PENGGUGAT:-I GUSTI NGURAH EKAWIJAYA;TERGUGAT:1.KELIAN BANJAR DINAS ULUN UMA BADUNG;2.KELIAN BANJAR ADAT ULUN UMA BADUNG.

KELIAN BANJAR DINAS ULUN UMA BADUNG;; 2. KELIAN BANJAR ADAT ULUN UMA BADUNG;; Tempat Kedudukan Banjar Adat Ulun Uma Badung, DesaAdat Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;Dalam hal ini, memberikan Kuasa kepada :1. PUTU SUBADA KUSUMA,S.H., KN. 2. WAYAN SURYAWAN,S.H. 3. IDA AYU DIANA KRISNAYANTHI,S.H.

ARIEF SETIAWAN vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG

BALI TOWERINDO SENTRA, TBK VS BUPATI KABUPATEN BADUNG;

Bahwa terhadap penjelasan angka 2 tersebut diatas, telah dibuatdan/atau. disepakati serta ditandatangani secara bersama SuratPerjanjian Nomor: 555/2818/DISHUBBD dan/atau Nomor:018/BADUNG/PKAS/2007 Tentang Kerjasam PemerintahKabupaten Badung dengan PT. Bali Towerindo Sentra DalamPenyediaan Infrastruktur Menara Telekomonikasi Terpadu diKabupaten Badung Berdasarkan Lelang Izin Pengusahaan, tertanggalHalaman 3 dari 17halaman.

Putusan Nomor 47PK/TUN/2017tujuh bulan Mei tahun = dua ribu tujuh (752007), serta disempurnakan dengan Keputusan Bupati Badung Nomor:652/02/HK/2007 tentang Pemberian Izin Pengusahaan PenyediaanInfrastruktur Menara Telekomonikasi Terpadu di Kabupaten Badung;.

PeregaeMengwi yangsudah dibangun dan/atau terbangun Menara TelekomonikasiTerpadu kalisifikasi bangunan permanen, berdasarkan proseduryang berlaku yang telah disempurnakan dengan ljin Mendirikanbangunan Nomor 1608 TH. 2008 yang diterbitkan dan/ataudikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung A.n Bupati Badung,Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung. Yang mana siteHalaman 4 dari 17halaman.

Putusan Nomor 47PK/TUN/2017Nomor : 555/2818/DISHUBBD atau Nomor : 018/BADUNG/PKS/2007Tentang Kerjasama Pemerintah Kabupaten Badung dengan PT. BaliTowerindo Sentra Dalam Penyediaan Infrastruktur MenaraTelekomonikasi Terpadu di Kabupaten Badung yang sudah diuraikanpada angka 5 tersebut diatas sudah dibangun berdasarkan ketentuanprosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung ;.

Menyatakan batal Surat Bupati Badung Nomor : 593/4419/Persetda tanggal1 September 2014 perihal Nilai Sewa Tanah untuk menara terpadu ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Badung Nomor :593/4419/Persetda tanggal 1 September 2014 perihal Nilai Sewa Tanahuntuk menara terpadu ;4.

I WAYAN SUWINDRA ; VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, ;

Ketut Suburjo, SH.MH, JabatanKepala Seksi Sengketa Konflik danPerkara, pada Kantor PertanahanKabupaten Badung ;2. Wayan Sutita, SH, Jabatan KepalaSub Seksi Sengketa dan KonflikPertanahan, pada Kantor PertanahanKabupaten Badung ;oe Nyoman Suarta, SH, JabatanHal. 1 dari 15 hal. Put. No. 422K/TUN/2010Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahanpada Kantor Pertanahan KabupatenBadung ;4. Liza Desrieny, SH, Jabatan StafSeksi Sengketa Konflik dan Perkarapada Kantor Pertanahan KabupatenBadung ;5.

No. 422K/TUN/2010permohonan tersebut dijawab oleh Tergugat tertanggal 5Oktober 2009 dan Penggugat baru mengetahui bahwaSertifikat Hak Milik No. 3926/Desa Ungasan, KecamatanKuta, Kabupaten Badung, Surat Ukur tanggal 18 Nopember1999, No 772/1999 Luas : 14.000 M atas nama WayanSuwindra ( Penggugat ) tumpang tindih denganSertifikat Hak Milik No. 3062/Desa Ungasan, KecamatanKuta, Kabupaten Badung, Gambar Situasi tanggal 10Agustus 1994, No. 4688/1994, Luas 18.825 M, atas namaHarris Arthur Hedar, BE, dan

Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan adanyaSertifikat Hak Milik No. 3062/Desa Ungasan, KecamatanKuta, Kabupaten Badung, Gambar Situasi tanggal 10Agustus 1994, No. 4688/1994, Luas 18.825 M, atas namaHarris Arthur Hedar, BE, tertanggal 29 Desember 1997,karena ;a.

/ DesaUngasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, SuratUkur tanggal 18 Nopember 1999, No.772 / 1999, Luas14.000 M, atas nama !

No. 422K/TUN/2010atas nama Wayan Suwindra ( Penggugat ) sesualdengan surat Keterangan Pendaftaran Tanah yangdikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, KantorPertanahan Kabupaten Badung ( Tergugat ) No. 248/2008tertanggal O05 Oktober 2009 menyebutkan bahwa SertifikatHak Milik No. 3926 atas nama Wayan Suwindraberdasarkan catatan Buku Tanah ternyata hak milik initumpang tindih dengan sertifikat Hak Milik No. 3062 /Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung,Gambar Situasi No. 4688 /1994, Luas :

Penggugat:
I NYOMAN BAGIANA
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA ANGANTAKA PERIODE 2021/2027 KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG / Ketua Panitia Pemilihan Perbekel Desa Angantaka
2.BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA ANGANTAKA KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG / Ketua Badan Permusyawaratan Desa Angantaka
Turut Tergugat:
1.CAMAT ABIANSEMAL BADUNG
2.DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BADUNG / Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Badung
3.KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BADUNG / Bupati Kabupaten Badung

Untuk selanjutnyadisebut sebagai Tergugat IIDan1.CAMAT ABIANSEMAL BADUNG, berkedudukan di Jalan CiungWanara, Blahkiuh, Abiansemal, Blahkiuh, Badung,Kabupaten Badung, hadir dalam hal inimemberikan kuasa kepada SURYATIN LIJAYA,S.H., SURYADARMA, S.H., NYOMAN PUTRA,S.H., WAYAN SUGIARTHA, S.H., NI MADESUMIATI, S.H., M.H., NYOMAN OKAWIDYANTA, S.H., M.H.

Bahwa pemilinan Perbekel (Sselanjutnya disebut Pilkel) serentak diwilayah Kabupaten Badung untuk periode 2021/2027 dilaksanakansebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Badung Nomor79/0419/HK/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Penetapanpelaksanaan Pemilihan Perbekel Serentak di Kabupaten Badung yangtelan diubah dengan Keputusan Bupati Badung Nomor:135/0149/HK/2020;2, Bahwa salah satu Desa yang melaksanakan Pilkeladalahn DesaAngantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;3.

Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014Tentang Pemilihan Kepala Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Perbekelsebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan DaerahKabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan PemberhentianPerbekel; Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2016 TentangPeraturan

Bahwa pelaksanaan Pemilihan Perbekel Serentak di Kabupaten Badungdidasarkan atas Keputusan Bupati Badung Nomor 79/0419/HK/2020tanggal 21 September 2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan PemilihanPerbekel Serentak Di Kabupaten Badung Tahun 2021 sebagaimana telahdiubah dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 135/0419/HK/2021tanggal 25 Nopember 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan BupatiBadung Nomor 79/0419/HK/2020 Tentang Penetapan PelaksanaanPemilinan Perbekel Serentak Di Kabupaten Badung Tahun 2021; dimanaHalaman

Kepala Kejaksaan Negeri Badung memberikanjawaban pada pokoknya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :1.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG dan PURA TAMBANGAN BADUNG vs DR. IDA COKORDE PEMECUTAN, S.H. alias ANAK AGUNG NGURAH MANIK PARASARA

P U TUS ANNOMOR : 92/B/2018/ PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugasdan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negaradalam tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalamsengketaantara : Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHANKABUPATEN BADUNG: Tempat Kedudukan : Jalan Dewi Saraswati Nomor 3, KelurahanSeminyak, Kecamatan Kuta, KabupatenDalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yangDern AMA: = ++ = wee

,M.KN., ; Jabatan : Kepala Sub Seksi PerkaraPertanahan ; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada KantorPertanahan Kabupaten Badung, Beralamat diHalaman 1, Putusan Nomor : 92/B/2018/PTTUNSBYJalan Dewi Saraswati Nomor 3, KelurahanSeminyak, Kecamatan Kuta, KabupatenBadung, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 18/SK51.03/III/2018, Tertanggal 20Maret 2018, Selanjutnya disebut sebagai ;wannnn2== PEMBANDING / TERGUGAT;DANPURA TAMBANGAN BADUNG, berkedudukan di Desa Pemecutan

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung VS LUZI CADISCH

BUPATI KABUPATEN BADUNG vs PT. BALI TOWERINDO SENTRA, Tbk

PUTUSANNOMOR: 129/B/2015/PTTUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkatbanding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :BUPATI KABUPATEN BADUNG, berkedudukan di Pusat PemerintahanMangupraja Mandala, Jalan Raya Sempidi Mengwi,Kabupaten Badung, Provinsi Bali; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :189 Tahun2015, tanggal 5 Mei 2015, memberikuasa

DALAM EKSEPSI:Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak ; ll DALAM POKOK PERKARA :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal Surat Bupati Badung Nomor::593/4419/Persetda tanggal 1 September 2014 perihalnilai sewa tanah untuk menara terpadu ; Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat BupatiBadung Nomor : 593/4419/Persetda tanggal 1September 2014 perihal nilai sewa tanah untuk menaraTTS fp mmm nn nme aMenghukum Tergugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.249.000,(Dua ratus

SURAHMAN ; BPN/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPA-TEN BADUNG, DKK

Semer, Kerobokan, Kuta, Badung, Bali,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2013,Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;melawan1. BPN/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, beralamat di Jalan Pudak Nomor 7Denpasar;2. KEPALA KANTOR PELAYANAN PIUTANG danLELANG NEGARA DENPASAR, beralamat di JalanDr. Kusuma Atmaja (GKN 1Lt 1) Renon, Denpasar;3.

dengan Nomor Sertifikat HakMilik 2366 yang terletak di Subak Basangkasa, Desa KerobokanKelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali,dengan batasbatas tanah sebagai berikut : Sebelah Utara : Tanah milik NengahKuasa;Sebelah Selatan : Tanah milik WayanNgardi;Sebelah barat : Tanah milik Pan Jagra;Sebelah Timur : Tanah sisa; 2.Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menyerahkan asli Sertifikat HakMilik Nomor 2366 kepada BPN Kabupaten Badung untuk dimusnahkan;PRIMAIR:1.2.Menerima dan mengabulkan

No. 421 K/Pdt/2014 10Sertifikat Hak Milik Nomor 2366, yang terletak di Subak Basangkasa,Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung,Propinsi Bali;7. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 2366, seluas 5.400 m7?yang terletak di Subak Basangkasa, Desa Kerobokan Kelod, KecamatanKuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, adalah tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;8.

P1 Sertipikat Hak Milik Nomor 312/1973, Desa Kerobokan,Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Luas 5.500m?,Atas Nama: SURAHMAN (Penggugat/Pembanding).

P3 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 20/2003,tanggal2842003, yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Badung; Bukti ini menegaskan bahwa: Objek tanah yang berlokasi di Kelurahan KerobokanKecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dengan luas +/ 5550 m?, denganstatus Hak Milik Nomor 312, adalah Milik Nengah Ridja (Sebelum beralih ke atasnama SURAHMAN /Penggugat /Pembanding/Pemohon Kasasi, berdasarkanRISALAH LELANG Nomor 127/2003, tanggal 31 Juli 2003);BUKTI P3 SESUAI ASLINYA. 4.

PENGGUGAT:-IWAN TAHIR;TERGUGAT:-KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG., II. PURA TAMBANGAN BADUNG;

., kewarganegaraan Indonesia, Advokat/PenasihatHukum pada Kantor Pengacara/Advokat Akbar Law Firm,beralamat di Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 27 Agustus 2018;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBADUNG, tempat kedudukan di Jalan Dewi SaraswatiNomor 3, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta,Kabupaten Badung;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa BinangaSimangunsong, S.H., jabatan Kepala Seksi PenangananMasalah dan Pengandalian Pertanahan pada KantorPertanahan Kabupaten Badung

, dan kawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor18/SK51.03/III/2018, tanggal 20 Maret 2018;PURA TAMBANGAN BADUNG, tempat kedudukan diDaerah Pemecutan, yang diwakili oleh;1.

Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor2145/Keluarahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Bandungtanggal 19 Juli 2017 atas nama Pura Tambangan Badung berkedudukandi Desa Pemecutan, seluas: 9.283 m?, sesuai dengan Surat Ukur Nomor02098/Seminyak/2016 tanggal 12 Juli 2017;4. Mewajibkan kepada Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi untukmencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 2145/Kelurahan Seminyak,Halaman 5 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 657 K/TUN/2018Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung tanggal 19 Juli 2017 atas namaPura Tambangan Badung berkedudukan di Desa Pemecutan seluas9.283 m?, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 02098/Seminyak/2016tanggal 12 Juli 2017 dan mencoret dari register buku tanah;5.

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat maupun Termohon KasasiII/Tergugat II intervensi bertindak untuk kepentingan Pura TambanganBadung dan penerbitan objek sengketa telah memberikan kepastianhukum dan kepastian hak kepada Pura Tambangan Badung sebagaipemilik yang sah atas lokasi objek sengketa, Oleh karenanya PemohonKasasi/Penggugat tidak mempunyai kapasitas bertindak untuk dan atasnama serta mewakili Pura Tambangan Badung sebagaimana dimaksudketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa: 1) Surat Perintah Bupati Badung Nomor: 180/3907/SETDA tanggal 6 April 2023 berupa perintah pembongkaran bangunan menara telekomunikasi dan/atau Base Transceiver Station (BTS) di wilayah Kabupaten Badung, hanya sebatas pada nomor urut 5, 8, 15,20,43 dan 46 milik PT Profesional Telekomunikasi Indonesiadan nomor urut 1, 2, 4, 6, 7, 10, 39, 40, 42, 44, 45 dan 48 milik PT Iforte Solusi Infotek pada Lampiran Surat Perintah Bupati Badung Nomor: 180

/3907/SETDA tanggal 6 April 2023;2) Surat Perintah Bupati Badung Nomor: 180/9145/SETDA/SATPOLPP tanggal 31 Mei 2023 berupa perintah pembongkaran bangunan menara telekomunikasi dan/atau BTS di wilayah Kabupaten Badung, hanya sebatas pada nomor urut 16, 17 dan 29 milik PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan nomor urut 15, 23 dan 31 milik PT Iforte Solusi Infotek pada Lampiran Surat Perintah Bupati Badung Nomor: 180/9145/SETDA/SATPOLPP tanggal 31 Mei 2023;3) Surat Perintah Bupati Badung Nomor

: 180/10056/SETDA/SATPOLPP., tanggal 16 Juni 2023 berupa perintah pembongkaran bangunan menara telekomunikasi dan/atau BTS di wilayah Kabupaten Badung, hanya sebatas pada nomor urut 22 dan 29 milik PT Profesional Telekomunikasi Indonesia pada dan 23, 25, 26, 27, 28, 30 milik PT Iforte Solusi Infotek Lampiran Surat Perintah Bupati Badung Nomor: 180/10056/SETDA/SATPOLPP tanggal 16 Juni 2023;4) Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/Tim Yustisi Pemerintah Kabupaten Badung Nomor: 331.1/519/SATPOLPP

Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:1) Surat Perintah Bupati Badung Nomor: 180/3907/SETDA tanggal 6 April 2023 berupa perintah pembongkaran bangunan menara telekomunikasi dan/atau Base Transceiver Station (BTS) di wilayah Kabupaten Badung, hanya sebatas pada nomor urut 5, 8, 15,20,43dan46milikPTProfesionalTelekomunikasiIndonesiadan nomorurut 1, 2, 4, 6, 7, 10, 39, 40, 42, 44, 45 dan 48 milik PT Iforte Solusi Infotek pada Lampiran Surat Perintah Bupati Badung

Nomor: 180/3907/SETDA tanggal 6 April 2023;2) Surat Perintah Bupati Badung Nomor: 180/9145/SETDA/SATPOLPP tanggal 31 Mei 2023 berupa perintah pembongkaran bangunan menara telekomunikasi dan/atau BTS di wilayah Kabupaten Badung, hanya sebatas pada nomor urut 16, 17 dan 29 milik PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan nomor urut 15, 23 dan 31 milik PT Iforte Solusi Infotek pada Lampiran Surat Perintah Bupati Badung Nomor: 180/9145/SETDA/SATPOLPP tanggal 31 Mei 2023;3) Surat Perintah Bupati Badung

BUPATI BADUNG 2. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BADUNG

ANTON WIRAWAN KANGINNADHI melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, dk.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Jalan SaraswatiNo.3 Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung,Denpasar Bali, untuk selanjutnya disebut sebagaiTergugat ;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu :1. Made Daging, Aptnh., MH, NIP : 19690818 199103 1004, Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik danPerkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;Halaman 1 dari 28 Putusan Sela Nomor 742/Pdt.G/2016/PN Dps2.

Anak Agung Sri Partami, SH, NIP : 19631112 198301 2001, Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan SeksiSengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor PertanahanKabupaten Badung;Berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 1Nopember 2016, Nomor : 33/SK51.03/XV/2016 dariKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;2.

Bahwa pada saat ini Badan Pertanahan Kabupaten Badung melaluiKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung akan melakukanpembatalan atas Sertifikat Hak Milik nomor 17191/Desa Jimbaran ,seluas 7.720 m2 , surat ukur nomor 11535/Jimbaran/2012, tanggal 13Halaman 4 dari 28 Putusan Sela Nomor 742/Pdt.G/2016/PN DpsFebruari 2012 , tercatat atas nama Loeana Kanginnadhi, Mira Chandradan Lara Puspita Tjan berdasarkan apa yang tercantum SuratPengantar Nomor : 4598/SPen/1451.03/X/2016 dari Kepala KantorPertanahan

Kabupaten Badung tertanggal 4 Oktober 2016 , terhadaphal tersebut Penggugat adalah pemilik dari keseluruhan obyek tanahtersebut tanpa terkecuali(Bukan sebagian) sehingga dengan adanya Surat Pengantar Nomor :4598/SPen/1451.03/X/2016 dari Kepala Kantor PertanahanKabupaten Badung tertanggal 4 Oktober 2016 jelas merupakanPerbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Badung;.

Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;.

ANAK AGUNG ALIT GEDE SARDJITHA, DKK vs BUPATI BADUNG;

., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebagai Dosen diFakultas Ekonomi Universitas Udayana, beralamat di JalanSutomo No. 65, Denpasar.Masingmasing bertindak selaku Ketua dan Sekretaris YayasanUluwatu, berkedudukan di Jalan Sutomo No. 61, Denpasar;Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Terbanding.MelawanBUPATI BADUNG, berkedudukan di Jalan Raya Sempidi, DesaSempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung,Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan konversi atas tanahbukti/laba Pura Luhur Uluwatu tersebut diatas adalah untuk yangke16, karena 15 (lima belas) sertifikat atas tanah bukti/laba PuraLuhur Uluwatu yang telah dimohonkan Penggugat tahun 1993 telahditerbitkan sertifikatnya oleh Badan Pertanahan Kabupaten Badung/Kota Denpasar yaitu Sertifikat No. 313 s/d 319/Desa Pecatu yangberlokasi di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, KabupatenBadung, Sertifikat No. 1825/Desa Jimbaran yang berlokasi di DesaJimbaran

, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Sertifikat No.1907 s/d No. 1912/Desa Pemogan yang berlokasi di Desa Pemogan,Kecamatan Denpasar Selatan, Pemerintah Kota Denpasar, danSertifikat No. 964/Desa Sanur yang berlokasi di Desa Sanur Kauh,Kecamatan Denpasar Selatan, Pemerintah Kota Denpasar;Didalam pengajuan konversi tersebut, Penggugat telah melampirkansuratsurat yang diperlukan sebagaimana syaratsyarat yangdiperuntukan untuk itu. sebagai bahan pertimbangan dalampensertifikatan tanah tersebut;

demikian Surat Keputusan Bupati Badung (Tergugat) No.593/7745/T.Pem tanggal 15 Desember 2006 tersebut sama sekali tidakberdasarkan hukum, dan karenanya untuk itu patut dibatalkan;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Penggugat mohonagar Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar memberikan putusansebagai berikut :Hal. 5 dari 14 hal.

kepemilikan atas tanahlaba Pura Luhur Uluwatu tidak dapat diproses sebagaimana mestinya,sehingga dengan ini jelasjelas tindakan dari Bupati Badung sangatmerugikan pihak Pengempon/Penanggung Jawab (dalam hal ini adalahYayasan Uluwatu/Pemohon Peninjauan Kembali) terhadap keberadaanPura Luhur Uluwatu dan pengelola seluruh aset Pura termasuk tanahtanah pelaba Pura Luhur Uluwatu, sehingga dengan demikian terbuktisecara sah dan meyakinkan bahwa surat jawaban Bupati Badung (videbukti P21=T23) adalah Keputusan

PEMOHON:-IWAN TAHIR;TERMOHON:-KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG;

Jalan Nyangnyang Sari, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ; 2.Jalan Nakula GG. Marga Batas Sari Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ;3.Jalan Tegal Cupek Banjar Anyar Kuta Utara, Kabupaten Badung ;4.Jalan Lumba-lumba Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ;5.

Banjar Dangin Peken, Penarungan Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Nomor : 1391 tahun 2009 tanggal 20 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Tergugat (ic Bupati Badung), yang berisi Perintah Pembongkaran Menara Telekomunikasi PT. UNITED TOWERINDO yang terletak di :1.Jalan Nyangnyang Sari, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ;2.Jalan Nakula GG. Marga Batas Sari Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ;3.

Jalan Tegal Cupek Banjar Anyar Kuta Utara, Kabupaten Badung ;4.Jalan Lumba-lumba Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ;5.Banjar Dangin Peken, Penarungan Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;Menolak Gugatan Penggugat untuk sebagian;Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang pada peradilan tingkat pertama diperhitungan sebesar Rp. 124.500,- (seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

United Towerindo
Tergugat :
Bupati Badung

Peraturan Bupati Badung Nomor15 Tahun 2006 tanggal 08 Maret 2006 tentang Pengawasandan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi diKabupaten Badung.

ROBBY HERMAN Nomor : 555/2818/DISHUBBDdan Nomor : 018/Badung/PKS/2007 tentang KerjasamaPemerintah Kabupaten Badung dengan PT.

ROBBY HERMAN Nomor555/2818/DISHUBBD dan Nomor: 018/Badung/PKS/2007tentang Kerjasama Pemerintah Kabupaten Badung denganPT.

ROBBY HERMAN Nomor : 555/2818/DISHUBBD danNomor : 018/Badung/PKS/2007 tentang KerjasamaPemerinrah Kabupaten Badung dengan PT.

/PKS/2007 tanggal 7 Mei 2007 antaraPemerintah Kabupaten Badung dengan PT.

.;TERGUGAT:-BUPATI BADUNG;

., Kewarganegaraan Indonesia,Tempat Tinggal di Jalan Perum Taman Mulia Nomor25X, Jimbaran, Lingkungan tegal, Kelurahan Jimbaran,Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung,Pekerjaan Wiraswasta/ Mantan PNS PemerintahKabupaten Badung, Selanjutnya disebut sebagai wan nnn nen nnn n nnn enn nnn nn nn nn nnn cence ences PENGGUGAT;MELAWAN :BUPATI BADUNG, Berkedudukan di Pusat Pemerintahan ManguprajaMandala, Jalan Raya Sempidi, Kecamatan Mengwi,Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Yang diwakili olehKUA@SANY A!

,M.Si.Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan HAM SetdaKabupaten Badung;2. Nama : Ilr. Ni Made Ayu Rostini, MM.Jabatan : Kabid pengadaan, Penilaian Kinerja danpenghargaan Aparatur pada BadanKepegawaian dan Pengembangan SDMKabupaten Badung;3. Nama : Gede Agus Kabinawa, S.H.,M.H.Halaman I dari 6 halaman Penetapan Dismissal Perkara Nomor 28/PEN.DIS/2018/PTUN.DPSJabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAMpada Bagian Hukum dan HAM SetdaKabupaten Badung;4. Nama :A.A.

Nyoman Suryantara, S.H.Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM SetdaKabupaten Badung;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,berdasarkan Surat Tugas Nomor: 180/8278/HK,tanggal 27 November 2018, selanjutnya disebutsebagai: TERGUGAT;Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut:1. Telah membaca berkas perkara Nomor: 28/G/2018/PTUN.DPS;2. Telah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak;3.

Telah menerima prabukti dari para pihak;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara iniadalah: Surat Keputusan Bupati Badung Nomor: 1085/053/HK/2018 Tanggal29 Juni 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung AtasNama KETUT SUKARTAYASA, S.H.,S.Kep.,M.Sc.

CIPAGANTI ASIA PERKASA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG

., KepalaSub Seksi Sengketa dan Konflik pada KantorPertanahan Kabupaten Badung;4. ANAK AGUNG SRI PARTAMI, S.H., AnalisisPermasalahan Pertanahan Seksi Sengketa, Konflik danPerkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;Semuanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor padaKantor Pertanahan Kabupaten Badung, Jalan DewiSaraswati, No 3, SeminyakKuta, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 29/SK51.03/VIII/2015 tanggal 31 Agustus2015;ll.

Putusan Nomor 460 K/TUN/2016Bahwa SHGB yang menjadi objek Sengketa a quo diterbitkan olehKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Atas nama PT Central BaliProperta dengan Nomor 00039/Kelurahan Legian, Surat Ukur Nomor00468/2010, Tanggal 19 Mei 2010, Luas 1.390 m?

MengenaiSKPT Nomor 146/2015 yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten badung tertanggal 3 Agustus 2015, adalahupaya rekayasa agar terpenuhi syarat formal saja, guna mengaburkanperistiwa hukum sebelumnya.

, tercatat atasnama PT Central Bali Properta yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Badung sampai dengan adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;Halaman 16 dari 28 halaman.

tercatat atas namaPT Central Bali Properta yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Badung, bagaimana mungkin penererbitansertifikat oleh Kantor Pertanahan yang merupakan instansipemerintahan merupakan perbuatan hukum perdata?

PELAWAN:-EMI SUKIATI LASIMON;TERLAWAN:-KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG;

Sayan Baleran Desa Werdi Bhuwana, Kecamatan Mengwi,Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 38/lV/2018tanggal 5 April 201 8;0020Selanjutnya disebut sebagai... .................. cece eee ee Pelawan;Lawan:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, tempat kedudukandi Jalan Dewi Saraswati No. 3, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta,Kabupaten Badung, Provinsi Bali;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama:1.

Gede Arya Maharta, S.H, Jabatan Kepala Seksi PenangananMasalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor PertanahanKabupaten Badung, dan""2.

., M.Kn, Jabatan Kepala Sub Seksi PerkaraPertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;Halamanidari4ithalaman, Putusan Perlawanan Nomor: 5/PLW/2018/PTUN.DPSSemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: 21/SK 51.03/IV/2018 tanggal 20 April 201 8;Selanjutnya disebut sebagai.................. 0... eee eee ee Pe@rlawan;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; 200 nc nnnn anne1.Telah membaca Penetapan

Penggugat:1.PT Profesional Telekomunikasi Indonesia2.PT Iforte Solusi InfoteTergugat :1.Bupati Badung2.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung