No. 2465 K/Pdt/201010 ayat (4) Anggaran Dasar perseroan, yakni sebesar Rp 15 juta perbulan netto,sesuai dengan bukti P16 ;(bukti P16 : Notulensi Rapat Direksi tentang gaji Penggugat , denganpersetujuan Komisaris) ;Bahwa pada bulan September 2006 telah dibuat Akta Kuasa dariTergugat kepada Penggugat dan II untuk dapat bertindak untuk dan atasnama Tergugat selaku pemegang saham mayoritas 4 (empat) buah BPR,dengan rincian sebagai berikut :Akta Kuasa Nomor9 PT.

Bahwa sebagai dampak dari tidak disetornya modal atas nama Tergugat ke perseroan, maka hal tersebut menyebabkan timbulnya kerugian materiilterhadap Penggugat dan II, sebagai berikut :a. bahwa hak dari Penggugat dan II untuk menerima penghasilan sebagaiDireksi Perseroan jelas tidak dapat terpenuhi, sebagaimana yang telahdisepakati dalam surat penawaran kerja kepada Penggugat II dari Tergugat (yang diwakili oleh Tergugat II dan IV ; vide bukti P3) serta notulensi rapatdireksi (vide bukti P16) ;b. bahwa

No. 1294 K/PID.SUS/201576.10.1 set (fotokopi) Notulensi rapat pembahasan hasil pemeriksaankedatangan material tahap 5 LT GT 21 dan 22 ;76.11. 1 set (fotokopi) slip penerimaan barang;76.12.1 set (fotokopi) Berita Acara pemeriksaan barang;76.13.1 Lembar (ASLI) COM atas Contract No. 044.Pj/61/KITSBU/2012& 150.Amd/61/KITSU/ 2012 Tanggal 31 Desember 2012;76.14.1 (satu) Lembar Certificate Of The Parts (LTE Gas Turbine GT 2.2PLTGU Blok 2 Belawan) atas Contract No.044.Pj/61/KITSBU/2012 & 150.Amd/61/KITSU

Seri Faktur Pajak : 030.90113.05450561;76.28. 1 lembar (fotokopi) Bukti pembayaran kepada PT Mapna Indonesiasebesar Rp. 69.649.359.317;76.29. 2 lembar (ASLI) berita acara serah terima barang GT 22 Tahap 2;76.30.Berita acara evaluasi kedatangan barang ke lima nomor015/BA/620/SBLW/2013 tanggal 25 Juni 2013;76.31.1 set (fotokopi) Notulensi rapat pembahasan hasil pemeriksaankedatangan material tahap 5 LT GT 21 dan 22;76.32. 1 set (fotokopi) slip penerimaan barang;76.33. 1 set (fotokopi) Berita Acara

Seri Faktur Pajak : 030.90113.05450561;76.49. 1 lembar (fotokopi) Bukti pembayaran kepada PT Mapna Indonesiasebesar Rp. 69.649.359.317;76.50. 2 lembar (ASLI) berita acara serah terima barang GT 22 Tahap 2;76.51.Berita acara evaluasi kedatangan barang ke lima nomor015/BA/620/SBLW/2013 tanggal 25 Juni 2013;76.52.1 set (fotokopi) Notulensi rapat pembahasan hasil pemeriksaankedatangan material tahap 5 LT GT 21 dan 22;76.53. 1 set (fotokopi) slip penerimaan barang;76.54. 1 set (fotokopi) Berita Acara

Seri Faktur Pajak : 030.90113.05450561;1 lembar (foto copy) Bukti pembayaran kepada PT MapnaIndonesia sebesar Rp. 69.649.359.317;2 lembar (ASLI) berita acara serah terima barang GT 22 Tahap 2;Berita acara evaluasi kedatangan barang ke lima nomor015/BA/620/SBLW/2013 tanggal 25 Juni 2013;1 set (foto copy) Notulensi rapat pembahasan hasil pemeriksaankedatangan material tahap 5 LT GT 21 dan 22;1 set (foto copy) slip penerimaan barang;1 set (foto copy) Berita Acara pemeriksaan barang;1 Lembar (ASLI) COM

Kutai Timur Nomor 7Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha MilikDaerah (BUMD) dan Perseroan Terbatas (PT) KutaiTimur Investama ;142 1 (satu) bundel Notulensi Rapat Komisaris PT.Kutai Timur Energi (KTE) tanggal 24 April 2007 ;143 1 (satu) bundel Notulen Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT. Kutai Timur Investama tanggal13 Desember 2006 ;144 Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia RI No. W1300125 HT.01.04TH 2007 tentangPerubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ;145 Surat DPRD Kab.

Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2005 tentangPembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan PerseroanTerbatas (PT) Kutai Timur Investama ;1 (satu) bundel Notulensi Rapat Komisaris PT. Kutai Timur Energi (KTE)tanggal 24 April 2007 ;1 (satu) bundel Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Kutai Timur Investama tanggal 13 Desember 2006 ;Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. W1300125HT.01.04TH 2007 tentang Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas ;Surat DPRD Kab.

Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2005 tentangPembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perseroan Terbatas (PT)Kutai Timur Investama ;142 1 (satu) bundel Notulensi Rapat Komisaris PT. Kutai Timur Energi (KTE)tanggal 24 April 2007 ;143 1 (satu) bundel Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KutaiTimur Investama tanggal 13 Desember 2006 ;144 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. W1300125HT.01.04TH 2007 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ;145 Surat DPRD Kab.

Notulensi rapat terbatas Ditjen Bimas Islam dengan PT. SinergiPustaka Indonesia tanggal 9 Oktober 2012, Tanggai 1 Nopember 2012tanggal 6 Nopember 2012 ; Bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, bahwatindakan Tergugat melakukan pemotongan sisa pembayaran sebesar Rp.22.082.143.309,00 adalah semata untuk menjalankan Rekomendasi dariBadan Pemeriksaan Keuangan R. dalam surat Nomor. 53/SA/iXV1I11/11/2012 tanggai 30 Nopember 2012, Surat Direktur PT.

dengan asli, Keputusan Kepala DesaWaelumu Nomor 01 Tahun 2021 tentang PenggangkatanAparatur Pemerintah Desa Waelumu Kecamatan WangiWangi Kabupaten Wakatobi tanggal 1 Juli 2021, besertalampirannya;Bukti T2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Musyawarah HasilPenjaringan Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 30 Juni2021 (tanpa tanda tangan);Bukti T3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Hasil MusyawarahPenunjukan Perangkat Desa tanggal 28 Juni 2021;Bukti T4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Notulensi

., Notulensi Rapat Mediasi Tanggal 13Februari 2017 Sesuai Surat Undangan Kepada Sdr. Drs. H. BustamiNomor : 137/600.1607/I/2017;Fotokopi sesuai dengan Asli., Surat dari Kepala Kantor PertanahanKabupaten Banyuasin, Nomor :337/716.71/III/2016, PerihalPermintaan Warkah, Tertanggal 27 Maret 2017;Fotokopi sesuai dengan Asli., Berita Acara PenyelesaianPengukuran Pengembalian Batas Bidang Tanah An. RUSMINWIJAYA, Tertanggal 27052015 dari 1. Priyat Koestono, ST. dan2.

Pst.10.Ba12.13.14.15.16.17.18.19.Fotokopi Peraturan Dewan Pers Nomor 4/PeraturanDP/XII/2017 tentangStandar Kompetensi Wartawan (SKW), sesuai asli, diberi tanda bukti T9.Fotokopi Notulensi pertemuan antara Dewan Pers dengan organisasi perspada 7 sd 9 April 2017 di Bogor, copy dari copy, diberi tanda bukti T10.Fotokopi Notula Rapat Pleno tanggal 21 Desember 2017, sesuai asli, diberitanda bukti T11.Fotokopi SK Dewan Pers Nomor 02/SKDP/I/2011 tentang Kriteria dan TataCara Menetapkan Perusahaan Pers sebagai

Kadeskepada Pak Camat kemudian beberapa hari kemudian, Pak Camat membalasdan memberikan rekomendasi;Bahwa pada tanggal 11 November, ada surat tembusan terkait pemberhentianMoh.Hosip;Bahwa benar Saksi pernah lihat gambar bukti T1;Bahwa benar gambar dalam bukti T2, T3, dan T4 itu adalah Moh.Hosip;Bahwa benar Bukti T5 adalah surat dari Pak Camat yang memintakan PakKades melakukan Klarifikasi kepada yang bersangkutan;Bahwa benar bukti T8 hasil klarifikasi yang dilakukan Pak Camat yangdituangkan dalam bentuk notulensi

Notaris/PPAT diKabupaten Klaten, diberi tanda P9 ; 10.Foto copy Notulensi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20Nopember 2013, diRumah Makan LUMINTU 1001, Janti, Polanharjo, Klaten,yang kemudian dijadikan dasar pembuatan Akta Pernyataan KeputusanRapat PT. WAHANA SEJAHTERA No.02 tanggal 5 Desember 2013 yang dibuatoleh Khairil Anwar, SH.

TALILU 4 5Foto copy Notulensi Meeting yang dihadiri Para Penggugat dan Tergugat, Tergugat Il serta Tergugat Ill di kKawasan JI. Limboto, Karawaci padatanggal 29 Oktober 2009, diberitanda ..................... TALL 5 ;Foto copy Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 540/218/HU/2008tanggal 20 Juni 2008, diberitanda oe TILT 6 5. Foto copy Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 540/372/HU/2008 tentang Pemberian Izin Pertambangan Umum Eksplorasi BahanGalian Mangan PT.

Bukti T10);Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknyamendalilkan laporan BPD tersebut dilakukan tidak sesuai dengan tata cara, karenaBPD Desa Sanleko pada saat melaksanakan rapat yang kemudian meneruskanlaporan dimaksud tidak mengakomodir mayoritas warga masyarakat DesaSanleko dan tidak memanggil Penggugat untuk mengklarifikasi dinadapan BPDdan warga masyarakat, selain itu hasil kKeputusan rapat BPD itu tidak dilengkapidengan notulensi;Menimbang, bahwa dalam Pasal 15 Peraturan Daerah

Sholikhin.48) Foto copy 2 (dua) lembar Notulensi Pertemuan antara pihak Kementerian Hukum dan HAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj. NURSIAH Binti H. SAID yang dikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak tanggal 18 November 201049) Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Sama antara Hj. NURSIAH Binti H.

Sholikhin.48) Foto copy 2 (dua) lembar Notulensi Pertemuan antara pihak KementerianHukum dan HAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj.NURSIAH Binti H. SAID yang dikuasai oleh Lembaga PemasyarakatanKlas II A Pontianak tanggal 18 November 201049) Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Sama antara Hj.NURSIAH Binti H.

copy Surat Badan Pertanahan Propinsi Kalbar No.SP.538.1/KanwilBPN/VII/2008 tertanggal 4 Juli 2008 (bukti B4) ;d)Foto copy Surat Tugas No. 030458412008 tertanggal 12 Juni 2008 (buktiB6);e)Foto copy Surat Badan Pertanahan Nasional Porpinsi KalbarNo.570260.1412008 tertanggal 16 Juli 2008 (bukti BS) ;jf) Foto copy Berita Acara Penelitian tertanggal 31 Juli 2008 (bukti B13) ;g)Foto copy Undangan dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional PropinsiKalbar tertanggal 19 Agustus 2008 (bukti B14) ;h)Foto copy Notulensi

Sholikhin.112) Foto copy 2 (dua) lembar Notulensi Pertemuan antarapihakKementerian Hukum dan HAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milikHj. NURSIAH Binti H. SAID yang dikuasai oleh Lembaga PemasyarakatanKlas II A Pontianak tanggal 18 November 2010113) Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Sama antara Hj.NURSIAH Binti H.

.5007341.08tertnggal 21 Juli 2008 (bukti B9) ;10) Foto copy Daftar Hadir tertanggal 22 Juli 2008 (bukti B10) ;11) Foto copy Presentase Kabid Pengkajian dan Penanganan Sengketa BadanPertanahan Nasional Kalbar (bukti B11) ;12) Foto copy Berita Acara Hasil Mediasi tertanggal 22 Juli 2008 (bukti B12) ;13) Foto copy Berita Acara Penelitian tertanggal 31 Juli 2008 (bukti B13) ;14) Foto copy Undangan dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalbartertanggal 19 Agustus 2008 (bukti B14) ;15) Foto copy Notulensi

Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2005 tentangPembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan PerseroanTerbatas (PT) Kutai Timur Investama ;1 (satu) bundel Notulensi Rapat Komisaris PT. Kutai Timur Energi(KTE) tanggal 24 April 2007 ;1 (satu) bundel notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Kutai Timur Investama tanggal 13 Desember 2006 ;Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. W1300125HT.01.04TH 2007 tentang Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas ;Surat DPRD Kab.

No. 88 PK/PID.SUS/2015142.143.144.145.146.147.148.149.150.151.152.153.154.155.156.157.158.189,160.1 (satu) bundel Notulensi Rapat Komisaris PT. Kutai Timur Energi(KTE) tanggal 24 April 2007 ;1 (satu) bundel notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Kutai Timur Investama tanggal 13 Desember 2006 ;Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. W1300125HT.01.04TH 2007 tentang Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas ;Surat DPRD Kab.

IVEkbangSDA, tanggal 18 Okotber 2011 bermeterai cukup, diberi tanda produk buktiT.IILV,X 9 ;10 Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Nomor : 141/26/X/2014/2009,tertanggal 30 September 2009, bermeterai cukup, diberi tanda produk buktiT IIL, V,X10 ;Putusan Perdata No.47/Pdt.G/2013/PN.JBI Halaman 31 dari 48 halaman11121314Fotocopy dari fotocopy Surat Bupati Muaro Jambi Nomor 180/792/PEM/2009,tertanggal 29 Okotber 2009, bermeterai cukup, diberi tanda produk buktiT.OI,V,X 11;Fotocopy dari fotocopy Surat Notulensi

Redpath Indonesia) untuk melakukan bipartit,tapi tidak diakui karena tidak ada notulensi;Bahwa pada bipartit yang kedua prosesnya berjalan dengan alot,tidak ada satu suratpun yang ditunjukan oleh Penggugat, suratLDP (laporan dugaan pelanggaran), ODS, RFD, dimana sebelumdilakukan RFD maka dilakukan investigasi, semua prosedur diatastidak ada tindak lanjut dari Penggugat;Bahwa setahu saksi PT.

Kutai Timur Nomor 7 tahun 2005 tentangpembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) dan perseroanterbatas (PT) Kutai Timur Investama.135. 1 (satu) bundel notulensi rapat komisaris PT. Kutai Timur Energi(KTE) tanggal 24 April 2007.136. 1 (satu) bundel notulen Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT. Kutai Timur Investama tanggal 13 Desember 2006.137. Keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia RI No:W1300125 HT.01.04TH 2007 tentang perubahan Anggaran DasarPerseroan Terbatas.138. Surat DPRD Kab.

Kutai Timur Nomor 7 tahun 2005tentang pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD)dan perseroan terbatas (PT) Kutai Timur Investama.142. 1 (satu) bundel notulensi rapat komisaris PT. Kutai TimurEnergi (KTE) tanggal 24 April 2007.143. 1 (satu) bundel notulen Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT. Kutai Timur Investama tanggal 13 Desember2006.144. Keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia RI No:W1300125 HT.01.04TH 2007 tentang perubahan AnggaranDasar Perseroan Terbatas.145. Surat DPRD Kab.

Kutai Timur Nomor 7 tahun2005 tentang pembentukan badan usaha milik daerah(BUMD) dan perseroan terbatas (PT) Kutai TimurInvestama.Hal. 211 Dari 207 Hal.Put.No.1649 K/Pid.Sus/2012212142. 1 (satu) bundel notulensi rapat komisaris PT. KutaiTimur Energi (KTE) tanggal 24 April 2007.143. 1 (satu) bundel notulen Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT. Kutai Timur Investama tanggal13 Desember 2006.144.

SARAGIH, perusahaan Penggugat tetahtutup karena rugi dan berdasarkan bukti surat (Bukti P. 10) Notulensi rapatpemegang saham perusahaan Penggugat pada tanggal 4 Maret 2013bersepakat untuk mengakhiri operasional perusahaan pada tanggal 28 Maret2013, dan perusahaan telah dialinkan kepada PT.

LingkunganPemerintah Kabupaten Dairi yang pada intinyamengenai pencabutan jabatan Kepala Sekolah Penggugatdi SD Negeri No.030325 Simaduma UPT.Bina PendidikanDasar Kecamatan Pegagan Hilir dan memindahkanPenggugat sebagai guru. ke SD Negeri No.034792Simartugan Jehe UPT Bina Pendidikan Dasar KecamatanPegagan Hilir (vide bukti P6 = T 1) ;Bahwa pada tanggal 08 Maret 2011 telah ada RapatDengar Pendapat DPRD Kabupaten Dairi dengan Kepala100Dinas Pendidikan, BKD Kabupaten Dairi danPenggugat yangdituangkandituangkan dalam Notulensi

Seri Faktur Pajak : 030.90113.05450561.1 lembar (foto copy) Bukti pembayaran kepada PT MapnaIndonesia sebesar Rp. 69.649.359.317.2 lembar (asli) berita acara serah terima barang GT 22Tahap 2.Berita acara evaluasi kedatangan barang ke lima Nomor : 015/ BA/ 620/ SBLW / 2013 tanggal 25 Juni 2013.1 set (foto copy) Notulensi rapat pembahasan hasilpemeriksaan kedatangan material tahap 5 LT GT 21 dan 22.1 set (foto copy) slip penerimaan barang.1 set (foto copy) Berita Acara pemeriksaan barang.1 Lembar (

Seri Faktur Pajak : 030.90113.05450561.1 lembar (foto copy) Bukti pembayaran kepada PT MapnaIndonesia sebesar Rp. 69.649.359.317.2 lembar (asli) berita acara serah terima barang GT 22 Tahap2.Berita acara evaluasi kedatangan barang ke lima nomor 015/BA/620/SBLW/2013 tanggal 25 Juni 2013.1 set (foto copy) Notulensi rapat pembahasan hasilpemeriksaan kedatangan material tahap 5 LT GT 21 dan 22.1 set (foto copy) slip penerimaan barang.1 set (foto copy) Berita Acara pemeriksaan barang.Halaman 113 dari

SeriFaktur Pajak : 030.90113.05450561.1 lembar (foto copy) Bukti pembayaran kepada PT Mapna Indonesiasebesar Rp. 69.649.359.317.2 lembar (asli) berita acara serah terima barang GT 22 Tahap 2.Berita acara evaluasi kedatangan barang ke lima nomor 015/BA/620/SBLW/2013 tanggal 25 Juni 2013.1 set (foto copy) Notulensi rapat pembahasan hasil pemeriksaankedatangan material tahap 5 LT GT 21 dan 22.1 set (foto copy) slip penerimaan barang.1 set (foto copy) Berita Acara pemeriksaan barang.1 Lembar (asli) COM

pengentryan dataRencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan serta pengumpulan berkas RencanaKerja dan Anggaran (RKA) TA 2013 versi cetak SIMDA dari seluruh SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Surat Edaran Bupati Hulu SungaiTengah tersebut;e Bahwa penginputan anggaran dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara(PPAS) untuk RKB ALHIDAYAH maupun dalam Rencana Kerja dan Anggaranhalaman 20 dari 94 halamanPutusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) tersebut tidak melalui notulensi

karena padatanggal 27 Nopember 2012 adalah tanggal deadline pengentryan data RencanaKerja dan Anggaran (RKA) dan serta pengumpulan berkas Rencana Kerja danAnggaran (RKA) TA 2013 versi cetak SIMDA dari seluruh Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) sesuai Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Tengahtersebut;e Bahwa penginputan anggaran dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara(PPAS) untuk RKB ALHIDAYAH maupun dalam Rencana Kerja dan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) tersebut tidak melalui notulensi