Ditemukan 6282 data
23 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT BULUH CAWANG PLANTATIONS
1552/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4654/P J/2017, tanggal 27 November 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BULUH
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
BULUH CAWANG PLANTATIONS vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 1645/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT BULUH CAWANG PLANTATIONS, beralamat di JalanMayor Zen No. 89 RT.027/RW.002, Kalidoni, Palembang,Sumatera Selatan 30118, yang diwakili oleh SinnayaSatappan, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa
November 2014:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut85679/PP/M.1IB/16/2017, tanggal 31 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1381/WPJ.19/2014 tanggal27 Juni 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2011 Nomor00411/207/11/092/13 tanggal 22 Juli 2013, atas nama PT Buluh
Menolak permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT BULUH CAWANG PLANTATIONS:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.
212 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT BULUH CAWANG PLANTATIONS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
178 — 43
BULUH CAWANG PLANTATION lawan THOMAS UNTUNG RIBUT, DKK
Lempuing Kab.Ogan Komering llrPekerjaan : Buruh PT Buluh Cawang PlantationsKewarganegaraan: Indonesia2. Nama : ALVAN MULIAAlamat : Tebing Suluh Dusun Ill, RT: 002/001 Ds/Kel. TebingSuluh Kec. Lempuing Kab. Ogan Komering llirPekerjaan : Buruh PT Buluh Cawang PlantationsKewarganegaraan: Indonesia3. Nama : SIPIANAlamat : Blok E Bumi Arjo, RT: 005/003 Ds/Kel. Bumiarjo Kec.Lempuing Kab.
llir,Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16November 2016, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;LAWANPT BULUH CAWANG PLANTATIONS, Perseroan, berkedudukan di jalan MayorZen No. 89, RT. 27, RW. 02, Kelurahan Sei Selayur, Kecamatan Kalidoni, KotaPalembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Gurcharan Singh SardarHalaman 1 dari 54, Putusan Nomor 57/Padt.SusPHI/2016/PN.
Buluh Cawang Plantation, diberi tanda Bukti P11;12. Fotokopi Surat Nomor 2514.02/WIPHRR/IX/2015 tertanggal 19 Oktober 2015Perihal Penggilan Dinas, diberitanda Bukti P12;13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemutusan NHubungan Kerja Nomor2474.01/BCPHRR/X/2015 an. Thomas Untung Ribut, Nomor 2476.01/BCPHRR/X/2015 an. Alvan Mulia, Nomor 2475.01/BCPHRR/X/2015 an. Sipian,diberi tanda Bukti P13;Halaman 27 dari 54, Putusan Nomor 57/Pdt.SusPHI/2016/PN.
Pig.kategori pelanggaran tingkat IV sesuai pasal 50 ayat (3) huruf b Perjanjian KerjaBersama PT Buluh Cawang Plantations, pada pokoknya atas pelanggaran ini ParaPenggugat dapat dilakukan pemutusan hubungan kerjanya setelah dilakukanperundingan dengan PUK Sekar Wilmar;Menimbang bahwa memperhatikan bukti T10 berupa Surat KeputusanKadisnakertrans Kabupaten Ogan Komering llir tanggal 13 April 2015 tentangPerjanjian kerja bersama antara PT Buluh Cawang Plantations dengan SerikatKaryawan Wilmar PT Buluh
Cawang Plantations, membuktikan bahwa PerjanjianKerja Bersama antara PT Buluh Cawang Plantations dengan Serikat KaryawanWilmar PT Buluh Cawang Plantations masih berlaku pada saat terjadinyaperselisihan perkara a quo;Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, merujuk pada ketentuanPasal 123 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang pada pokoknya apabila perundingan perubahan PerjanjianKerja Bersama belum selesai maka Perjanjian Kerja Bersama yang sedang berlakutetap
15 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT BULUH CAWANG PLANTATIONS;
PT BULUH CAWANG PLANTATIONS vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
100 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT BULUH CAWANG PLANTATIONS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
21 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT BULUH CAWANG PLANTATIONS vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 983/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT BULUH CAWANG PLANTATIONS, beralamat di JalanMayor Zen Nomor 89 RT 027 RW 002, Sei Selayur, Kalidoni,Palembang, Sumatera Selatan 30118, yang diwakili olehGurcharan Singh Sardar Singh, jabatan Presiden Direktur:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta
2017 yang telah dibetulkandengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put85681P/PP/M.IIB/16/201 7,tanggal 30 November 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1383/WPJ.19/2014, tanggal27 Juni 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011 Nomor00413/207/11/092/13, tanggal 22 Juli 2013, atas nama PT Buluh
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT BULUH CAWANG PLANTATIONS;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Dr. H. M.
24 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
BULUH CAWANG PLANTATION;
./2014tanggal 30 April 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT BULUH CAWANG PLANTATIONS, beralamat di Jalan BlabakNomor 2A, 3 llir, llir Timur Il, Palembang, Sumatera Selatan;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak
Buluh CawangPlantations, NPWP: 01.472.939.6092.000 d/h 01.472.939.6091.000, beralamatdi JI.
Dipergunakan/dipakai dalam satu entitas Perusahaan (BadanUsaha) yang sama (bernama: PT Buluh Cawang Plantations); dan2.
Buluh Cawang Plantations, NPWP : 01.472.939.6092.000 d/h 01.472.939.6091.000, beralamat di JI.
45 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT BULUH CAWANG PLANTATIONS
10 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT BULUH CAWANG PLANTATIONS;
PT BULUH CAWANG PLANTATIONS vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
33 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT BULUH CAWANG PLANTATIONS
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BULUH CAWANG PLANTATIONS
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1239/PJ/2014, tanggal 30 April 2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BULUH
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP598/WPJ.19/2012, tanggal 14 Mei 2012, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Desember 2009 Nomor 00225/207/09/091/11, tanggal 19 Mei 2011, atas nama PT Buluh CawangPlantations, NPWP 01.472.939.6092.000 d/h01.472.939.6091.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanHalaman 3 dari 7 halaman.
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT BULUH CAWANG PLANTATIONS vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 1438/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT BULUH CAWANG PLANTATIONS, beralamat di JalanMayor Zen Nomor 89 RT.027/RW.002, Kalidoni, Palembang,Sumatera Selatan 30118, yang diwakili oleh SinnayaSatappan, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT BULUH CAWANG PLANTATIONS:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraHalaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1438/B/PK/Pjk/2019pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.
9 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT BULUH CAWANG PLANTATIONS VS : DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
98 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT BULUH CAWANG PLANTATION (BCP) tersebut; Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Plg tanggal 19 Juni 2019 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.
PT BULUH CAWANG PLANTATION (BCP) VS ALI ASMAN NASUTION
PUTUSANNomor 251 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkatkasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT BULUH CAWANG PLANTATION (BCP), berkedudukan diJalan Mayor Zen Nomor 89, Sei Selayur, Kecamatan Kalidoni,Palembang, yang diwakili oleh Gurcharan Singh Sardar Singhdalam kedudukannya selaku Presiden Direktur, dalam hal inimemberi kuasa kepada Apriyal Jaya Harahap, selaku HRD
2020Menyatakan bahwa Surat Keputusan Nomor: 039/UnitPGA/SK/BIn/2018tentang pemutusan hubungan kerja yang dikeluarkan oleh Tergugattertanggal 30 Januari 2018 adalah cacat hukum, oleh karenanyamenyatakan pula pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugatkepada Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum karena tidaksesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juncto Ketentuan Bab IX, Pasal 50ayat (3), Perjanjian Kerjasama 2016/2018, PT Buluh
Bahwa, oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan,maka putusan Judex Facti harus diperbaiki dengan menambahkan amarmenolak gugatan selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPalembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonHalaman 5 dari 8 hal.Put.Nomor 251 K/Pdt.SusPHI/2020Kasasi: PT BULUH
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT BULUH
12 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
: PT BULUH CAWANG PLANTATIONS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
9 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT BULUH CAWANG PLANTATIONS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
28 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT BULUH CAWANG PLANTATIONS vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
8 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT BULUH CAWANG PLANTATIONS;
PT BULUH CAWANG PLANTATIONS vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
BULUH CAWANG PLANTATIONS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 1642/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT BULUH CAWANG PLANTATIONS, beralamat di JalanMayor Zen, Nomor 89, RI O027/RW 002, Kalidoni,Palembang, Sumatera Selatan 30118, yang diwakili olehSinnaya Satappan, jabatan Direktur PT Buluh CawangPlantations;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 4042, Jakarta
Menyatakan batal Keputusan Terbanding NomorKEP1467/WPJ.19/2014 tanggal 8 Juli 2014, tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Desember 2011 Nomor 00422/207/11/092/13tanggal 22 Juli 2013, atas nama PT Buluh Cawang Plantations;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 Desember 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.85690/PP/M.IIB/16/2017, tanggal 31 Agustus 2017
yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1467/WPJ.19/2014 tanggal 8 Juli 2014,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011 Nomor00422/207/11/092/13 tanggal 22 Juli 2013, atas nama PT Buluh CawangPlantations, NPWP 01.472.939.6092.000, beralamat di Jalan Mayor Zen,Nomor 89, RT 027/RW 002, Kalidoni, Palembang
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT BULUH CAWANG PLANTATIONS;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.