., NIP 19880207.200701.2.001, pangkat/golongan ruangPenata Muda Tingkat Ill/b, jabatan lama Sekretaris Kelurahan LaeLae, Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, jabatan baru SubBagian Perlengkapan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar;Pada nomor urut 124 atas Din Zulfikar Djibu, S.Sos., M.Si., NIP19750723.199412.1.001, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a,jabatan lama Staf Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, jabatanbaru Kepala Penyuluhan dan Pembinaan Teknik Dinas Pertamanandan Kebersihan Kota Makassar

,S.Amd.KP., NIP 19880207.200701.2.001, pangkat/golongan ruangPenata Muda Tingkat Ill/b, jabatan lama Sekretaris KelurahanLaeLae Kecamatan Ujung Pandang, jabatan baru Kepala SubBagian Perlengkapan Dinas Pemuda dan Olah Raga KotaMakassar; danHalaman 27 dari 37 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/20164. Pada nomor urut 124 atas nama Din Zulfikar Djibu, S.Sos., M.Si.

,S.Amd.KP., NIP 19880207.200701.2.001, pangkat/golongan ruangPenata Muda Tingkat Ill/b, jabatan lama Sekretaris KelurahanLaeLae Kecamatan Ujung Pandang, jabatan baru Kepala SubBagian Perlengkapan Dinas Pemuda dan Olah Raga KotaMakassar; dan;4. Pada nomor urut 124 atas nama Din Zulfikar Djibu, S.Sos., M.Si.

Bukti T 8Surat Panggilan Ke1 Kepala Subbagian Tata Usaha Up.Terminal Terpadu Pulo Gebang, Nomor : 549/087,tanggal 2 Oktober 2015 ; (fotokopi dari fotokopi dilagilisir);Surat Panggilan Ke2 Kepala Subbagian Tata Usaha Up.Terminal Terpadu Pulo Gebang, Nomor : 591/087,tanggal 9 Oktober 2015 ; (fotokopi dari fotokopidilagilisir);Berita Acara Pemeriksaan tanggal 30 Oktober 2015terhadap Arrachman ; (fotokopi dari fotokopi dilagilisir);Surat Panggilan Ke3 Kepala Subbagian Tata Usaha Up.Terminal Terpadu Pulo

,LLM, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di BPH Migasdan Jabatan Ahli sekarang ini sebagai Kepala Subbagian Pertimbangan danBantuan Hukum, Bagian Hukum dan Humas BPH Migas; Bahwa latar belakang pendidikan, pekerjaan dan jabatan ahli sebagaiberikut:Riwayat Pendidikan Formal:SD Negeri MekarJaya III Depok, Jawa Barat lulus tamat Tahun 1993;SMP Negeri III Depok, Jawa Barat lulus tamat tahun 1996;SMA Negeri Depok, Jawa Barat

Sejak tahun 2012 s.d. 2012 Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum,BiroHukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jakarta;4. Sejak tahun 2012 s.d. 2015 Kepala Subbagian Penyusunan PeraturanPerundangundangan Minyak dan Gas Bumi Biro Hukum KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral Jakarta;5. Sejak tahun 2015 s.d. 2016 Tugas Belajar Pasca Sarjana Strata 2(dua)/S2;6.

Sejak tahun 2018 s.d. sekarang Kepala Subbagian Pertimbangan danBantuan Hukum BPH Migas Jakarta; Bahwa dengan adanya surat dari Kapolres Sambas Nomor: B /223/II/RES.5.1./2020/Reskrim, tanggal 11 Februari 2020 tentangPermohonan bantuan Penunjukan Ahli tindak pidana dibidang Migas, danberdasarkan Surat Tugas Sekretaris BPH Migas Nomor:75/ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2020 tanggal 19 Februari 2020, Ahli ditugaskanHalaman 20 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2020/PN Sbsselaku ahli dari BPH Migas dan sebelumnya

.) ;4 Surat Keteranga Nomor : tanggal 30 Juni 2011 yang dikeluarkan dari Kepala SubBagian Kepegawaian RSUD Pemerintah Bekasi,diberi tanda (P.4.);5 Keputusan Bupati Sleman Nomor : 23/PERS/NC/SLM/D.4 tanggal 24 Juli 2012Tentang Pemberian Izin untuk melakukan Perceraian, diberi tanda (P.5.)

danpenyegelan serta mengamankan gula pasir tersebut kegudang KPPBCTMP C Banda Aceh ;Bahwa selanjutnya saksi membuat surat bukti penindakan Nomor : SBP24/WBC.01/KPP.MP.0202/2014 tanggal 14 Nopember 2014 ;Bahwa saksi melakukan penindakan tersebut karena tidak dilengkapi dengandokumen kepabeanan ;Bahwa yang melakukan penindakan tersebut saksi dan Sdr ahmad mulkimuzni serta dibantu oleh petugas bea cukai lainnya ;Saksi ERVIN SYAFRUDDIN bin SYAMSUL BAHRI menerangkan :Bahwa saksi sebagai pelaksana pemeriksa di subbagian

,M.H selaku Kepala Bagian HukumPemerintah Kabupaten Banjar dan SRI MULIANA Pelaksana SubBagian Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Banjar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2016,selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semulaTERGUGAT I;KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR, berkedudukandi Jalan Menteri Empat Nomor 17, Kecamatan Martapura Kota,Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili olehDrs.

,kewarganegaraan .....Halaman 2 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS (Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan), beralamatkantor di Jl. Hayam Wuruk No. 14, Pasuruan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 005/48/424.301.1.03/2017tertanggal 27 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagaiRMOHON ;Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;Setelah membaca !

Pembanding, adalahmerupakan tanda tangan yang berbeda;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1.1 (satu) lembar asli Nilai Prestasi Kerja (IKI) Kementerian Kesehatan R.l.Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Rumah Sakit Umum PusatSanglah Denpasar bulan November 2015;1 (satu) lembar asli Permasalahan Aplikasi Sistem Jasa Pelayanan di SubBagian Perbendaharaan tanggal 14 Pebruari 2014;1 (satu

Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) lembar asli Nilai Prestasi Kerja (IKI) Kementerian Kesehatan R.1.Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Rumah Sakit Umum PusatSanglah Denpasar bulan November 2015;Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Gin 1 (satu) lembar asli Permasalahan Aplikasi Sistem Jasa Pelayanan di SubBagian Perbendaharaan tanggal 14 Pebruari 2014; 1 (satu) lembar asli Formulir Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri SipilKementerian Kesehatan dengan jangka wakiu tanggal

.; Kapala Subbagian Advokasi, Pelaporan danJabatan Kepatuhan Internal pada Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara;3. Nama SUHENDRA, S.E.;. Pemeriksa Pajak Pratama pada Kantor PelayananJabatan Pajak Pratama Praya;4. Nama : HELMI ARFAN, A.Md.;Pemeriksa Pajak Pratama pada Kantor Pelayanan Pajak* Pratama Praya;Pekerjaan5. Nama : PUTU ARYA ADTYA PRAMANA, S.H.

;Pelaksana Subbagian Advokasi, Pelaporan dan KepatuhanInternal pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal PajakHalaman 1 dari 49 halaman. Putusan Nomor 52/G/2019/PTUN MtrPekerjaan Nusa Tenggara;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus : Sku02/WPJ.31/KP.07/2019, tanggal9 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada :1. Nama : SIGIT DANANG JOYO, S.H.,DESS.AF.;: Kepala Subdirektorat Advokasi, DirektoratJabatan Peraturan Perpajakan II;2. Nama : Drs. KETUT SUKARDATA, M.M.

Nama : TRANG BINTARO, S.H.;: Kepala Subbagian Advokasi, Pelaporan danJabatan Kepatuhan Internal Kanwil DJP Nusa Tenggara;8. Nama : MART TRI POLA SITANGGANG, S.E., M.E.;: Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IllJabatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya;9. Nama : KADEK AGUS YUDHI SURYAWAAN, S.E., M.M.;Jabatan :Kepala Seksi Pemeriksaan Kantor PelayananPajak Pratama Praya;10.

Nama : PUTU ARYA ADITYA PRAMANA, S.H.;: Pelaksana Subbagian Advokasi, Pelaporan danJabatan Kepatuhan Internal Kanwil DJP Nusa Tenggara;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS,beralamat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya di JalanDiponegoro, No. 38 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, KabupatenLombok Tengah;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;Membaca:1.

Jabatan : Kepala Subbagian BantuanHukum Ill, Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikandan Kebudayaan;7. Mulyanto, SH. Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;8. Dyah Kisworini, SH. Jabatan : Jabatan : Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;9. Affan Mohammad, SH.

Jabatan : Kepala Subbagian BantuanHukum , Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikandan Kebudayaan;Dyah Kisworini, SH. Jabatan : Jabatan : Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Affan Mohammad, SH. Jabatan : Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Didit Junaedi, SH.

Jabatan : Kepala Subbagian BantuanHukum Ill, Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikandan Kebudayaan; 7. Mulyanto, SH. Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan; 8. Dyah Kisworini, SH. Jabatan : Jabatan : Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 9. Affan Mohammad, SH.

,M.SiSelaku Kepala SubBagian PerlengkapanSekretaris DPRD Prov.DKI2. Azmi Nomor SPPD : Ditandatangani dan diHidayat,ST 900/163/SPPD/Setwan/II/2017 Cap Basah oleh DwiCahyadi Selaku Kepala Sub Bagian Fasilitasi Layanan Konsultasi Halaman 47 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL Kementrian DalamNegeri RI danDitandatangani serta diCap Basah olehSugeng,S.SOS.,M.SiSelaku Kepala SubBagian PerlengkapanSekretaris DPRD Prov.DKI 3.

,M.SiSelaku Kepala SubBagian PerlengkapanSekretaris DPRD Prov. DKI2. Herry Nomor SPPD : Ditandatangani dan diFahrial 900/166/SPPD/Setwan/II/2017 Cap Basah olehNorfen Sugeng,S.SOS.,M.SiSelaku Kepala SubBagian PerlengkapanSekretaris DPRD Prov.DKI 3. Rachman Nomor SPPD : Ditandatangani dan diRizal, SH 900/167/SPPD/Setwan/II/2017 Cap Basah olehSugeng,S. SOS.,M.SiSelaku Kepala SubBagian PerlengkapanSekretaris DPRD Prov.DKI 4.

,M.Si Halaman 48 dari Halaman 186 Putusan No. 11/PID.TPK/2020/PT BBL Selaku Kepala SubBagian PerlengkapanSekretaris DPRD Prov. DKI5. Harrie Nomor SPPD : Ditandatangani dan diAryanto 900/169/SPPD/Setwan/II/2017 Cap Basah olehSugeng,S. SOS.,M.SiSelaku Kepala SubBagian PerlengkapanSekretaris DPRD Prov.DKI 6. Taufik Nomor SPPD : Ditandatangani dan di900/170/SPPD/Setwan/II/2017 Cap Basah olehSugeng,S. SOS.,M.SiSelaku Kepala SubBagian PerlengkapanSekretaris DPRD Prov. DKI7.

,M.SiSelaku Kepala SubBagian PerlengkapanSekretaris DPRD Prov. DKI8. Ridwan Nomor SPPD : Ditandatangani dan diNasrul 900/172/SPPD/Setwan/II/2017 Cap Basah olehSugeng,S. SOS.,M.SiSelaku Kepala SubBagian PerlengkapanSekretaris DPRD Prov.DKI Surat Perintah Perjalanan Dinas Ke DPRD DKI Jakarta Mengenai SistemPenganggaran Insfrastruktur Penanganan Banjir yang sudah dicap basahdari tempat tujuan kegiatan dan tandatangan (Notulis) : 1.

,M.Si SelakuSelaku Kepala SubBagian Perlengkapan4. Michael Nomor SPPD Ditandatangani dan diPratama 900/180/SPPD/Setwan/II/2017 Cap Basah oleh Sugeng,S.Sos.,M.Si SelakuSelaku Kepala SubBagian Perlengkapan5. H. Yahya Nomor SPPD Ditandatangani dan diMuhammad, 900/178/SPPD/Setwan/II/2017 Cap Basah oleh Sugeng,SH S.Sos.

SH.Msi ( Kepala Bagian HukumSetda KabupatenLamongan );"MOHAMMAD DWI KORIANTO, SH.CN ( Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SetdaKabupatenLAITONGAN) j~~~~~~~~ nnn nn nnn nnn nnn neroMATALI. SH. ( Kepala Sub Bagian Perundangundangan pada Bagian Hukum Setda KabupatenLamongan);JOKO NURSIYANTO, SH.MH ( Kepala Sub BagianDokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian HukumSetda KabupatenLamongan);""Hal. 1 Putusan 108/B/2014/PTTUN.SBY5.

Nama :RADEN TRISNA TIRTANA, SH ;NIP : 19840502 200902 1 005 :Jabatan : Staf SubBagian Bantuan Hukumdan Hak Azasi Manusia, BagianHukum Sekretariat DaerahKabupaten Klaten ;Alamat : Jalan Pemuda No. 294 KabupatenKI@TSN jesseseee ee nneemene ete eeenenscenesSelanjutnya disebut sebagaipihak TERGUGAT /PEMBANDING; mn nnenannnnnnnnananannannnanne name snanaomannmnmanns M ela w a N=WAGINO; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Dusun KokapRT.029/RW.011, Desa Senden, KecamatanNgawen, Kabupaten Klaten;

Ria Febriyani Tampubolon, sebagai Pelaksana Subbagian Umum KPKNLKisaran, Pegawai pada Kantor KPKNL Kisaran Jalan Prof. Moh.

,Kepala SubBagian Sengketa Hukum pada Bagian Bantuan Hukum,Biro Hukum Pemerintah PropinsiJawa Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jawa Timur tanggal 23Nopember 2015,dan Majelis telah mengupayakan agar para pihak dapat menyelesaikansengketa diantara mereka secara damai melalui mediasi sesuai dengan ketentuanPeraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi,dengan menunjukHakim Mediator : BURHANUDDIN AS SH.MH., akan tetapi berdasarkan LaporanMediator tanggal 21 Desember 2015 ternyata

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Purwakarta ;6. WAHYU TIRTA WICAKSANA, S.H., Pelaksana BagianHukum Setda Kabupaten Purwakarta ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, alamat KantorPemerintah Kabupaten Purwakarta, Jalan Gandanegara No.25,Purwakarta, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 1 Desember 2009, selanjutnya disebutSQDAQAL......2..0 ceeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeaees TERGUGAT /PEMBANDING ;Him. 1 dari 12 him. Put.

SubBagian Perbendaharaan Cq.

BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya );13. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya );14. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatPutusan Perkara Nomor : 112/G/2018/PTUN.SBY.Halaman 3 dari 99 HalamanDaerah Kota Surabaya );15.

RATIH PUSPITORINI, S.H, M.Kn ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya );16. VITRIA FARISH MAYASARI, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya );Kesemuanya warga negara Indonesia dan bekerja sebagaiPegawai Negeri Sipil beralamat kantor di Jalan Taman SuryaNo. 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :800/7414/436.1.2/2018 tanggal 6 Agustus 2018 ; Selanjutnya Walikota Surabaya memberikan kuasa kepada : 1.

., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/1400/HK Tanggal 16 September2014;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;melawan:I WAYAN PUTRA TENAYA, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAnggota DPRD Kabupaten Karangasem, bertempat tinggal di Lingkungan JasriKaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten KarangasemBali ;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat

,Kepala Subbagian Advokasi IIB pada Biro Advokasi, SekretariatJenderal:6) Agus BudiantaKepala Seksi Hukum Kanwil DJKN Kalimantan Barat;7) Marwandi SinagaKepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Pontianak;8) Ferry HidayatKepala Seksi Pelayanan Lelang pada KPKNL Pontianak;9) Calvinus W.

., LL.M.Penanganan Perkara Tk. pada Subbagian Advokasi IIB, Biro Advokasi,Sekretaris Jenderal:10) Erni Nuraeni Santosa, S.H., M.H.Penanganan Perkara Tk. pada Subbagian Advokasi IIB, Biro Advokasi,Sekretaris Jenderal:11) Randika Yoga Perdata, S.H.Penanganan Perkara Tk. pada Subbagian Advokasi IIB, Biro Advokasi,Sekretaris Jenderal:12) Arsy Febriya Wardani, S.H.Penanganan Perkara Tk. pada Subbagian Advokasi IIB, Biro Advokasi,Sekretaris Jenderal:13) Margareta Windy Sinatra, S.H.Penanganan Perkara Tk

Ill pada Subbagian Advokasi IIB,Biro Advokasi, Sekretaris Jenderal:14) Bernadeta RosarianaPelaksana pada KPKNL Pontianak;15) Ahmad Hilmi Khoirul ArifinPelaksana pada KPKNL Pontianak;16) Siska NadiaPelaksana pada KPKNL Pontianak;Berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU59/MK.1/2021, tanggal10 Februari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriHalaman 2 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN PtkPontianak dengan No.153/SK.Pdt/2021/PN Ptk, tanggal 2 Maret 2021selanjutnya