Mahkamah Agung RI kaidahhukumnya menyatakan bahwa penghibahan yang dilakukan melebihi 1/3bagian harta bendanya atas seijin ahli waris dan tidak ahli waris yangdirugikan maka hibah tersebut sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan.Di dalam Pasal 1685 KUH Perdata di atur Penghibahan kepada orangorang yang berada di bawah kekuasan orang tua, harus diterima oleh orangyang melakukan kekuasaan orang tua demikian pula Pasal 300 KUHPerdata Kecuali dalam hal adanya pembebasan atau pemecatan dan dalamhal berlakukanya

perceraian yang telah memperolehkekuatan hukum tetap, Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraiandan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakukan Rumusan HasilRapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai PedomanPelaksanaan tugas bagi Pengadilan pada huruf B Rumusan Hukum KamarPerdata point c dengan berlakukanya

berlakunyasudah habis dan kemudian terdakwa melalui saudaranya yaitu saksi Novriadimengurus perpanjangan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);Menimbang, bahwa pasal 93 ayat (1) UndangUndang UU No.45 tahun 2009atas perubahan dari UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan dapat ditaksirkan bahwaseseorang yang melakukan kegiatan penangkapan di wilayah perairan RepublikIndonesia khususnya diperairan laut Padang harus memiliki surat izin penangkapanikan (SIPI) yang masih berlaku dan bukan yang sudah habis masa berlakukanya

Sedangkan dalampasal 1 angka 19 pengertian Penambangan adalah bagian kegiatan usahapertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineralikutannya ;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam UndangundangNomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yangberwenang untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), IzinPertambangan Rakyat (IPR) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK) yang berwenang mengeluarkan izinnya adalah Bupati atau walikota.Kemudian setelah berlakukanya

Pasal 1 KUHP menghubungkan berlakukanya hukum pidana berkaitandenganmasalah waktu, yaitu kapantindak pidana itu dilakukan.Sedang Pasal 2 s/d 8KUHP menghubungkan berlakunya tindak pidana dengan masalah tempat danorang/pelakunya. Dengan kata lain dimana dan kepada siapakah undangundang hukumpidana Indonesia berlaku.

.- 1 (satu) lembar SIPI (surat izin penangkapan ikan) Nomor : 523.3 / 430 / 2013 tanggal 14 mei 2013 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kelautan dan perikanan kota banda aceh dengan masa berlakukanya sampai dengan tanggal 13 Mei 2014.Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa H. BUSRA Bin HASAN.6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Cut Aali (asli);10 (sepuluh) set tali kapal.1 (satu) set pancing.4 (empat) buah Fiber Ikan.2 (dua) buah Blong air.Ikan Jenis Campuran + 700 kg (tujuh ratus kilogram).Alat Navigasi, berupa: (satu) Unit GPS Merk GARMIN.1 (satu) lembar SIPI (surat izin penangkapan ikan) Nomor : 523.3 / 430 / 2013tanggal 14 mei 2013 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kelautan dan perikanankota banda aceh dengan masa berlakukanya sampai dengan tanggal 13 Mei 2014.Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa H.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahundan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)Menimbang, bahwa yang perlu dicermati dalam pasal 93 ayat (1)Undangundang nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undangundang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah tidak memiliki SIPIartinya kapal Perikanan yang melakukan penangkapan ikan tersebut samasekali tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan, bukan dalam artian Surat IjinPenangkapan Ikan yang dimiliki habis masa berlakukanya

;Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat terdapat perbedaanmakna antara kata tidak memiliki Surat lin Penangkapan Ikan dengan Surat IjinPenangkapan Ikan telah habis masa berlakuknya, mengingat akibat hukum jikatidak memiliki Surat Jin Penangkapan Ikan adalah sebuah kejahatan,sedangkan jika Surat Ijin Penangkapan Ikan kapal penangkap ikan tersebuthabis masa berlakukanya perbuatan tersebut merupakan pelanggaranadminitrasi;Menimbang, bahwa dari keterangan ahli Khairini Hasri.

Bahwa sejak berlakukanya UUPA yakni diterbitkannyaPeraturan Mendagri No. 6 Tahun 1972, Izin membuka tanahmenjadi wewenang Bupati/Wali Kota, serta Camat yang dibantuoleh Kepala Desa akan tetapi pada tahun 1984, wewenang Camatserta Kepala Desa tersebut dicabut melalui Instruksi MendagriNo. 593/5707/SJ tertanggal 22 Mei 1984;.

Pasal 1 KUHP menghubungkan berlakukanya hukumpidana berkaitan dengan masalah waktu, yaitu kapan tindak pidana itu dilakukan.Sedang Pasal 28 KUHP menghubungkan berlakunya tindak pidana dengan masalahHalaman 13 dari20 Putusan Nomor : 436/Pid.B/2015/PN.Gpr.tempat dan orang/pelakunya. Dengan kata lain dimana dan kepada siapakah undangundang hukum pidana Indonesia berlaku.

Putusan No. 17/G/2012/PTUNJKT.Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 120/VI/KIPPSMA/2011 tentangSengketa Informasi antara Suciwati terhadap Badan Intelijen Negara (BIN) tertanggal 04Januari 2012 ;Tentang Duduk Perkara : 1 Bahwa dengan berlakukanya UU Nomor 14 Tahun 208 tentang KeterbukaanInformasi Publik, pada tanggal 10 januari 2011, Suciwati yang diwaili oleh kuasahukumnya (KASUM) mengajukan permohonan atas 2 (dua) informasi kepadabadan Intelijen Negara (BIN).

Gugatan Penggugat Obscuur Libel Mengqgugat Pemerintah Kabupaten Karawang Yang Sudah Tidak Ada Atau di Kenal Lagi: Bahwa sejak berlakukanya Peraturan Pemerintah Nomor: 22 tahun 1999Tentang Pemerintah Daerah yang pelaksanaanya dituangkan dalam PeraturanPemerintah Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerahdan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otomatis, dan UndangUndangNomor: 32 Tahun 200 telah ditetapbkan bahwa titik berat Pelaksanaan OtonomiDaerah ada pada Daerah Tk. maupun Kabupaten

dilengkapidengan pemberat dan papan pembuka maka yang terjaring bukan hanyaikan tapi biota laut yang terdapat didasar perairan akan ikut terjaring danakan menimbulkan kerusakan pada terumbu karang;Bahwa pada jaring Dogol/Parere/Renreng milik terdakwa, ahli tidakmenemukan adanya pemberat;Bahwa larangan penggunaan jaring pukat bersifat Nasional sejakberlakunya PERMEN No. 2 tahun 2015 yakni sejak bulan Januari Tahun2015;Bahwa sepengetahuan Ahli untuk wilayah Pangkep telah dilakukansosialisasi tentang berlakukanya

Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan, dan pertimbangan Hakim tingkat pertamatersebut diambil alin dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggisendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenaiamar putusan yang memerintahkan agar terdakwa segera ditahan dalamRumah Tahanan Negara setelah putusan ini diucapkan, harus diperbaikisebagaimana pertimbangan dibawah ini;Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Nomor : 16 Tahun 1983tanggal 8 Desember 1983 bahwa setelah berlakukanya

Apabla dalam masa berlakukanya SP Pekerja melakukanpelanggaran, maka dapat dikenakan sanksi berikutnya yanglebih berat;iv. Apabila sebuat SP telah kadaluwarsa maka SP tersebut tidakberlaku lagi;V. Pengeluaran SP tidak wajib melalui urutan tahapan teguran SP1, SP 2 dan SP 3, Perusahaan dapat menggenakan langsungSP 3 atau berakhir tanoa memberikan SP 1 dan/ atau SP 2;Pasal 60Kesempatan Untuk Membela Diri;60.1.

Apabla dalam masa berlakukanya SP Pekerja melakukan pelanggaran,maka dapat dikenakan sanksi berikutnya yang lebih berat ;iv. Apabila sebuat SP telah kadaluwarsa maka SP tersebut tidak berlakulagi ;v. Pengeluaran SP tidak wajib melalui urutan tahapan teguran SP 1, SP 2dan SP 3, Perusahaan dapat menggenakan langsung SP 3 atau berakhirtanpa memberikan SP 1 dan / atau SP 2 ;Pasal 60Kesempatan Untuk Membela Diri60.1.

dengan Konsumen.Selanjutnya pada halaman 1213 Keputusan BPSK jugamempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang bahva, pertimbangan hukum untuk Pelaku Usaha II yang telahmenerapkan Klausula Baku yang dilarang UndanUndang dalam PerjanjianPembiayaan No. 90649115 tertanggal 31 Januari 2015 telah melanggarPasal 18 ayat 1 dan 2 UndangUndang No. 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen, yang dapat dilihat dalam Pasal 77.1 yangberbunyi terhitung sejak Debitor menandatangani tanda penerimaanBarang dan selama berlakukanya

Kis.Tentang Perlindungan Konsumen, yang dapat dilihat dalam Pasal 77.1yang berbunyi terhitung sejak Debitor menandatangani tandapenerimaan Barang dan selama berlakukanya Perjanjian ini, atas bebanDebitor barang wajib diasuransikan pada Perusahaan yang disetujuiKreditor, perincian mengenai asuransi dapat dilihat pada Daftar PerincianPembiayaan Konsumen.

terjaring bukan hanyaikan tapi biota laut yang terdapat didasar perairan akan ikut terjaring danakan menimbulkan kerusakan pada terumbu karang;Bahwa pada jaring Dogol/Parere/Renreng milik terdakwa, ahli tidakmenemukan adanya pemberat;Hal 7 dari 21 Hal Putusan Nomor 118/Pid.B/2016/PN.PKJ Bahwa larangan penggunaan jaring pukat bersifat Nasional sejakberlakunya PERMEN No. 2 tahun 2015 yakni sejak bulan Januari Tahun2015; Bahwa sepengetahuan Ahli untuk wilayah Pangkep telah dilakukansosialisasi tentang berlakukanya

Gugatan Penggugat obscuur libel menggugat PemerintahKabupaten Karawang yang sudah tidak ada atau di kenal lagi:Bahwa sejak berlakukanya Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1999,Tentang Pemerintah Daerah yang pelaksanaanya dituangkan dalamPeraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang KewenanganPemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, danUndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, telah ditetapkan bahwa titik beratPelaksanaan Otonomi Daerah ada pada Daerah Tk. maupun KabupatenDaerah

Memerintahkan kepada Tergugat Il untuk menyampaikan putusanprovisi perkara ini kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Lampung maupun kepada Kantor Badan Pertanahan NasionalPusat di Jakarta agar tidak melakukan proses hukum Pemberian Hakperpanjangan masa berlakukanya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.48/SJ atas nama Yayasan Xaverius yang akan berakhir masaberlakunya pada bulan Oktober 2007 sebelum gugatan atas obyekperkara ini mendapat, memperoleh kekuatan hukum yang tetap danpasti

Hukum, Ekonomi, Unsur kecamatansetempat Unsur Desa/Kel. setempat) apabila disetujui diterbitkan SKRDselanjutnya dikeluarkan surat ijin yang ditanda tangani Kepala BPPT danapabila ditolak langsung dikembalikan ; Bahwa Menurut catatan yang ada di kantor BPPT dimana saksi bekerja tidakditemukan nama Terdakwa, yang ada bernama Andri Permana dan HendriKomara keduanya pemilik CV Bukit Sakura namun surat ijin usaha keduanyatelah habis masa berlakukanya; Bahwa Surat Ijin Usaha Pertambangan CV Bukit Sakura

No.545/Kep.IUP.12BPPT/2010 tanggal 25 Oktober 2010yang berakhir pada tanggal 24 Oktober 2011 ;Bahwa menurut Dispenda pemungutan dikhususkan kepada yang memiliki iinusaha, bagi yang tidak memiliki ijin usaha tidak dilakukan pemungutan pajak.Bahwa Menurut catatan yang ada di kantor BPPT dimana saksi Sofian bekerjatidak ditemukan nama Terdakwa, yang ada bernama Andri Permana dan HendriKomara keduanya pemilik CV Bukit Sakura adalah anak dari Terdakwa, namunsurat ijin usaha keduanya telah habis masa berlakukanya