SH.Msi ( Kepala Bagian HukumSetda KabupatenLamongan );"MOHAMMAD DWI KORIANTO, SH.CN ( Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SetdaKabupatenLAITONGAN) j~~~~~~~~ nnn nn nnn nnn nnn neroMATALI. SH. ( Kepala Sub Bagian Perundangundangan pada Bagian Hukum Setda KabupatenLamongan);JOKO NURSIYANTO, SH.MH ( Kepala Sub BagianDokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian HukumSetda KabupatenLamongan);""Hal. 1 Putusan 108/B/2014/PTTUN.SBY5.

Nomor : 392/KA/XI/2005 Tentang Organisasi Dan TataKerja Badan Tenaga Nuklir Nasional tanggal 24 Nopember 2005, dengandemikian Bagian Tata Usaha Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan NuklirBadan Tenaga Nuklir Nasional adalah Badan Tata Usaha Negara yangmelaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UndangUndang No 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No 5 Tahun 1986tentang Pengadilan Tata Usaha10 Bahwa Subbagian

Persuratan dan Kepegawaian, Bagian Tata Usaha, PusatTeknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional,mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan kepegawaian, sesuai Pasal185 ayat (1), Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor : 392/KA/XI/2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Tenaga Nukllir Nasionaltanggal 24 Nopember 2005, dengan demikian Subbagian Persuratan danKepegawaian Bagian Tata Usaha Pusat Teknologi Reaktor dan KeselamatanNuklir Badan Tenaga Nuklir

Bahwa Kepala Subbagian Persuratan dan Kepegawaian Bagian Tata Usaha Pusat19.Teknologi Keselamatan Reaktor Badan Tenaga Nuklir Nasional tidak melaksanakantugasnya dengan baik untuk melakukan urusan persuratan dan kepegawaian dilingkungan Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir, berusaha menutupidata informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan hak dari Penggugat yang harusdilayani oleh Kepala Subbagian Persuratan dan Kepegawaian Bagian Tata UsahaPusat Teknologi Keselamatan Reaktor Badan Tenaga

Kesalahan tanggal tersebut, juga diakui oleh Kepala SubBagian Persuratan Dan Kepegawaian, Pusat Teknologi Reaktor dan KeselamatanNuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional dalam diskusi email.

Reaktor DanKeselamatan Nuklir Badan Tenaga ~/Nuklir Nasional ;Bahwa Kepala Pusat Teknologi Reaktor Dan Keselamatan Nuklir (Eselon II) Badan Tenaga Nuklir Nasional, tidak menegur bawahannya (Kepala BidangPengembangan Teknologi Keselamatan Nuklir tahun 2012, Eselon II) padasaat berbuat pelanggaran Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik, sepertiDaftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil untukPenggugat tahun 2012, baru dapat Diminta oleh Penggugat pada tanggal 03April 2013 melalui Kepala SubBagian

., Kepala SubBagian Perundangundangan pada Bagian HukumSetda Kabupaten Lamongan5. WATIK SUPRAPTI, S.H., Staf pada Bagian HukumSetda Kabupaten Lamongan;selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I.Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Lmg.Paciran,2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BANJARWATI,3. LEMBAGAYang Berkedudukan Di Desa Banjarwati, KecamatanPaciran, Kabupaten Lamongan, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1. JOKO NURSIYANTO, S.H., M.H.

ARIFAH RAHMAN HAKIM, S.H., M.Si., Kepala SubBagian Perundangundangan pada Bagian HukumSetda Kabupaten Lamongan5. WATIK SUPRAPTI, S.H., Staf pada Bagian HukumSetda Kabupaten Lamongan;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DESABANJARWATI, Yang Berkedudukan Di DesaBanjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan,dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepadaSUWARTO (Anggota LPM dengan SK.

(Kepala SubBagian Bantuan Hukum 1 A pada Biro Bantuan HukumKEMONKEU); ne nn nnn nnn nnn nnn nnn nn cermin cnn ee nne nn4. RIZAL ALPIANI, SH. (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum 1 Cpada Biro Bantuan Hukum Kemenkeu); 5. UTAMA TEGUHWIBAWA, SH. (Kepala Seksi Hukum padaBidang KIHI pada Kanwil DJKN Jawa Timur); 6. FRANSISKUS MANGAMBE, SH., LLM. (Pelaksana pada SubBagian Bantuan Hukum 1 A pada Biro Bantuan HukumK@EMONKEU); ne nn nnn nnn nnn nnn nomen nn ner nnncnn nen nnene7. SAHAT B.H.J. PARDEDE, SH.

(Pelaksana pada SubBagian Bantuan Hukum 1 C pada Biro Bantuan hukumK@EMONKEU); =n ann nnn nnn nn nnn nnn nme nn nen nnn cnn nen cnn9. ARLIANTI VITA, SH., MH. (Pelaksana Seksi Hukum padaBidang KIHI pada Kanwil DJKN Jawa Timur); 10.YANTI ROBIYANA, SE. (Pelaksana Seksi Hukum padaBidang KIHI pada Kanwil DJUKN Jawa Timur); 11.

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum, Sekretariat DaerahKabupaten Bengkulu Selatan ;4. DODDY ARIES, S.H., jabatan Kepala Sub BagianPeraturan PerundangUndangan, SekretariatDaerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;5. RESMAN HADI, S.H., jabatan Kepala Sub BagianPeraturan Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum,Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;Hal. 2 dari 80 Hal. Putusan No. 95/G/2019/PTUN.BKL6. RAYSAN BUDI WIBOWO, S.H., Staf Bagian Hukum,Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;7.

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Purwakarta ;6. WAHYU TIRTA WICAKSANA, S.H., Pelaksana BagianHukum Setda Kabupaten Purwakarta ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, alamat KantorPemerintah Kabupaten Purwakarta, Jalan Gandanegara No.25,Purwakarta, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 1 Desember 2009, selanjutnya disebutSQDAQAL......2..0 ceeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeaees TERGUGAT /PEMBANDING ;Him. 1 dari 12 him. Put.

SubBagian Perbendaharaan Cq.

,Kepala SubBagian Sengketa Hukum pada Bagian Bantuan Hukum,Biro Hukum Pemerintah PropinsiJawa Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jawa Timur tanggal 23Nopember 2015,dan Majelis telah mengupayakan agar para pihak dapat menyelesaikansengketa diantara mereka secara damai melalui mediasi sesuai dengan ketentuanPeraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi,dengan menunjukHakim Mediator : BURHANUDDIN AS SH.MH., akan tetapi berdasarkan LaporanMediator tanggal 21 Desember 2015 ternyata

Nama: INDRAWASH, S.H, M.H;: Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah ProvinsiJawa Tengal); nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn: Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;: IMWANUDDIN ISKANDAR, S.H, M.Hum;: Kepala Bagian Bantuan Hukum Dan HAM padaBiro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi JawaTengah;22 22222 enone nnn nee: Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;: SURYO HADI WINARNO, S.H, M.M:: Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada BiroHukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;: Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;: AGUS CAHYONO, S.H

;: Kepala Subbagian Sengketa Hukum pada BiroHukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah: Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;: KABUL SUTRIYONO, S.H5: Kepala Subbagian Hak Asasi Manusia pada BiroHukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;: Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;: ILHAM PRIBADI, S.H;Halaman 2 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 008/G/2016/PTUNSMG10.Selanjutnya disebut SCDAGAIL............ceccecececeeeeee ce cee ceeeee eee se eeeeseeeaeeeeeeeseneeesJabatanAlamat KantorNamaJabatanAlamat KantorNamaJabatanAlamat

,Kepala Subbagian Advokasi IIB pada Biro Advokasi, SekretariatJenderal:6) Agus BudiantaKepala Seksi Hukum Kanwil DJKN Kalimantan Barat;7) Marwandi SinagaKepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Pontianak;8) Ferry HidayatKepala Seksi Pelayanan Lelang pada KPKNL Pontianak;9) Calvinus W.

., LL.M.Penanganan Perkara Tk. pada Subbagian Advokasi IIB, Biro Advokasi,Sekretaris Jenderal:10) Erni Nuraeni Santosa, S.H., M.H.Penanganan Perkara Tk. pada Subbagian Advokasi IIB, Biro Advokasi,Sekretaris Jenderal:11) Randika Yoga Perdata, S.H.Penanganan Perkara Tk. pada Subbagian Advokasi IIB, Biro Advokasi,Sekretaris Jenderal:12) Arsy Febriya Wardani, S.H.Penanganan Perkara Tk. pada Subbagian Advokasi IIB, Biro Advokasi,Sekretaris Jenderal:13) Margareta Windy Sinatra, S.H.Penanganan Perkara Tk

Ill pada Subbagian Advokasi IIB,Biro Advokasi, Sekretaris Jenderal:14) Bernadeta RosarianaPelaksana pada KPKNL Pontianak;15) Ahmad Hilmi Khoirul ArifinPelaksana pada KPKNL Pontianak;16) Siska NadiaPelaksana pada KPKNL Pontianak;Berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU59/MK.1/2021, tanggal10 Februari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriHalaman 2 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN PtkPontianak dengan No.153/SK.Pdt/2021/PN Ptk, tanggal 2 Maret 2021selanjutnya

,LLM, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di BPH Migasdan Jabatan Ahli sekarang ini sebagai Kepala Subbagian Pertimbangan danBantuan Hukum, Bagian Hukum dan Humas BPH Migas; Bahwa latar belakang pendidikan, pekerjaan dan jabatan ahli sebagaiberikut:Riwayat Pendidikan Formal:SD Negeri MekarJaya III Depok, Jawa Barat lulus tamat Tahun 1993;SMP Negeri III Depok, Jawa Barat lulus tamat tahun 1996;SMA Negeri Depok, Jawa Barat

Sejak tahun 2012 s.d. 2012 Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum,BiroHukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jakarta;4. Sejak tahun 2012 s.d. 2015 Kepala Subbagian Penyusunan PeraturanPerundangundangan Minyak dan Gas Bumi Biro Hukum KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral Jakarta;5. Sejak tahun 2015 s.d. 2016 Tugas Belajar Pasca Sarjana Strata 2(dua)/S2;6.

Sejak tahun 2018 s.d. sekarang Kepala Subbagian Pertimbangan danBantuan Hukum BPH Migas Jakarta; Bahwa dengan adanya surat dari Kapolres Sambas Nomor: B /223/II/RES.5.1./2020/Reskrim, tanggal 11 Februari 2020 tentangPermohonan bantuan Penunjukan Ahli tindak pidana dibidang Migas, danberdasarkan Surat Tugas Sekretaris BPH Migas Nomor:75/ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2020 tanggal 19 Februari 2020, Ahli ditugaskanHalaman 20 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2020/PN Sbsselaku ahli dari BPH Migas dan sebelumnya

danpenyegelan serta mengamankan gula pasir tersebut kegudang KPPBCTMP C Banda Aceh ;Bahwa selanjutnya saksi membuat surat bukti penindakan Nomor : SBP24/WBC.01/KPP.MP.0202/2014 tanggal 14 Nopember 2014 ;Bahwa saksi melakukan penindakan tersebut karena tidak dilengkapi dengandokumen kepabeanan ;Bahwa yang melakukan penindakan tersebut saksi dan Sdr ahmad mulkimuzni serta dibantu oleh petugas bea cukai lainnya ;Saksi ERVIN SYAFRUDDIN bin SYAMSUL BAHRI menerangkan :Bahwa saksi sebagai pelaksana pemeriksa di subbagian

,M.H selaku Kepala Bagian HukumPemerintah Kabupaten Banjar dan SRI MULIANA Pelaksana SubBagian Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Banjar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2016,selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semulaTERGUGAT I;KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR, berkedudukandi Jalan Menteri Empat Nomor 17, Kecamatan Martapura Kota,Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili olehDrs.

.) ;4 Surat Keteranga Nomor : tanggal 30 Juni 2011 yang dikeluarkan dari Kepala SubBagian Kepegawaian RSUD Pemerintah Bekasi,diberi tanda (P.4.);5 Keputusan Bupati Sleman Nomor : 23/PERS/NC/SLM/D.4 tanggal 24 Juli 2012Tentang Pemberian Izin untuk melakukan Perceraian, diberi tanda (P.5.)

a quo terdapat Kepentingan yangsangat mendesak yang mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan yaitu :e Kehilangan tunjangan sertifikasi Guru, Uang Makan dan TunjanganFungsional yang berakibat terganggunya aktifitas dan pengelolaan belanjahidup seharihari;e Terhambatnya proses belajar mengajar pada RA AlHuda, sehingga paraanak didik yang merupakan titipan para orang tua murid yang menjaditanggung jawab Penggugat menjadi terbengkalai;e Dengan dipidahkannya Penggugat ke bagian Petugas Protokol Pada SubBagian

IDA ROSIDA, S.Pd. dengan SuratKeputusan Nomor 112 Tahun 2015;Bahwa dalam dalil Surat Gugatan Penggugat dalam Objek GugatanIl Kewenangan PTUN huruf b dikatakan tidak benar karena Penggugattidak diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi di Mutasikan/dipindahkan dari Jabatan Guru menjadi Petugas Protokol pada SubBagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Utara;Bahwa dalam dalil Surat Gugatan Penggugat dalam Objek GugatanIl Kewenangan PTUN huruf c dikatakan tidak benar karena

Staf SubBagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya; MADE KUSMANA, SH. Staf SubBagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya; TOTOK PRATIKNO, SH. Staf SubBagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya : IGN HOTLAN H., SH. Staf SubBagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat DaerahKotaKesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jl.

Bukti T 8Surat Panggilan Ke1 Kepala Subbagian Tata Usaha Up.Terminal Terpadu Pulo Gebang, Nomor : 549/087,tanggal 2 Oktober 2015 ; (fotokopi dari fotokopi dilagilisir);Surat Panggilan Ke2 Kepala Subbagian Tata Usaha Up.Terminal Terpadu Pulo Gebang, Nomor : 591/087,tanggal 9 Oktober 2015 ; (fotokopi dari fotokopidilagilisir);Berita Acara Pemeriksaan tanggal 30 Oktober 2015terhadap Arrachman ; (fotokopi dari fotokopi dilagilisir);Surat Panggilan Ke3 Kepala Subbagian Tata Usaha Up.Terminal Terpadu Pulo

., NIP 19880207.200701.2.001, pangkat/golongan ruangPenata Muda Tingkat Ill/b, jabatan lama Sekretaris Kelurahan LaeLae, Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, jabatan baru SubBagian Perlengkapan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar;Pada nomor urut 124 atas Din Zulfikar Djibu, S.Sos., M.Si., NIP19750723.199412.1.001, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a,jabatan lama Staf Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, jabatanbaru Kepala Penyuluhan dan Pembinaan Teknik Dinas Pertamanandan Kebersihan Kota Makassar

,S.Amd.KP., NIP 19880207.200701.2.001, pangkat/golongan ruangPenata Muda Tingkat Ill/b, jabatan lama Sekretaris KelurahanLaeLae Kecamatan Ujung Pandang, jabatan baru Kepala SubBagian Perlengkapan Dinas Pemuda dan Olah Raga KotaMakassar; danHalaman 27 dari 37 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/20164. Pada nomor urut 124 atas nama Din Zulfikar Djibu, S.Sos., M.Si.

,S.Amd.KP., NIP 19880207.200701.2.001, pangkat/golongan ruangPenata Muda Tingkat Ill/b, jabatan lama Sekretaris KelurahanLaeLae Kecamatan Ujung Pandang, jabatan baru Kepala SubBagian Perlengkapan Dinas Pemuda dan Olah Raga KotaMakassar; dan;4. Pada nomor urut 124 atas nama Din Zulfikar Djibu, S.Sos., M.Si.

., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/1400/HK Tanggal 16 September2014;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;melawan:I WAYAN PUTRA TENAYA, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAnggota DPRD Kabupaten Karangasem, bertempat tinggal di Lingkungan JasriKaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten KarangasemBali ;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat

RatuSamban Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dari bulan September 2005 sampaidengan bulan Januari 2007 adalah sebesar Rp 195.586.000,00 (seratus sembilan puluhlima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:e Bulan September s/d Oktober 2005 Rp 27.146.000,00e Bulan Nopember 2005 s/d September 2006 Rp 71.690.000,00e Bulan Oktober 2006 s/d Juli 2007 Rp96.750.000,00Jumlah Rp 195.586.000,00Bahwa Terdakwa Sri Susilawati selaku Bendahara Pembantu Pemegang Kas pada Subbagian

RatuSamban Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dari bulan September 2005 sampaidengan bulan Januari 2007 adalah sebesar Rp 195.586.000,00 (seratus sembilan puluhlima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:e Bulan September s/d Oktober 2005 Rp 27.146.000,00e Bulan Nopember 2005 s/d September 2006 Rp 71.690.000,00e Bulan Oktober 2006 s/d Juli 2007 Rp96.750.000,00Jumlah Rp195.586.000,00Bahwa Terdakwa Sri Susilawati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Subbagian

RatuSamban Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dari bulan September 2005 sampai20dengan bulan Januari 2007 adalah sebesar Rp 195.586.000,00 (seratus sembilan puluhlima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:e Bulan September s/d Oktober 2005 Rp 27.146.000,00e Bulan Nopember 2005 s/d September 2006 Rp 71.690.000,00e Bulan Oktober 2006 s/d Juli 2007 Rp96.750.000,00Jumlah Rp195.586.000,00Bahwa Terdakwa Sri Susilawati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Subbagian

dua ribu seratus rupiah)Bahwa berdasarkan rekening dari PDAM Tirta Ratu Samban KabupatenBengkulu Utara, pembayaran air RSUD Argamakmur dari bulan September 2005sampai dengan bulan Januari 2007 jumlah adalah sebesar Rp 195.586.000,00(seratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);Bahwa bukti pembayaran rekening PDAM yang dikeluarkan oleh PDAMTirta Ratu Samban adalah berupa rekening yang dicetak secara prin out;Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Subbagian