Gorontalo, tepatnya di rumah kostmilik saksi USI, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dantanpa hak, mendidtribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ ataumembuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumenelektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemarannama baik, perbuatan terdakwa dilakukan dengan caracara sebagaiberikut :Pada hari

Menyatakan Terdakwa HEYN FUJI ASTUTI Alias HEYN telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPENGHINAAN DI MEDIA SOSIAL sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RINomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;2.

dan TransaksiElektronik ;Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umumtersebut tidak sesuai antara Pasal Pokok dengan Junto Pasalnya karenaPasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atasUURI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan TransaksiElektronik berbunyi Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hakmendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yangmemiliki muatan yang melanggar kesusilaan

: 102/Pid.Sus/2017/PN.Lbo11diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memilikimuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari,atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu ;Bahwa, perkataan mendistribusikan dan/atau mentransmisikandan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik di sini merupakan pengertian apa yang dibuat olehterdakwa dalam sebuah informasi Elektronik dapat diakses dan diketahuioleh orang lain sehingga menjadi kan orang lain menhetahui apa yangterjadi sementara kebenarannya haruslah dibuktikan ;Menimbang, bahwa

Sampang;

- Surat Nomor: 277/LSM-Pst.Bongkar/V/2013, tanggal 02 Mei 2013 perihal permohonan penyelesaian sengketa informasi PSI;

- Putusan Nomor 027/XII/KI-Prov.Jatim-Ps-A/2013 Komisi Informasi Propinsi Jawa Timur;

- Foto Copy Surat Akte Pendirian dari Notaris Nomor 01 tanggal 04 Oktober 2011 yang sudah dilegalisir; dan

- Surat tanda terima dari pos;

Dikembalikan kepada saksi Ach.

Suhairi;

- Foto Copy surat Nomor : 065/97/434.104/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 perihal pembentukan PPID pembantu dan penyusunan daftar informasi publik serta klasifikasi

informasi yang sudah di paraf;

- Foto copy surat Nomor: 440/680/434.102/2013 tanggal 17 Mei 2013 perihal evaluasi pembentukan PPID pembantu penyusunan informasi publik yang sudah di paraf; dan

- Foto Copy surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Sampang Nomor: 188/1245/KEP/X/2013 tanggal 21 Oktober

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk sebagian;
2. Menolak permohonan Permohonan Keberatan selain dan selebihnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. Memerintahkan Permohon Keberatan dahulu Termohon Informasi Publik untuk memberikan informasi publik tentang struktur skala dan upah pada PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kepada Termohon Keberatan dahulu

Pemohon Informasi Publik;

Putusan Nomor 505 K/TUN/2014Informasi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:Bahwa Permohonan Informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan/PemohonInformasi dalam suratnya tertanggal 13 dan 14 Desember 2013 yang diterimaoleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi pada tanggal 14 Desember 2013adalah permintaan informasi yang obscuur libel (kabur/tidak jelas), karenaTermohon Keberatan/Pemohon Informasi meminta informasi :Laporan Pelaksanaan

;3 Memerintahkan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi untuk memberikanseluruh informasi sebagaimana Putusan Komisi Informasi Provinsi NusaTenggara Barat Nomor : 002/II/KINTB/PSMA/2014, tanggal 5 Mei 2014;4 Menghukum Pemohon Keberatan/Termohon Informasi untuk membayar biayaperkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.300.000, (tiga ratus riburupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebuttelah diucapkan dengan hadirnya kuasa hukum Pemohon Keberatan/ TermohonInformasi

imperatif alternatif untuk harus menjadiPetitum Permohon Pemohon Informasi Publik dan harus diputusoleh Komisi Informasi in casu Komisi Informasi Provinsi NusaTenggara Barat dalam perkara a quo, yaitu (dikutip) :Hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Komisi Informasi, yaitu:1.

Menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifatterbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;2. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menyediakaninformasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakandan mengumumkan informasi tersebut secara berkala;3. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menanggapipermohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapipermohonan informasi oleh Pemohon;4.

Akan tetapi salah satu atau lebih elemenelemen sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 10Ayat (1) huruf C Peraturan Komisi Informasi Nomor 1Tahun 2013 menjadi imperatif menjadi petitum daripermohonan yang diajukan ke Komisi Informasi.

dahulu sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukanpermohonan keberatan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagaiTermohon di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung padapokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yangmemeriksa, memutus dan Menyelesaikan Sengketa Informasi

Putusan Nomor 62 K/TUN/2013Keterbukaan Informasi Publik, telah menerima dan memperhatikan duduknyasengketa informasi seperti tertera dalam Putusan Komisi Informasi ProvinsiJawa Barat Nomor 009/PNTPMK.A/KIJBR/IV/2012, tanggal 17 April 2012dalam sengketa antara Muhammad Hidayat S, alamat Jalan Palem V Nomor191 Perumnas 1 Jakasampurna Bekasi BaratKota Bekasi sebagai Pemohondan Dinas Pertamanan, Pemukiman dan PJU Kota Bekasi, beralamat JalanJenderal Ahmad Yani Nomor 1 Kota Bekasi 17111 sebagai Termohon

Menyatakan bahwa dokumen yang dimohonkan sebagaimana disebutkandalam paragraf (4.13) adalah informasi terbuka;3. Memerintahkan Termohon untuk melengkapi pemenuhan permohonaninformasi dengan memberikan data yang terkait nama dan alamatlengkap penyedia barang/jasa yang menjadi pelaksana program, yangdimohonkan pemohon, selambatlambatnya 10 (Sepuluh) hari kerja sejakputusan ini diterima Termohon;4.

Menetapkan bahwa untuk biaya pengadaan dokumen informasidibebankan kepada Pemohon;Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tersebut dibacakanoleh Majelis Komisioner dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasatanggal 17 April 2012 dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;Bahwa atas Putusan Komisi Informasi tersebut, Pemohon (MuhammadHidayat S) telah mengajukan permohonan keberatan atas Putusan KomisiInformasi Provinsi Jawa Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung padatanggal 14

Menguatkan Putusan Komisi = Informasi Provinsi Jawa BaratNomor:009/PNTPMK.A/KIJBR/IV/2012, tanggal 17 April 2012;3.

ia Terdakwa SIT MAYSARAH alias MAMAY KTB binti JABIDI,pada hari Minggu, tanggal 27 September 2015 sekira jam 11.17 Wita atausetidaktidaknya pada bulan September 2015 atau setidaktidaknya pada tahun2015 bertempat di Jalan Gunung Mandin, Kecamatan Pulau Laut Utara,Kabupaten Kotabaru, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksadan mengadili, telan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ataumembuat dapat diaksesnya informasi

MAMAY KTB binti JABIDIsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal2/7 Ayat (3) UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;Mahkamah Agung tersebut:Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKotabaru tanggal 8 Desember 2016 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa SIT MAYSARAH alias MAMAY KTB binti JABIDIterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalanh melakukantindak pidana Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapatdiaksesnya Informasi

Menyatakan Terdakwa SITI MAYSARAH alias MAMAY KTB binti JABIDIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja dan Tanpa Hak Secara Melawan Hukum Mendistribusikan,Mentransmisikan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik danDokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan dan PencemaranNama Baik:2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;3.

MA/Pemb/1181/1973tanggal 13 September 1973, perihal pemidanaan agar sesuai dengan beratdan ringannya sifat kejahatannya dalam perkara ini Terdakwa SITIMAYSARAH alias MAMAY KTB binti JABIDI Dengan Sengaja dan TanpaHak Secara Melawan Hukum Mendistribusikan, Mentransmisikan MembuatDapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik YangMemiliki Muatan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik sebagaimanayang kami dakwakan melanggar Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 27 Ayat (3)UndangUndang RI Nomor 11

Umum;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusanJudex Facti Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengajadan Tanpa Hak Secara Melawan Hukum Mendistribusikan, MentransmisikanMembuat Dapat Diaksesnya Informasi

Putusan Nomor 568 K/TUN/2016merupakan informasi yang dikecualikan.

Pasal 9 ayat 2 mengatur mengenai Informasi yang wajib disediakan dandiumumkan secara berkala. Diantaranya:a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan ataud. Informasi lain yang diatur dalam perundangundangan;Il. Pasal 10 ayat 1 mengatur mengenai informasi yang wajib diumumkansecara serta merta berupa informasi yang dapat mengancam hajathidup orang banyak dan ketertiban umum;Ill.

mengatur mengenai asas informasi publik.

Pasal 3 PP 61 Tahun 2010 juncto Pasal 8 ayat (4) huruf b, Pasal 15,Pasal 16, dan Pasal 26 ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) diatas,Termohon Kasasi selaku Badan Publik melalui PPID wajib melakukanpengujian konsekuensi atas Pengklasifikasian Informasi sebelummenyatakan suatu informasi publik sebagai informasi rahasia atau informasiHalaman 27 dari 32 halaman.

untuk menolak memberikan seluruh informasi yang dimintaoleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi;Halaman 30 dari 32 halaman.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk sebagian;
2. Menolak permohonan Permohonan Keberatan selain dan selebihnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. Memerintahkan Permohon Keberatan dahulu Termohon Informasi Publik untuk memberikan informasi publik tentang struktur skala dan upah pada PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kepada Termohon Keberatan dahulu

Pemohon Informasi Publik;

MULIA REJEKI WATERINDO bekerjasamadengan terdakwa HANDOJO BIN ACHMADI HARSONO yangmerupakan orang yang ahli dalam bidang air minum kemasan dansekaligus paham dalam hal Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)untuk memproduksi dan sekaligus pemasaran air kesehatan merkMYOXY.

Haltersebut menunjukkan adanya indikasi registrasi member yang tidakprosedural ; Bahwa menurut Ahli JOSUA SITOMPUL, SH, IMM, membermyox rcom yang menerima bonus mengetahui bahwabonus yang mereka terima adalah informasi Elektronik atau DokumenElektronik yang dibuat oleh perusahaan MYOXY berdasarkanperhitungan yang telah ditentukan sebelumnya. Bonus yang dimaksudberupa nilai rupiah yang dapat mereka miliki (Konten).

MULIA REJEKI WATERINDO bekerjasamadengan terdakwa HANDOJO BIN ACHMADI HARSONO yangmerupakan orang yang ahli dalam bidang air minum kemasan dansekaligus paham dalam hal Informasi Dan Transaksi Elektronik(ITE) untuk memproduksi dan sekaligus pemasaran air kesehatanmerk MYOXY.

Menyatakan terdakwa HANDOJO bin ACHMADI HARSONO, bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawanhukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan,pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengantujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebutdianggap seolaholah data yang otentik sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 UndangUndang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang Undang nomer 11 tahun2008 termaksud; Menimbang, bahwa menurut pasal 38(1) maupun pasal 39(1)(2) UndangUndang no 11 tahun 2008 termaksud, memberikan kesempatan bagi setiaporang yang dirugikan akibat menggunakan Teknologi Informasi dariPenyelenggara Sistem Elektronik, untuk mengajukan gugatan perdata maupunpenyelesaian melalui Arbitrase.

SIRAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik";2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WIJAYANTI Binti H. SIRAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;3.

DASTEM Binti RIPAN selaku adik saksi yang berada diNegara Dubai;Bahwa setelah mendengar informasi via telepon dari Sdri.

Pasal 45ayat (1) Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut ;1 Unsur Setiap orang ;2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak ;3 Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;4 Unsur yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ;Ad.1.

Adami Chazawi, S.H (dalam artikelnya berjudul PenghinaanKhusus Menurut UU ITE, http: michazawi.bl id/2 nghinaankhususmenurutuuite3115.html), maka harus dicari di luar UU ITE, khususnya darisudut harfiah yang disesuaikan dengan teknologi informasi.

Sehingga dalam konteks tindak pidana penghinaan dengan menggunakansarana teknologi informasi menurut UU ITE, perbuatan mendistribusikan diartikan sebagaiperbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan,mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atautempat lain dalam melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologiinformasi.

Dari kalimat tersebut denganmenghubungkannya dengan objek yang ditransmisikan, maka perbuatan mentrasmisikandapatlah dirumuskan sebagai suatu perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkattertentu mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dengan memanfaatkanteknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usahamelakukan transaksi elektronik.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD SYAHID als AHMAD FATIHUL ALIF tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap

Menyatakan Terdakwa PAULINA PRADANI, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi ;---------------------------------------------------------------2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;---------------------------------------------------------------------3.

Menyatakan Terdakwa PAULINA PRADANTI, S.Sos telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melawan hukumdengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan mencari,memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi ;2. Menjatuhkan 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama (satu)bulan ; 3. Menetapkan barang bukti berupa (satu) unit handycam merk Panasonicwarna silver model No.

Menyatakan Terdakwa PAULINA PRADANI, S.Sos telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMelawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangipelaksanaan mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasandan informasi ; . Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama (satu) bulan ; .

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi dari Termohon Keberatan I sampai dengan Termohon Keberatan IX serta Turut Termohon Keberatan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Keberatan Pemohon Keberatan untuk Seluruhnya ;
2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor: 024/REG-PSI/KI-KALTIM/VIII/2019 dan memerintahkan Pemohon Keberatan sebagai Badan Publik untuk memberikan seluruh

informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik ;

Penggugat:
Yayasan LNG Badak
Tergugat:
1.Haposan Marbun
2.Daud Padang
3.Anang Sugiharto,
4.Achmad Wildan
5.Hendrik Dosayang
6.Suhartanto
7.Benny Lengkong
8.Asikin Usman
9.Rustadji
Turut Tergugat:
Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur

Pasal 9;tidak ditanggapinya permintaan informasi:;permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;tidak dipenuhinya permintaan informasi;pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ataupenyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalameroaoUndangUndang ini.

dalam UUNo 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik danPeraturan Komisi Informasi (PERKI) NO 1 Tahun 2010 tentangStandar Layanan Informasi Publik Bahwa ketentuan UU mengatakan Informasi yang Wajib Disediakandan Diumumkan Secara Berkala Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008dikatakan pada ayat(1) Setiap Badan Publik wajid mengumumkan Informasi Publiksecaraberkala.(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;b. informasi mengenai kegiatan

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) NO 1 Tahun 2013Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP)Pasal 1 ayat 3 Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yangterjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publikdan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hakmemperoleh dan/atau. menggunakan Informasi Publikberdasarkan peraturan perundangundangan.Pasal ini menjelaskan jika gugatannya penggugat didasarkan atassengketa informasi maka seharusnya antar Termohon

informasi berkala sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9;c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yangdiminta;e. tidak dipenuhinya permintaan informasi:;f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ataug. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diaturdalam UndangUndang iniBahwa dari awal persidangan penggugat mendalilkan bukanbadan publik dan informasi yang dimintakan oleh PemohonInformasi tidak dapat diberikan karena bukan informasi publikmaka

Berkala Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008 dikatakanpada ayat(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secaraberkala.(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;Cc. informasi mengenai laporan keuangan; dan/ataud. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.(3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publiksebagaimana dimaksud pada

Termohon Keberatan tidakspesifik menyampaikan alasan dimintanya informasi publik tersebut.Bahwa apabila alasan permohonan informasi yang diajukanTermohon Keberatan tidak jelas maka potensial menimbulkanpenyalahgunaan informasi dan data oleh Termohon dan hal inibertentangan dengan tujuan pembentukan UndangUndang Nomor14 Tahun 2008.

Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor60/IV/KIProv. JatimPSAMA/2016, tanggal 14 April 2016;3.

Untuk mengajukan halhal yang baru, Pemohon Kasasi pada sidangtertanggal 27 Juni 2016 mengajukan bukti berupa keterangan ahllihukum administrasi yang akan member penjelasan tentang: Persyaratan formil dan materiil terkait dengan permohonan informasiberdasarkan ketentuan hukum; Batasan hukum terhadap informasi yang telah diberikan, mengingatPemohon informasi telah memberikan informasi yang dimintapemohon informasi namun perkara di komisi informasi tetapdilanjutkan karena pemohon informasi merasa tidak

Bahwa alasan untuk memintainformasi publik harus jelas untuk tujuan apa serta informasi publiktersebut dipergunakan untuk apa. Bahwa Termohon Kasasi dalampermohonannya menyebutkan alasan permintaan informasi bersifatHalaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 505 K/TUN/2016abstrak dan umum. Termohon Kasasi tidak spesifik menyampaikanalasan dimintanya informasi publik tersebut.

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 51 UndangUndang Nomor 14Tahun 2008, selain dibebani untuk memberikan informasi, oleh hukum,Pemerintah Kota Surabaya juga dibebani kewajiban untuk menjalankanfungsi kontrol terhadap informasi yang diminta tersebut, agar informasitidak disalahgunakan;Telah ada kesepakatan mediasi dan Pemerintan Kota Surabaya Telahmemberikan informasi yang diminta;Pemohon Kasasi telah menjalankan kewajibannya untuk menjalankankewajibannya yaitu menyampaikan informasi kepada Termohon

Putusan No. 114 K/PID.SUS/2018dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam SuratDakwaan,;.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 438/Pid.Sus/2016/PN.Kdi., tanggal 6 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakaan bahwa Terdakwa Titing Suryana Saranani, S.P., binti TunaSaranani alias Tie Saranani telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Pencemaran nama baik denganmenggunakan informasi dan/atau dokumen elektronik;.

alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut:Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karenajudex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa putusan judex facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusanjudex facti Pengadilan Negeri sepanjang mengenai dan menyatakanTerdakwa terbukti secara san dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "Pencemaran nama baik dengan menggunakan informasi

Pasal253 Ayat (1) huruf a, b dan c Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(KUHAP);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pulaputusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (1) UndangUndang RINomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

Pasal 30 ayat (1) UU RI No. 11tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telahdiubah dengan UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sesuai dakwaanalternatif kKedua penuntut umum.2.

Pasal 32 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 19 Tahun 2016 tentangperubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronikATAU;KEDUABahwa terdakwa Tahyan Bin Dul Wahid pada hari Selasa tanggal 04Agustus 2020 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustustahun 2020, bertempat di rumah di JI. Raya Jetis Rt. 025 Rw. 006 Kel/ DesaSidaurip Kec. Binangun Kab.

Pasal 30 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 19 Tahun 2016 tentangperubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penunitut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pili1.

Perobuatan tersebut dapat dilakukandengan berbagai macam cara atau modus (misalnya: mencari tahu data loginatau password);Bahwa yang dimaksud dengan mengubah, menambah, mengurangi,melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,menyembunyikan terkait informasi atau data elektronik adalah Aktifitas yangberkaitan dengan manipulasi dan modifikasi serta pemindahan dan/ataumenyembunyikan Informasi/ Dokumen Elektronik;Bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,termasuk

Pasal 30 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 tahun 2008Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pilitentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektroniksebagai Dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan karena bersangkutpautdengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1. Setiap orang;2.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Susandi als Dwi bin Kasra Aam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa permusuhan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar

Menyatakan Terdakwa DWI SUSANDI Alias DWI Bin KASRA AAM,,terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukanuntuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ ataukelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat2 Jo.

Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukanuntuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompokmasyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan(SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2);Ad. 1.

Mengetahui berartipelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telan menyadari bahwaperbuatannya itu apabila dilaksanakan akan membawa akibat sebagaimana yangdiharapkan dan ia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalahmelawan hukum ;Menimbang, bahwa pengertian dari Menyebarkan informasi tidak dijelaskandalam UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE, namun dalam Putusan Mahkamah KonstitusiNo. 2/PUUVII/2009, kalimat Menyebarkan informasi merupakan mendistribusikandan/atau mentransmisikan

dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronikdan/atau dokumen elektronik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian ataupermusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,agama, ras, dan antar golongan (SARA), sehingga dapat diketahui maksud dan tujuannyamempunyai kesamaan arti;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang RINomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITEyang dimaksud deng an Informasi

sistem elektronik,yang menyebabkan suatu informasi elektronik dapat diakses orang lain;Menimbang, bahwa pengertian Media Sosial sendiri adalah sebuah media online,dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakanisi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.