Ditemukan 543 data
196 — 95
MODERN INTERNASIONAL.Bahwa penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatanPengadaan alatalat kesehatan pada RSUD Dolopo Tahun Anggaran 2011 tidakdilaksanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 66 ayat (7) Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, akan tetapi terdakwaARI SUGENG RIYADI, S.Sos. selaku PPK hanya menyurati 4 (empat) Penyedia Barangdan Jasa di Surabaya untuk meminta daftar harga alatalat kesehatan kepada : 1 PT.
82 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada Pasal 18 ayat (1) hurup b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa selain pidanatambahan dimaksud dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana sebagai pidanatambahan, adanya pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknyadengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, akan tetapi dalamputusan Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banten terhadap TerdakwaAri Arifin tidak dikenakan adanya uang pengganti dengan pertimbangan
97 — 12
Sehingga tentang hal tersebutMajelis Hakim berpendapat sebagai berikut :Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwaNegara telah dirugikan sebesar Rp. 3.625.535.400, (tiga milyar enam ratus duapuluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang manadibebankan kepada Terpidana Asep Gustamanur sebesar Rp. 195.000.000,(Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah), Terpidana Muis,SE sebesar Rp.11.453.000, (sebelas juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) , TerdakwaAri