Ditemukan 96 data
31 — 11
dijatuhnkan pidana maka berdasarkan pasal 222KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan,statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa perlu mempertimbangkan halhal yang bersifat subyektif terhadap diriTerdakwa:Halhal yang memberatkan:e Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak sejalan dengan programpemerintah dalam penertiban illegal
Minning;Halhal yang meringankan:e Terdakwa bersikap sopan di persidangan;e Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;e Terdakwa belum pernah dihukum;Memperhatikan Pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara, UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 49 Tahun 2009, UU No. 8tahun 1981 (KUHAP) serta perundangundangan lain yang bersangkutan denganperkara ini;MENGADILI1.
Vanti Kusumawati Binti Pepen Effendi
Tergugat:
Jahuri Bin Satori
28 — 5
untuk membinarumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalanterbaik yang harus ditempuh ;Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudahsering berusaha untuk menasehati dan mendamaikanPenggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonisdalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;Bahwa, terjadinya perselisihan terakhir pada akhir bulanMaret tahun 2017, yang disebabkan Tergugat di tangkappihak Kepolisian dengan perkara tindak pidana pertambanganMineral dan Batu Bara (Illegal
Minning), dan sekarang Perkaratersebut telah diputus di Pengadilan Negeri Pangkalpinangdengan hukuman penjara 1 tahun lebih, dan sejak saat itu lahantara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengansekarang ;Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat denganTergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untukmenciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmahdan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;Halaman 3 dari 13 halaman Perkara No. 0516/Pdt.G/2017/PA.Pkp9.
21 — 7
meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Melakukan usaha penambangan tanpa izin usahapertambanganMenimbang, bahwa oleh karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perludipertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa yaitu:Halhal yang memberatkanPerbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan illegal
minning(pertambangan illegal);Halhal yang meringankan e Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;e Terdakwa sopan dipersidangan;e Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selain dikenakan pidana penjarajuga dikenakan pidana denda, maka cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa juga dijatuhkanpidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka
35 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Majelis Hakim lebihdominan melihat halhal yang terdapat pada diri Terdakwa tanpa mengindahkan faktafakta yang terungkap di persidangan dan halhal yang akan timbul sebagai akibat dariperbuatan Terdakwa ditengahtengah masyarakat dimasa mendatang dan putusan yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru tidak akan menimbulkanefek jera baik bagi Terdakwa maupun pelakupelaku tindak pidana Penambangan emasHal.9 dari 11 hal.Put.No.28 K/Pid.Sus/2012tanpa izin (pelaku illegal Minning
26 — 5
melakukan tindak pidana Turut serta melakukan usaha penambangan tanpa izinusaha pertambanganMenimbang, bahwa oleh karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perludipertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa yaitu:Halhal yang memberatkanPerbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan illegal
minning(pertambangan illegal); Halhal yang meringankan e Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;e Terdakwa sopan dipersidangan;e Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selain dikenakan pidana penjarajuga dikenakan pidana denda, maka cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa juga dijatuhkanpidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka
37 — 7
No :AUK2006539, 1 (satu) unit box tempat penyaringan emas, 1 (satu )buah jerigen dan 2 (dua) buah karpet welcome yang terbuat dariserabut kelapa.Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi USMAN NURWIDI danJUFTRYADI selaku anggota Kepolisian dari Polres Sijunjung, bahwasaksi USMAN NURWIDI dan JUFTRYADI berdasarkan SuratPerintah Nomor : SPRIN / 12 /II/2016/Polres, tanggal 14 Februari2016, telah ikut serta dalam melaksanakan penertiban Illegal Minning,yang dilakukan pada hari minggu hari minggu tanggal
Swle Selanjutnya berdasarkan hasil penertiban kegiatan Illegal Minning/kegiatan penambangan tanpa izin tersebut, pihak Kepolisian ResorSijunjung telah melakukan penangkapan tehadap terdakwa HARUNDONI BIN HASAN BASRI Pgl HAR guna untuk penyidikan lebih lanjutdan melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti berupa :a. 1 (satu) unit excavator merk HITACHI yang berwarna orange denganModel : ZX210MF dan MFG.
23 — 14
melakukan suatu delik (perbuatan pidana) ; Menimbang bahwa dalam kasus perbuatan pidana penyalahgunaan narkobasebagaimana yang didakwakan kepada para Terdakwa, maka sepeda motor bukanlahalat yang digunakan langsung untuk melakukan perbuatan pidana penyalahgunaannarkotika, hal ini berbeda dengan alat atau sarana chain saw yang digunakan untukmenebang hutan dalam perbuatan illegal loging, jala atau trawl yang digunakandalam perbuatan pidana illegal fishing atau mesin penyedot tanah dalam perbuatanpidana illegal
minning yang harus disita kemudian dirampas untuk Negara atau dimusnahkan ; Menimbang bahwa didalam perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika alatatau sarana yang langsung digunakan oleh pelaku adalah alat penghisap atau bong ; Menimbang bahwa salah satu tujuan penjatuhan pidana kepada seorang pelakuadalah mendidik agar sepelaku menyadari kesalahannya sehingga mereka tidak lagimengulangi perbuatannya, bukan sematamata penerapan balas dendam apa lagiupaya Pemiskinan, sehingga dikemudian hari apabila
45 — 6
ABDUL SYUKUR ANWAR, S.Sos.M.si; bahwa berdasarkan Surat perintah Tugas Direktur ReskrimPolda Banten Nomor Sgas/1/1/2010 Dit Reskrim tanggal 4januari 2010 saksi sebagai Ketua Tim Polda Bantenmelakukan penyelidikan tindak pidana illegal minning danillegaloging di wilayah hukum Polda banten ; bahwa pada tanggal 06 Januari 2010 sekitr jam 20.00 wib.Di PD.
28 — 14
sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut,Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwasesuai dengan ketentuan Pasal 28 UndangUndang No. 4 Tahun 2004 tentangPutusan No. 462/Pid.B/2012/PN.Sgt Hal9 dari 1110Kekuasaan Kehakiman serta halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankanbagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;Halhal yang memberatkan: e Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalampemberantasan illegal
minning ( pertambangan ilegal);HalHal Yang Meringankan Terdakwa belum pemah dihukumTerdakwa bersikap sopan dipersidangan.Terdakwa mengakui terns terang perbuatannya dan menyesali perobuatannya.Terdakwa merupakan tulang punggung keluargaMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan makamenurut pasal 33 KUHP Jo pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, maka lamanyaTerdakwa ditahan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkanseluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan
20 — 4
ditentukandalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut,Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwasesuai dengan ketentuan Pasal 28 UndangUndang No. 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman serta halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankanbagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;Halhal yang memberatkan: e Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintahdalam pemberantasan illegal
minning (penambanganilegal).Halhal yang meringankan :e Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya menyesal dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi,e Terdakwa belum pemah dihukum;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakanpenahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahananyang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa
23 — 2
ataupun mengalihkanpenahanan yang sedang dijalani terdakwa, maka terhadapterdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan RUTAN;Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untukmembayar biaya perkara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhipidana perlu terlebih dahulu memperhatikan halhal yangmemberatkan dan halhal yang = meringankan, sebagaiberikut:HALHAL YANG MEMBERATKAN e Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintahpemberantasan illegal
minning;HALHAL YANG MERINGANKAN e Terdakwa mengakui terus terang dan menyesalisegala perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum;e Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;Mengingat ketentuan pasal 161 UndangUndang No.4tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara joPasal 55 ayat (1) ke2 KUHP, UndangUndang Nomor 48 tahun2009, UndangUndang Nomor 49 tahun 2009 serta pasalpasallain dari peraturan perundangundangan yang berhubungandengan perkara ini;17MENGADILI 1.
1.UTAMI GUSTINA, S.H.
2.MUCHAMAD ADYANSYAH, SH
Terdakwa:
WIRMAN ARISON Bin HARUN
378 — 24
Satu) unit mesin sedot; 2 (dua) buah selang besar warna biru; 1 (Satu) buah pipa besar warna putih; 1 (Satu) buah Jeruji besi (Saringan).Telah digunakan dalam melakukan tindak pidana dimaksud, maka terhadapbarang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkandan yang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalammemberantas Illegal
Minning; Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; Terdakwa menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 158 Jo pasal 37 UU NO. 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan
45 — 10
Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK );13Menimbang, bahwa oleh karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai denganperbuatannya;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perludipertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa yaitu:Halhal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa APRIYANTO Als PIT BIN SUWITO tidak mendukungprogram pemerintah dalam pemberantasan illegal
minning (opertambangan ilegal).Halhal yang meringankan :e Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.e Terdakwa sopan dipersidangan.e Terdakwa belum pernah di hukum.Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakanpenahanan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan 22 ayat (4) KUHAP, masapenahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan adalah : 1 (satu
DEDE MUHAMMAD YASIN
Terdakwa:
NURJANAH Alias JANAH Bin TAHAL
57 — 6
Bangka(Kapal Sandar di Belinyu).Bahwa Target operasi dalam tugas patroli ialah Illegal Minning, IllegalFishing dan Tindak pidana pelayaran.Bahwa saksi dilengkapi dengan Surat perintah tugas dari DirekturKepolisian Perairan Polda Kep. Bangka Belitung Nomor : Sprin/ 74 / 1X /2OLT Bahwa Pemeriksaan dilakukan pada hari Minggu tanggal 01 Oktober2017 sekira pukul 11.30 Wib di KM. Sabuk Nusantara 62 Tol Laut yangsandar di Pelabuhan Tanjung Gudang Kec. Belinyu Kab.
Bangka (KapalSandar di Belinyu).Bahwa Target operasi dalam tugas patroli ialah Illegal Minning, IllegalFishing dan Tindak pidana pelayaran.Bahwa saksi dilengkapi dengan Surat perintah tugas dari DirekturKepolisian Perairan Polda Kep. Bangka Belitung Nomor : Sprin/ 74 / IX /2017.Bahwa Pemeriksaan dilakukan pada hari Minggu tanggal 01 Oktober2017 sekira pukul 11.30 Wib di KM. SABUK NUSANTARA 62 TOL LAUTyang sandar di Pelabuhan Tanjung Gudang Kec. Belinyu Kab. BangkaProv.
144 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut : Bahwa tidak benar telah dilakukan penangkapan dan penahananterhadap karyawan Pemohon Jumadi Awal (operator) dan DendiCandra (Sopir), tetapi fakta yang sebenarnya adalah petugas KepolisianSektor Lubuk Alung atas nama Brigadir Masrizal dan Briptu Rudi KurniaPutra pada tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 WIB telahmenemukan dugaan pelanggaran illegal Minning di Sungai Batang AnaiJorong Palayangan Korong Balah Hilir Nagari Lubuk Alung KecamatanLubuk Alung
;Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :Bahwa tindakan Termohon dalam perkara tertangkap tanganpelanggaran illegal minning atas 2 (dua) orang karyawan H. BAKRIABDULLAH (Pemohon I) atas nama Jumadi Awal dan Dendi Candrasifatnya hanya mengamankan 1x24 jam untuk diminta keterangan(interogasi) dan mengamankan barang bukti yang diduga digunakansebagai alat untuk melakukan kejahatan yaitu berupa 1(satu) unit alatHal. 18 dari 50 Hal. Put.
Bahwa setelah diterbitkan Laporan Polisi Nomor LP/167/VIII/2014/Polsek tanggal 20 Agustus 2014, Termohon telah menerbitkanSurat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/167/VIII/2014/Polsek,tanggal 20 Agustus 2014;Bahwa Surat Perintah Tugas terhadap perkara yang tertangkap tangantidak diperlukan sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 19 KUHAP,karena perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang karyawan H.BAKRI ABDULLAH (Pemohon ) atas nama Jumadi Awal dan DendiCandra dilakukan pada saat melakukan kegiatan illegal
minning;Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait Pasal 102 Ayat (1), Pasal 103Ayat (1), Pasal 104, Pasal 128, Pasal 38 Ayat (1), Pasal 129 Ayat (1),(2), (4) KUHAP Termohon sependapat, sepanjang sesuai dengan alatbukti dan faktafakta yang terjadi dilapangan (dalam hal penangananperkara a quo oleh Termohon dan Penyidik Polres Padang Pariaman).Untuk itu terhadap dalil posita Pemohon tidak berdasarkan hukum danmohon ditolak;.
356 — 28
Mandailing Natalscdangkan didaerah tersebut terdapat sekitar 200 (dua ratus) penambang dan belum ada yangmemilikijin Usaha Pcnambangan (UP) atau Ijin Pertambangan Rakyat atau IjinUsaha Pertambangan Khusus(TUPK) sehingga oleh karcnanya pcnambang cmastersebut telah melakukan Illegal Minning ataukegiatan penambangan illegal;Bahwa sarnpai saat sekarang pihak Dinas Pertambangan dan EnergiPemkab.Niandailing Natal belum melakukan penertiban terhadap usaha pertambangan illegaltersebutdan Pemerintah Daerah
21 — 4
/PN Sgtsebesar Rp1.125.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yangmerupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perluditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,makaperlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa ;Keadaan yang memberatkan:e Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberantasan illegal minning (pertambangan illegal
45 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Global Mineral Sejahtera, BudiSatriadi terbukti bersalah karena tidak mempunyai KP telahmelakukan usaha pertambangan (Illegal Minning);. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan semenjak dikeluarkannya SuratPenghentian Sementara Kegiatan Eksplorasi Bijih Besi atas namaPenggugat serta setelah selesainya permasalahan hukumantaraPenggugat dengan PT.
67 — 27
Arutmin Indonesia dan tidakmemiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi maka aktifitas yang dilakukanterdakwa melakukan penambangan dapat digolongkan penambangan tanpa ijin(illegal minning), dengan demikian maka unsur " Tanpa IUP, IPR atau IUPK "telah terpenuhi ; Ad. 4.
41 — 16
Arutmin Indonesiadan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi maka kegiatanyang dilakukan terdakwa dalam melakukan penambangan dapatdigolongkan penambangan tanpa ijin (illegal minning) ;20Bahwa menurut keterangan ahli, dampak penambangan tanpa ijin (illegalminning) adalah kerusakan ekosistem dan vegetasi alam, sedangkannegara juga dirugikan karena kewajibankewajiban yang harus dipenuhioleh orang/badan yang melakukan penambahan tidak dipenuhi olehterdakwa, misalnya perijinan, royalti