Sehingga dengan demikian makna yangterkandung dalam Frasa dengan melimpahkan perkarakepengadilanpada pasal Pasal 137 KUHAP dapat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3),Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 281!

Adanya frasa sudah mulai diperiksa oleh pengadilan neger telahmenimbulkan penafsiran yang berbedabeda sehingga menimbulkanketidakpastian hukum bagi tersangka maupun pihak ketiga yangmemiliki hak untuk mengajukan praperadilan.

Dengan demikian tidak tepat pula apabila frasa sudahmulai diperiksa oleh pengadilan neger dimaknai sejak persidanganperdana. Frasa sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri tepatapabila dimaknai sejak dilakukannya pembacaan surat dakwaan olehpenuntut umum. Pembacaan surat dakwaan merupakan tahap awaldalam pemeriksaan perkara di pengadilan dimana dakwaan penuntutumum merupakan dasar untuk dilaksanakannya pemeriksaan..

Apabila penambahan frasa sebagaimanadimohonkan oleh Pemohon justru akan menimbulkan ketidakpastian hukumbagi tersangka/terdakwa..

Pemerintah tidaksependapat karena penambahan frasa tersebut akan berimplikasi padatidak terpenuhinya batas waktu 14 hari untuk melimpahkan berkasperkara kepada pengadilan negeri..

frasa dalam ketentuana quo, telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai mekanismeyang diberlakukan.

Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia khususnyasepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusanpengadilan telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat dimaknaiberbedabeda yaitu:25a.

Bahwa Pasal 15 ayat (2) UU JF khususnya sepanjang frasa kekuataneksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan telah39menimbulkan ketidakpastian hukum kerena dapat dimaknai berbedabeda;2.

Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 15 ayat (2) UndangUndanga quo, khususnya sepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama denganputusan pengadilan telah menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya111bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebab menurut paraPemohon keberadaan frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama denganputusan pengadilan dapat dimaknai secara tidak sama dan berbeda beda.Pertama, ketentuan a quo memberikan kekuasaan/legitimasi kepada penerimafidusia

Bahwa menurut para Pemohon model pemaknaan Kedua, frasa kekuataneksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan dapat dimaknai bahwaapakah prosedur eksekusi terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia dilakukan samaseperti prosedur dan mekanisme eksekusi sebagaimana pelaksanaan eksekusiterhadap putusan pengadilan.

Norma yangterkandung pada frasa kecuali terhadap putusan bebas tidakmemberikan larangan yang tegas bagi Penuntut Umum untuk tidak bolehkasasi, sehingga menempatkan Pemohon dalam posisi tidak memperolehkepastian hukum yang adil. Artinya atas dasar rumusan katakata seperti itutidak ada kepastian bagi Pemohon tentang apakah Penuntut Umum bolehatau tidak boleh mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung..

Bahwa menurut hemat Pemohon frasa kecuali terhadap putusan bebasyang terdapat Pasal 244 KUHAP adalah merupakan sumber ketidakpastianhukum, sehingga apabila frasa tersebut dihilangkan dari ketentuan Pasal244 KUHAP akan memberikan kepastian hukum, karena dengan demikianmenjadi suatu kepastian yang adil, baik bagi terdakwa maupun Penuntut11Umum karena keduanya secara pasti dapat mengajukan kasasi, tidaktergantung pada hasil putusan pengadilan.

PetitumBahwa berdasarkan alasanalasan hukum yang telah diuraikan tersebut diatas,maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan halhal sebagai berikut :1.2.2.2Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.Menyatakan bahwa frasa bebas pada Pasal 244 UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang KUHAP adalah bebas murni atau juga termasuk bebastidak murni:Menyatakan bahwa frasa kecuali terhadap putusan bebas pada Pasal 244UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah tidakbermakna dan tidak

Bahwa frasa, kecuali terhadap putusan hukum (sic), seharusnya kecualiterhadap putusan bebas, dalam Pasal 244 KUHAP tidak memberikan laranganyang tegas bagi penuntut umum untuk tidak boleh kasasi, sehinggamenempatkan Pemohon dalam posisi tidak memperoleh kepastian hukum yangadil.2. Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah membebaskan Pemohon darisegala dakwaan penuntut umum (vide bukti P3).

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;1.1 Menyatakan frasa, kecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor /76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;1.2 Menyatakan frasa, kecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara

., dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), danPasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 tentang PengadilanAnak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), beserta penjelasanUndangUndang tersebut khususnya terkait dengan frasa ..8 (delapan)tahun... adalah bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional), artinyainkonstitusional, kecuali dimaknai ..72

(dua belas) tahun... kemudianmenyatakan frasa,.. 8 (delapan) tahun..., dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 tentangPengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), besertapenjelasan UndangUndang tersebut khususnya terkait dengan frasa ...8(delapan) tahun... tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secarabersyarat (conditionally unconstitutional), artinya inkonstitusional

Materai Rp 6.000,Jumlah Rp 211.000,penetapan nomor 0077/pdt.p/20 14/pa.myl.Pertama, KetentuanPasal 7 ayat (1) sepanjang frasa /6 (enam belas) tahundan Pasal 7ayat (2) UU Perkawinan telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum, sehinggabertentangan dengan Pasal ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Perkembanganhukum Indonesia yang mengatur usia anak telah mengalami kemajuan yang pesat,khususnya semenjak pengesahan Konvensi HakHak Anak.

, khususnya yang mengatur batas usia anak, jugaterlihat jelas bahwa batas usia wanita untuk menikah yang terdapat dalam UUPerkawinan sudah tidak sesuai lagi dengan dengan segala pengaturan yang ada diIndonesia dalam rangka melindungi hakhak anak, khususnya hakhak anak perempuan,sehingga jelas adanya ketidakpastian hukum dalam upaya melindungi hakhak anak,dimana setidaknya ada 19 peraturan perundangundangan yang mengatur usia anakadalah diatas 18 tahun.Kedua, Ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa

Sebab ketentuan dalam UU tersebutkemudian menjadi landasan dan dasar hukum dibenarkannya perkawinan bagi wanitayang sudah mencapai umur 16 tahun dan dalam praktiknya menjadi peluangdilakukannya pernikahan bagi usia wanita sebelum umur 16 tahun yang menurut parapemohon merupakan perkawinan anak.Ketiga, Ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa J6 (enam belas) tahun dan Pasal 7ayat (2) UU Perkawinan telah mengakibatkan terjadinya diskriminasi dalam pemenuhanhak antara anak lakilaki dan anak perempuan

setujudan membeli motor tersebut dari Saksi Tohid Tasakur (berkas perkaraterpisah) dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwamendapat Rp3.000.000,00 dan Saksi Tohid Tasakur (berkas perkaraterpisah) mendapatkan bagian Rp2.500.000,00, sehingga akibat kejadiantersebut Saksi Vivi Meilani mengalami kerugian Rp9.000.000,00 (sembilanjuta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasMajelis Hakim berpendapat frasa

unsur mengambil barang sesuatu yangseluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam rumusan pasal inibersifat alternatif, dengan terpenuhinya frasa unsur mengambil barangsesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untukdimiliki secara melawan hukum dari unsur ini, maka unsur ini dapatdinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;Ad.3.

Unsur Yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkanataumempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetapmenquasai barang yang dicuri: Menimbang, bahwa unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif,sehingga terpenuhinya salah satu frasa dari unsurini, makaunsur ini dapatdinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;Menimbang, bahwa yang

dalam unsur ini telahterpenuhi;Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kot.Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur initelah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;Ad.4.

Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;Menimbang, bahwa unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif,sehingga terpenuhinya salah satu frasa dari unsurini, makaunsur ini dapatdinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabilasalah satu frasa dalam unsur ini telah teroenuhi, maka seluruh unsur inidinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalampersidangan pada hari Minggu tanggal

Bahwa dalil pemohon di point 5 ditulis dalam frasa:...,akan tetapi dipertengahan bulan Januari 2011 mulai terjadi pertengkaran...... :. Bahwa dalil Pemohon di point 6 ditulis dalam frasa:...... antara pemohon dantermohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sampai sekarangdengan masalah yang sama... ;. Bahwa dalil Pemohon di point 7 ditulis dalam frasa:...puncak pertengkaranterjadi pada tanggal 18 Mei 2013 Termohon marah marah denganPemohon...;.

Bahwa dalil pemohon di point 10 ditulis dalam frasa:...Termohon yangkeluar dari kamar tidak mau lagi tidur sekamar dengan Pemohon...... apabilaPemohon mengajak hubungan suami istri Pemohon yang harus datang kekamar Termohon, tetapi Termohon sering menolak dengan alasan panas....;12. Bahwa dalil Pemohon di point 11 ditulis dalam frasa:......

Ptsn No.767/Pdt.G/2013/PA.BTM15.16.17.18.19.20.21.Bahwa dalil Pemohon di point 14 ditulis dalam frasa...Termohon selainpernah memukul Pemohon, termohonpun selalu bersikap kasar bila marahdengan Pemohon dengan menghancurkan perabotan rumah...;Bahwa dalil Pemohon di point 15 ditulis dalam frasa...Termohon pernahmencuri passport pemohon dan tidak mau mengembalikan passportPemohon...

Bahwa dengan demikian frasa Termohon/Penggugat Rekonpensi di point /4 halaman 4 yang menyebutkan bahwadalil pemohon di point 12 ditulis dalam frasa:...Termohon tidak pernahlagi mengurus pemohon seperti memasaki pemohon dan mencuci bajupemohon, termohon memasak makanan sendiri dan mencuci bajusendiri... kesemuanya adalah merupakan dalil dalil yang nyata dan benar;18.

Bahwa dengan demikian frasa Termohon/Penggugat Rekonpensi di point /7 halaman 5 yang menyebutkan bahwadalil pemohon di point 15 ditulis dalam frasa:...Termohon pernahmencuri passport pemohon dan tidak mau mengembalikan passportpemohon... kesemuanya adalah merupakan dalil dalil yang nyata danbenar;21.

Menyatakan Internal Memo yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor: 411/IM/MAP/PCC/XI/2017 sepanjang frasa pemutusan hubungan kerja yang didasarkan pada pasal 161 ayat (3) adalah batal demi hukum;4.

Terhadap pasal 164 ayat (8) MahkamahKonstitusi dalam amar putusannya antara lain menyatakan Pasal 164 ayat(3) Undangundang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaanbertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa perusahaan tutup tidakdimaknai perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup untuk tidaksementara waktu.

uangPenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) danuang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4);Menimbang, bahwa dalil Penggugat meminta Tergugat untukmelakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat adalah merujukpasal 164 ayat (8) UU No 13 Tahun 2003, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :19/PUUIX/2011, yangisinya antara lain menyatakan bahwa pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun2003 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa

Menyatakan Internal Memo yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor:411/IM/MAP/PCC/XI/2017 sepanjang frasa pemutusan hubungan kerjayang didasarkan pada pasal 161 ayat (3) adalah batal demi hukum;4. MenghukumTergugat untuk membayar kepada Penggugat uangkompensasi pemutusan hubungan kerja dengan rincian sebagai berikut : Uang pesangon : Rp2.949.157, x 3x 1 = Rp8.847,471, Uang Penghargaa masa kerja : Rp2.949.157, x0 x 1 = Rpo.

, terletak di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah.. halaman 22 baris ke12 dan ke13 : setelah frasa April, atausebelum tanda baca koma (,), tertulis 2013, seharusnya 2017:dan setelah frasa Juli?

: sebelum frasa adalah, tertulisangka 6.192 M2, seharusnya : + 7.100 m?

adalah milikPenggugat serta ahli waris lainnya sebagai tanah peninggalan,. pada halaman 27 :baris ke10 : setelah frasa tanah dan sebelum frasa yang ditambah kalimat :seluas + 7.100 m?, seluas 6.192 m? .Halaman 29 dari 56 hal. Put.

Nomor 69/PDT/2018/PT.MTRti frasa yang sebelum frasa tanah dan setelah frasa tercatat,dihapus dan diganti dengan frasa telah.sehingga bunyi kalimat pada halaman 27 baris ke9 dan 10 adalah :Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tentangkepemilikan atas sebidang tanah seluas + 7.100 m?

Sehingga bunyi kalimat padahalaman 28 baris ke11 dan baris ke12 adalah : Pemenang,Kabupaten Lombok Barat (sekarang Kabupaten Lombok Utara).i. pada halaman 31 baris ke30 dan ke31 : setelah frasa April atausebelum tanda baca koma (,), tertulis 2013 seharusnya 2017;setelah frasa Juli atau sebelum frasa Nomor, tertulis 2013seharusnya 2015; dan setalan tanda baca garis miring (/) atausebelum frasa luas ,tertulis 2016 seharusnya 2015.

dan arti substansi materill BakalPasangan Calon pada Pasal 1 angka 18 dan frasa Pasangan CalonHalaman 10 dari 80 halaman.

Ini berarti frasa pasangan calon dalampengertian frasa bakal pasangan calon adalah pihak yang telahHalaman 16 dari 80 halaman.

Bahwa menurut Pemohon dan frasa Bakal pasangan calon danpasangan calon dalam Peraturan Komisi Pemilihan UmumHalaman 72 dari 80 halaman.

Putusan Nomor 34P/HUM/2018seharusnya merujuk pada frasa dan arti substansi materiil secarakeseluruhan dengan frasa Calon dalam UndangUndang.Bahwa menurut Pemohon frasa Calon dalam UndangUndangdan frasa Bakal pasangan calon dalam Peraturan KomisiPemilinan Umum patut diuji kembali maknanya secara hukumuntuk menentukan status dan kedudukan hukum setiap warganegara yang hendak menjadi peserta pemilihan dalam konstentasipilkada khususnya terkait dengan kedudukan hukum dalamkepentingan penyelesaian sengketa

yaitu frasa Calon dalamUndangUndang dan frasa Bakal pasangan calon dan pasangancalon dalam Peraturan Komisi Pemilihaan Umum, dan adanyapenambahan frasa warna negara Republik Indonesia dalamPeraturan Komisi Pemilihnan Umum.Bahwa terhadap frasa Calon dalam UndangUndang dan frasaBakal pasangan calon dan pasangan calon dalam PeraturanKomisi Pemilihan Umum secara substansi tidak merubahpengertian bahwa setiap warna negara Republik Indonesiamemiliki hak yang sama sebagai peserta pemilihan dalamkonstentasi

Putusan Nomor 42 P/HUM/2020rangka memenuhi tujuan utama pengaturan penyelenggaraan usahaperkebunan;28.Bahwa oleh karena itu, frasa wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30% (tiga puluh per seratus) Plasma dan 70% (tujuh puluh per seratus) inti dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan dalamPasal 11 ayat (1) Perda Kab.

Landak No. 2/2018 Bertentangan DenganPasal 6 ayat (1) Huruf i UU No. 12/201129.Bahwa frasa wajib memfasilitasi pbembangunan kebun masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30% (tiga puluh per seratus) Plasma dan 70% (tujuh puluh per seratus) inti dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kab.

Frasa wajib memfasilitasi pbembangunan kebun masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30% (tiga puluh per seratus) Plasma dan 70% (tujuh puluh per seratus) inti dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 bertentangan dengan ketentuan Pasal 58ayat (1) UU No. 39/2014;2.

Frasa wajib memfasilitasi pbembangunan kebun masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30% (tiga puluh per seratus) Plasma dan 70% (tujuh puluh per seratus) inti dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 bertentangan dengan ketentuan Pasal 5huruf a, huruf d danhuruf e UU No. 12/2011;3.

Frasa wajib memfasilitasi pbembangunan kebun masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30% (tiga puluh per seratus) Plasma dan 70% (tujuh puluh per seratus) inti dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kab. Landak No. 2/2018 bertentangan dengan ketentuan Pasal 6ayat(1) huruf UU No. 12/2011;4.

DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRIATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM;Menimbang, bahwa dalam setiap frasa dari unsurunsur tersebutterdapat penggunaan kata sambung atau dalam perumusannya, makadengan demikian frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehinggauntuk membuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatanyang terdapat dalam frasa unsur tersebut harus terpenuhi, sehingga dengandemikian terpenuhi satu frasa dalam unsur tersebut saja maka telahterpenuhilah

DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU,DENGAN TIPU MUSLIHAT ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN;Menimbang, bahwa dalam setiap frasa dari unsurunsur tersebut terdapat penggunaan kata sambung atau dalam perumusannya, makadengan demikian frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehinggauntuk membuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatanyang terdapat dalam frasa unsur tersebut harus terpenuhi, sehingga dengandemikian terpenuhi satu frasa dalam unsur tersebut saja maka

telahterpenuhilah unsur tersebut;Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN KpnMenimbang, bahwa oleh karena frasa dalam unsur tersebut di atasbersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan frasasebagaimana yang terungkap dalam faktafakta persidangan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah namayang digunakan bukan namanya sendiri atau aslinya melainkan nama oranglain, termasuk nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain, jadi namatersebut dapat

MENGGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKANBARANG SESUATU KEPADANYA ATAU SUPAYA MEMBERIHUTANG MAUPUN MENGHAPUS PIUTANG;Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN KpnMenimbang, bahwa dalam setiap frasa dari unsurunsur tersebutterdapat penggunaan kata sambung atau dalam perumusannya, makadengan demikian frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehinggauntuk membuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatanyang terdapat dalam frasa unsur tersebut harus terpenuhi, sehingga

dengandemikian terpenuhi satu frasa dalam unsur tersebut saja maka telahterpenuhilah unsur tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena frasa dalam unsur tersebut di atasbersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan frasasebagaimana yang terungkap dalam faktafakta persidangan;Menimbang, bahwa menggerakkan orang lain yaitu suatu perbuatanyang disamakan dengan membujuk orang lain yaitu mempengaruhiseseorang sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang lain mauberbuat

Menyatakan Internal Memo yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor: 411/IM/MAP/PCC/XI/2017 sepanjang frasa pemutusan hubungan kerja yang didasarkan pada pasal 161 ayat (3) adalah batal demi hukum;4.

Bahwa terhadap dalil gugatan halaman 4poin 15 dibantah seluruhnya karena tidak beralasan secara hukum jikamenggunakan pasal 164 ayat (3) sebagai rujukan dalam perkara A Quo(vide ; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 19/PUUIX/2011).Terhadap pasal 164 ayat (3) Mahkamah Konstitusi dalam amarputusannya antara lain menyatakan Pasal 164 ayat (8) UndangundangNomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bertentangan denganUUD 1945 sepanjang frasa perusahaan tutup tidak dimaknaiperusahaan tutup permanen atau

Namun tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang tataurutan penomoran surat kuasa.Menimbang, bahwa berdasakan ketentuan pasal 1795 KUH Perdatadisebutkan pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanyamengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum yaitu meliputisegala kepentingan pemberi kuasa;Menimbang, bahwa dalam bantahan dalil Penggugat dalam Repliknyamenanggapi bahwa frasa,,,,,,dst, merupakan hal yang baku didalam suratkuasa khusus yang kemungkinan akan dilakukan

ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4);Halaman 31 dari 37 Putusan PHI Nomor 4/Pat.SusPHI/2018/PN TteMenimbang, bahwa dalil Penggugat meminta Tergugat untukmelakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat adalah merujukpasal 164 ayat (3) UU No 13 Tahun 2003, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :19/PUUIX/2011, yangisinya antara lain menyatakan bahwa pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun2003 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa

Menyatakan Internal Memo yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor:411/IM/MAP/PCC/Xl/2017 sepanjang frasa pemutusan hubungan kerjayang didasarkan pada pasal 161 ayat (3) adalah batal demi hukum;4.

Yang menyebabkan suatu luka;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:ad. 1.barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "barang siapasebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disiniadalah orang (een elder) atau manusia (naturlijkke persoon) yang dianggapcakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan didepan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;Menimbang, bahwa secara

Tentang unsur dimuka umum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "di muka umumadalah suatu tempat dimana publik dapat melihat, tidak hanya ditempat umumnamun lebih kepada tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum, artinyaapabila bukan ditempat umum, namun dapat dilihat oleh knalayak umum makasudah termasuk dalam rumusan unsur ini.

Bersamasama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;Menimbang, bahwa dalam perumusan pasal ini, frasa "bersamasamaoleh Pembentuk Undangundang ditempatkan di awal perumusan, sehinggabersamasama disini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yaknibersamasama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dankekerasan tersebut merupakan suatu kekerasan yang menimbulkan luka;Menimbang, bahwa oleh karena frasa orang atau barang diatasbersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

unsurunsurHalaman 11 dari 15 putusan nomor 74/Pid.B/2015/PN Wop.yang sesuai dengan faktafakta yang diperoleh dari hasil pembuktian danapabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "Bersamasamaadalah sedikitdikitnya ada dua orang atau lebih yang melakukan perbuatantersebut, orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan perbuatantersebut tidak dapat dituntut dengan pasal ini;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa melakukankekerasan

terhadap barang atau orang yaitu kekerasan yang dimaksud disiniadalah pengerusakan terhadap barang orang lain atau penganiayaan terhadaporang, dalam kaitanya dengan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umumdalam Pasal ini sesuai dengan faktafakta hukum yang terungkap dipersidanganperbuatan Para Terdakwa merupakan penganiayaan terhadap orang;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas pengertianutun dari frasa "Bersamasama melakukan kekerasan terhadap orang ataubarang adalah suatu perbuatan

Kesemua Pemohon dijamin haknya melakukan uji materi produk hukum dibawah undangundang berdasarkan angka (1) Pasal (1) UndangUndang 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya frasa kata "merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dandilindungi oleh negara serta setiap orang demi kehormatan sertaperlindungan dan harkat dan martabat manusia" serta Pasal 44 UndangUndang 39 Tahun 1999 terutama frasa kata Setiap orang baik sendirimaupun bersamasama berhak ..., permohonan, pengaduan

keberadaan tenaga honorermemiliki dasar hukum yang kokoh;Tidak terdapat lagi perkenan untuk mengangkat secara langsung tenagahonorer karena telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku UndangUndang43 Tahun 1999 dan UndangUndang 8 Tahun 1974 tentang PokokpokokKepegawaian semenjak disahkannya dan dinyatakan berlaku khususnyaPasal 136 UndangUndang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negarasemenjak tanggal 15 Januari 2014;Tidak pula bisa berlandaskan pada Pasal 139 UndangUndang 5 Tahun2014 karena terdapat frasa

kata dinyatakan masih berlaku sepanjang tidakbertentangan dan belum diganti dengan undangundang ini;Bahwa pemakaian kata dan menunjukkan adanya dua hal yang harusdipenuhi dalam hal ini pertama tidak bertentangan, kedua belum diganti.Kedua frasa kata tersebut harus dipenuhi tidak boleh hanya salah satu saja;Pada UndangUndang 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 6 hanya terdapatdua kelompok pegawai ASN yaitu yang berstatus PNS dan PPPK dengantidak menyebutkan tenaga honorer seperti yang tertera pada UndangUndang

UndangUndang 5 Tahun2014 Pasal 6 meniadakan sama sekali keberadaan tenaga honorer;UndangUndang 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 61 menyatakan terdapatperkenan sebagai PNS sepanjang memenuhi persyaratan;UndangUndang 5 Tahun 2014 tentang ASN terutama frasa katamenyatakan ... sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;Ketentuan peraturan perundangundangan yang dimaksud salah satunyaadalah pada Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentangPengadaan Pegawai Negeri Sipil dan beserta Perubahannya yaituPeraturan

dalam unsurini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telahterpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;Ad.3 Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangantertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salahsatu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakantelah

Sakur;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,Terdakwa telah mengambil barang di waktu malam dalam sebuah rumah tidakdikehendaki oleh yang berhak atau pemilik atas barangbarang tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsurini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telahterpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;Ad. 4 Dilakukan oleh 2 (dua

Zulkarnain bin Sadarmin;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,perbuatan Terdakwa mengambil barang dilakukan oleh dua orang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsurini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telahterpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;Ad.5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuksampai pada barang yang diambil

, dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN KotMenimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salahsatu frasa dalam unsur ini telah terbukti, maka seluruh unsur ini dinyatakan telahterbukti seluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keteranganTerdakwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara: Perbuatan Terdakwa di rumah Saksi

Zulkarnain bin Sadarmin dan sepedamotor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut,perbuatan Terdakwa mengambil barang dilakukan dengan merusak jendela dangembok pintu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telahterpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;Ad.6 Dalam hal

Adapun riwayat Pekerjaan dan Jabatan Ahli adalah;1) Dosen pada Bagian Hukum pidana;2) Sekretaris Bagian Hukum Pidana;Bahwa benar unsurunsur Pasal 310 Ayat (1) KUHP, adalah sebagaiberikut:1) Frasa barangsiapa bermakna seorang manusia, yang dikualifikasisebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yangmampu bertanggung jawab secara hukum;2) Frasa dengan sengajamerupakan unsur sifat melawan hukum; Dengansengaja merupakan unsur kesalahan yang pertama dan unsurkesalahan kedua ada pada katakata

Frasa tulisan atau gambar;Tafsir frasa ini bahwa tulisan adalah hasildari pekerjaan menulis baik dengan tangan maupun dengan alatapapun yang wujudnya berupa rangkaian katakata/kalimat dalambahasa apapun yang isinya mengandung arti tertentu, atau menyerangkehormatan dan nama baik orang di atas sebuah kertas yang sifatnyadapat ditulisi misalnya kertas, papan, kain, dan lainlain, sedangkangambar/gambarab atau lukisan adalah tiruan dari benda yang dibuatdengan coretan tangan melalui alat tulis misalnya

barangsiapa bermakna seorang manusia, yang dikualifikasisebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yangmampu bertanggungjawab menurut hukum;2) Frasa secara melawan hukum; katakata melawan hukummenunjukkan sah suatu tindakan atau suatu maksud;3) Frasa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukanatau membiarkan sesuatu Yang dimaksud dengan memaksaadalah melakukan suatu tindakan dengan menggunakan alatpemaksa yang tanpa alatpemaksa itu dapat dibayangkan bahwaorang yang dipaksa itu

tidak akan mau melakukan yangdikehendaki oleh sipemaksa;4) Frasa dengan memakai kekerasan Berkaitan dengan frasa inicaranya memaksa ada 2 macam, yaitu pertama, denganHalaman 19 dari 47 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Ptskekerasan atau tindakan nyata lainnya.

Kedua, dengan ancamankekerasan atau suatu tindakan nyata lainnya;Bahwa benar unsurunsur Pasal 368 KUHP, adalah sebaga berikut:1) Frasa barang siapa bermakna seorang manusia, yang dikualifikasisebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yangmampu bertanggung jawab secara hukum;2) Frasa dengan maksud dalam pasal ini memperlihatkan kehendakpelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain;3) Frasa Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancamankekerasan.

Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk mengadiliperkara pengujian terhadap pasal 19 ayat (1) huruf (e) Peraturan DaerahKota Medan Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruangdan Peraturan Zonasi Tata Ruang Kota Medan Tahun 20152035 khususterhadap frasa SBWP Terjun blok 200103 yang bertentangan denganHalaman 3 dari 28 halaman.

Putusan Nomor.13P/HUM/2017Bahwa berkaitan dengan frasa Kawasan Perkotaan dimanaKelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan termasuksebagai kawasan perkotaan (vide Peraturan Presiden Nomor62 Tahun 2011) maka penetapan Lokasi Blok 200103Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan sebagai zonaPertanian patut dinyatakan sangat bertentangan Pasal 1 angka25 U.U. No. 2 Tahun 2015 sebagaimana yang telah kami kutipdiatas.D. 3.6.

Menyatakan Pasal 19 ayat (1) huruf (e) sepanjang frasa blok 200103Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang RencanaDetail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Tata Ruang Kota Medan Tahun20152035, bertentangan dengan peraturan perundangundangan yanglebih tinggi yakni UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturanperundangundangan jo. UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang PenataanRuang jo.

Menyatakan Pasal 19 ayat (1) huruf (e) sepanjang frasa blok 200103Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang RencanaDetail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Tata Ruang Kota Medan Tahun20152035 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlakuumum;4.

Memerintahkan Termohon untuk mencabut Pasal 19 ayat (1) huruf (e)sepanjang frasa blok 200103 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi TataRuang Kota Medan Tahun 20152035;5.

DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRIATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM; Menimbang, bahwa dalam setiap frasa dari unsurunsur tersebutterdapat penggunaan kata sambung atau dalam perumusannya, makadengan demikian frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehinggauntuk membuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatanyang terdapat dalam frasa unsur tersebut harus terpenuhi, sehingga dengandemikian terpenuhi satu frasa dalam unsur tersebut saja maka telahterpenuhilah

unsur tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena frasa dalam unsur tersebut di atasbersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan frasasebagaimana yang terungkap dalam faktafakta persidangan;Menimbang, bahwa dengan maksud yaitu tujuan yang dikehendakioleh pelaku atau pelaku mengetahui akibat yang akan terjadi, dengan maksuddisini merupakan suatu unsur kesengajaan dengan melawan hukum sehinggapelaku harus mengetahui dan menyadari bahwa keuntungan yang diperolehnyamenjadi tujuan

DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU,DENGAN TIPU MUSLIHAT ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN;Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN KpnMenimbang, bahwa dalam setiap frasa dari unsurunsur tersebutterdapat penggunaan kata sambung atau dalam perumusannya, makadengan demikian frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehinggauntuk membuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatanyang terdapat dalam frasa unsur tersebut harus terpenuhi, sehingga dengandemikian

terpenuhi satu frasa dalam unsur tersebut saja maka telahterpenuhilah unsur tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena frasa dalam unsur tersebut di atasbersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan frasasebagaimana yang terungkap dalam faktafakta persidangan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah namayang digunakan bukan namanya sendiri atau aslinya melainkan nama oranglain, termasuk nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain, jadi namatersebut dapat merupakan

MENGGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKANBARANG SESUATU KEPADANYA ATAU SUPAYA MEMBERIHUTANG MAUPUN MENGHAPUS PIUTANG;Menimbang, bahwa dalam setiap frasa dari unsurunsur tersebutterdapat penggunaan kata sambung atau dalam perumusannya, makadengan demikian frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehinggauntuk membuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatanyang terdapat dalam frasa unsur tersebut harus terpenuhi, sehingga dengandemikian terpenuhi satu frasa dalam unsur

suami isteri yang sah menurut hukum;

dalam unsur ini telah terbukti;Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN KotMenimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telahterbukti, maka unsur ini telah teroukti untuk seluruhnya;Ad.3 Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangantertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salahsatu frasa dalam unsur ini telah

Agung bin Man Badurmengambil barang tersebut pada sekitar pukul 19.30 WIB yang pada waktutersebut matahari sudah terbenam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdi atas, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Budiyono bin Saiman di waktumalam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak dikehendakioleh pemilik atas barang tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutdi atas, MajelisHakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terbukti

alternatif, sehingga apabila salahsatu frasa dalam unsur ini telah terobukti, maka seluruh unsur ini dinyatakantelah terbukti seluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 pada sekitar pukul 19.30WIB Terdakwa bersama dengan Sdr.

Agung bin ManBadur yang mana perbuatan diawali dengan adanya kesepakatan antarakeduanya dan dilanjutkan dengan pembagian peran antara keduanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatanmengambil barang milik Saksi Budiyono bin Saiman dilakukan oleh dua orangdengan bersekutu;Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN KotMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutdi atas, MajelisHakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terbukti;Menimbang, bahwa

oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telahterbukti, maka unsur ini telah teroukti untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2)Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang padapokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karenaTerdakwa menyesali