Ditemukan 73516 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Pt. busana perwira gemilang vs
pemerintah republik indonesia
Penghinaan kepada pemerintah indonesia
Sutrisno vs presiden republik indonesia;;
Dewan pimpinan pusat federasi advokat republik indonesia (ferari) vs presiden republik indonesia;;
Peraturan pemerintah
Pemerintah daerah
Membantu melakukan pemberotakan dengan mengangkat senjata terhadap kekuasaan pemerintah
republik indonesia
Keputusan badan pertimbangan kepegawaian
republik indonesia
Putus : 18-08-2004 — Upload : 27-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1029K/PID/2004 Tanggal 18 Agustus 2004 — MAHYEDDIN BIN ABUBAKAR,
57 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 26-01-2004 — Upload : 25-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1683K/PID/2003 Tanggal 26 Januari 2004 — MUHAMMAD NAZAR S.Ag. Bin JAKFAR,
140 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
140 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 04-11-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN SOASIU Nomor - 10_Pdt_G_2015_PN_Sos Tanggal 6 Januari 2016 — YUSUF
- Pemerintah Republik Indonesia Cq_ Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq, Gubernur Maluku Utara Cq_ Walikota Tidore kepulauan, Cq_ Kepala Bagian Pemerintahan Kota Tidore kepulauan
107 — 34
107 — 34
YUSUF- Pemerintah Republik Indonesia Cq_ Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq, Gubernur Maluku Utara Cq_ Walikota Tidore kepulauan, Cq_ Kepala Bagian Pemerintahan Kota Tidore kepulauan
Putus : 15-01-2014 — Upload : 21-01-2014
Putusan PT KUPANG Nomor 143/PDT/2013/PTK Tanggal 15 Januari 2014 — ., vs - Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Polisi Republik Indonesia Cq. Kapolres Ende yang berkedudukan di Jalan Polisi Ende, Kabupaten Ende dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Ende
96 — 47
96 — 47
., vs - Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Polisi Republik Indonesia Cq. Kapolres Ende yang berkedudukan di Jalan Polisi Ende, Kabupaten Ende dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Ende
Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Polisi Republik Indonesia Cq.Kapolres Ende yang berkedudukan di Jalan Polisi Ende, Kabupaten Ende ;Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, semula sebagai Tergugat I; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : 1. YANKRISTIAN RATU, S.H., Pangkat/NRP AKP/72090623, JabatanKasubbidbankum Bidkum Polda NTT, Alamat Polda NTT Jalan SoehartoKupang ; 2.
Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Agung RepublikIndonesia Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Ende yang berkedudukan di JalanEltari, Kabupaten Ende ;Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II, semula Tergugat II; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : 1. TERESIAWEKO, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor KejaksaanNegeri Ende ; 2, HELM Y HIDAYAT, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara,Alamat Kantor Kejaksaan Negeri Ende ; 3.
Register : 20-01-2016 — Putus : 19-02-2016 — Upload : 28-03-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 10/PDT/2016/PT KPG Tanggal 19 Februari 2016 — - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. WALIKOTA KUPANG vs - JONI JOHAN PAH
30 — 7
30 — 7
- PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. WALIKOTA KUPANG vs - JONI JOHAN PAH
Register : 03-02-2016 — Putus : 06-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 6/Pdt.Plw/2016/PN Kfm Tanggal 6 Juni 2016 — - Drs EDMUNDUS FALLO, M.M sebagai PELAWAN
- PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI NTT Cq KEJAKSAAN NEGERI KEFAMANANU sebagai TERLAWAN
149 — 69
149 — 69
- Drs EDMUNDUS FALLO, M.M sebagai PELAWAN- PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI NTT Cq KEJAKSAAN NEGERI KEFAMANANU sebagai TERLAWAN
Register : 21-10-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3640 K/PDT/2020 Tanggal 17 Desember 2020 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANWIL PROPINSI JAWA TENGAH VS YOSEF SOEWARTO;
166 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
166 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANWIL PROPINSI JAWA TENGAH VS YOSEF SOEWARTO;
Putus : 21-03-2013 — Upload : 05-05-2013
Putusan PT KUPANG Nomor 133/PDT/2012/PTK Tanggal 21 Maret 2013 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ.PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR, CQ.PEMERINTAH KOTA KUPANG vs NY. SOFIA BALOE TOMBOY, Cs.
44 — 20
44 — 20
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ.PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR, CQ.PEMERINTAH KOTA KUPANG vs NY. SOFIA BALOE TOMBOY, Cs.
Register : 16-09-2015 — Putus : 13-10-2015 — Upload : 23-10-2015
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN Kfm. Tanggal 13 Oktober 2015 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR CQ. KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU sebagai TERMOHON
483 — 338
483 — 338
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR CQ. KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU sebagai TERMOHON
Pemerintah Republik Indonesia cq.Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi Provinsi NusaTenggara Timur cq. Kejaksaan Negeri Kefamenanu, Alamat KantorJalan Eltari, Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, ProvinsiNusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili olen Kuasanya, RIDWANSUJANA ANGSAR, S.H., HERRY C. FRANKLIN, S.H., PETHRES M.MANDALA, S.H., DANY AGUSTA M. SALMUN, S.H., JONATHAN S.Halaman 1 dari 98.
Putus : 10-05-2017 — Upload : 20-05-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 49/PDT/2017/PT KPG Tanggal 10 Mei 2017 — HASAN ABU JAYA vs - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Cs.
56 — 24
56 — 24
HASAN ABU JAYA vs - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Cs.
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI LINGKUNGANHIDUP dan KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diGedung Wanabakti Blok 1 Lt3 Jln. Gatot Subroto Senayan Jakarta10207, sebagai Terbanding! semula Tergugat I;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KRISNA RYA, SH., MH., Dkk.,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2016;2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI LINGKUNGANHIDUP dan KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Cq.
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI LINGKUNGANHIDUP dan KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTURJENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM dan EKOSISTEM,Cq. Kepala Balai Taman Nasional Komodo, berkedudukan di JalanKasimo Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggari BaratPropinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Terbanding Ill semulaTergugalt Ill jpq2 Bahwa yang bersangkutan kenal dengan H. Hasan Abu Jaya sejaktanggal 18 september 2015 pada saat H.
Putus : 20-05-2015 — Upload : 22-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 29/PDT/2015/PT.KPG Tanggal 20 Mei 2015 — - YOHANES MBARING vs - Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Ngada di Bajawa
59 — 15
59 — 15
- YOHANES MBARING vs - Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Ngada di Bajawa
Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri DalamNegeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur NusaTenggara Timur, Cq. Bupati Ngada diSemula sebagai TERGUGAT sekarang sebagai TERBANDING ;2. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri DalamNegeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur NusaTenggara Timur, Cq. Bupati Ngada, Cq. Kepala DinasKesehatan Kabupaten Ngada diSemula sebagai TERGUGAT II sekarang sebagai TERBANDING II;3. Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri DalamNegeri Republik Indonesia, Cq.
Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri DalamNegeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur NusaTenggara Timur, Cg. Bupati Ngada, Cq. CamatRiung, Cq.
Register : 07-02-2017 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 20/PDT/2017/PT KPG Tanggal 3 Mei 2017 — Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Negara BUMN RI di Jakarta, Cq. PT Semen Kupang, Cs.
142 — 63
142 — 63
Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Negara BUMN RI di Jakarta, Cq. PT Semen Kupang, Cs.
Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Negara BUMN RI di Jakarta, Cq.PT Semen Kupang, berkedudukan di Jl. Yos SudarsoOsmok,TenauKupang, No.37, Kel. Alak, Kec. Alak, Kota Kupang SebagaiTerbanding I semula Tergugat; Putusan Nomor20/PDT/2017/PT.KPG halaman 2 dari 65 halaman2. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Mentri Negara BUMN RI di Jakarta, Caq.PT. Bank Mandiri (Persero). Tok, Jin. Gatot Subroto Cav.3638,Jakarta Selatan. Sebagai Terbanding Il semula Tergugat Il; 3.
Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta, Cq.Gubernur Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di JI. Eltari Il No.52,Kupang/ 85111, Sebagai Terbanding Ill semula Tergugat Ill;4. PT. Flobamora NTT, berkedudukan di Jl. Teratai, No.5, Kel. Naikolan, Kec.Kota Raja, Kota Kupang, Sebagai Terbanding IV semula Tergugat5. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BadanPertanahan Nasional RI di Jakarta, Cq. Kepala Badan NasionalPropinsi NTT di Kupang, Cq.
Putus : 15-04-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PT KUPANG Nomor 6/PDT/2013/PTK Tanggal 15 April 2013 — - LAURENS AMNAHAS vs EMALIN TABELAK MUNI, Cs.
67 — 27
67 — 27
Pemerintah Republik Indonesia C.q Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalKabupaten Kupang, (Dahulu Kantor PertanahanKabupaten Kupang) ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MarthaLudji, SH, Soleman Benu, SH, dan Frans Mila, SHuntuk bertindak atas nama pemberi kuasaberdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 31/Sk53.04/VI/2011 tanggal 27 Mei 2011 ;Semula sebagai Turut Tergugat II/TurutTerbanding IT j ===sssnoneenseeeNegeri Kupang Nomor : 95/Pdt.G/2011/PN.KPG tanggal 8 Desember 2011serta
Putus : 16-08-2012 — Upload : 28-10-2013
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 11/PDT/2012/PT. MALUT Tanggal 16 Agustus 2012 — NOKE YAPEN, VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq Menteri dalam Negeri Cq Pemerintah Propinsi Maluku Utara, Cq Gubernur Maluku Utara, DK.
89 — 43
89 — 43
NOKE YAPEN, VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq Menteri dalam Negeri Cq Pemerintah Propinsi Maluku Utara, Cq Gubernur Maluku Utara, DK.
Putus : 10-05-2017 — Upload : 20-05-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 64/PDT/2017/PT KPG Tanggal 10 Mei 2017 — - FRANSINA MANAFE PENUN, Cs. vs - Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
54 — 19
54 — 19
- FRANSINA MANAFE PENUN, Cs. vs - Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Register : 23-08-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 117/PDT/2018/PT KPG Tanggal 1 Nopember 2018 — Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia cq. Kepala Balai Taman Nasional Komodo
154 — 78
154 — 78
Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia cq. Kepala Balai Taman Nasional Komodo
Putus : 22-09-2016 — Upload : 28-03-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 100/PDT/2016/PT KPG Tanggal 22 September 2016 — - Drs EDMUNDUS FALLO, M.M. vs - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI NTT Cq KEJAKSAAN NEGERI KEFAMANANU
127 — 71
127 — 71
- Drs EDMUNDUS FALLO, M.M. vs - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI NTT Cq KEJAKSAAN NEGERI KEFAMANANU
Putus : 30-09-2013 — Upload : 18-12-2013
Putusan PT AMBON Nomor 20/PDT/2013/PT.MAL Tanggal 30 September 2013 — Pemerintah Republik Indonesia CQ MENDAGRI CQ Gubernur Kepala Daerah Maluku, Kantor Gubernur Maluku Kota Ambon, JHONY DIRK ALBERTH SAPTENO vs ABDUL WAHID LATUKONSINA
105 — 18
105 — 18
Pemerintah Republik Indonesia CQ MENDAGRI CQ Gubernur Kepala Daerah Maluku, Kantor Gubernur Maluku Kota Ambon, JHONY DIRK ALBERTH SAPTENO vs ABDUL WAHID LATUKONSINA
PUTUSANNOMOR :: 20/PDT/2013/PT.MALDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Tinggi Maluku di Ambon yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara :1 Pemerintah Republik Indonesia CQ MENDAGRI CQ Gubernur KepalaDaerah Maluku, Kantor Gubernur Maluku Kota Ambon yang dalam halini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khususNomor: 18006 Tahun 2012 tanggal 5 Maret 2012;1.ALI SELLA,SH.MH
Putus : 04-02-2013 — Upload : 08-07-2013
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 21/PDT/2012/PT.MALUT Tanggal 4 Februari 2013 — Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Cq. Bupati Halmahera Selatan, VS La M a m i, DKK
72 — 17
72 — 17
Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Cq. Bupati Halmahera Selatan, VS La M a m i, DKK
Putus : 26-09-2013 — Upload : 30-09-2013
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 13/PDT/2013/PT. MALUT Tanggal 26 September 2013 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN Cq. BUPATI HALMAHERA SELATAN VS SUPARJO
62 — 18
62 — 18
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN Cq. BUPATI HALMAHERA SELATAN VS SUPARJO
MALUTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate yang memeriksa danmengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAMNEGERI Cg. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq.PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN Cq. BUPATIHALMAHERA SELATAN, Beralamat di Jl.