• M E N E T A P K A N :

  1. Menyatakan perkara Nomor 414/Pdt. P/2022/PN. Mks dinyatakan dicabut;
  2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mencoret perkara Nomor 414/Pdt. P/2022/PN. Mks dari Register perkara perdata yang sedang berjalan;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.130,000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

  414/Pdt.P/2022/PN Mks

• Menyatakan tanah Hak Milik No.414/Marga Jaya, luas 3.090 m adalah sah milik Penggugat Shinta Kosasih;4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.414/Marga Jaya kepada Penggugat;5.

  Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sita jaminan atas obyek Sertifikat Hak Milik No.414/Marga Jaya, luas 3.090 m atas nama Shinta Kosasih, sesuai dengan Berita Acara No.04/CD/92/47/Pdt.G/1991/PN.Bks. tanggal 22 Februari 1992 jo putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.47/Pdt.G/1991/PN.Bks. tanggal 22 Februari 1992 jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.102/Pdt/1993/PT.Bdg. tanggal 24 Mei 1993 jo putusan Mahkamah Agung No.1220 K/Pdt/1994 tanggal 15 Oktober 1998;6.

  Memerintahkan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengangkat segala bentuk sita, pemblokiran ataupun bentuk lainnya oleh pihak ketiga yang menghalangi Penggugat dalam menggunakan dan memiliki tanah Sertifikat Hak Milik No.414/Marga Jaya tersebut;7. Menyatakan Sertifikat tanah Hak Milik No.414/Marga Jaya yang telah diambil dan dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum;8.

  Memerintahkan Turut Tergugat III untuk menerbitkan Sertifikat Pengganti Kepemilikan bagi Penggugat atas Sertifikat Hak Milik No.414/Marga Jaya, luas 3.090 m atas nama Shinta Kosasih;9. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;11.

  mintakan lagi kepada TERGUGAT;halaman 7 dari 21 halaman Putusan No.402/P dt.G/2014/PN.Bks.21.22.23.24.25,26.Bahwa selain dari pada permintaan PENGGUGAT kepada TERGUGAT agarmengembalikan Sertifikat No.414 tersebut, PENGGUGAT juga telah berulang kalisejak tahun 2011 telah memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi agarsegera mengangkat sita berkaitan dengan Tanah PENGGUGAT berdasarkanSertifikat Hak Milik No.414 Marga Jaya karena telah dilaksanakannya seluruh isiPutusan berdasarkan Penetapan No.04

  Menyatakan Tanah Hak Milik No. 414 Marga Jaya seluas 3090M2 adalah sahsecara hukum Milik PENGGUGAT SHINTA KOSASIH;Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidakmenyertakan Pengangkatan Sita Terhadap Tanah Hak Milik No.414 Marga Jayadan tidak menyerahkan secara sukarela Sertifikat tanah Hak Milik No.414 MargaJaya kepada PENGGUGAT SHINTA KOSASIH ;Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Sita Jaminan terhadap objek TanahSertifikat Hak Milik No. 414, luas 3.090 M2, atas nama

  Foto copy Surat jawaban dari Badan Pertanahan Nasional Kota BekasiNo.116.32.75/300/VI.32012 tangggal 22 Juni 2012, perihal : PermohonanPenjelasan Sertifikat Hak Milik No.414/Margajaya atas nama Shinta Kosasih,(bukti P9);10.

  adalah sah milikPenggugat Shinta Kosasih;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidakmenyerahkan Sertifikat Hak Milik No.414/Marga Jaya kepada Penggugat;Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sita jaminan atas obyek SertifikatHak Milik No.414/Marga Jaya, luas 3.090 m2?

  /Marga Jaya tersebut;Menyatakan Sertifikat tanah Hak Milik No.414/Marga Jaya yang telah diambil dandikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum;Memerintahkan Turut Tergugat Ill untuk menerbitkan Sertifikat PenggantiKepemilikan bagi Penggugat atas Sertifikat Hak Milik No.414/Marga Jaya, luas3.090 m?

• MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATURAJA TANGGAL 28 NOPEMBER 2017 NOMOR 414/Pid.B/2017/PN.Bta

  endral S udirman,Nomor 51 (BK9), Desa Mojosari, Kecamatan Belitang I, Kabupaten OKUTimur, Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBaturaja pada tanggal 16 Agustus 2017 #4dibawah Nomor75/S K/P id/2017/PN.Bta.Pengadilan Tinggi ters ebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembangtanggal tanggal 28 Desember 2017 Nomor : 223/PEN.PID/2017/PT.PLGserta berkas perkara Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 414

  Menetapkan agar terdakwa MOHAMMAD RIZKY REGIAN Alias EGI BinMGS JAUHARI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua riburupiah).Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 28 Nopember2017 Nomor 414/Pid.B/2017/PN Bta yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1.

  Akte permintaan banding Nomor : 21 /Akta.Pid/2017/PN Bta yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja bahwa pada hari Selasa tanggal28 Nopember 2017 Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telahmengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan NegeriBaturaja tanggal 28 Nopember 2017 Nomor 414/Pid.B/2017/PN Bta ;.

  Akte permintaan banding Nomor : 21 /Akta.Pid/2017/PN Bta yang dibuatoleh PLH Panitera Pengadilan Negeri Baturaja bahwa pada hari Senintanggal 04 Desember 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permintaanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 28Nopember 2017 Nomor 414/Pid.B/2017/PN Bta ;.

  Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPserta UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undanghim 28 dari 29 hlm Pts.No.223/P1ID/2017/PT.PLGHukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang Undangan lain yangbersangkutan ;MENGAODILI Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 28 Nopember2017 Nomor 414/Pid.B/2017/PN Kag yang dimintakan banding tersebut ; Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; Membebankan kepada Terdakwa untuk

• MENETAPKAN

  1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Badg dari Penggugat;

  2. Menyatakan perkara Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Badg selesai karena dicabut;

  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

  4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 240.000 ( dua ratus empat puluh ribu rupiah).

  414/Pdt.P/2024/PA.Badg

• Menyatakan perkara Nomor 414/Pdt.G/2012/PA.Wsp dicabut.

  414/Pdt.G/2012/PAWsp

  PENETAPANNomor 414/Pdt.G/2012/PAWsp.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikutatas perkara yang diajukan oleh :Penggugat, umur 21 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebutPenggugat.melawanTergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

  pekerjaan pengusaha,bertempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat.Pengadilan Agama tersebut.Setelah mempelajari berkas perkara.Setelah mendengar keterangan Penggugat.DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 11September 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppengdibawah Register Perkara Nomor 414/Pdt.G/2012/PA Wsp., tanggall1 September2012 dengan mengemukakan dalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

  pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datangmenghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lainmenghadap sebagai kuasanya, oleh majelis hakim telah berupaya menasihatiPenggugat agar berpikir dan mengurunkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnyaPenggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istriseperti semula, sehingga Penggugat mohon untuk mencabut gugatannya yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 414

  Menyatakan perkara Nomor 414/Pdt.G/2012/PA.Wsp dicabut.3. Membebankan pengggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Nopember2012 M., bertepatan tanggal 6 Muharram 1434 H, oleh majelis hakim PengadilanAgama Watansoppeng, Drs. H. Abd. Razak, sebagai ketua majelis,Drs. Hanafie Lamuha dan Hj. St. Aisyah S, S.H., masingmasing sebagai hakimanggota, dengan dibantu oleh Drs. H.

• MENETAPKAN:

  1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perselisihan hubungan industrian Nomor 414/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst, yang dimohonkan oleh Kuasa Hukum Penggugat;
  2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Nomor 414/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst dari daftar register perkara yang sedang berjalan;
  3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara

  414/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

• M E N E T A P K A N

  1. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN.Sby dicabut;
  2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan gugatan perkara Nomor 414/Pdt.G/2022/PN.Sby, tersebut dari Buku Register Perkara;
  3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 355.000,- (Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

  414/Pdt.G/2022/PN Sby

• Menetapkan, mengubah tahun lahir Pemohon Parno bin Mulyadi tahun 1958 yang tertulis pada Kutipan AktaNikah Nomor 414/26/XI/1980 tertanggal 19 Nopember 1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang menjadi tahun 1962 ;

  3.

  Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salianan penetapan perubahan perbaikan biodata Kutipan Akta Nikah Nomor : 414/26/XI/1980 tertanggal 19 Nopember 1980 kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang;

  4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

• M E N E T A P K A N

  1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 414/Pdt.G.S/2021/PN Smd;
  2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 414/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut ;
  3. Menetapkan besaran biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);<

  414/Pdt.G.S/2021/PN Smd

• M E N E T A P K A N :

  • Mengabulkan Pencabutan Perkara oleh Pemohon ;
  • Menyatakan sah pencabutan perkara permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dibawah Nomor : 414/PDT.P/2022/PN.Jkt.Brt..;
  • Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara permohonan dibawah Reg.

  Nomor : 414/PDT.P/2022/PN.Jkt.Brt.. dari Register perkara ;

• Membebankan biaya dari register perkara ini kepada Pemohon, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

414/Pdt.P/2022/PN Jkt.Brt

• M E N E T A P K A N

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan yang diajukan di Pengadilan Negeri Pontianak dibawah register nomor 414/Pdt.P/2023/PN Ptk;
  2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencatat pencabutan Perkara Permohonan Nomor 414/Pdt.P/2023/PN Ptk dalam daftar register perkara;
  3. Membebankan Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga penetapan

  414/Pdt.P/2023/PN Ptk

• 1. Menyatakan perkara nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Sim selesai dicabut;
  2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

  414/Pdt.G/2022/PA.Sim

• Menetapkan merubah biodata orang tua Pemohon yang tercantum dalam kutipan akta nikah Nomor 414/02/III/1994, tanggal 10 Maret 1994, ayah Pemohon tertulis Sukirno diubah menjadi Sutrisno, dan ibu Pemohon tertulis Kasminten diubah menjadi Soeprapti;3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama KecamatanDeket, Kabupaten Lamongan, untuk merubah biodata dalam Akta Nikah Nomor 414/02/III/1994, tanggal 10 Maret 1994 sebagaimana diktum nomor 2 di atas;4.

• MENETAPKAN:

  1. Menyatakan permohonan Para Pemohon PKPU Nomor : 414/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, tersebut gugur;
  2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat gugurnya perkara perdata permohonan PKPU Nomor 414/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, dalam register perkara perdata khusus niaga;

  Menghukum Para Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu

  414/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

• Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor: 414/ Kelurahan Pekkabata yang dibukukan tanggal 13 April 1989, Gambar Situasi tanggal 8 Agustus 1984 Nomor : 602/1984. atas nama ABDUL RAUF yang diterbitkan oleh Tergugat ;--3.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 414/ Kelurahan Pekkabata yang dibukukan tanggal 13 April 1989, Gambar Situasi tanggal 8 Agustus 1984 Nomor : 602/1984. atas nama ABDUL RAUF yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----------------------------------------------------------------4. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 607.000,- ( Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah ) ;

  Oleh karena itu beralasan hukumjika Sertipikat Hak Milik dengan Nomor Sertipikat : SertipikatHak Milik Nomor : 414 atas nama ABDUL RAUP, GambarSituasi tanggal 8 Agustus 1984 Nomor : 602/1984. Dengan luas573 M?

  Rauf tersebut diatas yang tidak masuk dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 414,oleh para ahli waris Abd. Rauf dialihkan kepada pihak H.Darwis dan kemudian selanjutnya pihak H. Darwismengalihkannya kembali kepada pihak6 Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 414 atas sebahagian daritanah milik almarhum Abd. Rauf yaitu seluas 573 M? telahmemenuhi segala syaratsyarat dan ketentuan hukum yangberlaku sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor : 414/ KelurahanPekkabata atas nama Abd.

  Penggugat telah lampau waktu (Daluarsa) :Bahwa Sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya bahwayang menjadi Objek gugatan dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak MilikNomor : 414/ Kelurahan Pekkabata, Gambar Situasi Nomor : 572 seluas 573 M2atas nama Abd.

  selatan atas nama Abdul Rauf namun terdapat perbedaan padagambar situasi dan jumlah luasnya dimana pada bukti T1 berupa buku tanah Nomor :414/kelurahan pekkabata dicantumkan gambar situasi tanggal 881984 Nomor572 /1984 dengan luas 1923 m2 (seribu sembilan ratus dua puluh tiga meter persegi )sementara pada bukti TII int1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor :414/ kelurahanpekkabata, Kecamatan duampanua, Kabupaten Pinrang, Propinsi sulawesi selatan atasnama Abdul Rauf dicantumkan gambar situasi nomor

  tanggal 881984 Nomor602 /1984 luas 573 M2 ( Lima ratus tujuh puluh tiga meterpersegi );Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa atas dua bukti berupa buku tanah Nomor : 414/kelurahan.Pekkabata dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 414/kelurahan Pekkabata terdapat 2 (dua)data fisik yang berbeda yaitu gambar situasi tanggal 881984 Nomor 572 /1984 denganluas 1923 m2 (seribu sembilan ratus dua puluh tiga meter persegi ) (bukti T1), dangambar situasi tanggal

• M E N E T A P K A N :

  1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 414/Pdt.G/ 2022/PN.Tng;
  2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 414/Pdt.G/2022/PN.Tng dicabut;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Perdata;

  4.

  414/Pdt.G/2022/PN Tng

• 1. Menyatakan perkaraNomor 414/Pdt.G/2021/PA.Dpk gugur;
  2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

  414/Pdt.G/2021/PA.Dpk

  PUTUSANNomor 414/Pdt.G/2021/PA.Dpkez DI oS Bl alll ptyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusansebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:sebagai Pemohon;melawansebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dalam perkara ini;DUDUK PERKARABahwa Pemohon

  dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2021,yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada hari itu jugadalamregister perkara 414/Pdt.G/2021/PA.Dpk telah mengajukan dalildalil sebagamanatermuat dalam surat permohonannya;Bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan, Termohon telah hadir dipersidangan, sedangkan Pemohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas

  Menyatakan perkara Nomor 414/Pdt.G/2021/PA.Dpk gugur;2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanAgama Depok pada Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengantanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. H. Sholhan sebagai Ketua Majelis,Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum dan Dr. H. Amin Muslich. Az, S.H., M.H.

  Putusan No.414/Padt.G/2021/PA.DpkDr. H. Amin Muslich. Az, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Windy Indrawati, S.E., S.H.Perincian Biaya Perkara :1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,002. Biaya Proses :Rp. 50.000,003. Biaya Panggilan Pemohon : Rp. 0,00A. Biaya Panggilan Termohon : Rp. 90.000,005. Biaya PNBP PenyerahanPanggilan Pertama Pemohon : Rp. 10.000,006. Biaya PNBP PenyerahanPanggilan Pertama Termohon :Rp. 10.000,007. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,008.

  Putusan No.414/Padt.G/2021/PA.Dpk

• 414/Pdt.G/2020/PA.Ktg

  Putusan No.414/Pdt.G/2020/PA.KtgHal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2020/PA.KtgHal. 3 dari 26 Hal.

  Putusan No.414/Pdt.G/2020/PA.KtgHal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2020/PA.KtgHal. 4 dari 26 Hal.

  Putusan No.414/Pdt.G/2020/PA.KtgHal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2020/PA.KtgHal. 6 dari 26 Hal.

  Putusan No.414/Pdt.G/2020/PA.KtgHal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2020/PA.KtgHal. 7 dari 26 Hal.

  Putusan No.414/Pdt.G/2020/PA.KtgHal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.414/Pdt.G/2020/PA.Ktg

• JionoSumiran (Tergugat), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 414/Ds. KarangTaruna atas nama Jiono Sumiran dengan luas 15.000 m2;. Bahwa telah terjadi kesepakatan jual beli tanah tersebut diatas, kemudianSertifikat Hak Milik Nomor 414/Ds. Karang Taruna berada di BRIPelaihari sebagai agunan atas nama Jiono Sumiran (Tergugat);.

  Bahwa pada saat terjadi jual beli tanah dimaksud Tergugat bersediauntuk menghadap Notaris dan Badan Pertanahan Nasional KabupatenTanah Laut guna keperluan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 414/Ds. Karang Taruna tersebut menjadi nama Moh. Muaddib. DZ(Penggugat);. Bahwa pada saat ini Penggugat mau membuat pemindahan hak / baliknama Sertifikat Hak Milik Nomor 414/Ds.

  Karang Taruna dengan luas 15.000 m2;Menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan perbuatan hukum atastanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 414/Ds. Karang Taruna,atas nama Moh.

  Fotocopy Kwitansi pembayaran sebidang tanah di Desa KarangTaruna Kecamatan Pelaihari dengan SHM No. 414 atas nama JionoSumiran, tertanggal 01 September 1993, diberi tanda bukti P.1;2. Fotocopy sertipikat Hak Milik No. 414 Desa Karang Taruna , atasnama pemegang hak Jiono Sumiran, tertanggal 18 Desember 1991,diberi tanda bukti P.2:3.

  Menyatakan sah jual beli dan penyerahan hak atas tanah Sertifikat HakMilik Nomor 414/Ds. Karang Taruna dengan luas 15.000 m2 tertanggal 1September 1993;5. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah SertifikatHak Milik Nomor 414/Ds. Karang Taruna dengan luas 15.000 m2;6. Menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan perbuatan hukum atastanah Sertifikat Hak Milik Nomor 414/Ds. Karang Taruna, menjadi atasnama Moh. Muaddib DZ;7.

• 1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 414/Pdt.G/2021/PA.Gdt oleh Pemohon;
  2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

  414/Pdt.G/2021/PA.Gdt

  PENETAPANNomor 414/Pdt.G/2021/PA.Gdt Rp 10.000,00: Rp 10.000,00:Rp 395.000,00(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan. No.0414/Pdt.G/2021/PA.Gdt