ESKA JAYA bermuatan Minyak Kelapa sawit (CPO) sebanyak + 5 Ton;

ESKA JAYA bermuatan Minyak Kelapa sawit(CPO) sebanyak + 5 Ton; Pas Besar, tanda pendaftaran 2013 QQb No. 9OO/N, diterbitkan diSabang pada tanggal 21 Agustus 2013 Oleh KSOP Kelas V Sabang; Grose Akta Pendaftaran Kapal Nomor 900 tanggal 21 Agustus 2013; Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) Nomor552.1/DPMPTSP/ 1168/BM/2019; Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) Nomor552.1/DPMPTSP/ 1167/BM/2019; Laporan rencana kegiatan bongkat muat barang di pelabuhan Nomor52/MMP/VIII/MBO

SALIM (alm);Bahwa sepengetahuan Saksi Grose Tonase (GT) kapal kapal KM ESKAJAYA dan TK ESKA JAYA01 dan kapal KM ESKA JAYA dan TK(tanpa nama) adalah sebagai berikut : Kapal KM.ESKA JAYA I adalah 12 (dua belas) Grose Tonese. Kapal KM.ESKA JAYA adalah 9 (Sembilan) Grose Tonase. Kapal TK.ESKA JAYA adalah01 adalah 26 (dua puluh enam)GroseTonase.

Kapal TK tanpa nama adalah 23 (dua puluh tiga) Grose Tonase.Bahwa sepengetahuan Saksi jika dilihat dari dokumennya kapal KMESKA JAYA I, Kapal TK ESKA JAYA 01, Kapal KM ESKA JAYA dankapal Tongkang tanpa nama yang dinakhodai oleh Saksi a.n. DASRILalias MUCIN bin ANSHARI (alm) dan Saksi a.n. SYAHRIZAL aliasATENG bin M. SALIM (alm) hari kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul15:36 Wib di Kolam Pelabuhan Kelas IV Meulaboh Jl. Tgk Chik DitiroHalaman 20 dari 32 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN MboDesa.

Erwin (pemilik kapal) pada hari Kamistanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 09:00 Wib melalui Hand Phone (HP)dengan kalimat Pak Hari kamis kita kerja, disiapkanlah kapalnyakemudianTerdakwa jawab iya oklahdan Hand Phone Terdakwa matika;Bahwa sepengetahuan Terdakwa jika dilihat dari dokumen kapal tersebutGrose Tonnage (GT) kapal KM ESKA JAYA adalah GT 12 (dua belasgrose tonnage) dan TK ESKA JAYA 01 memiliki Grose Tonnage 26 GT (duapuluh enam Grose Tonnage);Bahwa, di kapal KM ESKA JAYA yang Terdakwa Nakhodai

Q9OO/N,diterbitkan di Sabang pada tanggal 21 Agustus 2013 Oleh KSOP Kelas VSabang, Grose Akta Pendaftaran Kapal Nomor 900 tanggal 21 Agustus 2013,Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) Nomor552.1/DPMPTSP/ 1168/BM/2019, Surat Izin Usaha Jasa PengurusanHalaman 29 dari 32 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN MboTransportasi (SIUJPT) Nomor 552.1/DPMPTSP/ 1167/BM/2019, Laporanrencana kegiatan bongkat muat barang di pelabuhan Nomor 52/MMP/VIII/MBO/201, tanggal 15 Mei 2019 dari PT.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa Grose Akta Kapal TERANG BULAN-2 Nomor 2726 tanggal 26 September 2005 atas nama H.SAMSURI bin MARJALI yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal di Cirebon telah hilang pada hari hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 sekira jam 16.00 Wib telah hilang disekitar rumah Pemohon ;
3. Biaya ditanggung Pemohon;

Sulawesi Utara mengingat KM Kenjiberukuran 20 GT (Grose Tonase).c. Saat KM kenji dilakukan penangkapan dinahkodai oleh Terdakwa danberbendera Indonesia; Bahwa Terdakwa selaku Nahkodah KM Kenji melakukan penangkapan ikan diluar daerah sesuai dokumen yang dimiliki yaitu Surat Ijin PenangkapanIkan/SIPI yaitu Laut Sulawesi, Teluk Tomini, Laut Maluku, tidak termasukperairan Halmahera Utara tepatnya di perairan Loloda Utara HalmaheraUtara, Prop.

Sulawesi Utara mengingat KM Kenjiberukuran 20 GT (Grose Tonase).c. Saat KM kenji dilakukan penangkapan dinahkodai oleh Terdakwa danberbendera Indonesia;Bahwa Terdakwa selaku Nahkodah KM Kenji melakukan penangkapan ikan diluar daerah sesuai dokumen yang dimiliki yaitu Surat Ijin PenangkapanIkan/SIPI yaitu Laut Sulawesi, Teluk Tomini, Laut Maluku, tidak termasukperairan Halmahera Utara tepatnya di perairan Loloda Utara HalmaheraUtara, Prop.

Sulawesi Utara mengingat KM Kenjiberukuran 20 GT (Grose Tonase).c. Saat KM kenji dilakukan penangkapan dinahkodai oleh Terdakwa danberbendera Indonesia;Bahwa saat dilakukan penangkapan KM Kenji yang dinahkodai olehTerdakwa sementara berlabuh namun saksi selaku ABK kapalnya sedangmelakukan aktifitas pbenangkapan ikan, dengan jenis ikan tangkapan goropa,kakap;Bahwa setahu saksi adapun alasan KM Kenji melakukan penangkapan ikan diperairan Loloda Utara Kab.

Sulawesi Utara mengingat KM Kenjiberukuran 20 GT (Grose Tonase);Bahwa awalnya Terdakwa melakukan penangkapan ikan sesuai Surat jinPenangkapan Ikan ( SIPI ) namun karena cuaca dan gelombang sehinggamenyelamatkan diri ke daerah lain;Bahwa adapun penangapan ikan yang dilakuka oleh Terdakwa selakuNahkoda KM Kenji diperairan Loloda Utara Kab. Halmahera Utara, PropinsiMaluku Utara pada posisi koordinat 02 16 653 N 127 46 973.

Bahwa yurisprudensi Indonesia MARI menyatakan, meskipunGrose Akte mempunyai judul Demi Keadilan Berdasarkan Keadilan YangberKetuhanan Yang Maha Esa, Hakim tetap berwenang, untuk menentukanapakah pelaksanaan grose akte tersebut dapat dikabulkan atau tidak.Putusan nomor 1520K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1986 yang pada pokoknyamempertimbangkan bahwa pasal 224 HIR bersifat limitative yang bolehdibuatkan Grose Akte dan mempunyai kekuatan yang sama dengankeputusan Hakim, adalah hanya akte hipotek dan akte

notariel yang bersifatpengakuan hutang (Notariele Schuld brieven) sehingga walaupun akteperjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris ditulis dengan trahirah DemiKeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Grose Akte tersebuttidak mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan Hakim.Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan / Hakim tetapberwenang untuk menilai / meneliti apakan Grose Akte yang berkepalaDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat diekskusidengan melalui Pasal 195

Sehingga halini sangat bertentangan dengan pasal 224 HIR, dimana telah ditentukandidalam Grose akta tersebut tercantum dengan pasti jumlah yang harusdibayar oleh Debitur maupun batas waktu pelunasan hutang Kredit ;9 Bahwa meskipun suatu Grose akta bertitel "Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa akan tetapi jika tidak dipenuhi syaratsyaratyang ditentukan dalam Pasal 224 HIR, maka Hakim dapat menetapkanbahwa Geose akta tersebut tidak mempunyai kekuatan Eksekutorial, danuntuk penyelesaiannya

Penggugat dalam Gugatannya Poin 8, yang menyatakan bahwa Jumlah hutang yangditentukan oleh Tergugat tidak dicantumkan secara terperinci dan pasti sebagaimanayang telah ditentukan dalam Grose Akta; dan seterusnya menyebutkan Grose akta ,padahal tidak ada satupun Grose akta dalam berkas dokumen kredit yang ada padaTERGUGAT, sehingga jelas dasar gugatan PENGGUGAT tidak jelas dengamendasarkan gugatan seolaholah ada rose akta Pengakuan Hutang.Berdasarkan alasan poin , 2 dan 3 jawaban Tergugat sudah jelas

Sehingga betapaterkejutnya Pelawan , ketika pada tanggal 12 Juli 2010, Terlawan mengirimSurat Nomor 367/AMA/VII/10, tentang penyelesaian kredit disebutkanbahwa pinjaman Pelawan adalah sebesar Rp46.906.000,00 (empat puluhenam juta sembilan ratus enam ribu rupiah);Bahwa menurut ketentuan Pasal 224 HIR , grose akta pengakuan hutangharus berbentuk akta notariil yang mana didalam akta tersebut harus adakalimat Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaisyarat mutlak agar grose akta tersebut

Nomor: 879 K/Pdt/201310.11.12.Bahwa demikian juga dengan adanya Pengakuan Hutang yang hanyadilegalisasi di kantor notaris Anis Mohamad, SH., MH., dan tidak berbentukakta notaris. yang pada bagian kepala akta harus mencantumkan kalimatDemi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut, sehinggaberakibat bahwa grose akta pengakuan hutang tersebut tidak mempunyaikekuatan eksekutorial, sehingga untuk agar maka memperoleh kepastianhukum, sudah seharusnya Terlawan mengajukan gugatan ke PengadilanNegeri

Malahan dalam kasus yang seperti ini, Hakim dilarang menilai tentanghubungan kredit tersebut, karena jika dasar dalil perlawanan hanya bertitik tolakdari cacat formal atau material grose akta, dapat dianggap pihak Termohoneksekusi (debitur) telah mengakui sepenuhnya keabsahan hukum perjanjiankredit*;Pertimbangan hukum Pengadilan a quo adalah sama sekali tidak tepat dan tidakbenar, karena salah di dalam menerapkan hukum, khususnya Hukum AcaraPerdata;Tidak ada satu ketentuan hukumpun dalam Hukum Acara

Bahwa, kapal motor PELITA JAYA EXPRESS 5, itu Miliknya Tn ARifai ; Bahwa, seingat saksi Grose akta PELITA JAYA EXPRESS 5,tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2018, hilangterjatuh di area lingkar utara kota Probolinggo dan sampai sekarangbelum ditemukan; Bahwa, setahu saksi kapal tersebut dibuat tahun 2002; Bahwa, tujuan mengajukan permohonan ini untuk mendaptkanpenetapan kehilangan dari Pengadilan yang nantinya penetapantersebut dipergunakan untuk mengurus penggati / duplikat grose

Varia Varuna I;Bahwa dengan adanya kejadian tersebut maka adanya dugaanpemalsuan dokumen untuk mengurus pendaftaran kapal atau Grose Aktakapal dan untuk melakukan pengurusan Surat Ijin Penangkapan Ikan(SIPI) yang dipergunakan oleh KM. Varia Utama I, KM. Varia Samuderadan KM. Varia Varuna I;Bahwa yang dipalsukan adalah Surat Keterangan Tukang KM. VariaUtama 1, KM. Varia Samudera dan KM.

Bahwa Grose Akta dan Surat Ukur kapal KM. Varia Utama l,tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Slamet Danuri diPelabuhan Muara Baru; Bahwa tidak ada surat kuasa dari Slamet Danuri kepada terdakwadalam pengurusan dokumen Grosse Akta kapal dan Surat Ukur kapalKM. Varia Utama , KM. Varia Samudera dan KM. Varia Varuna I.

Utr.selanjutnyaTerdakwa langsung serahkan ke Syahbandar SundaKelapa; Bahwa Surat Ukur Sementara KM Varia Utama terbit, Terdakwaberikan kepada Suparman di Pelabuhan Muara Batu ; Bahwa Terdakwa bertemu lagi dengan Suparman di PelabuhanMuara Baru, saat itu Suparman memberikan kepada Terdakwa HariSantoso dokumen kapal KM Varia Utama berupa Grose Akta danSurat Ukur; Bahwa Grose Akta dan Surat Ukur kapal KM.

Akta dan Surat Ukur yang kemudian Grose Aktadan Surat Ukur kapal KM.

Akta dan Surat Ukur yangkemudian Grose Akta dan Surat Ukur kapal KM.

Sehingga hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 224 HIR, dimanatelah ditentukan didalam Grose akta tersebut tercantum dengan pastijumlah yang harus dibayar oleh Debitur kepada Kreditur maupun bataswaktu pelunasan hutang Kredit;11.12.13.14.15.Bahwa meskipun suatu Grose akta bertitel "Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa" akan tetapi jika tidak dipenuhi syaratsyaratyang ditentukan dalam Pasal 224 HIR, maka Hakim dapat mentapkanbahwa Grose akta tersebut tidak mempunyai kekuatan Eksekutorial

.81.951.708, dengan rincian : Outstanding Pokok AlMurabahah per November 2015 : Rp 274.992.040.11 Sisa Margin per November 2015 : Rp.47.171.166.18+Total Kewajiban Nasabah per November 2015 Rp. 322.163.206.29Dimana tunggakan Para Pelawan adalah sebesar Rp.322.163.206.29, ParaPelawan merasa keberatan karena jatuh tempo PEMBIAYAAN belum selesaidan Terlawan tidak mencantumkan jumlah hutang secara terperinci dan pasti.Sehingga hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 224 HIR, dimana telahditentukan didalam Grose

Akan tetapi meskipun suatu Grose akta bertitel "Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" akan tetapi jika tidak dipenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam Pasal 224 HIR, maka Hakim dapat mentapkanbahwa Grose akta tersebut tidak mempunyai kekuatan Eksekutorial, dan untukpenyelesainya Terlawan harus mengajukan gugatan Perdata biasa untukmenetapkan jumlah hutang yang pasti.

/HT/2016/PA.Bbs,yang mendlilkan bahwa permohonan eksekusi hak tanggungan Terlawandidasarkan pada alasan jatuh tempo PEMBIAYAAN belum selesai danTerlawan tidak mencantumkan jumlah hutang secara terperinci dan pasti,sehingga hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 224 HIR, dimana telahditentukan didalam Grose akta tersebut tercantum dengan pasti jumlah yangharus dibayar oleh Debitur kepada Kreditur maupun batas waktu pelunasanhutang Kredit.

Bukan Surat Perjanjian Hutang;Karena ada pencampuradukan atau tumpang tindih antara PengakuanHutang dengan Grose Akta Hak Tanggungan, maka Grose Akta HakTanggungan No. 164/2009 jo. Sertifikat Hak Tanggungan tgl. 8 Juni 2009 No.1355/2009 dan Grose Akta Hak Tanggungan No. 184/2009 jo.

Menyatakan Grose Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal, 27 Mei2009 No. 164/2009 jo. Sertifikat Hak Tanggungan tgl. 8 Juni 2009 No.1355/2009 adalah tidak mempunyai kekuatan eksekutorial/NonEksekutabel;5. Menyatakan Grose Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal, 24 Juni2009 No. 184/2009 jo. Sertifikat Hak Tanggungan tgl. 7 Juli 2009 No.1729/2009. adalah tidak mempunyai kekuatan eksekutorial/ NonEksekutabel;6.

PAS Surabaya eks YX 668, berdasarkan Grose Akta pendaftaranKapal Nomor : 3446, yang didaftar di Kantor kesyahbandaran danOtoritas Pelabuhan Kelas I Pontianak, pada tanggal 18 Maret 2014,dengan nama pemilik PT. Pusaka Armada Sakti yang berkedudukan diSurabaya dengan tanda pendaftaran : 2014 Hha. Nomor : 3446/L ;e KM.

Artha Utama 7, eks Maoyun 7, berdasarkan Grose AktaPendaftaran Kapal Nomor : 6772, Yang didaftar di Kantor PejabatPendaftar dan Pencatata kapal pada tanggal 11 Juli 2014, Namapemilik PT. Pusaka Armada Sakti yang berkedudukan di kotaSurabaya ; 11.

PAS Surabaya eks YX 668, berdasarkan Grose Aktapendaftaran Kapal Nomor : 3446, yang didaftar di Kantorkesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas Il Pontianak, padatanggal 18 Maret 2014, dengan nama pemilik PT. Pusaka ArmadaSakti yang berkedudukan di Surabaya dengan tanda pendaftaran :2014 Hha. Nomor : 3446/L ; e KM.

Artha Utama 7, eks Maoyun 7, berdasarkan Grose AktaPendaftaran Kapal Nomor : 6772, Yang didaftar di Kantor PejabatPendaftar dan Pencatata kapal pada tanggal 11 Juli 2014, NamaHalaman 5 dari 14 Putusan No. 182/Pdt.G/2015/PN.Sby.pemilik PT. Pusaka Armada Sakti yang berkedudukan di kotaSurabaya ; aMenyatakan Tergugat dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkarjanji (wanprestasi) ;4.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan memerintahkan Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal di Semarang untuk memberikan Grosse akte baru sebagai Pengganti Grosse yang hilang akta pendaftaran Kapal INKA MINA 644 dengan dengan Grose Akta Nomor : 1373 tanggal 3 Maret 2016;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Al Amin dengan grose tonase kapal adalah 18GT panjang 15, 40 meter, lebar 5 meter dalam 1,35meter dan mesin Mitsubishi 6 silinder tipe D.16bersama ABK sebanyak 25 ~sorang, berangkat dariPelabuhan Pasuruan untuk mencari / melakukanpenangkapan ikan dengan menggunakan alat 60 set jaringKusen sepanjang + 200 meter yang dilengkapi denganlampu lampu dan yang memerintahkan berangkat adalahterdakwa 2 H. CHOLIL selaku pemilikkapal ; Bahwa terdakwa I.

Al Amin dengan grose tonase kapal adalah 18GT, panjang 15, 40 meter, lebar 5 meter dalam 1,35meter dan mesin Mitsubishi 6 silinder tipe D.16bersama ABK sebanyak 25 iorang, berangkat dariPelabuhan Pasuruan untuk mencari / melakukanpenangkapan ikan dengan menggunakan alat 60 setjarring Kusen sepanjang + 200 meter yang dilengkapidengan lampulampu dan yang memerintahkan berangkatadalah terdakwa H. CHOLIL selaku pemilikkapal ; Bahwa terdakwa I.

Al Amin dengan grose tonase kapal adalah 18GT panjang 15, 40 meter, lebar 5 meter dalam 1,35meter dan mesin Mitsubishi 6 silinder tipe D.16,bersama ABK sebanyak 25 ~iorang, berangkat dariPelabuhan Pasuruan untuk mencari / melakukanpenangkapan ikan dengan menggunakan alat 60 setjarring Kusen sepanjang + 200 meter yang dilengkapidengan lampulampu dan yang memerintahkan adalahTerdakwa H. CHOLIL selaku pemilikkapal ; Bahwa terdakwa I.

Yahya Harahap, SH, dalam bukunya Perlawanan TerhadapEksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase DanStandar Hukum Eksekusi, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung,Tahun 1996, halaman 38, menyebutkan: Caracara kamuflase dantipu daya seperti ini tidak akan berhasil terhadap Hakim yang jeli danmemiliki kualitas yang baik.c. Bahwa lebih lanjut, M.

Yahya Harahap, SH, dalam bukunya tersebuthalaman 133134, tentang pihak yang ditarik dalam perlawanan(partai verzet) atas penetapan eksekusi grose akta, menyebutkan:Kalau perlawanan ditujukan terhadap penetapan eksekusi grose aktaberdasarkan ketentuan pasal 224 HIR, berlaku sepenuhnya azasyang ditentukan Pasal 379 Rv. Yang ditarik sebagai pihak Terlawanhanya orang yang terlibat langsung dalam penetapan. Yang terlibatlangsung dalam penetapan eksekusi grose akta ialan PemohonEksekusi.

Yahya Harahap, SH, dalam bukunya Perlawanan TerhadapEksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase DanStandar Hukum Eksekusi, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung,Tahun 1996, halaman 38, menyebutkan: Caracara kamuflase dantipu daya seperti ini tidak akan berhasil terhadap Hakim yang jeli danmemiliki kualitas yang baik.Bahwa lebih lanjut, M.

Yahya Harahap, SH, dalam bukunyatersebut halaman 133134, tentang pihak yang ditarik dalamperlawanan (partai verzet) atas penetapan eksekusi grose akta,menyebutkan: Kalau perlawanan ditujukan terhadap penetapaneksekusi grose akta berdasarkan ketentuan pasal 224 HIR, berlakusepenuhnya azas yang ditentukan Pasal 379 Rv. Yang ditarik sebagaipihak Terlawan hanya orang yang terlibat langsung dalam penetapan.Yang terlibat langsung dalam penetapan eksekusi grose akta ialahPemohon Eksekusi.

PERKASAI; Bahwa setahu pemohon fungsi dari grosse baliknama kapal adalahsebagai bukti kepemilikan dari kapal tersebut; Bahwa di dalam grose akta disebutkan silsilan kapal, baik tempatpembuatan kapal, Kapan Kapal dibuat dan disebutkan pula kelengkapandan isi kapal; Bahwa grosse akte kapal milik Pemohon tersebut hilang 3 (tiga)bulan yang lalu dalam perjalanan dari Semarang ke Brebes; Bahwa kemudian saksi melaporkan kehilangan grose baliknamakapal tersebut ke Kantor Polisi Resor Brebes pada tanggal

PERKASA;= Bahwa setahu pemohon fungsi dari grosse baliknama kapal adalahsebagai bukti kKepemilikan dari kapal tersebut;= Bahwa di dalam grose akta disebutkan silsilan kapal, baik tempatpembuatan kapal, Kapan Kapal dibuat dan disebutkan pula kelengkapandan isi kapal;= Bahwa grosse akte kapal milik Pemohon tersebut hilang 3 (tiga)bulan yang lalu dalam perjalanan dari Semarang ke Brebes;= Bahwa kemudian saksi melaporkan kehilangan grose baliknamakapal tersebut ke Kantor Polisi Resor Brebes pada tanggal

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan nama anak pemohon DAVE HERMANTO, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 02 September 2016 diganti/ditetapkan menjadi DALVIN KANE ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai supaya dengan segera mencatatkan dalam buku tentang kelahiran yang sedang berjalan berdasarkan salinan grose dari Penetapan ini tentang penggantian nama anak pemohon

Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Kota Binjai supaya dengan segera mencatatkandalam buku tentang kelahiran yang sedang berjalan berdasarkansalinan grose dari Penetapan ini tentang penggantian nama anakpemohon ;4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon hadir ke persidangan.

Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Kota Binjai supaya dengan segera mencatatkandalam buku tentang kelahiran yang sedang berjalan berdasarkansalinan grose dari Penetapan ini tentang penggantian nama anakpemohon ;Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN.Bnj.4.

Grose Akta No. 23 Tanggal 10 Desember 2014 Tentang Akad PembiayaanMusyarakah, Notaris Farah Fauziah Hanum, SH;Bahwa berdasarkan angka 1 huruf a dan b, Penggugat/Pembanding telahmemiliki hubungan hukum dengan PT.

Grose Akta No. 23 Tanggal 10 Desember 2014 Tentang Akad Pembiayaan Musyarakah, Notaris Farah Fauziah Hanum, SH.;Batal Demi Hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islamkarena menguasakan untuk menjual jaminan jika terjadi cidera janji;DALAM PROVISI1.

Grose Akta No. 23 tanggal 10 Desember 2014 tentang Akad Pembiayaan Musyarakah, Notaris Farah Fauziah Hanum,SH, batal demi hukum;. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan/mengajukan Lelang atasobjek yang menjadi agunan yaitu; sebidang tanah yang berdiri bangunandiatasnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 216 luas247mz2 terletak di Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalangan.Ferry Hamdan.;.

Grose Akta No. 23 tanggal 10 Desember 2014 tentang Akad PembiayaanMusyarakah, Notaris Farah Fauziah Hanum,SH.Harus batal demi hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidaksependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama,sebagaimana pertimbangannya pada halaman 35, alinea terakhir sebagaiberikut : "Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat untuk menyatakanAkta perjanjian pembiayaan musyarakah BATAL DEMI HUKUM tidak didukungoleh posita dari Penggugat, karena

Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPdt), dikutif :Hibah adalah suatu peranjian dengan mana si Penghibah, diwaktu hidupnya,dengan CumaCuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkansesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahanitu;Bahwa TerlawanPemohon Eksekusi adalah pemenang lelang dari prosesLelangatas Rumahmilik Pelawan Eksekusitersebut di atas berdasarkan groseRisalah Lelang Nomor. 066/2006 tertanggal 3 Pebruari 2006 , dan atas dasarlelang umum berdasarkan grose

akta tersebut di atas;Bahwa terhadap lelang yang didasarkan pada grose Risalah Lelang Nomor.066/2006 tertanggal 3 Pebruari 2006 tersebut di atas, pada saat ini sedangdalam proses pengadilan di Pengadilan Negeri Bogor dalam perkara perdataNo. 78/Pdt.G/2019/PN.Bor ;Bahwa dengan adanya gugatan Perlawanan Lelang tersebut di atasterhadaplelang yang didasarkan pada grose Risalah Lelang Nomor. 066/2006tertanggal 3 Pebruari 2006 yang saat ini masih dalam proses persidangan diPengadilan Negeri Bogoryang

No. 4/Pdt.G/2014/PN.Bgr, ;Bahwa atas dasar kenyataan tersebut di atas, maka dengan adanyarencana Pelaksanaan Eksekusi berdasarkan pada Grose Risalah LelangNo. 066/2006 Jo. No. 4/Pdt.G/2014/PN.Bgr Jo. No. 26/PDT/2015/pT.BDG Jo.No. 3135 K/2015 Jo. 883 PK/Pdt/2018 dengan Penetapan Nomor:Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan No. 675/PDT/2020/PT.BDG.10/Pdt/Eks.Akte/2019/PN.Bgr. Jo. Risalah lelang No. 066/2006 Jo. No.21/Pdt/Plw/2006/PN.Bgr Jo.

Menyatakan Penetapan Eksekusi berdasarkan pada pada Grose RisalahLelang No. 066/2006 Jo. No. 4/Pdt.G/2014/PN.Bgr Jo. No. 26/PDT/2015/pT.BDGJo. No. 3135 K/2015 Jo. 883 PK/Pdt/2018 dengan Penetapan Nomor:10/Pdt/Eks.Akte/2019/PN.Bgr. Jo. Risalan lelang No. 066/2006 Jo. No.21/Pdt/Plw/2006/PN.Bgr Jo. No. 4/Pdt.G/2014/PN adalah CACAD HUKUM;6. Memerintahkan menunda pelaksanaan Eksekusi berdasarkan pada GroseRisalah Lelang No. 066/2006 Jo. No. 4/Pdt.G/2014/PN.Bgr Jo. No.26/PDT/2015/pT.BDG Jo.

Menghukum PELAWAN dalam konvensi untuk membayar biaya perkara ; Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap Penetapan Eksekusiberdasarkan pada Grose Risalah lelang No. O066/2006 Jo. No. 4Pdt.G/2014/PN.Bgr Jo no.26/ Pdt/2015/ PT. BDG Jo No.3135/K/2015Jo.883/PK/PDT/2018 dengan Penetapan No. 10/Pdt.Eks.Akte/2019/PN. BgrJo Risalah lelang no. 066/2006 Jo. No. 21/Pdt.lw/2006 Pn. Bgr Jo no. 4 /Pdt.G/2014 .

Bahwa bunyiPasal 224 H.I.R secara tegas menyebutkan bagi Kreditur dapat melakukanpenjualan lelang atas barangbarang jaminan milik Debitur ,manakaladipenuhi adanya Hipotik (sekarang berdasarkan Undangundang Nomor 4Tahun 1996 disebut Akta Pemberian Hak Tanggungan disingkat AKHT) danSurat Hutang (Akta Pengakuan Hutang/Grose Akta Pengakuan Hutang)yang keduanya bersifat Notariil dengan irahirahan Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Khusus tentang Surat hutang(Akta Pengakuan Hutang/ Grose Akta Pengakuan Hutang) dibuat danditandatangani Debitur sendiri dengan pernyataan mengakui mempunyaipinjaman uang dari Debitur sebesar rupiah dan akan dikembalikan dalamjangka waktu tertentu. Manakala ternyata setelah jatuh tempo Debitur tidakmemenuhi kewajibannya maka Kreditur dapat menjual lelang di mukaumumdengan perantaraan Juru Lelang Negara tanpa putusan Hakim yang telahberkekuatan hukum tetap.

Dalam perkara ini yang dipenuhi baru AKHT,sedangkan Surat Hutang (Akta Pengakuan Hutang/Grose Akta PengakuanHutang) tidak dipenuhinya atau tidak ada justru yang ada adalah suratPerjanjian Kredit di bawah tangan (onderhand). Akibat tidak dipenuhinyaSurat Hutang (Akta Pengakuan Hutang/Grose Akta Pengakuan Hutang)maka Tergugat dapat menjual lelang atas barangbarang obyek sengketaharus adanya putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap melaluigugatan biasa.

mengambil alih pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama telah salah dalam penerapan hukumnya atausetidaktidaknya telah salah dalam memberikan pertimbangan hukumnya.Berdasarkan Pasal 224 H.I.R Kreditur dapat menjual lelang atas barangbarang jaminan hutang milik Debitur tidak melalui putusan hakim yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) manakala jumlahhutang debitur sudah pasti dan tidak berubah atau berkembang lagi yangtertian di dalam Surat Hutang (Akta Pengakuan Hutang/Grose

No. 74 K/TUN/2008Penjualan Barang Sitaan dilakukan dengan bantuan Kantor Lelang ataumenurut Pertimbangan Ketua (Ketua Pengadilan) dan Pasal 224 HIR yang padaintinya menyatakan bahwa penjual lelang adalah Pengadilan Negeri bukanpihak kreditur, demikian pula dalam penjualan lelang berdasarkan grose akta,baik grose akta pengakuan hutang maupun akta hipotik Pengadilan Negeriadalah pihak penjual. Sehingga pihak PT.

No. 74 K/TUN/2008melanggar ketentuan Pasal 200 (1) HIR Penjualan Barang Sitaan dilakukandengan bantuan Kantor Lelang atau menurut pertimbangan Ketua (KetuaPengadilan) dan pasal 224 HIR yang pada intinya menyatakan bahwapenjual lelang adalah Pengadilan Negeri bukan pihak kreditur, demikian puladalam penjualan lelang berdasarkan grose akta, baik grose akta pengakuanhutang maupun akta hipotik Pengadilan Negeri adalah pihak penjual ;.