Ditemukan 73557 data
74 — 54
- PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA :Cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIACq. PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIACq . KASAD REPUBLIK INDONESIACq. PANGLIMA KODAM VII/ WIRABUANACq. DANREM 142/TATAGCq. DANDIM 1402/POLMAS LAWAN- H. ANDI ISMAIL RACHMAN
PUTUSANNomor : 47/PDT/2016/PT.MKS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAen Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara perdata antara : 222 no nn nnn nnn ee PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA :Cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIACq. PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIACq . KASAD REPUBLIK INDONESIACq. PANGLIMA KODAM VII/ WIRABUANACq. DANREM 142/TATAGCq.
Put.No.47/PDT/2016/PT.Mksdiserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang dijadikankompleks Markas Kodim 1402/Polmas. Dibuktikan pula pada saat sidang pemeriksaan setempat di ataslokasi obyek sengketa, ternyata ditemukan adanya bangunan EKSKONTROLLEUR BELANDA dan bangunan tersebut saat inidipergunakan sebagai Asrama Kodim 1402/Polmas.
251 — 134
Pemerintah REPUBLIK INDONESIA Cq.BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA di Jakarta, Cq. BADANPERTANAHAN NASIONAL Prop. NTT di kupang,Cq. BADANPERTANAHAN NASIONAL Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo,sebagai Tergugat I ;Dalam hal ini di wakili oleh kuasanya :a. Konstatinus Lalu SH, Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkarapada kantor pertanahan Kab.Manggarai Barat;b. Fredy E. J. Maramis S.Sit, Kepala Seksi Hak Tanah dan PendaftaranTanah pada kantor pertanahan Kab. Manggarai Barat;c.
66 — 28
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI CQ. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA Cq. KABUPATEN HALMAHERA UTARA,YANG DI WAKILI OLEH BUPATI HALMAHERA UTARA vsRUDI SUMAMPOW, DKK
105 — 36
127 — 53
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA STAF TNI AD cq. PANGDAM IX UDAYANA cq. DANREM 161 WIRASAKTI KUPANG cq. KOMANDAN DETASEMEN POM IX/1 KUPANG vs -. ALFRED PATTIWAELLAPIA, S.H., dkk
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA, Bapak TJAHYO KUMOLO, berkedudukan diJalan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat, sebagai TURUTTERBANDINGIV semula TERGUGAT IV ;5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq.
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERIAGRARIA DAN TATARUANG INDONESIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq.KEPALA KANWIL BPN cq.
Bahwa para Penggugat yang dimaksud dalam perkara Nomor182/Pdt.G.PMH/2016/PNKPG adalah (1) Pemerintah Republik Indonesia Cq.Presiden Repubilk Indinesia, Bapak Ir. JOKO WIDODO, beralamat di KantorKepresidenan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta, Jalan VeteranNo. 16 GambirJakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; (2) Pemerintah Republik Indonesia Cq.
Sementara dalam perkara Nomor 182/Pdt.G.PMH/2016/PNKpg tanggal 23Agustus 2016, Para Tergugat disebutkan :1) Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia, BapakJoko Widodo, beralamat di kantor Kepresidenan Republik Indonesia di IstanaNegara Jakarta, Jalan Veteran Nomor 16 Gambir Jakarta Pusat, yang disebutsebagai Tergugat ;2) Pemerintah Republik Indonesia Cq.
Basuki Hadimuljono, M.Sc,beralamat di Jaian Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan,yang selanjutnya disebut sebagai Tergugait ll;4) Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia, Bapak Tjahyo Kumolo, beralamat di Jalan Medan Merdeka UtaraNomor 7 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;5) Pemerintah Republik Indonesia Cq.
213 — 85
AMINA SAYALAHA lawanPemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Cq. Bupati Halmahera Selatan,bertempat di Kantor Bupati Halmahera Selatan
67 Tahun, Jenis Kelamin perempuan,Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Desa KaputusangKecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan sebagaiPEMBANDING/Semula PENGGUGAT dalam hal ini memberi kuasaInsidentil kepada : HUSAIN JUMAT, umur 42 Tahun, Jenis Kelamin LakiLaki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di DesaTomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkanSurat jin Nomor :16/In/KS/PDT/2019/PN.Lbh. tanggal 2 Oktober 2019oleh Ketua pengadilan Negeri Labuha;Pemerintah
Republik Indonesia Cq.
32 — 17
Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Pemerintah Kota Kupang, dalam hal ini diwakili Walikota Kupang di Kupang, Cq Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAHPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Cq.
129 — 46
Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Cq. Dirjen Kekayaan Negara Cq. Kanwil DJKN Sulseltrabar Cq. Kantor KPKNL Makassar5. HANDRI SISWOYO6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa1. Notaris/PPAT HANS TANTULAR TRENGGONO, SH2. Notaris/PPAT HASAN SUBU, SH 3. ST. MURSYIDA SARI INDAH HARAHAP4. ANGGRAENY SARI INDAH HARAHAP5. INDAH FITRIANI HARAHAP
Pemerintah Republik Indonesia Cg. Kementerian Keuangan Cq. DirjenKekayaan Negara Cq. Kanwil DJKN Sulseltrabar Cg. Kantor KPKNLMakassar, berkedudukan di JIn. Urip Sumoharjo Km.4 GKN I Lt. 2 yangdalam hal ini diwakili olen Kuasa hukumnya CHAIRIAH,SH.MH. HADI PRIYANTO , SH.MM. NANANG ANSARI, SE.WIESKY RENATA JULINA, SE. dan GEDE ABDI NEGARAberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2014No.
41 — 29
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
143 — 28
Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Aceh cq Bupati Aceh Tengah cq Camat Silihnara cq Kepala Kampung Arul Kumer Barat berkedudukan di Arul Kumer Barat6. Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Aceh cq Bupati Aceh Tengah cq Camat Silihnara berkedudukan di Angkup7. CENDRI NAFIS MARIESTHADanHERU SRIWIDODO SARI
Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Acehcq Bupati Aceh Tengah cq Camat Silinnara cq Kepala Kampung Arul KumerBarat berkedudukan di Arul Kumer Barat, selanjutnya disebutOn nnn rn nnn nn A ree eae aaa eee eee ee eeeeaeeeaaanea Tergugat V;6.
Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Acehcq Bupati Aceh Tengah cq Camat Silinnara berkedudukan di Angkup, dalamHalaman 1 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Tkn.hal ini Tergugat VI Dalam Pokok Perkara diwakili oleh kuasa hukumnyaMURSIDI M. SALEH, SH.MM., NIP : 19681209 199403 1 006 selaku KepalaBagian Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah.
Pemerintah Republik Indonesia cg. Menteri Dalam Negeri cg. Gubernur Aceh cq Bupati Aceh Tengah cq. Camat Kecamatan Silihnara cq. KepalaKampung Arul Kumer Barat, berkedudukan di Arul Kumer Barat, sebagaiTERGUGAT V.6. Pemerintah Republik Indonesia cg. Menteri Dalam Negeri cg. GubernurAceh cq. Bupati Aceh Tengah cq. Camat KecamatanSilihnara,berkedudukan di Angkup, sebagai TERGUGAT VI.Halaman 20 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Tkn.7.
99 — 347
GOTLIF TANAO,Dk, yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;MelawanPemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Cq. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 14 Kupang, dkk yang yang selanjutnya sebagai para Tergugat
137 — 29
Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dantidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka cukup alasan bagiPutusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Pti, halaman 9 dari 13Majelis Hakim untuk mengabulkan
129 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), PEKANBARU, dkk., sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali;
204 — 0
Jordan Bie lawanPemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Cq Gubernur Maluku Utara di Sofifi, Cq Uptd Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara, berkedudukan di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara
26 — 16
ANASRUL, Lawan Pemerintah Republik Indonesia
Pemerintah Republik Indonesia c/q Presiden R.I c/gGubernur Propinsi Jambi c/q Bupati Kabupaten Teboc/q Kepala Dinas Pengelolaan Pasar dan kebersihanKabupaten Tebo yang beralamat di jalan Sultan TahaKm. 2 Muara Tebo Telp. (0744) 21029. MuaraSelanjutnya disebut sebagai Terbanding I, semula sebagaiTergugat I So orcrccceceeII. PT.MITRA ANDALAN KELUARGA NUSANTARA, beralamatdijalan Pahlawan No.7/8 Pasar Unit II Kel.WirothoAgung Kec. Rimbo Bujang Kab.
26 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
RAKINAH,dk ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,dk
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, dalamhal inidiwakili oleh MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIKINDONESIA, cq. GUBERNUR PROVINSI SULAWESITENGGARA DI KENDARI, cq. BUPATI MUNA DI RAHA,dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Eddy Uga, S.H.,Hal. 1 dari 20 hal. Put.
23 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
LUKAS UWURATUW ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq
109 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
NONA NANI NURANI, ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,
54 — 12
ANWAR SATAR-LAWAN-Pemerintah Republik Indonesia
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3Palembang selaku Tergugat , PT Pos Indonesia (Persero) selaku Tergugat ll,dan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Palembang selaku Tergugat Ill.Atas perkara tersebut telah diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetapyang memenangkan Tergugat Pemerintah Republik Indonesia cq.Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Bea danCukai cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera bagianSelatan cq.
51 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA VS HAJI BAHAR
PUTUSANNo 102 PK/Pdt/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara :PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jakarta,Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di JakartaCq. Kepala Kantor Wilayah IX Badan Usaha Piutang dan LelangNegara, Cq. Kepala kantor Pelayanan Pengurusan Piutang NegaraSorong berkedudukan di Jl.