Rani bin A Rani (Penuntutannya diajukansecara terpisah) pada tanggal 30 September 2003, 18 Nopember 2003, 09Desember 2003, 24 Desember 2003 dan tanggal 05 Januari 2004 bertempatdikantor Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang atau setidaktidaknyaditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriPangkalpinang, sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara,telah menerima gratifikasi yang dianggap pemberian suap karenaberhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibanatau

ZARNUBI MUIN,KAPTEN CAM ARIF PRDANTO dan LEM) SUS ARSIL ALWI, pada waktu dan tempatsebagaimanadiuraikan dalam dakwaan PRIMAIRdi alas, telan menerima Gratifikasi yangdianggap sebagai pemberian suap karena berhubungan dengan jabatannya dan yangberlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, perouatan manadilakukan oleh Terdakwadengan caracara sebagai berikut:Bahwa Terdakwa ACHMAD FADLY bin AL THOM ACHYAR selaku Anggola DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kola Pangkalpinang periode 1999 2004 yang telah mempunyaipenghasilan

ZARNUBI MUIN, KAPTEN CAM ARIF PRUANTO dan LETTU SUS ARSILALWI, pada wakitu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAIRdi atas, telah menerima Gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap karenaberhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atautugasnya, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagaiberikut :Bahwa Terdakwa ALFIAN HELMI Bin BUSTAMAN selaku Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang periode 19992004 yang telahmempunyai

ZARNUBI MUIN, KAPTENCAM ARIF PRWANTO dan LETTU SUS ARSIL ALW, pada waktu dan tempatsebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAIR di atas, telah menerima Gratifikasi yangdianggap sebagai pemberian suap karena berhubungan dengan jabatannya dan yangberlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, perbuatan mana dilakukan olehTerdakwa dengan caracara sebagai berikut:Bahwa Terdakwa SYAMSU MARZUKI bin MARZUKI selakuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaPangkalpinang periode 19992004 yang telah mempunyaaipenghasilan

Sudaryanto Sudargo yang merupakan bapak kandungdari Tergugat , Tergugat II, dan Tergugat Ill semasa hidupnya telahmenerima Pemberian atau Hadiah atau Janji atau Pemberian Suap(gratifikasi) dari Muhammad Sugirus alias Njanto.3. Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan NegeriJakarta Selatan Terdakwa Ir. SUDARYANTO SUDARGO, MBA melanggarKesatu : Pasal 5 ayat (2) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

pada saatdilakukan perbuatan,untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus ataumengawasinya.AtauPasal 12 huruf b UU Tipikor:pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah,padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikansebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidakmelakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannyaAtauPasal 12 B UU Tipikor:(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaranegara dianggap pemberian

suap, apabila berhubungan denganJabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,dengan ketentuan sebagai berikut:a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih,pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suapdilakukan oleh penerima gratifikasi;b. 6. yang nilainya kurang dari Ro 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntutumum.(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negarasebagaimana dimaksud

Rani(Penuntutannya diaiukan secara terpisah) Pada tanggal 30 September 2003,19 November 2008, dan 5 Januari 2004 atau setidaktidaknya di sekitar waktuitu dalam tahun 2008 dan tahun 2004, bertempat di ruangan Wakil KetuaDPRD Kota Pangkalpinang atau setidaktidaknya di tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang,sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara, telahmenerima Gratifikasi yang dianggap pemberian suap karena berhubungandengan jabatannya dan yang

Rani bin A Rani (Penuntutannya diajukan secara terpisah)pada tanggal 30 September 2003, 18 Nopember 2003, atau setidaktidaknyamasih dalam tahun 2003, bertempat dikantor Badan Keuangan Daerah(BAKUDA) Kota Pangkalpinang atau setidaktidaknya ditempat lain yangmasih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sebagaiPegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara, telah menerima gratifikasiyang dianggap pemberian suap karena berhubungan dengan jabatannya danyang berlawanan dengan kewajiban

Selatanatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 ayat (3)UndangUndang No. 46 Tahun 2009 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan2Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan atauturut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikianrupa yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, setiap gratifikasikepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian

suap,apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengankewajiban atau tugasnya, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan carasebagai berikut:Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 821.22/137Sl/BKD tanggal 19 Juli 2007, Terdakwa Drs.

Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menyatakan "telah melakukanatau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai suatuperbuatan berlanjut, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri ataupenyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabilaberhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibanatau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:a.

Muhammad Badaruddin sekitar bulan Julisampai dengan Oktober 2012 telah menerima pemberian suap/gratifikasidalam rangka meningkatkan PNBP dari sektor pertambangan umumberdasarkan PP No. 45 Tahun 2003 tentang tarif atas PNBP yangseharusnya dibayar/disetorkan oleh pemegang kuasa pertimbangan IUPke kas Negara KPPN Jakarta berupa iuran tetap, iuran produksi/iuranexploitasi, royalty/iuran explorasi, retribusi daerah, SP3, SP3 Pelabuhan.Terdakwa menandatangani SKAB yang telah direkomendasi oleh H.M.Badaruddin

sekitar waktu itu dalam tahun 2003 dan tahun2004, bertempat di kantor DPRD Kota Pangkalpinang atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang yang berwenang memeriksadan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan KetuaMahkamah Agung Rl Nomor :153/CMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011,sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara, telah menerima Gratifikasiyang dianggap pemberian

suap karena berhubungan dengan jabatannya danyang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai orang yangmelakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dilakukan dengan carasebagai berikut :Berdasarkan Surat Keputusan Gubemur Sumatera Selatan Nomor481/SIC/11/1999 Tanggal 10 Agustus 1999 Tentang Peresmian Pengangkatan danPeresmian Pemberhentian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Pangkalpinang dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah(DPRD) Kota Pangkalpinang Nomor : 01

Desa Grudo, di Bank Jatim Cabang Ngawi,di rumah Terdakwa di Dusun Mojorejo RT.03 RW.02,Desa Grudo, dan di Kantor UPTDKecamatan Ngawi di Beran, yang masingmasing masih termasuk wilayah KecamatanNgawi, Kabupaten Ngawi, atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masingmasing masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, dengan sengajamembantu melakukan kejahatan itu, yaitu membantu Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara menerima gratifikasi yang dianggap pemberian suap, apabilaberhubungan

suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yangberlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telahmenerima gratifikasi dianggap pemberian suap apabila berhubungandengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atautugasnya;Bahwa di dalam pertimbangan Nlajelis Hakim Pengadilan NegevJakarta Pusat di dalam putusannya Nomor 34/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst. tertanggal 1 Maret 2012 halaman 217 sampai dengan 220telah mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa mencermati unsurunsur dari DakwaanKedua Primair sebagaimana teruarai di atas

Penuntut Umum);d) Bahwa konsekwensi dari kalimat "dianggap Pemberian Suap"dalam Pasal 12B ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 joUndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Tindak PidanaKorupi maka peristiwa suapmenyuapnya harus dibuktikan terlebihdahulu dan yang wajib membuktikan adalah Majelis Hakim a quoserta Penuntut Umum. Setelah itu barulah Terdakwa yang wajibmembuktikan apakah uang tersebut berhubungan denganjabatannya atau tidak.

Dian andriawan, S.H., M.H (ahliyang diajukan oleh Penuntut Umum);Dengan demikian dari kesimpulan di atas "UNSUR PEGAWAI NEGERIATAU PENYELENGGARA NEGARA TELAH MENERIMA GRATIFIKASIDIANGGAP PEMBERIAN SUAP APABILA BERHUBUNGAN DENGANJABATANNYA DAN YANG BERLAWANAN DENGAN KEWAJIBANNYAATAU TUGASNYA" dalam Dakwaan Kedua Primair di atas, tidak bisadibuktikan kebenarannya oleh Majelis Hakim a quo karena tidakdidasari oleh minimal dua alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 183KUHAP dan 184 ayat (1) KUHAP

;Sama seperti penjelasan kami dalam menjelaskan unsurunsur yangada pada Dakwaan Kesatu Primair, Bahwa oleh karena DakwaanPenuntut Umum berbentuk Komulatif Subsidaritas dan unsur Pertama,yaitu unsur Pegawai negeri atau penyelenggara negara telahmenerima gratifikasi dianggap pemberian suap apabila berhubungandengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atautugasnya" dalam Dakwaan Kedua Primair tidak terbukti, maka dengansendirinya unsur Kedua, yaitu unsur "Perbarengan beberapa perbuatanyang

Sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara, telahmenerima Gratifikasi yang dianggap pemberian suap karena berhubungan denganjabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai orang yangmelakukan, atauturut serta melakukan perbuatan, dilakukandengan cara sebagai berikut:Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 481/SK/1 1/1999Tanggal 10 Agustus 1999 Tentang Peresmian Pengangkatan dan PeresmianPemberhentian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dengan kata lain sebabbukanlah motif, melainkan tujuan dari Suatu persetujuan;Menimbang, bahwa dengan adanya pemberian uang sejumlahRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut merupakantindakanpemberian uang dengan diniatkan untuk memperoleh proyek pada DinasPengairan Aceh, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pemberian uangtersebut merupakan tindakan pemberian suap atau setidaknya merupakanpemberian gratifikasi, yang tentunya dilarang menurut UndangUndang;Menimbang, bahwa terlepas ada tidaknya

di sekitar akhir tahun 2003 dan awal tahun 2004, bertempat Di kantorDPRD Kota Pangkalpinang atau seticlaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak PidanaKorupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011, sebagai Pegawai Negeri Sipil atauPenyelenggara Negara, telah menerima Gratifikasi yang dianggap pemberian

suap karenaberhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atautugasnya sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan,dilakukan dengan cara sebagai berikut:Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor:481/SK/11/11999 Tanggal 10 Agustus 1999 Tentang Peresmian Pengangkatan danPeresmian Pemberhentian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Pangkalpinang dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) KotaPangkalpinang Nomor :

./2011 Tanggal 11 Oktober2011, sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara, telahmenerima Gratifikasi yang dianggap pemberian suap karena berhubungandengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnyasebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan,dilakukan dengan cara sebagai berikut :Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor:481/SKJ11/1999 Tanggal 10 Agustus 1999 Tentang PeresmianPengangkatan dan Peresmian Pemberhentian keanggotaan

Rani binA Rani (Penuntutannya diajukan secara terpisah) pada tanggal 30 September 2003, 18Nopember 2003, atau setidaktidaknya masih dalam tahun 2003, bertempat dikantorBadan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kota Pangkalpinang atau setidaktidaknyaditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang,sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara, telah menerima gratifikasiyang dianggap pemberian suap karena berhubungan dengan jabatannya dan yangberlawanan dengan kewajiban

yangmerupakan bawahan Tergugat langsung) langsung ke tanganTergugat, dan hingga saat terakhir dana itu masih dikuasai fisikTergugat, dan belum ada pertanggungjawaban ke Penggugatberapa sesungguhnya dana yang diserahkan ke oknum pejabatpajak di Kantor Pajak Pratama Penanaman Modal Asing Lima,Dirjen Pajak, dan berapa yang masih dikantungi atau disimpan direkening bank Tergugat atas nama pribadi Tergugat (Bukti P9,Bukti P10);Hingga saat gugatan ini diajukan ke meja persidangan, penarikandana untuk niat pemberian

suap ke oknum pejabat di KantorPelayanan Pajak tersebut tidak pernah mendapatkan persetujuantertulis dari Penggugat dan/atau Mr.

tidaknyapada waktu lain dalam Tahun 2011 s/d pertengahan tahun 2012, bertempat di KantorKesehatan Pelabuhan Kelas Il Pekanbaru di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IlPekanbaru Jalan Datuk Setiamaharaja No. 4 Kota Pekanbaru Propinsi Riau atausetidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,telah melakukan atau turut serta melakukan, setiap gratifikasi kepada pegawainegeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian

suap, apabilaberhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atautugasnya, sebagai beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikianrupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, yangdilakukan dengan cara sebagai berikut : 0nn nce ne nnn nn cencee Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kepala Kantor Kesehatan PelabuhanKelas Il Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RINomor KP.04.05.2.2.A.1368 tanggal 09 November 2010 dengan ringkasantugas melaksanakan

., (tiga miliar lima ratus juta rupiah) adalah merupakanperbuatan pidana yang berindikasi tindak pidana "gratifikasi" dianggapsebagai pemberian suap. Indikasi tindak pidana "gratifikasi" dalam perkaraa quo sebenarnya telah diakui oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimanatelah diuraikan dalam Surat Tuntutan No.Reg.

ZARNUBI MUIN, KAPTENCAM ARIF PRIJANTO dan LETTU SUS ARSIL ALWI, pada waktu dan tempatsebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, telah menerimagratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap karena berhubungan denganjabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, perbuatanmana dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa HAMZAH SUHAIMI bin SUHAIMI selaku Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Periode 1999 2004 yang telahmempunyai