April 2011 yangdiketahui oleh an.
    SE bertanda tangan pada tanggal25 April 2011.c. 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah PerjalananNomor: 996 / DPRD PS / 2011, Tanggal 25 April2011 an. YUSRI ADWAN. SE, untuk dinas dalamrangka Kunjungan kerja komisi IV DPRD Kanpesisir Selatan Ke DPRD Marangin prop Jambitanggal 25 April 2011 s/d 28 April 2011 yangdiketahui oleh an.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-07-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 133/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 23 Nopember 2015 — Drs. H. ADE IRAWAN, M.Si bin YOYO
57 — 9
  • kekuatan hukum,sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganHalaman557dari648Putusan No. 133/Pid.Sus/TPkK/20 15/PN.BDGUndangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesiapasca putusan MK tersebut sebagaimana tertuang dalam beberapa putusannya,antara lain Putusan No. 996
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 109/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Maret 2017 — Pidana Korupsi - FAHMI ZULFIKAR HASIBUAN
176 — 62
  • RP5.819.101.200,SDASDASDASDA 9931 (SATU) BENDEL DOKUMENPENCAIRAN ANGGARANPENGADAAN UPS SMAN 68SESUA SP2D NOomorR :10071822014 TANGGAL 24DESEMBER 2014, SENILAI RP5.833.058.000,SDASDASDASDA 9941 (SATU) BENDEL DOKUMENPENCAIRAN ANGGARANPENGADAAN UPS SMAN 7SESUA SP2D NOoMmorR :10071952014 TANGGAL 24DESEMBER 2014, SENILAI RP5.837.832.000,SDASDASDASDA 9951 (SATU) BENDEL DOKUMENPENCAIRAN ANGGARANPENGADAAN UPS SMAN 1SESUA SP2D NOoMoR :10072172014 TANGGAL 26DESEMBER 2014, SENILAI RP5.832.200.000,SDASDASDASDA 996
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 17 Februari 2015 — Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH
240 — 85
  • Tanggal 29 September 2008, senilai Rp1.050.000,00 guna membayar gaji Full Time;992. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 29 September 2008, senilai Rp.455.000,00 guna membayar gaji;993. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 29 September 2008, senilai Rp.420.000,00 guna membayar gaji;994. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 29 September 2008, senilai Rp1.050.000,00 guna membayar gaji Full Time untuk bulan oktober;995. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 29 September 2008, senilai Rp.70.000,00 guna membayar gaji;996
Pengadilan PA PURBALINGGA Perdata Agama
Register : 24-11-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PA PURBALINGGA Nomor 2229/Pdt.G/2020/PA.Pbg
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 4
  • EfE7 EfE7 EfE7 EfE7 EfE7 EfE7 EEE CEE 7 EEE EEE CEE CEE CELT EET CELT CELT CELT CEE CEL FEf7 f7 f7 ffE7 ffE7 ffE7 ffE7 ffE7 ffE7 fE7 ffe7 7a73410cb556ff7 fff7 fff7 fff7 ffe7 fft7 ffe7 fce39103eft7 fft7 fft7 ffE7 ff7 f7 ff67 ffE7 EfE7 EfE7 EEE CEE EEE EET CEE CELT CELT CET FEET CELT FELT FEET FEE FELT FEET 9352 1 O3e ff7 FEET FEET fEL7 fEL7 FEE7 ff7 ff7 ff7 ffe7 ffe7 ffe7 94564308be73ff7 fft7 fft7 fft7 fff7 7 34e6404beb6 fft7 fff7 FELT FEET FEET FEET FEET FEE FEET FE7 f7 f7 ff7 ff7 ff7 ff7 ffe7 996
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
257 — 174
  • sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut oleh MahkamahKonstitusi dalam putusannya Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal 24 Juli 2006memberikan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiiladalah bertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945 karena itu tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor 996