Iren Ratna selakuKomisaris PT Igas Utama, tanggal 1 Mei 2009 ;Bahwa dikarenakan tidak ada penyelesaian dari Tergugat terhadap upayaperundingan secara bipartide, maka para Penggugat mengajukan PermohonanPencatatan Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi DKI Jakarta, dengan Surat tertanggal 28 Agustus 2009,perihal : Permohonan Pencatatan Perselisihan PHK ;Bahwa Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial pada DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Pramadi Abdulgani berupa uang pesangon,uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebesar satukali ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 13 Tahun 2003 ;e Bahwa pengusaha hanya bersedia untuk memberikan uangkompensasi PHK kepada pekerja Sdri. Chairul Aini selaku direksisejumlah 7 bulan upah tertunda, dengan alasan pekerja tersebutadalah bukan pekerja biasa;e Bahwa pengusaha tidak bersedia sama sekali untuk memberikan uangkompensasi PHK kepada pekerja Sdri.

Ir, Pramadi Abdulgani, dkk 3 orang bersedia untukmenerima uang kompensasi PHK sebagaimana dimaksud dalam point 1 tersebutdi atas ;Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjurantersebut di atas selambatIambatnya dalam jangka 10 (sepuluh) hari kerja setelahmenerima Surat Anjuran ini, dengan catatan :b Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak Anjuran ini, maka parapihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Pasal 13 ayat (2)huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atausalah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat ;2 Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat ;Bahwa berdasarkan Pasal 155 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 yang pada intinyamenyatakan bahwa PHK

dengan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 yangmenyatakan : ...Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha diwajibkan membayaruang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yangseharusna diterima... ;20 Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugatberkewajiban membayar pesangon kepada Penggugat dengan jumlah seluruhnyasebesar Rp 1.029.720.000,00 (satu milyar dua puluh sembilan juta tujuh ratusdua puluh ribu rupiah) akibat PHK

penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang No. 13 Tahun 2003, dan tetap memotong sisa cicilan kredit mobil yangdibeli dari Tergugat pada tanggal 25 Januari 2008 melalui kredit;Bahwa oleh karena upaya yang dilakukan oleh Mediator HubunganIndustrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya untuk menyelesaikan perselisihanPemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil,maka Mediator Hubungan Industrial telah pula mengeluarkan anjuran padatanggal 17 Februari 2009 No. 21/PHK

Intitrans Makmur Kencana selakuperusahaan penerima mutasi telah melakukan panggilan kerja tanggal 19Juni 2017 dan tanggal 4 Juli 2017, serta dikenakan pemutusan hubungankerja (PHK) sejak 8 Desember 2017 (vide bukti T.4 s/d T.19);3. Bahwa selama menolak mutasi Termohon tidak masuk kerja ditempatkerja asal atau ditempat kerja baru melainkan hanya datang dan bertemuHRD PT.

Menyatakan Putus Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat denganTergugat sejak tanggal 8 Desember 2017;3. Menghukum Tergugat membayar uang PHK kepada PenggugatRp9.360.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);4.

13 Tahun 2003, Surat Keputusantersebut tidak mengikat secara hukum ;Bahwa lagi pula para Penggugat dalam mengikuti ujian CPNS tahun 2009tersebut dilakukan pada hari yang diliburkan sekolah, sehubungan denganpada saat pelaksanaan ujian, ternyata ruangan sekolah tempat ParaPenggugat melaksanakan pekerjaan guru dipakai untuk tempat testing ujianCPNS yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir,sehingga tidak ada proses belajar mengajar yang terganggu ;Bahwa Tergugat dalam melakukan PHK

bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945 dan UndangUndangNo. 13 Tahun 2003, yang menjamin hak setiap warga negara untukmendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih layak dan lagipulaaturan tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Toba Samosir ;Bahwa oleh karena perbuatan para Penggugat yang mengikuti ujian CPNStersebut bukanlah merupakan perbuatan yang rnenyalahi hukum, olehkarenanya perbuatan Tergugat yang melakukan tindakan PemutusanHubungan Kerja (PHK

Agar kedua belan pihak sudah memberikan jawaban seeera tertulismenerima atau menolak anjuran dalam waktu 10 hari setelah menerimasurat anjuran ini dan bagi pihak yang keberatan atau menolak anjuranini dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Medan ;Bahwa para Penggugat sebagai para pekerja yang sudah lama bekerjapada Tergugat sangat keberatan dan tidak menerima PHK tersebut, karenadilakukan secara sepihak dan melanggar Konstitusi UUD 1945 danUndangUndang

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan olehTergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telahberakhir ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak pekerja sehubungandengan berakhirnya hubungan kerja tersebut dengan rincian sebagaiberikut :1. Herni Sipahutar, S.Pd ;a. Pesangon :2 x9 bulan x Rp 1.963.656,00 = Rp 35.345.808,00 ;b.

yang dilakukanoleh Tergugat adalah tidak sah, dan disisi yang lain Penggugat menuntutagar dipenuhinya hakhak Penggugat akibat sebuah PHK yang dilakukanoleh Tergugat ;Bahwa Penggugat tidak cermat menguraikan gugatannya bahkan antara dalilposita dan petitum gugatan jelasjelas contradiction in terminis yangbertentangan dan bertolak belakang satu dengan yang lain, sehinggamembuat kabur gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugatpatutlan dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 ; ------------------------------------------------------------------------------3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat sebesar = Rp. 10.751.333,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) ; -----------------------------4.

;Bahwa saksi tidak tahu mengenai perjanjian pekerjaan ;Bahwa saksi tahu Penggugat bolos kerja setiap hari Minggu ;Bahwa saksi tahu Penggugat dalam sebulan bolos kerja sebanyak 1 (satu)kali ;Bahwa saksi melihat sendiri Surat PHK ;Bahwa saksi tidak tahu surat PHK tertanggal berapa ?

;Bahwa saksi tahu Jam kerja di PT.PG.Gorontalo Unit Tolangohula X 24Jam, dari Jam 07.00 wita s/d jam 18 Wita, kecuali istirahat makan ;Bahwa saksi tahu hari minggu juga ada jam kerja ;Bahwa saksi juga di PHK oleh Perusahaan ;Bahwa saksi tidak tahu kenapa juga dia di PHK ?

;Bahwa saksi dikontrak oleh perusahaan setiap 3 (tiga) bulan ;Bahwa saksi lupa selama S(lima) tahun kerja, berapakali tanda tangankontrak ;Bahwa saksi di berikan arsip kontrak ;Bahwa saksi di PHK dan bukan diputus kontrak ;Bahwa saksi tahu Penggugat di PHK, karena diperlihatkan surat PHK olehPenggugat ;Bahwa saksi tahu tidak ada alasan Penggugat di PHK ;Bahwa saksi tahu Penggugat tidak ada masalah di Perusahaan ;Bahwa saksi di perusahaan bekerja lebih dari 21 hari (setiap hari bekerja);11Bahwa saksi

dan hakhak yang timbul akibat PHK tersebut.

Gorontalo Unit PT.Tolangohula ( bukti T7) ;20Menimbang bahwa dengan demikian tentang adanya PHK terhadap Penggugattelah terbukti ;Menimbang bahwa mengenai alasan terjadinya PHK, Tergugat mendalilkandalam jawabannya alasan PHK karena Penggugat sebagai karyawan kontrak yangtelah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah berakhirmasa kontrak 08 September 2014 ;Menimbang bahwa dalam pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 diatur bahwa ayat(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat

Selain itu, pemindahan fasilitas kantor tersebutdilakukan oleh Pelawan/dahulu Tergugat, karena pekerjaan dariTerlawan/dahulu Penggugattidak dapat diselesaikan tepat waktu;Bahwa Pelawan/dahulu Tergugat menolak dengan tegas putusan Verstekjudex facti pada halaman 3 butir 6 yang menyatakan bahwa Terlawan/dahuluPenggugattelah di PHK secara lisan oleh Pelawan/dahulu Tergugat.

Fakta yangsebenarnya adalah Terlawan/dahulu Penggugat bersedia mengundurkan dirisebagai konsultan;Hal3 dari9 hal Put No.909 K/PDT.SUS/2010Bahwa Pelawan/dahulu Tergugat menolak dengan tegas putusan Verstekjudex facti pada halaman 3 butir 7 yang menyatakan bahwa Pelawan/dahuluTergugat melakukan PHK secara sepihak terhadap Terlawan/dahulu Penggugatdan memotong upah Terlawan/dahulu Penggugat.

Padahal fakta yangsebenarnya adalah Pelawan/dahulu Tergugat tidak melakukan PHK secarasepihak kepada Terlawan/dahulu Penggugat, melainkan Terlawan/dahuluPenggugatsudah bersedia mengundurkan diri;Bahwa Pelawan/dahulu Tergugat menolak dengan tegas putusan Verstekjudex facti pada halaman 3 butir 8 dan 9, jika Terlawan/dahulu Penggugat tidakpernah mendapatteguran, padahal Pelawan/dahulu Tergugatsering melakukanteguran secara lisan, oleh karena Terlawan/dahulu Penggugatselalu menundanunda pekerjaannya

;Bahwa Pelawan/dahulu Tergugat menolak dengan tegas putusan Verstekjudex facti pada halaman 4 butir 10 karena sebenarnya Pelawan/dahuluTergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihakterhadap Terlawan/dahulu Penggugat, yang benar adalah Terlawan/dahuluPenggugatbersedia mengundurkan diri sebagai konsultan perusahaan;Bahwa Pelawan/dahulu Tergugat menolak dengan tegas putusan Verstekjudex facti pada halaman 5 butir 11 yang menyatakan Terlawan/dahuluPenggugat dapat menerima PHK

Transmigrasi DKI Jakarta telahmemanggil Pelawan/dahulu Tergugat berdasarkan surat No. 04/HIKPPHK/VII/2009 tertanggal 14 Agustus 2009, namun Pelawan/dahulu Tergugattidak dapat memenuhi panggilan tersebut karena pada saat yang samaPelawan/dahulu Tergugatberada di luar kota;Bahwa benar Pelawan/dahulu Tergugat menerima surat anjuran No.02/ANJ/D/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009, namun Pelawan/dahulu Tergugattidak berkewajiban untuk memenuhi anjuran tersebut karena Pelawan/dahuluTergugat tidak melakukan PHK

Bahwa sebelum Tergugat mem PHK Penggugat, Tergugat tidakpernah mengajak Penggugat merundingkan maksud PHK tersebutsehingga PHK tersebut telah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1)dan ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003. tentangketenagkerjaan9.

Bahwa sesuai Pasal 151 ayat (8) Undangundang Nomor 13 Tahun2003 PHK yang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapatpenetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial (LPPHI).10.Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuaiketentuan pasal 151 UU No. 13 tahun 2003 maka PHK ini adalah PHKsepihak.11.Bahwa sesuai pasal 155 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 selamaPutusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialbelum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/ouruh harus tetapmelaksanakan

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat di PHK pada bulan Mei tahun 2014,namun saya lupa tanggalnya. Bahwa Saksi diterima bekerja di Perusahaan PT.

Panca Karya Berkattersebut secara lisan;Bahwa Saksi sudah di PHK oleh pihak Perusahaan.Bahwa Saksi di PHK oleh Perusahaan pakai surat/secara tertulis.Bahwa Saksi tidak mendapatkan premi dari pihak Perusahaan.Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak ada mendapatkan premi dari pihakPerusahaan.Bahwa Saksi kurang tahu berapa gaji yang diterima oleh Penggugat.Bahwa Saksi mengetahui Sebagai mekanik, gajinya di hitung per bulan.Bahwa Saksi lupa kapan saksi diterima masuk kerja, dan saya di PHK olehpihak Perusahaan

;DALAM POKOK PERKARA;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok perselisihanadalah masalah PHK dan hakhak yang timbul akibat PHK tersebut.17Sedangkan mengenai masa kerja, meskipun disengketakan dan nantinyajuga akan dipertimbangkan, namun Majelis Hakim menganggap bahwamasalah tersebut merupakan bagian dari sengketa mengenai hakhak yangtimbul akibat PHK ;Menimbang bahwa dalam masalah ini yang

Bahwa tibatiba saja tanopa ada kesalahan maupun peringatan dariTergugat, Tergugat mem PHK Penggugat secara sepihak;Padahal Undangundang mengamanatkan, sebelum melakukan PHKsupaya dilakukan segala upaya agar jangan terjadi PHK, diantaranyamelakukan Peringatan dan Pembinaan. Kalaupun terjadi PHK, Pasal 151ayat (8) UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanHal. 1 dari 15 hal. Put.

No. 986 K/Pdt.Sus/2010mengamanatkan :"PHK hanya boleh dilakukan setelah memperolehPenetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial".Prosedur UndangUndang tersebut, tidak pernah dijalankan oleh Tergugat;Bahwa PHK terhadap Penggugat tersebut, jelas merupakan perbuatansewenangwenang dan melanggar hukum dari Tergugat terhadapPenggugat;Bahwa PHK yang belum mendapatkan Penetapan dari LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah Batal Demi Hukum.Hal ini diamanatkan oleh

Kemudian sebelumkeluarnya Surat PHK dimaksud, pernah dinyatakan secara lisan sebagaialasan akan mem PHK Penggugat;Padahal tidak ada ketentuan UndangUndang yang mewajibkan Penggugatbisa dipindahkan bekerja di Perusahaan berbeda. Bahkan pada saatkeluarnya Surat PHK dimaksud, tidak ada Peraturan Perusahaan Tergugatyang didaftarkan di Disnaker yang merupakan perintah UndangUndangTenaga Kerja. Padahal Tergugat mempekerjakan lebih dari 10 (sepuluh)karyawan.

Hal ini jelas merupakan bentuk intimidasi dan pelanggaranUndangUndang yang dilakukan oleh Tergugat;Bahwa kemudian, setelah keluarnya Surat PHK dimaksud, Penggugatdipanggil oleh dan menghadap Kepala Divisi SDM Tergugat (saudara JACKDWANTARA) tanggal 7 Juli 2009 di tempat Tergugat.

No. 986 K/Pdt.Sus/201010.11.yang diderita Penggugat dalam mencapai kebutuhan materiil dan immaterialkarena persoalan PHK yang dialami Penggugat. Apabila perouatanTergugat tersebut dibiarkan terus, maka akan merugikan dan meresahkanbagi pekerja dan para pencari kerja. Hal ini tidak bisa dibiarkan terus.

kerja waktutertentu gugur demi hukum dan Penggugat adalah pekerja tetap pada Tergugat.6.10.3Bahwa Penggugat di PHK tanpa prosedur sesuai ketentuan perundang undanganyang ada.

Ketentuan pasal 161 ayat (1) undang undang No.13 tahun 2003pekerja yang melakukan pelanggaran harus diberikan surat peringatan I(pertama), II (kedua) dan III (ketiga) sebelum dilakukan PHK terhadap pekerja,ditambah lagi PHK sesuai pasal 151 ayat (3) undang undang No. 13 Tahun 2003terhadap pekerja harus memperoleh penetapan dari Lembaga PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial terhadap Penggugat, Tergugat tidak dapatmenunjukan kesalahan Pengugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuantersebut,

sehingga PHK tersebut adalah suatu tindakan efisiensi sebagaimanadiamanatkan dalam pasal 164 ayat (3) undang undang No. 13 Tahun 2003.

Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak 2007 dan di PHK oleh Tergugatpada Agustus 2012 berarti sedah 5 (lima) tahun lebih Penggugat bekerja terus7menerus, dengan demikian sesuai ketantuan undang undang tersebut, perjanjiankerja waktu tertentu gugur demi hukum dan Penggugat adalah pekerja tetap padaTergugat.7. Bahwa Penggugat di PHK tanpa prosedur sesuai ketentuan perundang undanganyang ada.

No. 024 PK/PDT.SUS/2008.hukum tetap Nomor. 1454/2480/40210/ XIII/PHK/92005 tanggal 09 September2005, dengan posita sebagai berikut :Bahwa pekerja telah bekerja sejak tahun 1987 adalah atas perintahdari PT. Karya Muda dan mendapat upah sesuai dengan jumlah ritritan makaterdapat hubungan kerja antara pekerja dengan PT. Karya Muda karena telahmemenuhi unsur :a. Adanya pekerjaan ;b. Adanya perintah ;c.

KecamatanGempolPasuruan dengan pengangkutan Transport Karya Muda, JalanNelayan No. 44 Surabaya, tidak ada hubungan kerja yang mengikatsehingga tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerjadan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (2), ayat(3) dan ayat (4) Undangundang Nomor. 13 Tahun 2003 maupun hakhaklainnya ; Putusan ini mengikat bagi Pengusaha dan Pekerja ;Menimbang, bahwa amar putusannya Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat Nomor. 1454/2489/40210/XIII/PHK

/92005 tanggal 09September 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut : Memperkuat Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan DaerahPropinsi Banten di Surabaya Nomor. 567/492/147/11210/2004 tanggal 01September 2004 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut, yaitu putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan PerouruhanPusat Nomor. 1454/2489/40210/XIII/PHK/92005 tanggal 09 September 2005diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembali, dahulu

KaryaMuda tidak ada ikatan hubungan kerja.Bahwa dengan adanya bukti baru tersebut diatas, maka kami selakukuasa pekerja/oburuh mengajukan permohonan kepada Mahkamah AgungR. untuk melakukan peninjauankembali dan sekaligus memutuskan untukmembatalkan dan menyatakan tidak sah terhadap Putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat yang bernomor dibawah iniPutusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Peroburuhan Pusat Nomor.1454/2489/40210/XIII/PHK/92005, tentang pemutusan hubungan kerjaantara