Ditemukan 658 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1034/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp14.150.708.066,00Menurut Terbanding1.Koreksi Saat Pemeriksaanbahwa daftar Hasil Temuan PPN SPHP Tahun 2011: Berdasarkandata/informasi yang diberikan seksi Pengawasan dan KonsultasiKPP WP Besar Tiga, Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PTBadak NGL dan PT Arun NGL harus dikoreksi disebabkan tidakberhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding.Selain daripada itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhisyarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha
Putus : 19-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SINAR KENCANA INTI PERKASA
2915 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perincian Menurut Menurut KoreksiPemohon Banding Terbanding1. Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 90.894.729.313 90.894.729.313 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN, tidak dipungut, dibebaskan dan tidak terutang 7.677.746.900 7.677.746.900 Jumlah Seluruh Penyerahan 98.572.476.213 98.572.476.213 2.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1035 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
3716 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp15.397.559.320Menurut Terbanding1. Koreksi Saat Pemeriksaanbahwa Daftar Hasil Temuan PPN SPHP Tahun 2011: Berdasarkandata/informasi yang diberikan seksi Pengawasan dan KonsultasiHalaman 4 dari 53 halaman. Putusan Nomor 1035/B/PK/PJK/2016KPP WP Besar Tiga, Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PTBadak NGL dan PT Arun NGL harus dikoreksi disebabkan tidakberhubungan langsung dengan kegiatan usaha PT Pertamina(Persero).
Putus : 11-12-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 782/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Desember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KL YUNHYUN INDONESIA
3212 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tanggapan terbanding1) bahwa berdasarkan penelitian terhadap copy SPT Masa PPN, copy PEB,copy invoice dan debit note yang terkait dengan transaksi ekspor yangdisengketakan, diketahui bahwa jumlah ekspor yang dilaporkan menurutSPT Masa PPN Masa Pajak April 2007 sebesar Rp.288.275.450,, berasaldari transaksi ekspor dengan rincian sebagai berikut: NoPEB / Persetujuan Ekspor Tanggal DPPNomor (Rupiah)Nama Pembeli BKP/Penerima JKPKWANG LIM TRADING CO., LTD 159434 02/04/200 45.910.2087I2 KWANG LIM TRADING
Register : 01-08-2016 — Putus : 29-11-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1032 B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4524 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp54.794.536.525Menurut Terbanding1. Koreksi Saat PemeriksaanHalaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor 1032 B/PK/PJK/2016 Bahwa Daftar Hasil Temuan PPN SPHP Tahun 2011: Berdasarkandata/informasi yang diberikan seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP WP BesarTiga, Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT Badak NGL dan PT Arun NGLharus dikoreksi disebabkan tidak berhubungan langsung dengan kegiatanusaha PT Pertamina (Persero).
Register : 17-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 864 B/PK/PJK/2017
Tanggal 24 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GUNUNG SEJAHTERA IBU PERTIWI;
2416 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor 864/B/PK/PJK/2017 Jumiah Rupiah menurutNo Uraian KoreksiPemohon Banding Terbanding1 Dasar Pengenaan Pajakla. Atlas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 0 a 0a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 22.731.207.180 22.470.685.318 739.473.1356a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 0 0 0a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 2.094.464 2.094.464 0a.5.
Putus : 14-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1530 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT EASTERN SUMATRA INDONESIA
16257 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1530/B/PK/PJK/2017Bahwa perhitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00018/207/12/058/13 tanggal 26Juli 2013 Masa Pajak Mei 2012 sebagai berikut: Jumlah Rupiah MenurutNo Uraian Sancing Terbanding1 Dasar Pengenaan Pajakla. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 0 0a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 1.068.359.285 1.068.359.285a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 0 0a.4.
Register : 23-02-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 380 B/PK/PJK/2017
Tanggal 10 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MERIDAN SEJATISURYA PLANTATION;
2912 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 380/B/PK/PJK/2017Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00040/207/08/058/12 tanggal 27Desember 2012 Masa Pajak Maret 2008 sebagaimana telah dibetulkan denganKeputusan Terbanding Nomor KEP00034/WPJ.07/KP.0603/2014 tanggal 25Februari 2014 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal AsingLima dengan perhitungan sebagai berikut: Jumlah Rupiah Menurut No. i Mra Pemohon Banding Terbanding1 Dasar Pengenaan Pajaka.
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1251/B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. DARMA HENWA, Tbk
4322 Berkekuatan Hukum Tetap
  • . , DPP PPN AlasanNo Deskripsi Koreksi , Ref(Rp) (Rp) Terbanding1 SUCOFINDO, PT 46.132.013 4.613.200 B.2.2.aJawaban TidakANGGADHARMA NUSAPERSADA, PT 914.702.792 91.470.279 AdaaGREEN EARTH INDONESIA, PT 8.000.000 800.000Subtotal 968.834.805 96.883.4792 ASIH EKA ABADI, PT 113.129.677 11.312.967Pasal 9 ayat 8PERSEKBNR LAW FIRM 162.303.666 16.230.366 UU B.2.2.bINDOCATER, PT 665.000 66.500 PPN ORIX INDONESIA FINANCE, PT 181.044.000 18.104.400 MULIA ABADI, CV 53.370.000 5.337.000 Subtotal510.512.343 51.051.233
Register : 27-02-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 114/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 15 Mei 2019 — Pembanding/Tergugat I : ADE KOMARA alias ADE CADEL
Terbanding/Penggugat : YUNNI RATNASARI
Turut Terbanding/Tergugat II : ATI RAYANTI
Turut Terbanding/Tergugat III : WAHYUDIN alias WAHYU
Turut Terbanding/Tergugat IV : ASEP SAEFUL HIDAYAT alias AYAT alias YAYAT
Turut Terbanding/Tergugat V : AGUS MUHAMMAD WAHYUDIN alias AGUS
Turut Terbanding/Tergugat VI : YUDI WIBAWAKMUKTI
Turut Terbanding/Tergugat VII : ENDAH JUANTIKA
Turut Terbanding/Tergugat VIII : ADITYA RAMADHAN
Turut Terbanding/Tergugat IX : ANDIKA RAHARDIAN
6626
  • /Pdt/2019/PT.BDG Halaman 31 dari 40 hal.terjadi antara Penggugat (sekarang Terbanding I) dengan Tergugat dan Ilsekarang Pembanding danlIl).Danbukanjualbeli tanahTergugatIl(sekarang Pembanding II) tersebut diatas.Sebagaimana diakui secara lisan oleh Penggugat (Sekarang Terbanding 1) didalamgugatan pada halaman 5 (angka 5), dengan kesepakatan rumah dan tanah yangberada di Jalan Batu Rengat RT.01/RW.03, Desa Cigondewah Hilir, KecamatanMargaasih, Kabupaten Bandung, menjadi milik Penggugat (Sekarang Terbanding1
Putus : 14-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 944/B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. DAIRI PRIMA MINERAL
2814 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut PemohonBanding nilai sengketa koreksi PPN Masukan dapat diperhitungkan MasaJanuari 2010 sebesar Rp118.013.393,00 yang berasal dari: lah Rupiah MNo Uraian dumiar Rupiah Merrit SelisihPemohon Banding Terbanding1 PPN Masukan yang dapatdiperhitungkan: Kompensasi dari masa sebelumnya 9.972.542.062 9.972.542.062 PPN Masukan masa sama 118.013.393 0 118.013.3932 Kompensasi ke Masa Pajak Berikutnya 10.090.555.455 9.972.542.062 118.013.393 Halaman 4 dari 49 halaman.
Putus : 06-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 307/B/PK/PJK/2016
Tanggal 6 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SINAR KENCANA INTI PERKASA,
15744 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perincian Menurut Menurut KoreksiPemohon Banding Terbanding1. Dasar Pengenaan Pajak:la. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 61.318.928.805 61.318.928.805 lb. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN,tidak dipungut, dibebaskan dan tidak terhutang 5.453.055.600 5.453.055.600 lc. Jumlah Seluruh Penyerahan 66.771.984.405 66.771.984.405 2. Perhitungan PPN Kurang Bayar:la. PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri 6.131.892.876 6.131.892.876 lb.
Putus : 19-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 812/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 September 2016 — PT. Pertamina (Persero) vs. Direktur Jenderal Pajak
4518 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp15.027.231.301,00Menurut Terbanding1. Koreksi Saat Pemeriksaanbahwa Daftar Hasil Temuan PPN SPHP Tahun 2010: Berdasarkandata/informasi yang diberikan seksi Pengawasan dan KonsultasiKPP WP Besar Tiga, Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PTBadak NGL dan PT Arun NGL harus dikoreksi disebabkan tidakberhubungan langsung dengan kegiatan usaha PT Pertamina(Persero).
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1036 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4022 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp2.125.750.000Menurut Terbanding1. Koreksi Saat Pemeriksaanbahwa Daftar Hasil Temuan PPN SPHP Tahun 2011: Berdasarkandata/informasi yang diberikan seksi Pengawasan dan KonsultasiKPP WP Besar Tiga, Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PTHalaman 4 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1036/B/PK/PJK/2016Badak NGL dan PT Arun NGL harus dikoreksi disebabkan tidakberhubungan langsung dengan kegiatan usaha PT Pertamina(Persero).
Putus : 19-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 811/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 September 2016 — PT. Pertamina (Persero) vs. Direktur Jenderal Pajak
4018 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp18.607.407.223,00Menurut Terbanding1:Koreksi Saat Pemeriksaanbahwa Daftar Hasil Temuan PPN SPHP Tahun 2010: Berdasarkandata/informasi yang diberikan seksi Pengawasan dan KonsultasiKPP WP Besar Tiga, Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PTBadak NGL dan PT Arun NGL harus dikoreksi disebabkan tidakberhubungan langsung dengan kegiatan usaha PT Pertamina(Persero).
Putus : 18-06-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196 K/TUN/2014
Tanggal 18 Juni 2014 — HAIDIR HAMDANI ; ALI SAHBANA vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG ; Ir. YOSEP IBRAHIM
5816 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sengketa Perdata incasu kepemilikan, dimana kedudukan Pembanding dalam perkara a quoadalah orang pribadi sedangkan subyek Tergugat adalah penguasa/pemerintahyang sangat berbeda dengan kedudukan para pihak dalam sengketa perdata(kepemilikan);4 Bahwa apa yang dimohonkan Pembanding/Penggugat di dalamgugatan perkara a quo pada pokoknya adalah Mohon kepada PengadilanTata Usaha Negara Bandar Lampung untuk menyatakan BATAL/TIDAKSAH surat keputusan yang menjadi obyek sengketa yang dikeluarkanoleh Tergugat/Terbanding1
Putus : 23-05-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 399 K/Pdt/2017
Tanggal 23 Mei 2017 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA c.q. PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT c.q. GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT c.q. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR c.q. BUPATI KABUPATEN LOMBOK TIMUR, DKK VS LANI alias H. HABIBURRAHMAN bin AMAQ NIRUN, DKK
13870 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tentang Kedudakan Para Pemohon Kasasi Sebagai Pihak Dalam Berperkara.Bahwa Para Pemohon Kasasi merupakan pihak yang berperkara padatingkat Judex Facti di mana semula sebagai Tergugat 1, 2, 3, 4/Terbanding1, 2, 3, 4 dan oleh karena Para Pemohon Kasasi merupakan pihak yangbersangkutan dalam perkara a quo, maka sesuai dengan Pasal 23 UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman beralasanhukum apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq.
Putus : 14-12-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1699 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — THE SUMITOMO TRUST AND BANKING CO. LTD. SINGAPORE BRANCH VS PT. INDO LAMPUNG PERKASA, dkk.
355254 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini terbukti dari posita gugatan,di mana Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugatmenyatakan bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Tergugat 4 danPara Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugattelah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan ParaTermohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, karena telahmenggembosi harta kekayaan Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding1/Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa), yang pada saat itu masih dimilikioleh
    Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015Corporation, Singapore Branch, dahulu bernama The Sakura Bank, Limited,Singapore Branch) dengan Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding1/Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa).
    Ltd, Singapore Branch (Turut Termohon Kasasi 1, dahulu TurutTerbanding 1/Tergugat 1), Sumitomo Mitsui Banking Corporation, SingaporeBranch (Turut Termohon Kasasi 2, dahulu Turut Terbanding 2/Tergugat 2)dengan PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding1/Penggugat 1) dan Guarantee Facility Agreement tanggal 3 Oktober 1996yang dibuat antara Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 4 dengan PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1, dahuluTerbanding 1/Penggugat 1)
    Putusan Nomor 1699 K/Pdt/201579.80.antara Turut Termohon Kasasi 4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 4dengan PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding1/Penggugat 1).
    Putusan Nomor 1699 K/Pdt/2015debitur dan/atau pemberi jaminan dan/atau pihak terkait lainnya, PTIndolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding1/Penggugat 1) dan PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 3, dahuluTerbanding 3/Penggugat 3) yang jelasjelas mempunyai kewajiban untukmembayar hutang kepada Marubeni Corporation (Turut Termohon Kasasi4, dahulu Turut Terbanding 4/Tergugat 4) berdasarkan Putusan KasasiNomor 2446 K/Pdt/2009 (vide bukti T51a/bukti asli) dan Putusan KasasiNomor 2447 K/
Putus : 15-05-2018 — Upload : 11-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 48/PDT/2018/PT PDG
Tanggal 15 Mei 2018 — MUHAMMAD ZEN, dkk. Melawan : SABARUDDIN, dkk.
4727
  • bersesuaian dengan apa yangtercantum pada bukti Surat Terbanding 1 berupa Bukti P.II.danP.Il.Oleh sebab itu adalah adil dan patut menurut hukum pernyataan danalasan banding Pembanding ini untuk ditolak.Bahwa menyangkut dengan alasan Pembanding pada halaman 22(dua puluh dua) mulai dari angka 3 (tiga) sampai dengan halaman 31(tiga puluh satu) yang mengulas tentang Bukti P.III, Bukti P.IV (BuktiTERBANDING 1/PENGGUGAT), dimana dalam alasan bandingnyaPembanding menyatakan bahwa Bukti Surat yang telah TERBANDING1
    Artinyaadalah dengan adanya Bukti P.IV., ini memperjelas bagiansebelahSelatan dari tanah yang disilinkan oleh UMI kepada SYAMSIMARdan BAINAR ADIK adalah tanah kaum Penggugat/ TERBANDING1 (GEMBOK), dan bukan atas nama SYARIF (orang tua TergugatA.1., dan A.2./PEMBANDING). Bahwa Bukti P.IV., inipun juga diperkuat dengan keteranganSAKSI TERGUGAT B (M.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1038 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2615 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp26.272.152.121Menurut Terbanding1. Koreksi Saat Pemeriksaanbahwa Daftar Hasil Temuan PPN SPHP Tahun 2011: BerdasarkanHalaman 4 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1038/B/PK/PJK/2016data/informasi yang diberikan seksi Pengawasan dan KonsultasiKPP WP Besar Tiga, Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PTBadak NGL dan PT Arun NGL harus dikoreksi disebabkan tidakberhubungan langsung dengan kegiatan usaha PT Pertamina(Persero).