Bukti T 8Surat Panggilan Ke1 Kepala Subbagian Tata Usaha Up.Terminal Terpadu Pulo Gebang, Nomor : 549/087,tanggal 2 Oktober 2015 ; (fotokopi dari fotokopi dilagilisir);Surat Panggilan Ke2 Kepala Subbagian Tata Usaha Up.Terminal Terpadu Pulo Gebang, Nomor : 591/087,tanggal 9 Oktober 2015 ; (fotokopi dari fotokopidilagilisir);Berita Acara Pemeriksaan tanggal 30 Oktober 2015terhadap Arrachman ; (fotokopi dari fotokopi dilagilisir);Surat Panggilan Ke3 Kepala Subbagian Tata Usaha Up.Terminal Terpadu Pulo

., NIP 19880207.200701.2.001, pangkat/golongan ruangPenata Muda Tingkat Ill/b, jabatan lama Sekretaris Kelurahan LaeLae, Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, jabatan baru SubBagian Perlengkapan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar;Pada nomor urut 124 atas Din Zulfikar Djibu, S.Sos., M.Si., NIP19750723.199412.1.001, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a,jabatan lama Staf Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, jabatanbaru Kepala Penyuluhan dan Pembinaan Teknik Dinas Pertamanandan Kebersihan Kota Makassar

,S.Amd.KP., NIP 19880207.200701.2.001, pangkat/golongan ruangPenata Muda Tingkat Ill/b, jabatan lama Sekretaris KelurahanLaeLae Kecamatan Ujung Pandang, jabatan baru Kepala SubBagian Perlengkapan Dinas Pemuda dan Olah Raga KotaMakassar; danHalaman 27 dari 37 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/20164. Pada nomor urut 124 atas nama Din Zulfikar Djibu, S.Sos., M.Si.

,S.Amd.KP., NIP 19880207.200701.2.001, pangkat/golongan ruangPenata Muda Tingkat Ill/b, jabatan lama Sekretaris KelurahanLaeLae Kecamatan Ujung Pandang, jabatan baru Kepala SubBagian Perlengkapan Dinas Pemuda dan Olah Raga KotaMakassar; dan;4. Pada nomor urut 124 atas nama Din Zulfikar Djibu, S.Sos., M.Si.

., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/1400/HK Tanggal 16 September2014;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;melawan:I WAYAN PUTRA TENAYA, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAnggota DPRD Kabupaten Karangasem, bertempat tinggal di Lingkungan JasriKaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten KarangasemBali ;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum, Sekretariat DaerahKabupaten Bengkulu Selatan ;4. DODDY ARIES, S.H., jabatan Kepala Sub BagianPeraturan PerundangUndangan, SekretariatDaerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;5. RESMAN HADI, S.H., jabatan Kepala Sub BagianPeraturan Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum,Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;Hal. 2 dari 80 Hal. Putusan No. 95/G/2019/PTUN.BKL6. RAYSAN BUDI WIBOWO, S.H., Staf Bagian Hukum,Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;7.

,LLM, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di BPH Migasdan Jabatan Ahli sekarang ini sebagai Kepala Subbagian Pertimbangan danBantuan Hukum, Bagian Hukum dan Humas BPH Migas; Bahwa latar belakang pendidikan, pekerjaan dan jabatan ahli sebagaiberikut:Riwayat Pendidikan Formal:SD Negeri MekarJaya III Depok, Jawa Barat lulus tamat Tahun 1993;SMP Negeri III Depok, Jawa Barat lulus tamat tahun 1996;SMA Negeri Depok, Jawa Barat

Sejak tahun 2012 s.d. 2012 Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum,BiroHukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jakarta;4. Sejak tahun 2012 s.d. 2015 Kepala Subbagian Penyusunan PeraturanPerundangundangan Minyak dan Gas Bumi Biro Hukum KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral Jakarta;5. Sejak tahun 2015 s.d. 2016 Tugas Belajar Pasca Sarjana Strata 2(dua)/S2;6.

Sejak tahun 2018 s.d. sekarang Kepala Subbagian Pertimbangan danBantuan Hukum BPH Migas Jakarta; Bahwa dengan adanya surat dari Kapolres Sambas Nomor: B /223/II/RES.5.1./2020/Reskrim, tanggal 11 Februari 2020 tentangPermohonan bantuan Penunjukan Ahli tindak pidana dibidang Migas, danberdasarkan Surat Tugas Sekretaris BPH Migas Nomor:75/ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2020 tanggal 19 Februari 2020, Ahli ditugaskanHalaman 20 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2020/PN Sbsselaku ahli dari BPH Migas dan sebelumnya

(Kepala SubBagian Bantuan Hukum 1 A pada Biro Bantuan HukumKEMONKEU); ne nn nnn nnn nnn nnn nnn nn cermin cnn ee nne nn4. RIZAL ALPIANI, SH. (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum 1 Cpada Biro Bantuan Hukum Kemenkeu); 5. UTAMA TEGUHWIBAWA, SH. (Kepala Seksi Hukum padaBidang KIHI pada Kanwil DJKN Jawa Timur); 6. FRANSISKUS MANGAMBE, SH., LLM. (Pelaksana pada SubBagian Bantuan Hukum 1 A pada Biro Bantuan HukumK@EMONKEU); ne nn nnn nnn nnn nnn nomen nn ner nnncnn nen nnene7. SAHAT B.H.J. PARDEDE, SH.

(Pelaksana pada SubBagian Bantuan Hukum 1 C pada Biro Bantuan hukumK@EMONKEU); =n ann nnn nnn nn nnn nnn nme nn nen nnn cnn nen cnn9. ARLIANTI VITA, SH., MH. (Pelaksana Seksi Hukum padaBidang KIHI pada Kanwil DJKN Jawa Timur); 10.YANTI ROBIYANA, SE. (Pelaksana Seksi Hukum padaBidang KIHI pada Kanwil DJUKN Jawa Timur); 11.

,Kepala Subbagian Advokasi IIB pada Biro Advokasi, SekretariatJenderal:6) Agus BudiantaKepala Seksi Hukum Kanwil DJKN Kalimantan Barat;7) Marwandi SinagaKepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Pontianak;8) Ferry HidayatKepala Seksi Pelayanan Lelang pada KPKNL Pontianak;9) Calvinus W.

., LL.M.Penanganan Perkara Tk. pada Subbagian Advokasi IIB, Biro Advokasi,Sekretaris Jenderal:10) Erni Nuraeni Santosa, S.H., M.H.Penanganan Perkara Tk. pada Subbagian Advokasi IIB, Biro Advokasi,Sekretaris Jenderal:11) Randika Yoga Perdata, S.H.Penanganan Perkara Tk. pada Subbagian Advokasi IIB, Biro Advokasi,Sekretaris Jenderal:12) Arsy Febriya Wardani, S.H.Penanganan Perkara Tk. pada Subbagian Advokasi IIB, Biro Advokasi,Sekretaris Jenderal:13) Margareta Windy Sinatra, S.H.Penanganan Perkara Tk

Ill pada Subbagian Advokasi IIB,Biro Advokasi, Sekretaris Jenderal:14) Bernadeta RosarianaPelaksana pada KPKNL Pontianak;15) Ahmad Hilmi Khoirul ArifinPelaksana pada KPKNL Pontianak;16) Siska NadiaPelaksana pada KPKNL Pontianak;Berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU59/MK.1/2021, tanggal10 Februari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriHalaman 2 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN PtkPontianak dengan No.153/SK.Pdt/2021/PN Ptk, tanggal 2 Maret 2021selanjutnya

Staf SubBagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya; MADE KUSMANA, SH. Staf SubBagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya; TOTOK PRATIKNO, SH. Staf SubBagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya : IGN HOTLAN H., SH. Staf SubBagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat DaerahKotaKesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jl.

BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya );13. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya );14. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatPutusan Perkara Nomor : 112/G/2018/PTUN.SBY.Halaman 3 dari 99 HalamanDaerah Kota Surabaya );15.

RATIH PUSPITORINI, S.H, M.Kn ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya );16. VITRIA FARISH MAYASARI, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya );Kesemuanya warga negara Indonesia dan bekerja sebagaiPegawai Negeri Sipil beralamat kantor di Jalan Taman SuryaNo. 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :800/7414/436.1.2/2018 tanggal 6 Agustus 2018 ; Selanjutnya Walikota Surabaya memberikan kuasa kepada : 1.

Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya ;DJONEDIE DODIEK, SH, Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya ;A.F. FAJAR F., SH. Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya jAHMAD RIZAL S., SH, Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya; BAGUS TIRTA PRAWITA, SH. Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ;7.

., Kepala SubBagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banjar.3. Zuraida, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian PeraturanPerundangundangan Pemerintah Kabupaten Banjar.4. RR. Dian Parwatisari, S.H., M.Si., Kepala Sub BagianDokumentasi dan Publikasi Hukum Pemerintah KabupatenBanjar.5. Hj.

a quo terdapat Kepentingan yangsangat mendesak yang mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan yaitu :e Kehilangan tunjangan sertifikasi Guru, Uang Makan dan TunjanganFungsional yang berakibat terganggunya aktifitas dan pengelolaan belanjahidup seharihari;e Terhambatnya proses belajar mengajar pada RA AlHuda, sehingga paraanak didik yang merupakan titipan para orang tua murid yang menjaditanggung jawab Penggugat menjadi terbengkalai;e Dengan dipidahkannya Penggugat ke bagian Petugas Protokol Pada SubBagian

IDA ROSIDA, S.Pd. dengan SuratKeputusan Nomor 112 Tahun 2015;Bahwa dalam dalil Surat Gugatan Penggugat dalam Objek GugatanIl Kewenangan PTUN huruf b dikatakan tidak benar karena Penggugattidak diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi di Mutasikan/dipindahkan dari Jabatan Guru menjadi Petugas Protokol pada SubBagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Utara;Bahwa dalam dalil Surat Gugatan Penggugat dalam Objek GugatanIl Kewenangan PTUN huruf c dikatakan tidak benar karena

,kewarganegaraan .....Halaman 2 dari 36 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/P/FP/2017/PTUN.SBY.kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS (Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan), beralamatkantor di Jl. Hayam Wuruk No. 14, Pasuruan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 005/48/424.301.1.03/2017tertanggal 27 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagaiRMOHON ;Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;Setelah membaca !

BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya);13. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya);14. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya );15. RATIH PUSPITORINI, S.H, M.Kn ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya);16.

VITRIA FARISH MAYASARI, S.H ( Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah KotaSurabaya); Putusan Perkara Nomor : 115./G/2018/PTUN.SBY.Halaman 3 dari 81 HalamanKesemuanya warga negara Indonesia dan bekerja sebagaiPegawai Negeri Sipil beralamat kantor di Jalan Taman SuryaNo. 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :800/7429/436.1.2/2018 tanggal 6 Agustus 2018 ; Selanjutnya Walikota Surabaya memberikan kuasa kepada : 1. SETIJO BOESONO, SH,MH ;2.M.

Napsin sebagai Kepala SubBagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralamberdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagaralam nomor821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17 November 2008 pada BadanKepegawaian Daerah Kota Pagar Alam Secara bersamasama dengan Drs.Muhammad Herison Bin Komri Abas sebagai Kepala Bidang Formasi padaBadan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam berdasarkan Surat KeputusanWalikota Pagaralam nomor : 821.2/65/KPTS/BKD/2010 tanggal 07 Juli 2010(dilakukan penuntutan secara terpisah

diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalampengangkatan 10 (sepuluh) orang tenaga honorer atas nama Wiwin WidyaAstuti dan kawankawan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)Daerah Kota Pagaralam Tahun 2010, perobuatan Terdakwa dilakukan dengancaracara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala SubBagian

Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.LEBIH SUBSIDAIRBahwa TerdakwaRusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala SubBagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralamberdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagaralam Nomor821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17 November 2008 pada BadanKepegawaian Daerah Kota Pagar Alam, pada bulan Juli Tahun 2010, atausetidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat diBadan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pagar Alam atau setidaktidaknyadi suatu tempat tertentu

Napsin sebagai Kepala SubBagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralamberdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagaralam nomor821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17 November 2008 pada BadanKepegawaian Daerah Kota Pagar Alam, pada bulan Juli Tahun 2010, atausetidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat diBadan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pagar Alam atau setidaktidaknyadi suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

NS) Daerah Kota Pagaralam Tahun 2010, perobuatanTerdakwadilakukanberikut : Berawal Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala SubBagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralamyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagaralam nomor: 821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17 November 2008 2010 padaBadan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam mendapat tugas secaralisan Drs.H.Sukaimi,BE (alm) selaku Kepala Badan Kepegawaian DaerahKota Pagaralam untuk mengurus nasib kesepuluh tenaga

Pembanding, adalahmerupakan tanda tangan yang berbeda;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1.1 (satu) lembar asli Nilai Prestasi Kerja (IKI) Kementerian Kesehatan R.l.Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Rumah Sakit Umum PusatSanglah Denpasar bulan November 2015;1 (satu) lembar asli Permasalahan Aplikasi Sistem Jasa Pelayanan di SubBagian Perbendaharaan tanggal 14 Pebruari 2014;1 (satu

Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) lembar asli Nilai Prestasi Kerja (IKI) Kementerian Kesehatan R.1.Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Rumah Sakit Umum PusatSanglah Denpasar bulan November 2015;Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN Gin 1 (satu) lembar asli Permasalahan Aplikasi Sistem Jasa Pelayanan di SubBagian Perbendaharaan tanggal 14 Pebruari 2014; 1 (satu) lembar asli Formulir Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri SipilKementerian Kesehatan dengan jangka wakiu tanggal

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Purwakarta ;6. WAHYU TIRTA WICAKSANA, S.H., Pelaksana BagianHukum Setda Kabupaten Purwakarta ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, alamat KantorPemerintah Kabupaten Purwakarta, Jalan Gandanegara No.25,Purwakarta, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 1 Desember 2009, selanjutnya disebutSQDAQAL......2..0 ceeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeaees TERGUGAT /PEMBANDING ;Him. 1 dari 12 him. Put.

SubBagian Perbendaharaan Cq.

,Kepala SubBagian Sengketa Hukum pada Bagian Bantuan Hukum,Biro Hukum Pemerintah PropinsiJawa Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jawa Timur tanggal 23Nopember 2015,dan Majelis telah mengupayakan agar para pihak dapat menyelesaikansengketa diantara mereka secara damai melalui mediasi sesuai dengan ketentuanPeraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi,dengan menunjukHakim Mediator : BURHANUDDIN AS SH.MH., akan tetapi berdasarkan LaporanMediator tanggal 21 Desember 2015 ternyata

Nama: INDRAWASH, S.H, M.H;: Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah ProvinsiJawa Tengal); nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn: Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;: IMWANUDDIN ISKANDAR, S.H, M.Hum;: Kepala Bagian Bantuan Hukum Dan HAM padaBiro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi JawaTengah;22 22222 enone nnn nee: Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;: SURYO HADI WINARNO, S.H, M.M:: Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada BiroHukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;: Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;: AGUS CAHYONO, S.H

;: Kepala Subbagian Sengketa Hukum pada BiroHukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah: Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;: KABUL SUTRIYONO, S.H5: Kepala Subbagian Hak Asasi Manusia pada BiroHukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;: Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;: ILHAM PRIBADI, S.H;Halaman 2 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 008/G/2016/PTUNSMG10.Selanjutnya disebut SCDAGAIL............ceccecececeeeeee ce cee ceeeee eee se eeeeseeeaeeeeeeeseneeesJabatanAlamat KantorNamaJabatanAlamat KantorNamaJabatanAlamat