KEDUNGORI, berkedudukan Desa KedungoriKecamatan Dempet Kabupaten Demak;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :Putusan Nomor. 162/B/2019/PT.TUN.SBY halaman 1MUHARSUKO WIRONO,SH,MH ; 272 no ee ee eenAHMAD RUDI FIRDAUS,SH ; = 2 ne ne ne ee noeANGGORO SUNU TOMO,SH ; 222 nore concen cn enceISTIYANI MARDHANINGRUM,SH ; AHMAD MUTHOHAR,SH ; 2 no ne noe cree neeBOBY HERTRIYONO,SH ; 22222 one eco nee ee cee nceKesemuanya Advokat dan konsultan hukum, beralamat di KantorAdvokat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH

TERGUGATMUJI TRIMULYANI, beralamat Dk Muteran RT.005, RW.001, KelurahanKedungori, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak:;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :MUHARSUKO WIRONO,SH,MH ; 27222 222 oro nonoAHMAD RUDI FIRDAUS,SH ; ANGGORO SUNU TOMO,SH ; 0 222 one noe nne ne nce ne eeeISTIYANI MARDHANINGRUM,SH ; AHMAD MUTHOHAR,SH ; " 2222222 ono nnn nnn nnn neeBOBY HERTRIYONO,SH ; 2 22222 ono nnn nnn nnnKesemuanya Advokat dan konsultan hukum, beralamat di KantorAdvokatr Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH

Saksi DUTA PRASETYO BIN TJIPTO GUNAWAN, di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:7 Bahwa Saksi melaksanakan opersional Perlindungan danPengamanan Tahura Bukit Mangkol bersama Gakkum KLHK dan BPKH WilayahXIII Pangkal Pinang;7 Bahwa pada hari kamis 21 Maret 2019 sekira pukul 12.30 WIBdi dalam kawasan hutan TAHURA Bukit Mangkol, Tim mengamankan TerdakwaMASDAR Alias JOJON Bin ALIS (Alm).

Dan Sepengetahuan dia di Tahura Bukit Mangkol tidakada izin pertambangan timah;Bahwa berdasarkan surat tugas Kepala Dinas LingkunganHidup Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 094/102/DLH/2019 tanggal 19 Maret2019 bersama Gakkum KLHK dan BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang, untukmelaksanakan opersional Perlindungan dan Pengamanan Tahura Bukit Mangkoldi Kabupaten Bangka tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dan Sepengetahuan dia di Tahura Bukit Mangkol tidakada izin pertambangan timah;Bahwa berdasarkan surat tugas Kepala Dinas LingkunganHidup Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 094/102/DLH/2019 tanggal 19 Maret2019 bersama Gakkum KLHK dan BPKH Wilayah XIll Pangkal Pinang, untukmelaksanakan opersional Perlindungan dan Pengamanan Tahura Bukit Mangkoldi Kabupaten Bangka tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

NASIR, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:' Bahwa Saksi melaksanakan opersional Perlindungan danPengamanan Tahura Bukit Mangkol bersama Gakkum KLHK dan BPKH WilayahXIII Pangkal Pinang;7 Bahwa pada hari kamis 21 Maret 2019 sekira pukul 12.30 WIBdi dalam kawasan hutan TAHURA Bukit Mangkol, Tim mengamankan TerdakwaMASDAR Alias JOJON Bin ALIS (Alm).

Sutan Trenggono No. 16 Demak;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.106/Suku/BPKH/JT/XII/2012tertanggal 4 Desember 2012 telah memberi kuasa kepada:1. MUHARSUKO WIRONO, SH.MH>2. SARKONO, SH)2 22222 nn nnn n nnn nnn3.

GANDUNG SOEPRAPTO, SH; 2202202202202 2022Masingmasing kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor AdvokatBadan Pembelaan dan Konsultasi Hukum (BPKH) MKGR Jateng, JalanHOS Cokroaminoto No.23 Semarang, Pekerjaan Advokat danKonsultan HUuUkUM); 222202 n nnn nnn nnn nnn nn nnn nn neeSelanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT II / TERBANDINGPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;Telah membaca :1.

Dr.Abudin Nata, M.A terkait dugaan adanya penyalahgunaan wewenangbermula dari adanya surat dari BPKH nomor: 034/BKPH.02/A6SEKBAN/10/2020, hal Permohonan Klarifikasi Proposal Kemaslahatan,mengenai adanya pengajuan surat nomor: 17/PanPemb/UIN/VI/2020,tanggal 14 Juni 2020, perihal permohonan Bantuan (susulan) yangdiajukan oleh Panitia Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa UINSyarif Hidayatullah Jakarta kepada BPKH. 126 Dosen memohon adanyapemeriksaan etik.

Faisal Bakti, M.A. tertanggal 12April 2021 Perihal : Banding Administratif (fotokopi sesuaidengan aslinya);Surat Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Nomor034/BPKH.02/A6SEKBAN/10/2020 tanggal 12 Oktober2020 iperihal Permohonan Klarifikasi ProposalKemaslahatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Prof. Dr. Andi M. Faisal Bakti, M.A.

atau cap yang Saksiajukan ke kepolisian yang semestinya digunakan untuk mahasiswasecara keseluruhan, tetapi digunakan untuk oknumoknum mahasiswabukan secara resmi dari kampus;Bahwa surat ke BPKH itu isinya permohonan dana dan adaproposalnya.

Dana yang diminta dana dari BPKH progres pertanggal 10Juni 2020 dengan total Rp843.760.000,00;Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pengajuan diluar BPKH;Bahwa sudah ada pencairan dari BPKH dan saksi hanya tau darikonfirmasi BPKH;Bahwa lembaga yang mencairkan permohonan dana yang Saksi tahudari kemenpora, totalnya Saksi tidak ingat;Bahwa total dana yang sudah diterima oleh panitia Saksi tidak ingat;Bahwa dana ditranfer ke rekening di luar UIN dan Saksi menyampaikanitu ke KPK;Bahwa Saksi mengkonfirmasi

Kalau BPKH tidak mempertanyakan kepada yangberwenang, dalam hal ini Penggugat, kami tidak akan tahu masalah inidan ada Panitia Pembuatan Asrama. Bukannya masalah diselesaikanjustru terjadi pemecatan. Kami bertanya lagi kenapa Penggugat yangdipecat.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari BPKH Sumatera Selatan menyatakanlahan tersebut masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi Wilayah Kelola KPHP LalanMangsang Mendis yang berada di Dusun Pancoran Desa Muara Merang KecamatanHalaman 7 dari 90 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2015/PN.SkyBayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan titikkoordinat sebagai berikut : 1 Basecamp pancoran hasil tamarona dengan titik koordinat X 0403088 Y98034872 Plang masuk kebun dengan titik koordinat

seluas + 25 (dua puluh lima) hektar, mendirikan campperumahan sebanyak + 25 (dua puluh lima) unit dan (satu) unit kantor berukuran7mx8m milik Saksi PETRUS dan pada bulan Agustus 2015, terjadi kebakaran seluas +300 (tiga ratus) hektar di lokasi lahan tersebut hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal17 September 2015 sekira pukul 12.00 WIB, anggota Direktorat Reserse KriminalKhusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mendatangi lokasi lahan yang terbakartersebut. w Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari BPKH

Luthfi;Bahwa yang dapat menentukan bahwa lahan tersebut adalahkawasan hutan adalah seorang Ahli dari BPKH bernama Suparno;Bahwa dilokasi tersebut ada sesuatu yang menandakan bahwalahan sedang dikelola menjadi lahan perkebunan yaitu adanyabibit sawit, ada cangkul dan ada parang;Bahwa Saksi tidak melihat aktifitas pembakaran saat itu;Bahwa kawasan tersebut sudah ada tanaman sawit;Bahwa saat Saksi lihat kondisi lokasi ada camp dan ada kebun sawit;Bahwa penentuan titik koordinat di didekat Base Camp

;Bahwa saat diperlihatkan gambar dan peta yang ada didalamberkas perkara, Saksi membenarkan adalah lokasinya;Bahwa hasil cek polisi, BPKH dan dinas kehutanan adalah sama;e Bahwa ada dasar hukum lokasi tersebut adalah kawasan hutan yangberstatus hutan produksi yaitu SK Menhut No. 868 tentang statushutan produksi;Bahwa menurut undangundang Negara di rugikan ataspembukaan lahan tanpa izin ;e Bahwa dilokasi sudah banyak masyarakatnya;Halaman 51 dari 90 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2015/PN.SkyBahwa benar

wilayah II sejak tahun 1986;Bahwa tugas Ahli di BPKH adalah mengenai tentang pengukurandan pemetaan kawasan;Bahwa mengenai pendidikan Ahli di BPKH, Ahli pernahmelakukan kursuskursus pemetaan dan pengukuran;Bahwa hutan adalah suatu area tertentu yang ditempatkan sebagaikawasan hutan;Bahwa hutan di Muba ada hutan produksi, Hutan Lindung danSuaka Marga Satwa;Bahwa hutan Lalang Mendis, ada dikawasan hutan Muba;Bahwa Ahli tahu tentang adanya hutan lalang mendis, dari SKKPHP ;Bahwa lokasi titik koordinat

(terdakwa dalam berkas terpisah) saatmemerintahkan saksi CAROLINA LAY, S.Hut dansaksi DJENNY T PARATUAN, S.Hut = (terdakwadalam berkas terpisah) seharusnya memintapetugas dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan( BPKH ) Prov NTT yang mempunyai kwalifikasidan sertifikasi di bidang Pemetaan KawasanHutan untuk mendampingi para saksi melakukanpemeriksaan lapangan dan uyji petik hasilhutan berupa kayu di Oelbesak Desa SilluKec. Fatuleu..

(terdakwa dalam berkas terpisah) saatmemerintahkan saksi CAROLINA LAY, S.Hut dansaksi DJENNY T PARATUAN, S.Hut = (terdakwadalam berkas terpisah) seharusnya memintapetugas dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan( BPKH ) Prov NTT yang mempunyai kwalifikasidan sertifikasi di bidang Pemetaan KawasanHutan untuk mendampingi para saksi melakukanpemeriksaan lapangan dan uji petik hasilhutan berupa kayu di Oelbesak Desa SilluKec. Fatuleu..

Marthen Linggi Allo Sakkung.M.Si. selain memerintahkan Para stafnya tersebut,harusnya meminta petugas dari Balai Pemetaan KawasanHutan ( BPKH ) Prov NTT yang mempunyai kwalifikasidan sertifikasi di bidang Pemetaan Kawasan Hutanuntuk mendampingi untuk melakukan pemeriksaanlapangan dan uji petik hasil hutan berupa kayu diOelbesak Desa Sillu Kec. Fatuleu namun hal tersebuttidak dilakukan;Bahwa benar saksi Carolina Lay, S.Hut dan saksiDjenny T.

dan Dinas Kehutanan danselalu) harus koordinasi dengan BPKH;.

M.S1. selain memerintahkan Para stafnyatersebut, seharusnya meminta petugas dari Balai PemetaanKawasan MHutan ( BPKH ) Prov NTT yang ~ mempunyaikwalifikasi dan sertifikasi di bidang Pemetaan KawasanHutan untuk mendampingi untuk melakukan pemeriksaanlapangan dan uji petik hasil hutan berupa kayu diOelbesak Desa Sillu Kec. Fatuleu namun hal tersebut tidakdilakukan;Menimbang, bahwa saksi Carolina Lay, S.Hut dan saksiDjenny T.

., Advokat danPengacara pada Kantor Dewan Pimpinan Pusat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong,beralamat di Jalan Diponegoro No.54 Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No.LM009/BPKH/X/2009, tanggal 18 Oktober2009, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT. LAW AN .H.

LM02/DPP BPKH/X/P/2009, tanggal 23Oktober 2009. Bukti P.3 ;. Bahwa untuk mengingatkan terakhir kepada Tergugat, Penggugatmemberikan Somasi terakhir dengan Nomor : LM03/DPPBPKH/XI/P/2009, tanggal 11 Nopember 2009, tidak ditanggapi jugasecara positip oleh Tergugat. Bukti P.4 ;.

LM009/BPKH/X/2009, padahal pemberi kuasabukanlah Dewan Pimpinan Pusat Badan Pembelaan Dan KonsultasiHukum Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, padahal pemberikuasa bukanlah Pimpinan Pusat Badan Pcmbelaan Dan Konsultasit HukumMusyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, dengan demikian surat kuasatertanggal 18 Oktober 2009 tersebut adalah cacat yuridis dan tidak sah,karena diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Badan Pembelaan DanKonsultasi Hukum Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royongsebagaimana Kop Surat

Foto Copy Somassi pertama yang dibuat dan ditandatangani oleh LiswarMandi, SH, Nomor : LM02/DPP BPKH/XJP/2009, tanggal 23 Oktober2009, yang diberi tanda P.3 ;4. Foto Copy Somassi terakhir yang dibuat dan ditandatangani oleh LiswarMandi, SH, Nomor : LM01/DPP BPKH/XI/P/2009, tanggal 6 Nopember2009, diberi tanda P.4 ;Nn.

LM009/BPKH/X/2009, padahal pemberi kuasabukanlah Dewan Pimpinan Pusat Badan Pembelaan Dan KonsultasiHukum Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, dengan demikiansurat kuasa Penggugat tertanggal 18 Oktober 2009 tersebut adalah cacatyuridis dan tidak sah ;2.

HUT BIN FIRDAUS PNSpada ASN ( Analisis Data Pengukuhan Kawasan Hutan pada BalaiPemantapan kawasan Hutan BPKH~ wilayah Ill Pontianak, melakukan,memotong dan membelah pohon jenis meranti di dalam kawasan Hutanlindung Gunung Bawang secara tidak sah, maka telah terjadi perubahan dankerusakkan hutan lindung gungung bawang dimana secara Ekologis kerugiannegara akibat perbuatan tersebut tidak dapat dinilai harganya dengan uang.Perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diaturdan diancam pidana

KepalaBalai, Kepala Seksi Wil Ill Selaku) atasan penyidik NomorS.66/BPPHLHKIV/SW.3/4/PPNS/2018, tanggal 16 April 2018 dan surattugas dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IIIPontianak dengan Surat Tugas Nomor : ST.04/BPKH.III/SBTU/PEG.3.0/04/2018, tanggal 18 April 2018.

Seiringdengan perubahan dari BIPHUT menjadi BPKH, dari tahun 2002 sampaidengan tahun 2012 ahli beralin tugas menjadi Pengelola SistemInformasi Geografis pada Seksi Informasi Sumber Daya Hutan BPKHWilayah Ill Pontianak.

Seiring dengan kebutuhan dari Organisasi BPKHWilayah III Pontianak, sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 ahlikembali dipindahkan ke Seksi Pemolaan Kawasan Hutan pada BPKHWilayah II Pontianak, sebagai Pengukur dan Pemeta Kawasan Hutan,sedangkan mulai Januari 2018 kembali terjadi perubahan jabatanmenjadi Analisis Data Pengukuhan Kawasan Hutan pada BPKH WilayahHalaman 13 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2018/PN BekIll Pontianak.

HUT BIN FIRDAUS,ASN (Analisis Data Pengukuhan Kawasan Hutan pada Balai Pemantapankawasan Hutan BPKH wilayah III Pontianak), menerangkan bahwa lokasi titikkoordinat 0,8727660 LU dan dan 109,396017 BT tempat terdakwa membawa1 (satu) unit chain Saw merk Tecogold adalah merupakan Kawasan HutanLindung Gunung Bawang Kabupaten Bengkayang.Dari pertimbangan serta fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;Ad. 3mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan

CEPImemerintahkan kepada staf BPKH XIII Pangkalpinang yaitu sdr.

Fadil selaku Staf BPKH XIIl Pangkalpinang yang ikut menyertaibersama dengan Tim;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya, sedangkan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan akanmenanggapinya dalam pembelaan;.

Bersurat kepada BPKH, Dinas Kehutanan Propinsi Bangka Belitung danDitjen PHKA terkait permasalahan tersebut;5. Melakukan perencanaan hutan kemasyarakatan (HKM) sesuai anjuransecara lisan dari BPKH Pangkalpinang;Bahwa sepengetahuan saksi hasil dari peringatan dan pemanggilantersebut tidak ada dokumennya karena tidak dicatatkan alam notulen rapat;Bahwa saksi pernah melakukan pemanggilan terhadap sdr.

CEP memerintahkan kepada staf BPKH XIllPangkalpinang yaitu sdr.

Bersurat kepada BPKH, Dinas Kehutanan Propinsi Bangka Belitung danDitjen PHKA terkait permasalahan tersebut;e. Melakukan perencanaan hutan kemasyarakatan (HKM) sesuai anjuransecara lisan dari BPKH Pangkalpinang;Bahwa benar Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bangka Barat pernahmelakukan pemanggilan terhadap sdr.

berupa 18 (delapan belas) batang kayu jenis jati dan rimbaCampuran dengan jumlah total volume kayu 0,8791 (Nol Koma Delapan TujuhSembilan Satu) M3, yang dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagaiberikut : Bahwa pada awalnya, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitarpukul 08.00 Wita, Saksi Sarif Hidayat selaku Kepala Resort NgaliSantong KPH Ampang Plampang pada Dinas Lingkungan Hidup danKehutanan Provinsi NTB, bersama dengan Anggota TIM PengamanHutan dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BPKH

Bahwa pada saat sedang melakukan patroli pengamanan hutan itulah,saksi bersama dengan Anggota TIM Pengaman Hutan menemukan danatau menagkap tangan Terdakwa ABDULLAH Alias DOLE sedangmelakukan kegiatan penebangan pohon dengan menggunakan alatHalaman 4 dari 31 Putusan Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN Sbwberupa 1 (satu) unit Chainsaw merk Super Radin 5800 warna merah dan2 (dua) bilah parang.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi danTIM BPKH Ampang Plampang, jenis pohon kayu yang sudah

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN SbwBahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00Wita bertempat di dalam Kawasan Hutan Negara Serantok padaKelompok Hutan Santong Labubaron (RTK.81) Wilayah Desa TelukSantong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, bahwa SaksiSarif Hidayat selaku Kepala Resort Ngali Santong KPH AmpangPlampang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB,bersama dengan Anggota TIM Pengaman Hutan dari Balai KesatuanPengelolaan Hutan (BPKH

Kelompok Hutan Santong Labubaron (RTK.81) WilayahDesa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.Bahwa pada saat sedang melakukan patroli pengamanan hutan itulah,saksi bersama dengan Anggota TIM Pengaman Hutan menemukan danatau menagkap tangan Terdakwa ABDULLAH Alias DOLE sedangmelakukan kegiatan penebangan pohon dengan menggunakan alatberupa 1 (satu) unit Chainsaw merk Super Radin 5800 warna merah dan2 (dua) bilah parang.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi danTIM BPKH

hukum dipersidangandapat dikemukakan sebagai berikut :Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00Wita bertempat di dalam Kawasan Hutan Negara Serantok padaKelompok Hutan Santong Labubaron (RTK.81) Wilayan Desa TelukSantong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, bahwa SaksiSarif Hidayat selaku Kepala Resort Ngali Santong KPH AmpangPlampang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB,bersama dengan Anggota TIM Pengaman Hutan dari Balai KesatuanPengelolaan Hutan (BPKH

TPL).Bahwa, adapun yang menjadi dasar ahli melaksanakan tugaspengambilan titik koordinat tersebut berdasarkan :Surat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : B / 2028/ IV/ 2013 /Ditreskrimsus, tanggal 12 April 2013, tentang permintaan keterangan Ahli untukmelakukan pengukuran dan menentukan titik koordinat.Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)Wilayah I Medan Nomor : PT.191/ VIL / BPKH I1 / 2013, tanggal 16 April2013.Bahwa, pada saat melakukan tugas pengukuran tersebut

LP. 149/ VII/ BPKH I 2/ 2013 tentangperjalanan dinas dalam rangka pengambilan titik koordinat di Kec. Angkola Timur Kab.Tap. Selatan Prov.Sumut berikut lampiran berupa peta hasil ceking lapangan skala 1 :50.000, dimana titik koordinat yang telah diambil ternyata berada dalam areal konsesiHTI PT.

Bahwa, ahli berwenang untuk menyimpulkan hasil pengambilan titik koordinat secaraProsedural.e Bahwa, ahli tidak pernah mengerjakan mengenai tata batas.e Bahwa, sepengetahuan ahli pihak Polres taspsel tidak pernah mengingatkan BPKH untukmelakukan pengukuran ulang tata batas PT.PTL tersebut.Keterangan ahli MARANGIN SAMOSIR,STHalaman 25 dari 54e Bahwa, ahli bekerja pada Kantor BPKH pada Wilayah I Medan danmenjabat sebagai Kepala Seksi Penggunaan kawasan Hutan(BPKH)Wilayah I Medan.e Bahwa, ahli memiliki

TPL).e Bahwa, adapun yang menjadi dasar ahli melaksanakan tugaspengambilan titik koordinat tersebut berdasarkan :e Surat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : B / 2028/ IV/ 2013 /Ditreskrimsus, tanggal 12 April 2013, tentang permintaan keterangan Ahli untukmelakukan pengukuran dan menentukan titik koordinat.e Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)Wilayah I Medan Nomor : PT.191/ VII / BPKH I1 / 2013, tanggal 16 April2013.e Bahwa, pada saat melakukan tugas pengukuran

Pemantau Hutanproduksi Wil II Medan dan membenarkan bahwa kayutersebut adalah jenis kayu Tualang yang masukdalam kelompok Rimba Campuran dimana kayu tersebutsesuai dengan keterangan pemiliknya yang bernamaODEMA SIBAGARIANG dibelinya dari JAWANSEN S.SITIO Penduduk Dolok Saratus Desa Mariah ButtuKecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun;Bahwa saksi mengetahui bahwa kayu tersebut berasaldari Hutan setelah melakukan pemeriksaan tungkulkayu oleh Petugas Kehutanan pada Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH

Saksi Ahli: BANGUN SIAGIAN;bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik atauPolisi sebagai saksi Ahli dalam kasus IlegalLoging yang dilakukan oleh terdakwa danketerangan saksi yang diberikan dihaapanPenyidik tersebut adalah benar;bahwa saksi adalah Staf Pengukuran dan Pemetaandi Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)Wilayah I Medan, uraian tugas ahli adalahMengukur dan Menggambar Peta batas Kawasan Hutanmeliputi wilayah tugas pada prop Sumatera Utara,Sumatera Barat dan Nangroe Aceh Darussalam

Pol : K/71/VI/2009/DitReskrim, tanggal 05 Juni 2009 tentang keterangansaksi ahli untuk melakukan = pengukuran~ danmenentukan titik koordinat;bahwa saksi memiliki kwalifikasi sebagaiPengukuran dan Pemetaan Kawasan pada BalaiPemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wil I Medanberupa Sertifikat Pengukuran Teristris dariDiklat Kehutanan di Bogor pada Tahun 1984;e bahwa saksi telah melaksanakan pengambilan datatitik koordinat yang terletak di Dusun DolokSaratus Desa Mariah Buttu Kec.Silau KaheanKab.Simalungun

pada hari Senin tanggal 08 Juni2009 pukul 10.00 wib s/d 18.00 wib sesuai denganSurat Perintah Tugas Kepala Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH) Wilyah I Medan Nomor227 / VI / BPKH I1 / 2009, tanggal 5 Juni 2009;e bahwa alat yang digunakan saksi ahli untukmelakukan pengambilan data titik koordinat padatunngul bekas penebangan yang terletak di DusunDolok Saratus Desa Mariah Buttu Kec.Silau KaheanKab.Simalungun adalah dengan menggunakan alatberupa Global Position System (GPS) Merk Garmin,Type MAP 76

JANDI PINEM yang menyatakanbahwa kayu yang diangkut terdakwa tersebut adalah kayu jenisTualang yang diambil dari Daerah Dusun Dolok Saratus DesaMariah Buttu Kec.Silau Kahean Kab.Simalungun dan setelahsaksi Ahli dari Pengukuran dan Pemetaan Kawasan pada BalaiPemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wil I Medan yaitu BANGUNSIAGIAN periksa tunggul kayu ternyata wilayah pengambilankayu tersebut diploting kedalam Peta Kawasan Hutan 150.000 yang bersumber dari Peta Lampiran SK MenteriKehutanan RI.

Zainal Nurhidayat selaku staf BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang sebagai berikut:

Desa Mariah Buttu dan Terdakwa pun menerbitkan dokumen SKAUNomor Seri: 040592 Kabupaten Simalungun dengan biaya sebesarRp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya Terdakwamembuat permohonan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun danTerdakwa diberi Blangko SKAU sebanyak 15 (lima belas) lembar danmembayar administrasi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),berdasarkan hasil pengecekan/ pengambilan titik koordinat yang dilakukanoleh Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

Grogolan BKPH Pradol KPH Bojonegoro atasinisiatif sendiri tanpa ada yang menyuruh;e Bahwa terdakwa mengetahui larangan menebang pohon jati di kawasan hutanperhutani tanpa ijin perhutani namun terdakwa nekad melakukannya meskipun haltersebut melanggar hukum karena terdesak kebutuhan untuk mengganti reng rumahyang rusak karena tidak mampu membeli kayu jati;Berdasarkan faktafakta tersebut diatas, jelas menunjukkan bahwa perbuatan terdakwayang menebang 3 pohon jati di kawasan hutan petak 103 RPH Grogolan BPKH

memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan12Unsur ini bersifat alternatif artinya memberikan pilihan apabila salah satu pilihan unsursudah terpenuhi maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini;Berdasarkan faktafakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi, ahli dan keteranganterdakwa, diperoleh faktafakta sebagai berikut :e Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas perhutani RPH Grogolan pada saat sedangmemikul 3 batang kayu jati yang sebelumnya ditebang terdakwa di petak 103 RPHGrogolan BPKH

berhasil melarikan diri;e Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa, petugas perhutani berhasilmengamankan barang bukti berupa : 3 batang kayu jati masingmasing ukuran300x10 cm dan sebilah pecok sebagai barang bukti;Dengan demikian unsur ini telah terbukti ;4 nsur Tanpa memiliki hak izinBerdasarkan faktafakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi, ahli dan keteranganterdakwa, diperoleh faktafakta bahwa terdakwa menebang 3 pohon jati milik perhutani di13kawasan hutan petak 103 RPH Grogolan BPKH

tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan selanjutnyaTerdakwa beserta barang buktinya diamankan dan diserahkan ke Polres Jeparaguna proses lebih lanjut;Bahwa setelah dilakukan lacak balak / penelusuran asal usul kayu oleh pihakPERHUTANI berkaitan dengan seluruh Kayu Sonokeling yang dimuat ke dalam 2(dua) unit truk tersebut diatas yang dijadikan Barang Bukti adalah benar dan sesualdengan hasil pemeriksaan hasil fisik di lapangan berasal dari petak 117c HutanMilk PERUM PERHUTANI RPH Jinggotan BPKH

Gajahbiru KPH Pati yangdibuktikan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lacak Balak Kayu BuktiTangkapan dengan Nomor: 01/JGT/GBR/2020 tertanggal 4 Maret 2020;Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 318/PID.B/LH/2020/PT SMGBahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak PERUMPERHUTANI RPH Jinggotan BPKH Gajahbiru KPH Pati dengan jumlah total sekitarRp.37.613.552, (tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus limapuluh dua ribu rupiah) atau setidaktidaknya mendekati

tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan selanjutnya Terdakwabeserta barang buktinya diamankan dan diserahkan ke Polres Jepara guna proseslebih lanjut;Bahwa setelah dilakukan lacak balak / penelusuran asal usul kayu oleh pihakPERHUTANI berkaitan dengan seluruh Kayu Sonokeling yang dimuat ke dalam 2(dua) unit truk tersebut diatas yang dijadikan Barang Bukti adalah benar dan sesualdengan hasil pemeriksaan hasil fisik di lapangan berasal dari petak 117c HutanMilk PERUM PERHUTANI RPH Jinggotan BPKH

Gajahbiru KPH Pati yangdibuktikan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lacak Balak Kayu BuktiTangkapan dengan Nomor: 01/JGT/GBR/2020 tertanggal 4 Maret 2020;Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak PERUMPERHUTANI RPH Jinggotan BPKH Gajahbiru KPH Pati dengan jumlah total sekitarHalaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 318/PID.B/LH/2020/PT SMGRp.37.613.552, (tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus limapuluh dua ribu rupiah) atau setidaktidaknya mendekati

mengantisipasikebakaran hutan, saksi mengetahul.e Bahwa saksi dilihatkan barang bukti surta T10 mengenaiKesimpulan Rapat Pembahasan Rencana Kerja Tim TerpaduPenyelesaian Batas Antara Desa Telago Lomo , Desa SungaiRambut, Desa Rantau Rasau Kecamatan Berbak, Desa SungaiCemara Desa Remau Baku Tuo Kecamatan Sadu dengan BatasTaman Nasional Berbak, saksi mengetahui dan hadir tercantumdalam daftar hadir urutan No. 14.e Bahwa saksi pada saat Peninjauan Setempat (PS), saksimengakui adanya laporan dari pihak BPKH

mengenai Patok 18dan 20, dipatok tersebut pihak BPKH sempat berphoto bersamadengan rakyat, dan photo tersebut tidak dijadikan sebagai alatbukti, dan photo tersebut disimpan sebagai arsip dikantor, danhakim memerintahkan agar photo tersebut diserahkan kepadapenyidik, saksi beranjikan akan menyerahkannya kepadapenyiaik.e Bahwa saksi dilihatkan Patok Batas Taman Nasional Berbak yangditinggalkan oleh petugas pemasangan patok TNB dibawah rumahmasyarakat, jenis patok diakui oleh saksi.e Bahwa SHP FILE

diperjelas, agar dipasang patok kalau menggunakanGPS masyarakat tidak mengerti, namun pihak TNB tidak pernahmenunjukkan batasbatas TNB yang sebenarnya.Bahwa disekitar lahan atau kebun Terdakwa masih ada beberapawarga yang masih memilik lahan di Parit 6 Sungai Palas.Bahwa pada tahun 2005 ada pihak TNB maupun dari BPKHdatang ke Ratau Rasau untuk memasang patok tata bataskawasan hutan TNB ditolak masyarakat, karena patok yangdipasang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.Bahwa saksi pernah menyurati BPKH

pernah adamelaporkan tentang patok tersebut dan pihak BPKH sempat berfoto denganmasyarakat di patok tersebut, dan fotonya telah disampaikan kepada pihakBalai Taman Nasional Berbak, akan tetapi fotonya dijadikan arsip oleh BalaiTaman Nasional Berbak, dan pada saat pemeriksaan setempat patok 253yang dimaksud oleh Sdr.

oleh BPKH tersebut.Berkaitan dengan uraian diatas, sudah terlihat jelas batas tetap kawasanhutan TNB dan lahan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh terdakwamasuk dalam kawasan hutan TNB sehingga pledoi dari Saudara Penasihathukum yang menyatakan bahwa batas tetap kawasan hutan TNB belum jelasdan lahan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh terdakwa tidak masukdalam kawasan hutan TNB adalah keliru dan tidak berdasar.4.

Simalungun dan Terdakwa diberiBlangko SKAU sebanyak 15 (lima belas) lembar dan membayar administrasisebesar Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah), berdasarkan hasil pengecekan /pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Ahli dari Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan pada tanggal 29 Juni 2009 terhadaptunggul bekas penebangan pohon kayu yang dijual tersebut merupakan KawasanHutan Produksi Tetap, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Sumut guna proseslebih lanjut ;n Perbuatan Terdakwa

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Berawal dari saksi SARUJIN bersama dengan anggota BPKH PuncakNgengas Bati Lanteh lainnya sedang melakukan patroli di KawasanHutan Kerawak Utuk tepatnya di lokasi Lutuk Jaran RTK 62 WilayahBrang Rea Kec.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengancara sebagai berikut :Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Sbw Berawal dari saksi SARUJIN bersama dengan anggota BPKH PuncakNgengas Bati Lanteh lainnya sedang melakukan patroli di KawasanHutan Kerawak Utuk tepatnya di lokasi Lutuk Jaran RTK 62 WilayahBrang Rea Kec.

, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganAhli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Barang Bukti makadiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN SbwBahwa Terdakwa HERMAN ALS YEK AK M.YASIN pada Hari Jumattanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 14.30 Wita telah melakukanpenebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;Bahwa penangkapan berawal saat saksi SARUJIN bersama dengananggota BPKH

Unsur yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon;Menimbang, bahwa sebagaimana faktafakta hukum dipersidangandapat dikemukakan sebagai berikut : Berawal dari saksi SARUJIN bersama dengan anggota BPKH PuncakNgengas Bati Lanteh lainnya sedang melakukan patroli di KawasanHutan Kerawak Utuk tepatnya di lokasi Lutuk Jaran RTK 62 WilayahBrang Rea Kec.

sebagai Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi, sekarang disebut sebagaiPermian G js2eee seer sess sere rer cemeeee nee eeeeseeeneeeaeemennesMELAWAN:TERBANDING, umur 47 tahun, pekerjaan Buruh Proyek, bertempattinggal di Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 24 Januari 2012 memberikan kuasa kepadaMAHARSUKO WIRONO,SH.MH, AHMAD MUTHOHAR,SH, ANGGORO SUNUTOMO, SH dan GANDUNGSOEPRAPTO, SH, Kesemuanya Advokat dan KonsultasiHukum pada Kantor Advokat Badan Pembelaan danKonsultasi Hukum ( BPKH