Surat Rekomendasi Blokir Nasional No. SR14/KPU.02/2018, No. DokSR.239/BCN10/2018 tanggal 24 September 2018, atas nama CV. DELAWADVANTURE BATAM)2 20222222 n neem nce n nce ncn nn nce nec nn nnn cn ances cnes2. Surat Rekomendasi Blokir Nasional No. SR14/KPU.02/2018, No. DokSR.239/BCN10/2018 tanggal 24 September 2018, atas nama CV.INDOPARTS BATAM) 222222022 nnn nnn n nner n cnn n ncn n ce ene ne ence nnn eenncene3. Surat Rekomendasi Blokir Nasional No. SR14/KPU.02/2018, No.

Surat Rekomendasi Blokir Nasional No. SR14/KPU.02/2018, No. DokSR.239/BCN10/2018 tanggal 24 September 2018, atas nama PT.

Penggugat; Bahwa dari hasil komunikasi antara Para Penggugat dengan Tergugat, keduabelah pihak akan menyelesaikan permasalahan pemblokiran keempat objeksengketa a quo dengan cara kekeluargaan:; Bahwa menurut keterangan Para Penggugat, Tergugat akan kembalimembuka atau mencabut keempat objek sengketa a QUuO;Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan hari Jumat tanggal 16November 2018 Pihak Tergugat menyatakan: Bahwa Pemblokiran akan dibuka apabila Pihak Penggugat mengajukanpermohonan pembukaan blokir

yang merupakan objek sengketa a quo; Bahwa pembukaan blokir akan dilakukan sesuai dengan peraturan dan/atauUndangUndang yang berlaku;00000000Hal 4 dari 7 hal Penetapan No : 16/G/2018/PTUN.TPIMenimbang, bahwa ketentuan pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang UndangNomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkanbahwa Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya sebelum Tergugatmemberikan jawaban, apabila Tergugat

Bahwa, yang mendasari adanya Surat Tergugat sebagai Obyek Sengketaadalah seharusnya Tergugat melihat ketentuan sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanRepublik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sitayang seharusnya terhadap SertipikatSertipikat yang diajukan Blokir yangjelasjelas mengetahui adanya gugatan perdata di Pengadilan NegeriMadiun seharusnya pada Sistem Aplikasi Sengketa Konflik dan Perkara(SKP) atas Perkara No. 46/Pdt.G

hak atas tanahnya agar tidak beralih kepada siapapunsesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sitaserta tidak ada penolakan dari Tergugat atas permohonan blokir dari Penggugat;5.

Bahwa Tergugat melalui surat Nomor : 285/600.35.77/X/2020 tanggal 14Oktober 2020 memberitahukan kepada Penggugat untuk memnuhi syaratsyaratdan mekanismenya kemudian tanggal 21 Januari 2021 Penggugat memenuhi/melengkapi syarat dan mekanisme Permohonan Blokir;3. Karena telah terpenuhinya syarat dan meknisme permohonan blokir dariPenggugat maka Tergugat telah melakukan pencatatan blokir dan kepadanyatelah disampaikan pemberitahuan melalui surat Nomor 67/600.35.77/II/2021tanggal 01 Pebruari 2021;4.

Bukti T9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya,Permohonan blokir Sdr. Johan atas Hak Milik Nomor :191/Kelurahan Pandean;10. Bukti T10: Fotokopi sesuai dengan aslinya,Permohonan blokir Sdr. Johan atas Hak Milik Nomor :1112/Kelurahan Pandean;Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SBY11. Bukti T11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya,Permohonan blokir Sdr. Johan atas Hak Milik Nomor :1990/Kelurahan Pandean;12.

pencatatan blokir yangsalah satunya juga melampirkan bukti hubungan hukum Penggugat denganpemegang hak dari sertipikan objek blokir, dan juga berisikan pernyataanbahwa permohonan blokir dapat dilayani/ditindaklanjuti apabila Pengugatmemenuhi persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundangundangan, dalam hal ini menurut Majelis Hakim surat objek gugatan tidakberisikan keputusan penolakan, justru Surat tersebut memberikan penjelasanatau informasi ketentuan peraturan perundangundangan mengenalmekanisme

Bahwa dalam catatanbuku tanah Hak Milik No. 1819/7 Kelurahan Kerten atas nama Nyonya Yulia AnnaSurya, telah diletakkan blokir dari Sardjana Orba Manulang, SH selaku kurator dariDayu Handoko dan Yulia Ana Surya, surat tanggal 30112011 berdasarkan PutusanPengadilan Niaga Semarang No. 07/PAILIT/20111PN.NIAGA SMG tanggal12102011 jo.

Blokir tanggal 05 Desember 2011 dari Sarjana Orba Manulang, SH. selaku kuratordari Dayu Handoko dan Yulia Atma Surya tanggal 30 Nopember 2011, berdasarkanPutusan Pengadilan Niaga Semarang No. 07/Pailit/2011/PN. Niaga. Smg., tanggal 12Oktober 2011 Jo. Penetapan Hakim Pengawas No. 07/PaHit/2011/PN. Niaga Smg.,tanggal 17 Oktober 2011.10.2.Blokir tanggal 01 Mei 2012 dari Ibnu Darjito, SH (Advokat) selaku kuasa hukum dariIrfan Suryanto, SE.

Niga Smg tanggal 17 Oktober 2011 ;e = blokir tanggal 152012 dari Ibnu Darpito, SH ( advokad ) selaku kuasa hukum dariIrfan Suryanto, SE surat tanggal 152012 dengan perkara perdata no 75/ Pdt.

G/2012/PN Ska tanggal 10 042012, dimana dalil eksepsi tergugat II dan tergugat III tersebutsebagaimana surat bukti TI/2 dan TIII/19 ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII/2, TIII/19 berupa Surat keteranganpendaftaran tanah yang menerangkan terhadap tanah obyek telah dilakukan :e blokir tanggal 5 Desember 2011 dari Sarjaban Orba manulang, SH selaku kuratordari Dayu Handoko dan Yulia Ana Surya surat tanggal 30 Nopember 2011 ;e = blokir tanggal 1 Mei 2012 dari Ibnu Darpito, SH (advokad ) selaku kuasa

Niaga Smg, sehingga menurut majelis hakim terhadapsubyek hukum gugatan aquo adalah adanya kekurangan pihak yang harus digugat ( pluriumlittis consurtium ) dalam hal ini pihak kurator Perkara Nomor: 07 / pailit/ 2011/ PN, NiagaSemarang ( Sarjana Orba Manulang, SH );Menimbang, bahwa dari uraian tersebut majelis hakim berpendapat pada saat diajukangugatan terhadap obyek sengketa telah diletakkan blokir tertanggal 5 122011 oleh SardjanaOrba Manulang, SH ( kurator ) dan blokir tanggal 152012 oleh Ibnu

Guna Karya Nusantara, pembukaan blokir tidak kunjung terselesaikansehingga uang yang harusnya diterima oleh saksi korban tidak kunjungdapat dicairkan, kemudian saksi korban melalui Hasbillan menanyakan haltersebut kepada terdakwa dan terdakwa berjanji bahwa pembukaan blokirakan beres pada bulan Februari, namun pada waktu yang dijanjikan olehHalaman 5 dari 38 putusan No.1233/PID/2021/PT MDNterdakwa, pembukaan blokir tidak kunjung terselesaikan sehingga saksikorban mengkonfirmasi hal tersebut kepada

Guna Karya Nusantara, pembukaan blokir tidakkunjung terselesaikan sehingga uang yang harusnya diterima oleh saksikorban tidak kunjung dapat dicairkan, kemudian saksi korban melaluiHasbillah menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa berjanjibahwa pembukaan blokir akan beres pada bulan Februari, namun padawaktu yang dijanjikan oleh terdakwa, pembukaan blokir tidak kunjungterselesaikan sehingga saksi korban mengkonfirmasi hal tersebut kepadaterdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa pajak tertunggak

GunaKarya Nusantara sehingga blokir tidak dapat dibuka dansaksi korban tidak dapat mencairkan uang pengerjaanproyek yang dikerjakan saksi korban tersebut karenakenyataan uang yang diminta terdakwa kepada saksikorban bukan~ dipergunakan oleh terdakwa untukmembuka blokir karena menurut keterangan saksiPraktikno yang merupakan petugas pajak dan saksi RudyRakian tidak mungkin blokir dapat dibuka hanya denganuang sebesar Rp. 657.331.220, (enam ratus lima puluhtujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu

Guna Karya Nusantara padahaluang tersebut diperuntukkan terdakwa bukan untukmembuka blokir namun untuk operasional perusahaan PT.Guna Karya Nusantara milik terdakwa tanpasepengetahuan dan seijin dari saksi korban.Dengan demikianunsurinitelahterbuktisecarasah danmeyakinkan menurut hukum terpenuhi** Bahwa saksi yang diperiksa dipersidangan dalam perkara terdakwaIr.

Guna Karya Nusantara sejak bulan Juli 2018dengan alasan untuk membuka blokir namun uang tersebut tidakdipepergunakan oleh terdakwa untuk membuka blokir.

Duduk sengketa; 1 Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan blokir dan bongkarkepada Bupati Kabupaten Kepuluan Mentawai melalui Surat Nomor :08/II/Perm.Blok/2016 Perihal Permohonan Blokir dan Bongkar, tanggal13 Juni 2016 (vide P1) yang diterima Bupati Kabupaten KepuluanMentawai melalui Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten KepuluanMentawai tanggal 13 Juni 2016 (vide P1a, P1b) disamping TergugatSurat Tersebut juga diterima oleh Camat Sipora Utara dan KP2TKabupaten Kepuluan Mentawai ; 2.

Bahwa selain surat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo,Tergugat juga telah beberapa kali menerima surat tembusanPermohonan Blokir dan Bongkar dan surat Permohonan PerlindunganHukum yang Penggugat ajukan terhadap Tergugat langsung suratsurat tersebut yaitu ; 222m nnn nn nn nnn ne nnn nnn nnn nen Tanggal Surat Nomor Surat Perihal Surat 10 Feb 2016 03/II/Perm.Blok/2016 Permohonan blokir dan bongkar 10 Feb 2016 Tanda Terima Surat Bupati Kab.

Kep.Mentawai11 Feb 2016 Tanda Terima Surat Camat Sipora Utara21 Apr 2016 05/II/Perm.Blok/2016 Permohonan blokir dan bongkar22 Apr 2016 Tanda Terima Surat Bupati Kab KepMentawai.22 Apr 2016 Tanda Terima Surat Camat Sipora Utara.21 Apr 2016 Tanda Terima Surat Kepala Kantor PelayananPerizinan Terpadu.02 Mei 2016 06/II/Perm.Blok/2016 Permohonan blokir dan bongkar.02 Mei 2016 Tanda Terima Surat Bupati Kab. Kep.Mentawai.

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 30/G/2016/PTUNPDG 02 Mei 2016 Tanda Terima Surat Camat Sipora Utara.02 Mei 2016 Tanda Terima Surat Kepala Kantor PelayananPerizinan Terpadu. 25 Mei 2016 07/Il/Perm.Blok/2016 Permohonan blokir dan bongkar.25 Mei 2016 Tanda Terima Surat Bupati Kab.

Menyatakan batal sikap diam Tergugat terhdap Surat Nomor:08/II/Perm.Blok/2016, Perihal Permohonan Blokir danBongkar,yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 13 Juni 2016 ; 3. Mewajibkan Tergugat untuk memproses penerbitan surat PerintahBongkar atas Gedung Bangunan yang menjadi obyek permohonanPenggugat kepada Tergugat melalui Surat Nomor08/II/Perm.Blok/2016, Perihal Permohonan Blokir danBongkar,yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 13 Juni 2016 ; 4.

Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II, untuk membuka blokir saham-saham PARA PENGGUGAT pada Rekening Efek TURUT TERGUGAT dan sub rekening efek PARA PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :A. Saham-saham PARA PENGGUGAT pada Rekening Efek TURUT TERGUGAT :a. Penggugat 1, Agus Sujanto, selaku pemilik saham-saham INCO sejumlah 25.000 lembar yang berasal dari rekening Perum Pegadaian qq OKCM IV dengan nomor C-Best BNGA1.6597.001.39 ;b.

diterima berdasarkan hukum.Bahwa sejak awal dilakukannya blokir atas sahamsaham dan juga subrekening efek milik Para Penggugat, Para Penggugat telah berulang kalimempertanyakan dan memperjuangkan hak yang dimilikinya.

Tergugat 1 tidak menanggapi surat dari Turut Tergugat tertanggal 24Oktober 2012, yang pada pokoknya memohon kepada Tergugat 1 agarmembuka blokir atas sub rekening efek milik Para Penggugat dengan dasarPara Penggugat telah melakukan verifikasi kepemilikan saham;e. Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 tidak menanggapi somasisomasi yangdisampaikan oleh Penggugat 1, Penggugat 6 dan Penggugat 10 sehubungandengan tindakan blokir yang tanpa dasar hukum serta tidak mencerminkankepastian hukum;f.

Tergugat 1 telah tidak konsisten dan dapat dikualifikasikan melakukandiskriminasi terhadap Para Penggugat dengan telah membuka blokir atassahamsaham dan sub rekening efek milik nasabah Turut Tergugat yanglain, namun tetap melakukan blokir atas sahamsaham dan sub rekeningefek milik Para Penggugat;Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan blokir atas sub rekening efekmilik Para Penggugat tanpa adanya kepentingan yang jelas, atau denganperkataan lain, tanpa ada dasar hukumnya.30 Bahwa hakhak Para Penggugat

Metro jaya untukmembuka blokir atas rekening efek milik Turut Tergugat;4 Tergugat tidak menanggapi surat dari Turut Tergugat agar membukablokir;5 Tergugat 1 tidak menanggapi somasisomasi dari Penggugat 1,Penggugat 6 dan Penggugat 10 sehubungan dengan tindakan blokir;6 Tergugat 1 tidak konsisten dan dapat dikualifikasikan melakukandiskriminasi terhadap Para Penggugat dengan membuka blokir sahamnasabah yang lain namun tidak kepada Para Penggugat.1 Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pemblokiran

Permohonan blokir tersebut dilakukan atas rekening efekTurut Tergugat yang sudah terlebih dahulu dilakukan blokir oleh Tergugat 1 danTergugat 2.Bahwa benar kemudian di bulan Oktober 20012, Polda Metro Jaya memintakepada Tergugat 1 agar pemblokiran yang dilakukan atas rekening efek TurutPutusan No. 165/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.Halaman 81 dari 15710.11.12.13.82Tergugat dibuka, dimana hingga dengan saat ini tidak juga blokir dimaksud tidakjuga dibuka oleh Tergugat dan Tergugat 2.Bahwa atas tindakan pemblokiran

Aliyah Ali (Penggugat), dan disebutkanalasan permintaan blokir karena terkait dengan tindak pidana dibidang perpajakan yang disangkakan terhadap Sdr. UmarHusni dan Sadr. Ali Rofi dan agar tanahtanah objek blokir tidakdapat dipindahtangankanBahwa Penggugat adalah seorang warga negara IndonesiaHIm. 32 dari 147 hlm.

Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMGNasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 TentangTata Cara Blokir Dan Sita, pada pokoknya diatur halhalsebagai berikut :a.Dalam permohonan pencatatan blokir harusmencantumkan alasan yang jelas dan bersedia dilakukanpemeriksaan atas permohonan dimaksud.

Selanjutnya Pasal 10ayat (3) menentukan Pengkajian dilakukandengan memperhatikan: a. subyek/pihak yangmengajukan permohonan pencatatan blokir; b.syarat dan alasan dapat dilakukannyapencatatan blokir;Bahwa Permen ATR No. 13 Tahun 2017, Pasal12 ayat (5) menyatakan : Setelan pencatatanblokir disahkan sebagaimana dimaksud padaHIm. 47 dari 147 hlm.

Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.SMGpenegak hukum berdasarkan Peraturan Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita(1) Permohonan pencatatan blokir dapat diajukan oleh:Aa.

PperOranQaNn 222222222 b. badan hukum; atau;C. penegak hukum)02ne225(2) Dalam permohonan pencatatan' blokir harusmencantumkan alasan yang jelas dan bersediadilakukan pemeriksaan atas permohonan dimaksud;(1) Penegak hukum sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (1) huruf c, dapat mengajukanpencatatan blokir untuk penyidikan dan penuntutankasus pidana;Bahwa tujuan pengajuan pencatatan blokir untukpenyidikan tindak pidana di bidang perpajakan telahdisampaikan Tergugat dalam Objek Sengketa dan SR59/WPJ

PHtanggal 21 Januari 2011 dan tanggal 28 Maret 2011 ;Penggugat sangat heran dan bingung, sekitar Bulan September 2017,saat hendak melaksanakan jual beli bidang tanah in casu, danmelakakukan pengecekan di Kantor Pertanahan Kota Denpasar (secaralisan), disampaikan adanya blokir atas; +Sertipikat Hak Milik Nomor : 8179 atas nama Chandra WibisonoBudiarso, belokasi di Jalan Tukad Batanghari, Desa/Kelurahan Panjer,Kecamatan Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, Surat Ukur Nomor02576/Panjer/2011, luas 1.348

Dps, tertanggal 25 Oktober 2017, dengan perihalpencatatan blokir yang dikeluarkan oleh Tergugat; Penggugat mengetahui adanya blokir yang disampaikan secara lisanatas Sertipikat Hak Milik Nomor : 8179 atas nama Chandra WibisonoBudiarso, belokasi di Jalan Tukad Batanghari, Desa/Kelurahan Panjer,Kecamatan Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, Surat Ukur Nomor02576/Panjer/2011, luas 1.348 M2, tertanggal 18012011 yangdisampaikan Kantor Pertanahan Kota Denpasar atas Objek Sengketadalam Permohonan Surat Keterangan

Dps. padaHari Selasa, tanggal 7 Nopember 2017, sekitar pukul 10:00 WITA, diRuang Pemeriksaan Persiapan Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar, baru diketahui dengan terang dan jelas dari keterangan yangdisampaikan Tergugat bahwa benar adanya Objek Sengketa ; Bahwa pencatatan blokir yang diterbitkan Tergugat, sebagaimanadimaksud dalam pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 5 tahun 1986yang diubah dengan UndangUndang No. 9 tahun 2004 tentangperadilan tata usaha Negara yaitu merupakan penetapan tertulis

Dengan telah diterbitkannya objek sengketa, pencatatan blokir olehTergugat, maka tidak ada lagi kepastian hukum karena sebelumnyadengan terang dan jelas telah dicatatkan dan disampaikan atasbidang tanah yang bersertifikat hak milik, milik Penggugat in casu,sebelum dilaksanakan jual beli TELAH memperoleh keterangan dariTergugat atau Pejabat pada kantor Tergugat, seperti yang ditulistegas dalam sertipikat telah diperiksa dan sesuai dengan kantor pertanahan KASUBSI PH tanggal 21 Januari 2011 dan tanggal

=n nnn nn nn nnn nn nnn nn nnn nnn nena nnnDengan telah diterbitkannya objeksengketa, pencatatan blokir olehTergugat, maka tidak ada lagi keterbukaan, ada informasi yangdisembunyikan, tidak sejalan dan bertentangan dengan apa yangdisampaikan Tergugat atas bidang tanah yang bersertifikat hak milik,milik Penggugat in casu, sebelum dilaksanakan jual beli TELAHmemperolehketerangan dari Tergugat atau Pejabat pada kantorTergugat, seperti yang ditulis tegas dalam sertipikat telah diperiksadan sesuai dengan

saatgugatan ini diajukan belum dilaksanakan oleh Tergugat dengan katalain Tergugat telah diduga menolak permohonan pencatatan blokirpada buku tanah SHM No. = 25/Cimanggu, tersebut; 21 Bahwa ternyata dengan ditolaknya oleh Tergugat permohonanpencatatan blokir pada buku tanah SHM No. 25/Cimanggudimaksudkan untuk mempermudah Saudara CHRISTIAN PBHALIM mengajukan permohonan pembatalan/balik nama atas SHMNo. 25/Cimanggu tersebut; 22 Bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan permohonanpencatatan blokir

dari Ose KomaraHadiprawira tanggal 2 April 2011 ; 4 Bahwa tanggal 3 Agustus 2011 dengan surat Kantor PertanahanKabupaten Pandeglang No. 244/300/VIH/2011, telah diberitahukankepada saudara Ose Komara Hadiprawira tentang syaratsyarat pengajuanpermohonan blokir pada buku tanah Hak Milik No. 25 Cimanggu ;Bahwa Saudara Ose Komara Hadiprawira belum memberi jawaban atassurat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang No. 244/300/VII/2011, tentang syaratsyarat pengajuan permohonan blokir pada bukutanah

di Kepala sub seksiPendaftaran Hak, sedangkan Kepala Seksi HakHak Atas Tanah danPendaftaran Tanah itu membawahi 4 Kepala sub seksi; Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor1 Tahun 2011, mendelegasikan tugas pemblokiran kepada Seksi HakHakAtas Tanah dan Pendaftaran Tanah; Bahwa pencatatan blokir termasuk kepada tugas pokok dan fungsi Kepalasub seksi Pendaftaran Hak; Bahwa kalau ada permohonan blokir, secara prosedur harus melalui loketterlebih dahulu via surat kepada Kepala

Kantor Pertanahan, kemudiandidisposisi ke Kepala Seksi (Kasi) baru ke Kepala sub seksi (Kasubsi); Bahwa saksi pernah menerima permohonan blokir dari Penggugat (OseKomara Hadiprawira) pada tahun 2011; Halaman 33 dari 50 halaman Putusan Nomor : 01/G/2012/PTUNSRGBahwa Penggugat (Ose Komara Hadiprawira) datang ke KantorPertanahan Kabupaten Pandeglang 2 (dua) kali yaitu mengajukanpermohonan blokir dan permohonan perlindungan hukum pada tahun yang sama;Bahwa saksi menerangkan terhadap surat tertanggal

Pencatatan, huruf (a).Blokir; Bahwa persyaratan permohonan blokir adalah sebagai berikut1 Formulir Permohonan yang sudah diisi dengan disertai alasanpemblokiran dan/atau salinan gugatan dan ditandatangani pemohon ataukuasanya diatas meterai cukup, yang memuat : a identitas diri;b luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon; c alasan pemblokiran;yang dicatat dengan tinta hitam, dibubuhi paraf dan tanggal.2 Surat kuasa apabila dikuasakan; 3 Foto copy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan Pimpinan PT BNI 46 Kantor Cabang Utama Mayestik Jakarta untuk membuka blokir terhadap Rekening Nomor : 076.005.000607-010 dan Rekening Nomor : 076.005.000607.002 atas nama Dedy Suryawan (Pemohon);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan Jawaban surat ke 2 dari Terpidana DEDYSURYAWAN/Pemohon kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 29Mei 2017 tentang Rekening Nomor : 076.005.000607010 dan RekeningRekening Nomor : 076.005.000607002 tidak termasuk barang disita mohonuntuk membuka Blokir Tekening atas nama DEDY SURYAWAN denganmaksud supaya Pemhon dapat memanfaatkan dana Pemohon untukkebutuhan sehari hari atas dasar tersebut, Kejaksaan Tinggi DK!

Bahwa Rekening Nomor 076.005.000607010 dan Rekening Nomor :076.005.000607002 di Bank BNI Cabang Utama Mayestik Jakartaagardi kembalikan kepada yang bersangkutan karena tidakd ada kaitan lagidalam perkara tindak pidana mengingat terpidana /Pemohon DEDYSURYAWAN telah menjalani seluruh Pidanana dan telah membayarDenda serta uang Pengganti yang di bebankan kepada Terpidana,sehingga Pembukaan Blokir terhadap KEDUA Rekening tersebutmerupakan kewenangan dari Bank BNI Cabang Utama Mayestik diJakarta.Halaman

Kami menyerankan Kepada Bank BINI Cabang Utama Mayestik diJakarta, dapt mempertimbangkan untuk membuka Blokir terhadapKEDUA Rekening tersebut diatas.7.

Memerintahkan Pimpinan Bank BNI Cabang Utama Mayestik di Jakartauntuk membukan Blokir terhadap ke 2 (dua) Rekening Pemohon yaitu :Rekning Nomor : 076.005.000607010 dan Rekeingi Nomor076.005.000607002 atas nama DEDY SURYAWAN, karena tidak adakaitan lagi dalam Perkara Tindak Pidana, mengingat Terpidana DEDYSURYAWAN, telah menjalani seluruh Pidana dan telah membayar dendaserta uang Pengganti yang di bebankan kepada Terpidana.3.

B3358/0.1/FU.1/05/2017, tanggal 31 Mei 2017, PerihalMembuka Blokir Rekening Atas Nama : Dedy Suryawan( Foto copy )Foto copy bukti surat tersebut telah dicocokan dengan aslinya dalampersidangan dan telah diberi meterai cukup sehingga dapat dipertimbangkansebagai alat bukti ;Menimbang, bahwa selaian mengajukan bukti Surat tersebut, pemohonjuga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :1.Saksiketerangan sebagai berikut :Ir.

Bahwa berdasarkan Surat Polres Metro Jakarta Timur Nomor:B/2972/IV/2016/Res.JT tertanggal 13 April 2016, pada pokoknyamenyatakan Permohonan membuka blokir Sertifikat Hak Milik Nomor:977/Utan Kayu Utara sebab tidak ada hubungan hukum menyangkutsertipikat tanah tersebut dalam permasalahan hukum antara sdr. Helmydengan sdr. Ude Saepudin;. Bahwa selanjutnya Pemohon mengetahui adanya gugatan di PengadilanNegeri Jakarta Timur (selanjutnya disebut PN).

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);: Persyaratan Blokir di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yangterdapat dalam website resmi Badan Pertanahan Nasionalhttp://site.bon.go.id/0/Beranda/LayananPertanahan/P elayanan Pencatatan DanInformasi Pertanahan/Pencatatan/Blokir.a.spx.

Sertifikat Hak Milik, diperoleh fakta bahwa semulaatas permohonan seseorang bernama Helmy melalui kuasa hukumnya, SertifikatHak Milik Nomor 977/Kelurahan Utan Kayu Utara telah diblokir pada tanggal 3Februari 2016 karena terkait dengan perkara pidana, selanjutnya blokir tersebutdiperpanjang pada tanggal 4 Maret 2016 atas permohonan Kepala SatuanReserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur, namun kemudian blokir tersebuttelah dicabut oleh Termohon pada tanggal 18 April 2016 berdasarkanHalaman 18 dari

Putusan Nomor 11/P/FP/2017/PTUNJKT.permohonan pembukaan blokir dari Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur melaluisurat tanggal 13 April 2016 sebagaimana bukti surat P11;Menimbang, bahwa meskipun terkait dengan proses pidana, blokirterhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 977/Kelurahan Utan Kayu Utara telah dicabutoleh Termohon pada tanggal 18 April 2016, akan tetapi berdasarkan bukti surat T2, T3, dan T4, ternyata terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 977/Kelurahan UtanKayu Utara telah diajukan blokir oleh

Secarakhusus, terkait dengan blokir yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan didalam perkara perdata, Pasal 126 ayat (1) Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 mengaturbahwa:Halaman 22 dari 27 halaman.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang Nomor.13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita,Pasal 13 jonco Pasal 15 ayat 1 huruf a yang pada intinya bataswaktu Blokir tersebut hanya dalam waktu 30 hari kerja saja danbilamana lewat dari 30 hari kerja maka Blokir harus dibuka.

UntukBlokir biasanya ada jangka waktunya dan biasanya Blokir itu bisadilakukan kalau salah satunya terjadi Sengketa Tanah. Untuk Blokirdengan Penangguhan adalah 2 (dua) hal yang berbeda; Bahwa, Hapusnya Blokir salah satunya adalah jangka waktunyaberakhir, kedua apabila Pemohon mencabut Blokir, Kepala Pertanahanjuga bisa mencabut Blokir kalau jangka waktunya belum berakhir bisa jugadengan Putusan Pengadilan.

Apabila dicabut oleh si Pemohon Blokir, sebelum Jangka waktuBerakhir;3. Blokir dicabut oleh Kepala Pertanahan sebelum Jangka Waktuberakhir; dan4.

Pendaftaran Tanah; Putusan Perkara Nomor :3/P/FP/2021/PTUN.PLKHalaman 38 dari 59 Halaman Bahwa, untuk Tenggang Waktu Blokir Tanah Diatur dalam PeraturanMenteri Agrarian Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir danSita; Bahwa, terhadap Blokir Tanah yang dimohonkan, Pihak Pertanahanakan melakukan Pengkajian terkait dengan:1.

Alasan Pemohon mengajukan Proses Blokir;2. Identitas Pemohon Blokir;dan3. Jangka Waktu dan Biaya;Pencatatan Blokir itu juga memuat:1. keterangan Pemohon Blokir;2. Alasan Blokir; dan3.

Dana Pekerjaan;

Jasa Bhakti Nusantara tanggal 05 Desember 2014;

Pembuat Komitmen Nomor : 344/PPK/ UHO/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 perihal Blokir Dana Pekerjaan;

Dana Pekerjaan;

2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan

lalu antara terdakwa dengan saksi korbankembali menjalin kKomunikasi namun tidak intens lagi, lalu sekitar bulanNovember 2019 kontak whatsaap terdakwa kembali diblokir oleh saksikorban hingga membuat terdakwa kembali melakukan pengancaman kepadasaksi korban melalui perantara saksi RABIATUL WIFTIAH yang berisipdhkan Iwn qyul mulai hari ini kuhambur bukti2 kami di WA, dan kuberibatas sampai mim bila kd mmbuka blokir ml mini jua antara 2, aku atau inyayg dibunuh yg laki, titik, setelah itu terdakwa

juga mengirimkan pesan lewatwhatsaap kepada saksi BAHRULLAH yang berisi sampaikan Iwn qyul, jgnbangga dlu krna aq blm bpdh Iwn yg laki, jgn dikira aq kd wani, liat hajakaena, aq nya tapandang hdnk mnikahkan anak banarae Ig, ngleh kaenakalo terjadi apa2 antara ag Iwn yg laki, antara 3, mati atau penjara, jdtuntungakan urusanku dlu, bukti2 bnyak selain ini termasuk vedio kamidikamar, kemudian terdakwa mengirimkan lagi pesan lewat whatsaapkepada saksi BAHRULLAH yang berisi kd membuka blokir mka akan

kublokir balik, fan artinya kdd maras lagi aku Iwn inya, biar banyu mata darah,yg jls pa imbah 5 hari itu dipastikan ada pertumpahan.....di Kdg, dn mhon mfWA buhan km kkwannya terpaksa ku blokiri jua, barelaan barataan, tungguhaja kabarnya 5 hari kedepan.......... lalu terdakwa kembali mengirimkanpesan lewat whatsaap kepada saksi BAHRULLAH yang berisi pdhkan Iwngyul mulai hari ini kuhambur bukti2 kami di WA, dan kuberi batas sampalmim bila kd mmbuka blokir ml mini jua antara 2, aku atau inya yang

dibunuhyg laki, titik, setelah itu saksi RABIATUL WIFTIAH dan saksi BAHRULLAHmenscreenshoot percakapan terdakwa lalu mengirimnya kepada saksikorban, selain itu terdakwa juga mengirimkan pesan lewat whatsaap kepadasaksi ABDURRAHIM SURYA NEGARA Als AHIM yang intinya berisi agarsaksi korban disuruh melakukan buka blokir nomor kontak terdakwa danapabila saksi korban tidak buka blokir maka terdakwa akan menceritakanhubungan antara mereka berdua kepada suami saksi korban, dalam isiHalaman 5 dari 20 Putusan

kontakwhatsapp milik terdakwa;Bahwa setelah kontak blokir terbuka, terdakwa dan saksi korban kembalimenjalin komunikasi, namun tidak intens lagi, hingga pada sekitar bulanNovember 2019 kontak whatsapp terdakwa kembali diblokir oleh saksikorban hingga membuat terdakwa kembali melakukan pengancamankepada saksi korban melalui saksi BAHRULLAH, saksi RABIATULQIFTIAH dan saksi IBRAHIM dengan menggunakan media sosialwhatsapp dengan tujuan blokir kontak whatsaap terdakwa dibuka olehsaksi korban;Bahwa kemudian

KepalaKantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menghapusadanya catatan blokir atau sita.c.

Pst.waris, dalam hal permohonan blokir tentang sengketa hartabersama dalam perkawinan dan/atau pewarisan; dan Putusan Pengadilan berkenaan dengan utang piutang atauakta perjanjian perikatan jual beli, akta pinjam meminjam, aktatukar menukar yang telah dilegalisir oleh pejabat yangberwenang, dalam hal permohonan blokir tentang perbuatanhukum.7) syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Mengenai jangka waktu blokir dipertegas dalam Pasal 13 PeraturanMenteri Agraria dan Tata

IndonesiaNomor 13 Tahun 2017 disebutkan bahwa :(1) Catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum hapus apabila:a. jangka waktu blokir berakhir dan tidak diperpanjangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;b. pihak yang memohon' pencatatan telah mencabutpermintaanya sebelum jangka waktu berakhir;c.

Kepala Kantor menghapus blokir sebelum jangka waktunyaberakhir; ataud. ada perintah pengadilan berupa putusan atau penetapan.(2) Dalam hal catatan blokir diperpanjang atas perintah pengadilansebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) maka catatanblokir dapat dihapus apabila ada perintah pengadilan berupaputusan atau penetapan;(3) Permohonan penghapusan catatan blokir sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis kepada KepalaKantor Pertanahan.Hal. 49dari73 Putusan No.173

Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 13 Tahun 2017 ditegaskan bahwa Pencatatan blokir diajukan : Dalam rangka perlindungan hukum terhadap kepentingan atastanah yang dimohon blokir; dan Paling banyak 1 (satu) kali kali oleh 1 (Satu) pemohon pada 1(satu) objek tanah yang sama.6.

adanya peristiwa hukum pembukaan blokir sekaligusHal. 13 dari 33 hal.

dan membuka blokir.

Dalamketerangannya sebagaimana putusan halaman 36 Terdakwa Muh.Ishaq Latief menyampaikan hal sebagai berikut: Bahwa pemblokiran tersebut atas permintaan Saksi Soehandoyodan atas permintaan Polda Sultra, namun Terdakwa tidak dapatmemastikan atas permintaan mana blokir dilakukan; Bahwa ketika mengetahui adanya permintaan blokir tersebut,Terdakwa hendak melakukan blokir namun ternyata rekening An.Falahwi sudah dalam kondisi terblokir;Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I.Nyoman

PANCA LOGAM MAKMUR dan kemudianada pula permintaan blokir dari Polda Sultra; Bahwa sepengetahuan Terdakwa permintaan blokir SaksiSoehandoyo telah terlebin dahulu masuk sebelum permintaanPolda Sultra masuk;Dengan demikian Majelis Hakim telah keliru di dalammempertimbangkan fakta mengenai permintaan blokir dari Poldatersebut;C. Mengenai Sikap BRI Pusat terhadap Tindakan Para Terdakwa.Hal. 19 dari 33 hal. Put.

Saksi Falahwi Mudjur Saleh Wahid tersebuttelah dilakukan blokir. Dalam pembuktian persidangan,terungkap adanya 2 (dua) permohonan blokir, yakni blokir yangdiajukan oleh Saksi RJ. Soehandoyo dan blokir yang diajukanoleh Penyidik Polda Sultra kepada pihak BRI. Dengan demikianpertimbangan kekhawatiran uang di dalam rekening tersebutakan diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab adalahkekhawatiran yang tidak perlu.

Pelaksanaan blokir dan penghapusan blokir sertipikat hak atas tanahdidasarkan pada ketentuan PMNA/KaBPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal126 dan Pasal 127 dan terakhir berdasarkan ketentuan PermenATR/BPN Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita.b. Permohonan pencatatan blokir dapat diajukan oleh perorangan, badanhukum atau penegak hukum.

Permohonan perorangan atau badan hukumwajidb mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dimohonkanpemblokiran.Catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum hapus apabila:1. jangka waktu blokir berakhir dan tidak diperpanjang;Halaman 62 dari 100 Putusan Nomor1179/Pid.B/2020/PN Mks.2. pencabutan oleh pihak yang memohon pencatatan blokir sebelumberakhirnya jangka waktu blokir;3. penghapusan blokir oleh Kepala Kantor Pertanahan sebelumberakhirnya jangka waktu blokir; atau4.

blokir dan penghapusan blokir sertipikat hak atas tanahdidasarkan pada ketentuan PMNA/KaBPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 126dan Pasal 127 dan terakhir berdasarkan ketentuan Permen ATR/BPNNomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita;Bahwa benar, Catatan blokir oleh penegak hukum, hapus apabila: penyidikan dan penuntutan dihentikan; atau penyidik mengajukan penghapusan catatan blokir;Bahwa ada surat dari kepala BPN terkait pemblokiran Sertifikat No. 568,569 dan sertifikat No. 805, Perpanjangan

permohonan Pemblokiran adalah orang yang merasadirugikan dan jika ada pemblokiran Sertifikat yang diajukan penyidik makapenghapusan Blokir dilakukan setelah ada penyampaian secara resmi dariPenyidik;Menimbang, bahwa pelaksanaan blokir dan penghapusan blokir sertipikathak atas tanah didasarkan pada ketentuan PMNA/KaBPN Nomor 3 Tahun 1997Pasal 126 dan Pasal 127 dan terakhir berdasarkan ketentuan Permen ATR/BPNNomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita.

Blokir dan Sita.

Indonesia Nomor2645K/Padt/2016 dengan keterangan sebagai berikut :1) Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 3 Tahun 2017tntang Blokir dan Sita, dalam Pasal 5 permohonan pencatatanblokir dapat diajukan oleh perorangan atau badan hukum apabilaang bersangkutan mempunyai hubungan hukum dengan tanahyang dimohonkan pemblokiran.

Dalam hal Saudara selakuPemohon blokir sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengantanah yang dimohonkan blokir, karena obyek tanah yangdimohonkan pencatatan blokir sudah beberapa kali terjadi peralihanhak.2) Bahwa dalam hal putusan Pengadilan Negeri Pekalongan (MajelisHakim dan Mahkamah Agung) terhadap suatu perkara telahmemperoleh kekuatan hukum tetap (Inckracht van gewijsde),kemudian terhadap putusan Pengadilan tersebut dimohonkanupaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali, maka sesuai Pasal66 ayat

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun2017 tentang Blokir dan Sita, Penggugat tidak mempunyaihubungan hukum lagi atas tanah yang dimohonkan blokir.b.

Bahwa permohonan blokir Penggugat atas Sertipikat Hak MilikNomor 155 dan 916 tersebut di atas didasarkan pada Pasal45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tanah tersebut merupakan obyek sengketa diPengadilan.2.2. Tentang Permohonan Peninjauan Kembalia.

Bahwa Tergugat tidak berwenang menggunakan Pasal 66ayat (2) undangundang tersebut untuk tidak dapat memenuhipermohonan blokir Penggugat karena masalah PeninjauanKembali adalah wewenang Pengadilan (Judikatif) dan Pasal66 ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985merupakan hukum formil (hukum acara perdata) oleh karenaitu. selain itu. pengadilan tidak berwenang menggunakanhukum acara perdata tersebut.3.

Saksipunya pembukuannya;Menurut aturan yang berlaku bahwa Roya bia dijalankan, walaupunada blokir;Bahwa jual beli tidak bisa dijalankan karena ada blokir, bukankarena ada roya;Bahwa proses urutannya yaitu Roya dulu baru ada blokir;Bahwa seorang PPAT tidak akan membuat akta jual beli kalausertifikat ada hak tanggungan;Bahwa sebelum menyerahkan uang titipan tersebut untuk biayapendaftaran akte jual beli, sudah ada penjelasan dari saksikepada Roy Sudiarto;Percepatan maksudnya adalah bahwa di Agraria

Setelah utangdilunasi sertifikat langsung diserahkan; Bahwa syarat syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukanblokir yaitu) masih adanya hak tanggungan; Blokir diajukan atas dasar kepentingan kepentinganpihak pihak; Bahwa dalam peraturan memang permohonan blokir harussurat gugatan dari Pengadilan, tetapi juga bisa tidak harussurat gugatan;dariadaada Bahwa masa berlakunya blokir selama 30 hari, dan blokirakan hapus dengan sendirinya setelah habis masa 30tersebut.

Perkara;48 Bahwa Badan Pertanahan Nasional tidak mempunyai kewajibankepada para pihak, tetapi kalau ada surat BPN berkewajibanmenjelaskan kepada para pihak; Bahwa blokir yang dicatat sepanjang tanah tersebut tercatat,kalau blokir yang tidak dicatat yaitu hutang piutang.

Jadi tidaksemua pemblokiran dicatat; Bahwa tidak semua blokir dicatat di buku tanah karena adaperaturan yang saling melengkapi; Pemblokiran tidak harus ada surat gugatan; Permohonan blokir didaftarkan lewat loket 2 (dua) dansetelah itu dihadapkan ke Kepala Kantor dan kemudian Kepalakantor menentukan~ ke ~ seksi seksi tersebut.

Dan Di Badan Pertanahan Nasional tidak adaistilah percepatan; Menurut aturan bahwa PPAT harus diberitahukan tentangadanya suatu blokir; Bahwa mengenai proses roya, apabila roya sudah berjalanberbulan bulan tidak jadi, konsekwensinya roya tersebut harusdihapus; Bahwa blokir adalah suatu permohonan yang terkait dengan haktanggugan, karena hak tanggungan tersebut belum diroya; Bahwa yang menjadi kewajiban Badan Pertanahan Nasionalterhdap pemohon blokir yaitu) menjelaskan kepada para pihak bahwaakte

28 Januari 2016 Jo Pasal 4 (empat) dan Pasal 5 (lima) Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 40 ;- Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah memohon pemblokiran kepada Tergugat IV atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya berdasarkan sertipikat hak milik Nomor 1733/kelurahan gemuruh adalah perbuatan Melawan hukum ;- Memerintahkan kepada Tergugat I, II III untuk melakukan proses peralihan kepemilikan kepada Penggugat dengan memohonkan pembukaan Blokir

tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1733/Kelurahan Gemuruh;- Menghukum dan memerintahkan Tergugat IV untuk melakukan pembukaan blokir atas tanah dan bangunan sertipikat Hak Milik Nomor 1733/kelurahan Gemuruh;- Menolak gugan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;DALAM REKONPENSI- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI - Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Peggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.