Ditemukan 1538 data
Urut Berdasarkan
Putus : 19-02-2008 — Upload : 03-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1651 K/PDT/2006 Tanggal 19 Februari 2008 — IR. H. ALAMIN, DRA. HJ. UMI ELAN, ; MUNTALIB, MUSTAKIM, dkk.
30 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1651 K/PDT/2006dasar pertimbangan sendiri olen Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara inidalam tingkat banding;Bahwa pengambil alihan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertamasebagai tersebut di atas, tanpa memberikan bahasan atau pertimbangan samasekali, berarti pertimbangan Pengadilan Tinggi yang demikian adalah kurangcukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd); Kenyataannya pertimbanganMajelis Hakim Tingkat Pertama yang diterima (diambil alih) dan dijadikan dasarpertimbangan sendiri oleh
Putus : 24-06-2014 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 K/Pdt/2014. Tanggal 24 Juni 2014 —
23 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Negeri adalahtidak cukup;Dari pertimbanganpertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinciMahkamah Agung harus dapat mengerti halhal apa dalam keputusandalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan olehPengadilan Tinggi;Oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Banten dengan Nomor90/PDT/2013/PT.BTN tertanggal 02 Oktober 2013 yang sekedarmengambil alin putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor479/PDT.G/2012/PN.TNG tertanggal 23 April 2013 tanpamemberikan dasar dan alasan pengambilan alihan
Putus : 10-04-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 K/PDT/2017 Tanggal 10 April 2017 — Hj. HANDAYANI, dk. VS PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. DSP. UNIT PASAR INDRASARI, dkk.
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
BI 31/150/KEP/DIR/1998 yaitu upaya yangdilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapatmemenuhi kewajibannya, antara lain melalui: penurunan suku bungakredit, pengurangan tunggakan bunga kredit pengurangan tunggakanpokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitaskredit, pengambil alihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yangberlaku.
Putus : 24-02-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 Tanggal 24 Februari 2015 — PT. OTO MULTIARTHA CABANG SUKABUMI VS DJEJEN DJAENUDIN
89 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tindakanpengambil alihan cara penyelesaian yang ditentukan secara sepihak olehMajelis BPSK Kabupaten Sukabumi atas Perkara Nomor032/Prk/BPSK.Kabsi/VII/2014 jelas bertentangan dengan Pasal 4 KeputusanMenteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan BadanPenyelesain Sengketa Konsumen;4.
Putus : 28-02-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3631 K/Pdt/2016 Tanggal 28 Februari 2017 — MARIDUK SITORUS, S.Km VS JAGENTAR PARLINDUNGAN PANE
59 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tertanggal 13 Januari 20014 yang dalampertimbangan hukumnya hanya mengambil alih secara keseluruhanpertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Medan, tanpa memberikandalildalil hukum sebagai dasar pengambil alihan pertimbangan hukumdimaksud;Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan yang demikian itu tidak cukupdan sepatutnya dibatalkan.
Register : 10-03-2014 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 05-03-2015
Putusan PN TEGAL Nomor 6/Pdt.G/2014/PN Tgl. Tanggal 4 Nopember 2014 — PT. SRI TANAYA MEGATAMA melawan GATOT ISWASTA, Dkk.
82 — 20
82 — 20
Padahalmenurut sejarahnya, rencana pengambil alihan terhadap PembangunanHalaman 13 dari 59 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2014/PNTglPusat Perdagangan di lokasi / lahan bekas terminal lama Kota Tegalyang sekarang dikenal dengan sebutan PACIFIC MALL tersebutpernah dilakukan oleh Tergugat Il (Made Widiana) sebagaimana terbu ktiberdasarkan Surat Pernyataan dari PT.
BAMAS SATRIA PERKASA(MADE WIDIANA) tertanggal 4 Januari 2002, namun entah mengaparencana pengambil alihan pembangunan (take over) oleh Tergugat Il(Made Widiana) tersebut batal, dan justru yang mengambil alih adalahPenggugat.
Putus : 27-11-2017 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2629 K/Pdt/2017 Tanggal 27 Nopember 2017 — WELLIE POERWANTO alias TJIO KAY TJWAN, DK VS NANIK SUANDAJATI alias TJIO SWAN NIO, DK
275 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
275 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alihalih, Judex FactiPengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan sependapat dengan putusanMajelis Hakim Tingkat Pertama saja tanopa memberikan dalildalil hukumsebagai dasar pengambil alihan pertimbangan hukum dimaksud.
Register : 30-07-2018 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 29-01-2019
Putusan PN ROTE NDAO Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Rno Tanggal 21 Januari 2019 — Penggugat:
WELLEM PAULUS
Tergugat:
PEMERINTAH REPULIK INDONESIA, Cq. MENETERI DALAM NEGERI di Jakarta, Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR di Kupang, Cq. BUPATI ROTE NDAO
88 — 29
WELLEM PAULUS
Tergugat:
PEMERINTAH REPULIK INDONESIA, Cq. MENETERI DALAM NEGERI di Jakarta, Cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR di Kupang, Cq. BUPATI ROTE NDAO
88 — 29
Pengambil alihan secarasepihak di dalam Hukum Acara Perdata di kenal sebagaiPerbuatan Melawan Hukum yang merupakan KompetensiAbsolut Pengadilan Negeri.3.
Register : 13-06-2011 — Putus : 07-12-2011 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 301/PDT.G/2011/PN.MDN Tanggal 7 Desember 2011 —
144 — 25
144 — 25
Bahwa pada tanggal 25 November 2008 terjadi kesepakatan pengambil alihan sebagian besar saham milik Tergugat pada Turut Tergugat olehPenggugat yang dituangkan dalam Minute of Meeting (MoM) di KantorTergugat, Pertokoan Tata Plaza blok B.1718 Jalan Kapten MuslimNo.111 Medan Sumatera Utara dengan latar belakang : Pemegangsaham mayoritas Turut Tergugat yakni Tergugat (79,2%), berkeinginanmelepas seluruh saham yang ada pada Turut Tergugat dan Tergugatakan lebih fokus pada usaha bidang perkebunandan atas
Putus : 08-07-2013 — Upload : 21-02-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2197 K/Pdt/2012 Tanggal 8 Juli 2013 —
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. Cq. KEJAKSAAN AGUNG R.I. Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BALI CQ. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NEGARA, vs SUPARMAN,
49 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
perdata, gugatan diajukan hanya berdasar pada 2kategori yakni : Perbuatan melawan hukum (jika timbul kerugian bukan karena perikatan); Wanprestasi (jika kerugian terjadi akibat adanya perikatan);Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negaraterhadap petitum gugatan Termohon Banding yaitu "menyatakanperbuatan/tindakan perampasan yang dilakukan oleh = PemohonBanding menjadi kewenangan Pemohon Banding termasuk dalamperbuatan melawan hukum", Judex Facti berpendapat tindakanpengambil alihan
Putus : 29-09-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1868 K/Pdt/2016 Tanggal 29 September 2016 — Ny. Dra. SRI MARHENI alias SRI MARHANI VS Tn. MUHAMMAD REZA SENO ALDI YUWANTO, dkk
86 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 28 September 2015, yang sekedarmengambil alin pertimbangan putusan Pengadilan Negeri YogyakartaNomor 149/Pdt.G/2013/PN Yk tanggal 3 Desember 2014 tanpamemberikan dasar dan alasan pengambil alihan putusan PengadilanNegeri Yogyakarta tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya untukdibatalkan;Bahwa Judex Facti dalam putusannya tidak cukup mempertimbangkanfaktafakta hukum di persidangan;Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 63/PDT/2015/PTYyk., yang memperkuat Putusan Pengadilan
Register : 07-10-2011 — Putus : 02-08-2012 — Upload : 16-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 407/PDT.G/2011/PN.JKT.PST Tanggal 2 Agustus 2012 — THE PACIFIC CIGAR COMPANY LTD >< PT. DEGIRI JAYA MANDIRI, dkk
325 — 194
325 — 194
Sehubungandengan Pengambil alihan perusahaan TERGUGAT I ;Halaman 7 dari 100 hal.
(BUKTI TI7);e Perusahaan ini tidak lagi menjadi distributor eksklusif dari PENNGUGAT,meskipun dalam perjanjian tersebut ditentukan, maka tidak ada produk dapatdijual dengan margin awal; e Ketika perusahaan ditutup TERGUGAT III/Michael Olsson harusmenghabiskan Rp 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) untuk antara lain :Kontrak Sewa Ruangan, Membayar Pesangon Karyawan dan Jasa serta finishkantor dll.15 Bahwa, apabila diteliti dari kesepakatan pengambil alihan perusahaanTERGUGAT I, dimana dijelaskan
Bahwa sesuai dengan Perjanjian Pengambil alihan, TERGUGAT Imembeliperusahaan seharga Rp 2.160.000.000. Dengan Asumsi jika Perusahaan(TERGUGAT I) akan terus beroperasi sebagai Distributor Eksklusif dariPENGGUGAT berjanji akan di bebaskan dari Hutang atau kewajibanHalaman 19 dari 100 hal.
Putus : 27-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 657 PK/Pdt/2017 Tanggal 27 Nopember 2017 — Drs. H.T. ZAINAL ABIDIN VS RUBINO, DKK
86 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 657 PK/Pdt/2017E,Pengambil Alihan Tanah Terperkara Secara Paksa;1.Bahwa sekitar tahun 1958 di daerah Aceh, khususnya daerah KualaSimpang terjadi situasi di mana DANTORIV Kodam II Bukit Barisan,pada masa tersebut K.O.D.M54/5 (Komandan Onder Distrik Militer)sebagai penguasa darurat militer di wilayah Kuala Simpang, denganpaksa memerintahkan pengosongan tempattempat tertentu, termasukpengosongan bangunan/rumah perkumpulan sosial "Kong SeawThong Hiong Hwee " sekarang bernama Perkumpulan Sosial
;Bahwa Muhammad AN Basjah yang merupakan Suami dari HajahHawiyah dan Bapak/Ayah dari Ir.Saifan Noer, dengan menggunakankewenangannya diluar aturan hukum yang berlaku hanya selakupenguasa Militer di Kuala Simpang, yang secara sadar mengetahuitindakan pengambil alihan tanah bangunan milik Penggugat adalahcaracara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;Bahwa hal ini terlihat dari tindakan Kepala Kejaksaan pada waktu itudijabat oleh Teukoe Oemar yang tanpa hak melakukan penyitaan atassurat atau
Putus : 07-03-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3370 K/Pdt/2016 Tanggal 7 Maret 2017 — ADE CHAERANI NUR SAFITRI vs. Perseroan Terbatas (PT) Bali Resort & Leisure (PT Bali Resort & Leisure Company),
148 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
148 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan sejak tanggal 11 November 2013 pengelolaandan operasional Ubud Hanging Gardens berada di bawah penguasaanTergugat yang kemudian mengganti nama brandingnya* menjadi HangingGardens Ubud dan sejak terjadinya perampasan pengelolaan operasionalUbud Hanging Gardens Hotel tersebut Penggugat sampai saat ini tidak lagidapat mengelola operasioanal hotel meskipun masa sewa Penggugat masihberjalan dan baru akan berakhir tahun 2030 karena dikuasai Tergugat;Bahwa, perbuatan perampasan dan pengambil alihan
Menyatakan perbuatan perampasan dan pengambil alihan pengelolaan danoperasional Ubud Hanging Gardens hotel secara paksa oleh Tergugat,disaat Penggugat sedang menjalankan hak Sewa yang dimiliki Penggugatdan baru akan berakhir pada bulan Juli tahun 2030 adalah merupakanperbuatan wanprestasi;4. Menghukum Tergugat membayar kerugian yang dialami Penggugat denganperincian sebagai berikut:1.
Putus : 13-02-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3610 K/Pdt/2016 Tanggal 13 Februari 2017 — ZAFRI AHMAD, DKK VS KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) AIR BANGIS, DKK
104 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tertanggal 9 Juni 2016 tanpa memberikandasar dan alasan pengambil alihan putusan Pengadilan Negeri PasamanBarat tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak sependapat denganJudex Facti Pengadilan Negeri Pasaman Barat juncto Pengadilan TinggiPadang yang mengambil alih begitu saja pertimbangan Hukum PengadilanHalaman 15 dari 18 Hal. Put.
Register : 26-07-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 02-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 254/PDT/2017/PT MKS Tanggal 11 September 2017 — Pembanding/Penggugat I : Hj. HARNIATI Binti H. ZAINUDDIN Diwakili Oleh : RACHMAN KARTOLO, SH.
Pembanding/Penggugat II : MURNIATI Binti H. ZAINUDDIN Diwakili Oleh : RACHMAN KARTOLO, SH.
Pembanding/Penggugat III : SUKMAWATI Binti H. ZAIN Diwakili Oleh : RACHMAN KARTOLO, SH.
Pembanding/Penggugat IV : ERNIATI Binti H.ZAINUDDIN Diwakili Oleh : RACHMAN KARTOLO, SH.
Pembanding/Penggugat V : UMMIATI Binti H.ZAINUDDIN Diwakili Oleh : RACHMAN KARTOLO, SH.
Pembanding/Penggugat VI : ABD. RAHIM Bin H.ZAINUDDIN Diwakili Oleh : RACHMAN KARTOLO, SH.
Pembanding/Penggugat VII : FATMAWATI Binti H. ZAINUDDIN Diwakili Oleh : RACHMAN KARTOLO, SH.
Pembanding/Penggugat VIII : RAHMAT RAMADAN Bin H. ZAINUDDIN Diwakili Oleh : RACHMAN KARTOLO, SH.
Terbanding/Tergugat I : MARWIYAH Binti AMIR
Terbanding/Tergugat II : KAMARUDDIN BIN AMIR
Terbanding/Tergugat III : MUH. AKIL BIN AMIR Alias ASSE
36 — 17
Pembanding/Penggugat II : MURNIATI Binti H. ZAINUDDIN Diwakili Oleh : RACHMAN KARTOLO, SH.
Pembanding/Penggugat III : SUKMAWATI Binti H. ZAIN Diwakili Oleh : RACHMAN KARTOLO, SH.
Pembanding/Penggugat IV : ERNIATI Binti H.ZAINUDDIN Diwakili Oleh : RACHMAN KARTOLO, SH.
Pembanding/Penggugat V : UMMIATI Binti H.ZAINUDDIN Diwakili Oleh : RACHMAN KARTOLO, SH.
Pembanding/Penggugat VI : ABD. RAHIM Bin H.ZAINUDDIN Diwakili Oleh : RACHMAN KARTOLO, SH.
Pembanding/Penggugat VII : FATMAWATI Binti H. ZAINUDDIN Diwakili Oleh : RACHMAN KARTOLO, SH.
Pembanding/Penggugat VIII : RAHMAT RAMADAN Bin H. ZAINUDDIN Diwakili Oleh : RACHMAN KARTOLO, SH.
Terbanding/Tergugat I : MARWIYAH Binti AMIR
Terbanding/Tergugat II : KAMARUDDIN BIN AMIR
Terbanding/Tergugat III : MUH. AKIL BIN AMIR Alias ASSE
36 — 17
ZAINUDDIN;Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 254/PDT/2017/PT.MKSBahwa tanah adalah benda tidak bergerak, para Penggugat tidak menjelaskanbagaimana cara pengambil alihan tersebut;. Bahwa gugatan para Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat III adalah jelasa melawan hak dan melawan hukum(vide : Posita Gugatan angka 7).
Register : 29-09-2011 — Putus : 27-05-2013 — Upload : 11-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.45111/PP/M.XII/16/2013 Tanggal 27 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
108 — 22
108 — 22
bahan baku, biaya pekerja, biaya transportasi, trend pasar, biaya opeserta keuntungan, dan lain sebagainya;BAGIAN 3 PENGIRIMANPasal 6 angka 1 Waktu PengirimanPihak Penjual harus mematuhi waktu pengiriman bahan baku, material/parts yang telah ditentdalam Purchase Order (Surat Pesanan);Pasal 7 angka 1 Pengiriman Penerimaan PenyerahanPihak Penjual harus mengirimkan material/parts sesuai dengan Purchase Order (Surat Pesanan),melampirkan surat jalan asli yang ditentukan oleh Pihak Pembeli;Pasal 10 Pen alihan
Upload : 05-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 K/PDT.SUS/2007 SUTARYANTO; ARI SOEMARNO CQ DJOKO AP
22 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.087 K/PdtSus/2007Bahwa fakta terhitung tanggal. 01 Januari 2005 sampai sekarang telahterjadi pengambil alihan pengusahaan dan atau pengelolaan oleh Tergugat,atas usaha Explorasi Perminyakan yang sebelumnya diusahakan dan ataudikelola oleh PT. HUSKY, kemudian PT. SEA UNION, kemudian PT. IPOAPSEL. Kesemuanya Job Pertamina (Persero) dan kemudian oleh Tergugatyang merupakan unit usaha dari PT.
Upload : 03-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 199 K/PDT.SUS/2011 PIMPINAN RESTORAN SARI LAUT NELAYAN; ANDHI RESMANA
37 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
lamarannya pada Perusahaan Pemohon Kasasi yangsama sekali tidak ada hubungannya lagi dengan perusahaan Super Kitchen(Vide Keterangan saksi Daniel dan Asarudin Hulu dan bukti T.I);Bahwa hal ini dibuktikan adanya surat lamaran Termohon Kasasi kepadaPemohon Kasasi (bukti T.I) serta ditegaskan dengan status Termohon Kasasiberstatus Pekerja/Buruh Kontrak yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yangdimulai dari tahun 2008 dan dilanjutkan tahun 2009 (vide T.IIl dan vide T.IV);Bahwa faktanya adalah pengambil alihan
Putus : 07-08-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1174 K/PDT/2017 Tanggal 7 Agustus 2017 — MISNI, dkk vs. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA atas nama GUBERNUR SUMATERA UTARA, dk
33 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidakdapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi;(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata& Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan Nomor 235/PDT/2015/PT MDN, tertanggal 28 Agustus 2015, yang sekedar mengambil alihpertimbangan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan perkaraNomor 63/Pdt.G/2014/PN Lbp, tertanggal 7 Januari 2015 tanpa memberikandasar dan alasan pengambil alihan