Dalam jabatan rangkap tersebut Penggugat telahmelakukan perbuatan penyalahgunaan dana kredit mikro nagari yangdinilai telah menyalangunakan wewenang sehingga Penggugat di penjaraTipikor dan tindakan tersebut merupakan pelanggaran disiplin PNSberdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (6) PP Nomor 53 Tahun2010 tentang Dispilin PNS.

Nomor : 13/G/2015/PTUNJKT.12.Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ; Dekan Fakultas pertanian Universitas Bengkulu ;Kepala Bagian Pengembangan, Disiplin, dan Pensiun Biro kepegawaianSekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ; Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Bengkulu ;Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UniversitasBengkulu ; Auditor Inspektur Jenderal kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ; Kepala Subbagian Dispilin

Melanggar peraturan tentang Badan Administrasi dan KepegawaianNegara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil;BAB III Tentang Hukuman Disiplin, bagian Umum butir 3 berbunyi :Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturanperundang undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggarandisiplin dijatuhi hukuman Dispilin;Halaman 25 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUNJKT.Contoh:Sdr.

Maksud dan tujuan dari Tergugat memberikan juga untukmengajari anakanak dispilin dan tanggung jawab, karena anak perempuanmenurut pandangan Tergugat bahwasanya anak perempuan harus bisa kuatdan mandiri, karena jika selalu dimanjakan oleh orang tuanya maka merekatidak bisa melakukan apapun nantinya.

Peraturan Pemerintaah No. 45 Tahun 1991 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, adalah aturan tentang dispilin PegawaiNegeri Sipil, kKnhususnya dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Halitu tampak jelas dalam konsideran huruf (b) dan (c) Peraturan Pemerintahtersebut.

Pasal 46 Ayat (2), Undang UndangAdministrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014;Hal 17 dari 48 hal Putusan Nomor: 108/G/2017/PTUNJKT.35.36.37.38.39.Bahwa keputusan pemberhentian Penggugat sebagai PNS tidaksesuai dengan UndangUndang Nomor 5 tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara pasal 105 (2) huruf b Pemutusan HubunganKerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendirikarena : melakukan pelanggaran Dispilin PPPK tingkatberatiatau....

AtasanPenggugat memberi penilian Kerjasama: Cukup karena tuduhanpelanggaran' dispilin dan putusan gugatan perkara Nomor63/G/2017/PTUNJKT belum ada. Atasan Penggugat berjanji akanmemperbaiki NPK tahun 2015 dan tahun 2016 sesuai dengan tahun 2014apabila putusan PTUN sudah berkekuatan hukum tetap. Meskipundemikian, rata2 NPK adalah Baik (84,26) meningkat dari tahun 2015;NPK Penggugat terdiri dari SKP dan Perilaku Kerja tahun 2017. AtasanPenggugat memberi penilian Kerjasama: Cukup.

Dalam Peraturan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemeritah Nomor 53Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Wuruf EPenyampaian Hukuman Displin menyebutkan : 1. setiap penjatuhanhukuman displin ditetapbkan dengan keputusan pejabat yangberwenang menghukum, 2. pada prinsipnya penyampaian keputusanhukuman dispilin dilakukan sendiri oleh pejabat yang berwenangmenghukum, 3.

Hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertuliskarena melakukan perbuatan tidak masuk kerja selama 15 hari kerjatanopa alasan yang sah sesuai Keputusan Kepala Unit PengelolanTerminal Terpadu Pulo Gebang Nomor 639/087/2015 tanggal 19Oktober 2015.Penjatuhan hukuman dispilin sebagaimana dimaksud adalah merupakanupaya dari atasan langsung Penggugat agar Penggugat menyadariperbuatannya, namun setelah beberapa kali dijatuhi hukuman disiplinPenggugat tetap mengulangi perbuatannya yaitu tidak

;Jabatan : Kepala Sub Bagian Dispilin dan Kode Etik;4. Nama : Sofia Dwi Hapsari, S.H.;Jabatan : Analis Manajemen Kepegawaian;5. Nama : Kreshna Wisnu Putra, S.H.;Jabatan : Analis Manajemen Kepegawaian;6. Nama : Devilndrayanti, S.A.P., M.A.P.;Jabatan : Analis Manajemen Kepegawaian;7.

Bahwa keputusan Tergugat Nomor: No: 080/KPTS/BAPEK/2017 tanggal17 Mei 2017 tentang Penguatan Hukuman Dispilin atas nama Penggugatjuga bertentangan dengan :1. Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan yaitu :a.

Pemeriksaan angka (1), angka (3), angka(9), angka (11), angka (20), Peraturan Pemerintah Nomor 48Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi AdministratifKepada Pejabat Pemerintah,e Penjatuhan Hukuman, tidak berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Dispilin Pegawai SipilPasal 19, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PegawaiNegeri Sipil, angka (IV).

dengan salah seorang Guru wanita; Bahwa Tim pemeriksa telah konfrontir ke Penggugat sebagai terlapordan hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Penggugat yakni Penggugatsebagai terlapor mengakuinya; Bahwa fotofoto pada Bukti T 2 tidak dijadikan bukti pemeriksaan; Bahwa dengan adanya pelanggaran tersebut, sanksi yangdirekomendasikan BKD untuk menghukumnya yakni hukuman berat,berupa pencopotan jabatan; Bahwa ada musyawarah untuk mengambil putusan tersebut yangdituangkan Berita Acara Tim Penjatuhan Hukuman Dispilin

pengadministrasian, diupayakan dalamminggu ini berkas sudah masuk, agar SK PNS bisa diterima bulan Meiyang disaksikan oleh AJENG dan RUDI RUDIANTO dan maksud tujuanterdakwa mengatakan hal tersebut adalah meminta kerjasama kepadapara bidan dkk dalam hal kelengkapan administrasi seperti syaratsyaratkelengkapan pengangkatan PNS agar di usahakan minggu tersebutselesai agar SK PNS selesai bulan Mei;Bahwa terdakwa menerima uang tersebut tidak sesuai dengan PeraturanPemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Dispilin

agar SK PNS bisa diterima bulan Meiyang disaksikan oleh AJENG dan RUDI RUDIANTO dan maksud tujuanterdakwa mengatakan hal tersebut adalah meminta kerjasama kepadapara bidan dkk dalam hal kelengkapan administrasi seperti syaratsyaratkelengkapan pengangkatan PNS agar di usahakan minggu tersebutselesai agar SK PNS selesai bulan Mei;Halaman 88 dari 103 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/TPK / 2018/PN.Bdg Bahwa terdakwa menerima uang tersebut tidak sesuai denganPeraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Dispilin

Sementara dalam dispilin bidangpipeline engineer (deepwater) dan pipeline engineer (shallow water) memangmengandung kekeliruan typo error karena tertulis posisi yang tertinggi adalahsenior? sementara seharusnya adalah posisi lead. Secara lebih jelasmengenai hal ini akan diuraikan di bagian bawah ini dengan secara langsungmengaplikasikan fakta sehingga Majelis Hakim akan dapat memahami hal inidengan benar;(ii).

Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian ditentukan bahwa BadanPertinbangan Kepegawaian mempunyai tugas memeriksa dan mengambilkeputusan atas banding administratif dari Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhihukuman dispilin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri atauPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil olehPejabat Pembina Kepegawaian

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat terdakwa ingat lagisekitar bulan Oktober 2018 terdapat pertemuan yang dilaksanakan di HotelCentral Banjernagara dan yang hadir pada pertemuan tersebut adalah :Terdakwa Dwi Irianto alias Mbah Putin selaku Anggota Komisi Dispilin PSSIPusat, saksi Johar Lin Eng selaku Esco PSSI, saksi Priyanto selaku KomitePSSI Jawa Tengah, saksi Tika, Perangkat Pertandingan terdiri (Wasit :CholidHariyanto, 2 asisten wasit ; Dadang dan satu lagi yang terdakwa tidak ingatnamanya

Johar Lin Eng selaku Esco PSSI....Priyanto selaku Komite Terdakwa Dwi Irianto alias Mbah Putihselaku Anggota Komisi Dispilin PSSI Pusat....PSSI Jawa Tengah....

Peraturan Pemerintaah No. 45 Tahun 1991 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, adalah aturan tentang dispilin PegawaiNegeri Sipil, kKnhususnya dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Halitu tampak jelas dalam konsideran huruf (b) dan (c) Peraturan Pemerintahtersebut.

TINGKAT DANJENIS HUKUM DISPILIN, angka 1 huruf c dan angka 4huruf c, maka sangat jelas Tergugat telah menerapkankepada Penggugat dalam kategori Hukuman DisiplinBeratberupa Pembebasan dari Jabatan.Tindakan Tergugat terhadap Penggugat tersebut dapat dikualifikasisebagai bertindak sewenangwenang terhadap bawahannya vide11Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PegawaiNegeri Sipil, Pasal 4 angka 9.7.2.

ruang :Pembina Utama muda/ (IV/c) (vide bukti P12);Bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu)tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh jutarupiah) karena telah terbukti telah melakukan perbuatan pidana korupsiyang dilakukan secara bersamasama dan berkelanjutan berdasarkanPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri MedanNomor : 22/Pid.SusK/2014/PN.Mdn, tanggal 16 Juli 2014 (vide bukti P1=T1);Bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman dispilin

tidak tahu kalau mendapat pesangon;Bahwa di BRI ada serikat pekerja dan PKB dan saksi tidak tahu soal PKB;Bahwa saksi tidak tahu soal kesalahan fundamental ;Bahwa setahu saksi pelanggaran yang dilakukan Tergugat dikategorikanpelanggaran berat ;Bahwa setahu saksi di dalam aturan BRI ada soal elanggaran berat;Setahu saksi setiap karyawan harus ada PKB masingmasing ;Bahwa saksi tahu setiap karyawan yang melanggar harus diproses ;Bahwa Saksi pernah membaca peratura/perjanjian kerja bersama adatermasuk dispilin