Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor AHUAH.01.060005869,tertanggal 17 Juli 2017 tentang Penerimaan PerubahanPemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan PendidikanTaman Harapan Malang;Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHUAH.01.060005869, tertanggal 17 Juli 2017/7 tentangPenerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar

Putusan Nomor 01 K/TUN/20191.Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketayang dimohonkan Penggugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHUAH.01.060005869, tertanggal 17 Juli 2017 tentang PenerimaanPerubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data YayasanPendidikan Taman Harapan Malang, sampai adanya putusan yangmempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan dantindak lanjut atas objek

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHUAH.01.060005869, tertanggal 17 Juli 2017 tentang PenerimaanHalaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 01 K/TUN/2019Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data YayasanPendidikan Taman Harapan Malang;4.

Barang Siapa adalah setiap subjek hukumsebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat memperanggung jawabkan perbuatannya dan tidakdijantungkan pada kualitas/ kedudukan tertentu.Menimbang bahwa atas keterangan saksi saksi dibawah sumpah persidangan dengan keteranganpara terdakwa telah terbukti bahwa Terdakwa HERMANSYAH HARAHAP adalah Pribadi yangdapat diminta pertanggung jawabannya sesuai yang didakwakan oleh Jaksa Penutut Umum; ,Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukumdan

rumahHand pohene yang sedang dicarger, tedakwa lalu menemukan pelepah daun kelapa sawit yangdimasukkan lewat jendela Nako yang tidak memiliki kaca dan mengaitkannya dengan kabel chargerHand phone dan menariknya pelan pelan sedangkan ARI (DPO) bertugas mengawasi keadaan rumahsaksi korban;Menimbang bahwa saksi korban SITI HAMINAH Br PARDOSI mengalami kerugian 1 (Satu)tas warna cokalt mudadan didalam tasnya ditemukan uang sebesar Rp.5.200, (lima ribu dua ratusrupiah) telah terbukti secara sah menurut hukumdan

oleh terdakwaterungkap fakta fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa 1(satu) buahtandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) Kg ditafsir seharga Rp. 17.500,(tajuh belas ribu lima ratus) atau sekitar jumlah itu setidak tidaknya lebih dari Rp.250, (dua ratusma puluh) yang diambil oleh terdakwa bukanlah milik terdakwa melainkan milik dari PTPN IIIKebun Ack Raso, atau setidak tidaknya milik orang lain selain dari terdakwa. telah terbukti secarasah menurut hukumdan

keterangan saksi saksi yang dikuatkan dengan keterangan terdakwaserat barang bukti yang diajukan oleh Jaksd Penutut Umum didepan persidangan yang menerangkan ' pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengambil / (satu ) unit hand phone adalah milik sksiSITI HAMINAH BR PARDOSI dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan dikuasai sepenuhnyaakan tetapi terdakwa sebelumnya tidak ada mendapat izin dari pemiliknya yang sah untuk mengambilsuatu barang tersebut tersebut* telah terbukti secara sah menurut hukumdan

unsure ini telahterpenuhui;Ad.5 Yang dilakukan dua orangbersama sama atau lebihMenimbang bahwa terdakwa telah mengambil suatu barang dengan bersama sama dengan ARI(DPO) yang kepunyaan orang lain dan melawan hak sebagai mana yang di dakwaakan Jaksa Penuntut Umum: telah terbukti secara sah menurut hukumdan unsure ini telah terpenuhui;Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas perbutan pidana terdakwa terbukti secarahokum dan semua undur dari kedua dakwaan yang melanggar pasal 363 ayat (1) ke4 KUH

., jabatan Kepala BagianPenyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dan Bantuan Hukum Il, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan Nasional ; . Drs. Bambang Sarengat, jabatan Kepala SubDirektorat Organisasi Perguruan Tinggi, DitjenDikti, .Kementerian Pendidikan Nasional ;.

No.177/B/2010/PT.TUN.JK.Tundangan dan Bantuan Hukum Il, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan Nasional :7. Dimpos Batubara, S.E., Staf pada BagianPenyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dan Bantuan Hukum Il, BiroHukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan Nasional ; 8.

., Staf pada BagianPenyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dan Bantuan Hukum Il, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional ; 9.

., Staf pada BagianPenyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dan Bantuan Hukum Il, Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan Nasional :Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 54/MPN/HK/2010tanggal 9 Maret 2010, untuk selanjutnya disebut ................weseeseeeess TERGUGAT / PEMBANDING;MELAWANYAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN, berkedudukan di JalanKolam No. 3, Medan Estate, Medan, Sumatera Utara, dalamhal ini di wakili oleh ZULKARNAIN, selaku Badan Pendiri,Pengurus

Nama : UNTARA,SHJabatan : Kepala bagian Hukumdan HAM Setda KotaSurakarta.Alamat : Bagian Hukum danHAM Setda SurakartaJl. JenderalSudirman No. 2 Surakarta ;2. Nama : SUYONO,SHJabatan : Kepala Sub BagianBantuan hukum dan HAMSetda KotaSurakartaAlamat : Bagian Hukum dan HAMSetda SurakartaJl. JenderalSudirman No. 2 Surakarta ;3. Nama ; F.X.ANDY SUTRISNOJabatan : Staf bagian Hukumdan HAM Setda Kota SurakartaAlamat : Bagian Hukum danHAM Setda SurakartaJl. JenderalSudirman No. 2 Surakarta ;4.

Nama : YUDIANTO,SHJabatan : Staf Bagian Hukumdan HAM Setda Kota SemarangAlamat ; Bagian Hukum danHAM Setda . Jl. BhayangkaraNo. 2Surakarta ;Selanjutnya disebut sebagaiwee ee eee eee eee eee eee TERGUGATDAN2. LUISA ERIKA SANTOSO, Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan WiraswastaQWiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Jangli No.49 Semarang , dalam hal ini memberikan kuasa kepada1. ERANY KISWANDANI,SH. ;2. SAMSI PRASETYO,SH.

NIP. 19560727 198003 1 001, Pangkat Pembina Tk.IGol/Ruang IV/b, Kepala Kantor Wilayah Pada Kantor Wilayah KementrianHukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah;Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukumdan HAM RI Nomor M.HH106.KP.06.03 Tahun 2014 tanggal 23 Juli 2014Halaman 5 dari 45 halaman Putusan No.179/G/2014/PTUNJKTtentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pembebasan Dari JabatanKepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HakHak Sipil dan Politik padaBalitbang HAM Kementerian

(fotokopi sesuai denganaslinya);12Bukti P12 : Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian HukumDan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK277.KP.04.01Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Penempatan Pegawai NegeriSipil di Lingkungan Kementerian Huklum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia kepada Samuel Purba, S.H.

Chairul Bahri (MantanKepala Divisi Administrasi Kemenkumham Kalimantan Tengah tanggal13 Juli 2013 (fotokopi dari fotokopi);15Bukti P15 : Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia R.I tentang Kenaikan Pangkat Pegawai NegeriSipil atas nama Khudloifah, S.H. tanggal 23 Juli 2014 (fotokopi darifotokopi);16Bukti P16 : Daftar Gaji Pegawai Golongan II, Pembayaran GajiInduk Nopember 2014 pada Kanwil Kementerian Hukum Dan HamKalimantan Tengah.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaSekretariat Jenderal Nota Dinas Nomor Sek.KP.06.03399, tanggal15 Juli 2014, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Perintah MenteriHukum dan Ham R.I tentang perbaikan Prosedur PenjatuhanHukuman Disiplin atas nama Samuel Purba, S.H.,M.Hum. .

,M.Hum.;3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH106.KP.06.03 Tahun2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Hukuman disiplin tingkat berat berupaPembebasan dari jabatan kepada Samuel Purba, S.H.

Penetapan No.522/Padt.P/2020/PA.LLGmengarahkan kedua calon mempelai jika nantinya jadi menikah danmembina rumah tangga dalam usia yang masih sangat belia; Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah sangat akrabdan sudah sulit untuk dipisahkan, sudah sering berduaduaan sehinggadikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang norma hukumdan syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan; Bahwa kedua calon mempelai tidak diancam atau dipaksa untukmenikah, melainkan kemauannya sendiri;Bahwa

Penetapan No.522/Padt.P/2020/PA.LLG Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak adahalangan untuk menikah, baik secara hukum maupun menurut syari'atIslam; Bahwa saat ini anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidaksedang terikat dengan pernikahan lainnya atau dengan pertunangandengan pihak lain; Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah sangat akrabdan saksi sering melihat keduanya berduaduaan = sehinggadihkawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang norma hukumdan syariat

Penetapan No.522/Padt.P/2020/PA.LLG Bahwa saat ini anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidaksedang terikat dengan pernikahan lainnya atau dengan pertunangandengan pihak lain; Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah sangat akrabdan saksi sering melihat keduanya berduaduaan = sehinggadihkawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang norma hukumdan syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan;Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan,dan selanjutnya mohon penetapan

tersebut belum memenuhi syarat minimal usiapernikahan; Bahwa Pemohon, sebagai orang tua calon mempelai sanggupmembimbing dan membantu anaknya dalam membangun rumah tangga,termasuk dalam hal finansial rumah tangga; Bahwa anak Pemohon (calon mempelai) cukup layak untuk diberidispensasi umur pernikahan oleh pengadilan; Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah sangat akrabdan kedua calon mempelai sudah sering pergi berduaduaan, sehinggadihkawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang norma hukumdan

pentingyang dialami oleh setiap penduduk Indonesia;Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini pemohon telah mengajukanalat bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan bukti P3 serta seorang saksiyang bernama Yafet Pagau yang mana alat bukti tersebut telah saling berkorelasidengan subtansi dan maksud serta tujuan permohonan pemohon dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasHakim berpendapat permohonan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan

Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalildalil permohonannya, makasudah sepatutnya permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Hakim berpendapat permohonan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalildalil permohonannya tersebut,maka dengan menitik beratkan kepada kepentingan pemohon tersebut dimasamasayang akan datang, serta demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup

Penetapan No.514/Padt.P/2020/PA.LLGmengarahkan kedua calon mempelai jika nantinya jadi menikah danmembina rumah tangga dalam usia yang masih sangat belia; Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah sangat akrabdan sudah sulit untuk dipisahkan, sudah sering berduaduaan sehinggadikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang norma hukumdan syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan; Bahwa kedua calon mempelai tidak diancam atau dipaksa untukmenikah, melainkan kemauannya sendiri;Bahwa

Penetapan No.514/Padt.P/2020/PA.LLG Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak adahalangan untuk menikah, baik secara hukum maupun menurut syari'atIslam; Bahwa saat ini anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidaksedang terikat dengan pernikahan lainnya atau dengan pertunangandengan pihak lain; Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah sangat akrabdan saksi sering melihat keduanya pergi berduaduaan sehinggadihkawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang norma hukumdan syariat

Penetapan No.514/Padt.P/2020/PA.LLG Bahwa saat ini anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidaksedang terikat dengan pernikahan lainnya atau dengan pertunangandengan pihak lain; Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah sangat akrabdan saksi sering melihat keduanya pergi berduaduaan sehinggadihkawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang norma hukumdan syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan;Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan,dan selanjutnya mohon

Pemohon tersebut belum memenuhi syaratminimal usia pernikahan; Bahwa Pemohon, sebagai orang tua calon mempelai sanggupmembimbing dan membantu anaknya dalam membangun rumah tangga,termasuk dalam hal finansial rumah tangga; Bahwa anak Pemohon (calon mempelai) cukup layak untuk diberidispensasi umur pernikahan oleh pengadilan; Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah sangat akrabdan kedua calon mempelai sudah sering berduaduaan sehinggadikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang norma hukumdan

;Jabatan : KasubagPerlindunganHukum dan HANpada Biro Hukumdan HAM padaKantor Gubernur Maluku ;5. Nama : EMELIA MOSSE,S.H.5Jabatan : Kasubag TataUsaha Biro Hukudan HAM PadaSetda Maluku ;: 6. Nama : ROY HUWAE,S.H.5Jabatan : Staf Biro Hukumdan HAM padaKantor GubernurMaluku ; Hal. 5 dari 119 halaman Putusan Perkara No.23/G/2012/PTUN.ABN NamaMAGDALENA.

.; JabatanStaf Biro Hukumdan HAM padaKantor Gubernur NamaDAVID JabatanStaf Biro Hukumdan HAM padaKantor GubernurMaluku ; NamaJERROLD.1.D.LEASA, S.H.; JabatanStaf Biro Hukumdan HAM padaKantor Gubernur 10.NamaELY MARTHENLUTHER.A.S FAIFAR, JabatanStaf BiroHukumdan HAM padaKantor Gubernur 11.NamaREYVOLDS.

D.NANURU , S.H; JabatanStaf Biro Hukumdan HAM padaKantor GubernurMaluku ; 12.NamaARON FRODOLIPALIJAMA, Jabatan Staf Biro Hukumdan HAM padaKantor Gubernur Maluku ; Kesemuanya adalah KewarganegaraanIndonesia, PegawaiNegeri Sipil pada Biro Hukum dan HAM Setda Maluku, berkantordi Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 01/SKK/SPDL/IX/2012, tertanggal 12September 2012 5Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Il. PT.

Bahwa Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukumdan untuk pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon danuntuk kepentingan hukum lainnya;8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untukmenetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dan Pemohon II yang terjadipada bulan Desember tahun 1975;9.

menjalani kehidupan rumah tangga, para Pemohontidak pernah bercerai dan masih beragama Islam serta dikaruniai 8 oranganak; Bahwa para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah karenapetugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan pernikahan paraPemohon ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebutkepada KUA Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala; Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk di sahkanpernikahannya agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukumdan

Mengadili sendiri:Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 05 tertanggal 18 Januari2018, Akta Kuasa Menjual Nomor 06 tertanggal 18 Januari 2018 danAkta Pengosongan Nomor 07 tertanggal 18 Januari 2018, dibuat olehTurut Tergugat adalah formalitas saja;Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 05 tertanggal 18 Januari2018, Akta Kuasa Menjual Nomor 06 tertanggal 18 Januari 2018 danAkta Pengosongan Nomor 07 tertanggal 18 Januari 2018, cacat hukumdan

setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 September 2019 dankontra memori kasasi tanggal 10 Oktober 2019 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tidak salah menerapkanhukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa putusan Judex Facti sudah tepat dan benar, karena Judex Factitelah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutusperkara ini serta putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukumdan

Nomor 1280 K/Pdt/2020Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPara Pemohon Kasasi: WAYAN KARDJA, dan kawan tersebut harusditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari ParaPemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini;Memperhatikan

;Kewarganegara : Indonesia ;AN ee ee ee ee eee eee eee eee eeePekerjaan : Kepala Sub Bantuan Hukumdan Pengkajian pada BagianHukum Sekretariat DaerahKabupaten Sukoharjo 11. Nama , ?2?7????.. Alamat : Kantor Sekretariat DaerahKabupaten Sukoharjo, JalanJenderal Sudirman Nomor 199,Sukoharjo ;Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I;II.

;Kewarganegara : Indonesia ;AN ee ee eee ee ee ee ee eee eee eee eeePekerjaan : Kepala Sub Bantuan Hukumdan Pengkajian pada BagianHukum Sekretariat DaerahKabupaten Sukoharjo ;Alamat : Kantor Sekretariat DaerahKabupaten Sukoharjo, JalanJenderal Sudirman Nomor 199,Sukoharjo ;Selanjutnya disebut sebagai ; TERGUGAT sidT ;III. Na ma : PT.

(Kepala Bagian Bantuan Hukumdan HAM pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Barat) 5Tatang Firmansyah, SH.,MH. (Kepala Sub Bagian Litigasipada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi JawaBarat) jnnnnn nnn nae ne ne nnn cnn nnn nce cen cee cen cn ncn ne cee ee cence nnaYusuf Supriatna, SH. (Kepala Sub Bagian Non Litigasi padaBiro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi JawaERAELL) jee renaneccnmcstsan erin ernie K RISE RMRDewi Martiningsih, SH.,MH.

(Pelaksana pada Biro Hukumdan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat) ;Ariz Ekha Suprapto, SH. (Pelaksana pada Biro Hukum danHAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat) ;M. Fahmi Haikal, SH. (Pelaksana pada Biro Hukum dan HAMSekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat) ;Cahyo Purwanto, SH. (Pelaksana pada Biro Hukum dan HAMSekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat) ;Dadi Andriyandi Nugraha, SH.

(Pelaksana pada Biro Hukumdan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat) ;Semuanya warganegara Indonesia, Anggota Tim BantuanHukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berkantor padahalaman 2 dari 77 halaman Putusan Nomor: 72/G/2014/PTUNBDGKantor Gubernur Jawa Barat, di Jalan Diponegoro Nomor: 22Bandung.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0000482.AH.01.08. tanggalHalaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 158K/TUN/201815 September Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan BadanHukum Perkumpulan Perkumpulan Nahdlatul Wathan DanLampiran: Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaNomor: AHU0000482.AH.01.08. tanggal 15 September Tahun2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum PerkumpulanPerkumpulan Nahdlatul Wathan;c.

AHU0000482.ah.01.08 Tentang Persetujuan Perubahan BadanHukum Perkumpulan Nadlatul Wathan dan Lampirannya; Mewajibkan kepada Terguat untuk mencabut Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Nomor. AHU0000482.ah.01.08 TentangPersetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nadlatul Wathandan Lampirannya;Halaman 4 dari 8 halaman.

Mewajibkan kepada Terguat untuk mencabut Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0000482.ah.01.08 TentangPersetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nadlatul Wathandan Lampirannya;4. Menghukum Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi I membayarbiaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasiditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 3 April 2018, oleh Dr.

telah dikerjakanbersama dengan T ergugat (selaku anak kandung Penggugat) sejak sebelum NiSampi meninggal dunia sampai dengan tahun 1999 ;bahwa sekitar tahun 1999 ternyata oleh Tergugat tanah sengketatersebut diserobot secara paksa tanpa alasan yang benar menurut hukum,dimana saat itu juga Penggugat telah dilarang oleh Tergugat untuk mengerjakanlagi tanah sengketa ;bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa secarasepihak adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak atau melawan hukumdan

Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa yang dilakukan olehTergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang melawan hukumdan merugikan Penggugat ;.

WirjonoProdjodikoro, SH., hal. 82, Hukum Warisan di Indonesia, Tahun 1983),sehingga pemberian atas tanah sengketa kepada Pemohon Kasasi adalahsah;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :menaenai alasanalasan ad. 1 dan ad. 2:bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaPengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan

Dengan demikian, Keputusan Tergugat Nomor :AHU55395.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 16 Nopember 2009(Obyek Sengketa) produk Tergugat yang didasarkan pada AktaNotaris Nomor 22 tanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat oleh NotarisIswandono Poerwodinoto, SH., M.Kn. yang cacat hukum (karena telahdibatalkan sendiri oleh Notaris Penerbit) a quo juga cacat hukumdan harus ditinjau Kembali oleh Tergugat dengan menerbitkanKeputusan yang baru yang berisi pengembalian status dankepemilikan saham Penggugat di PT.

,M.Kn. dicermati dan dihubungkan dengan Peraturan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH02.AH.01.01Halaman 11 dari53 halaman Putusan Nomor 86/G/2014/PTUNJKTTahun 2009 tanggal 6 Pebruari 2009, terdapat ketidaksesuaianprosedural, terbukti antara lain :a.Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor : M.HH02.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 6Pebruari 2009 menyatakan :Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta beritaacara rapat

Inti Murni.Jika kedua hal tersebut di atas dihubungkan dan dicermati, diperolehfakta bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terjadipada tanggal 21 Juli 2009 ternyata baru dinyatakan dalam Akta BeritaAcara Rapat tanggal 9 Oktober 2009 dalam Akta Notaris Nomor 22,sehingga telah melebihi tenggat waktu 30 (tiga puluh) harisebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.

Inti Murni ;Oleh karena Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukangugatan a quo, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini menyatakangugatan ini tidak dapat diterima (NO) ;GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)Bahwa dalam surat gugatan Objek Sengketa adalahKeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU55395.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 16 Nopember 2009, Surat Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia

Inti Murni, Surat Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHUAH.01.1015313, tanggal 21 Juni 2010, Perihal : Penerimaan PemberitahuanPerubahan Data Perseroan PT. Inti Murni, dan Surat Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHUAH.01.1016947,tanggal 10 Mei 2012, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan PerubahanData Perseroan PT.

Hukum Umum berdasarkan KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU 0039342.AH.01.07 tahun 2016 tertanggal 30 03 2016 (tiga puluh Marettahun dua ribu enam belas) dan Akta Perubahan Anggaran DasarPerkumpulan Lembaga Dewan Adat Karaton Surakarta HadiningratNomor :02 tertanggal 01 Agustus 2019 (satu Agustus tahun dua ribu sembilan belas)yang dibuat dihadapan Silviani Tri Budi Esti, SH selaku Notaris / PPAT diKota Surakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukumdan

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon saat Pemohon datang ke tempatNotaris Silviani Tri Budi Esti, SH untuk melakukan penandatangananAkta Pendirian Nomor 120 tanggal 30 November 2012 yang dibuatdihadapan Notaris Silviani Tri Budi Esti, SH, Notaris/PPAT diSurakarta ;Bahwa, pada saat penandatanganan Akta Pendirian, tidak adamasalah/tidak ada permasalahan hukum dan tidak ada pihak yangkeberatan ;Bahwa, Perkumpulan Lembaga Dewan Adat Karaton SurakartaHadiningrat sudah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukumdan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum berdasarkan Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU0039342.AH.01.07 tahun 2016 tertanggal 30 Maret 2016, (bukti P.3);Bahwa, isi dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor : AHU0039342.AH.01.07 tahun 2016tertanggal 30 Maret 2016, adalah Memberikan pengesahan BadanHukum Perkumpulan Lembaga Dewan Adat Karaton SurakartaHadiningrat;Halaman 8 dari 14 Penetapan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU0039342.AH.01.07 tahun 2016 tertanggal 30 Maret 2016;Menimbang, bahwa Akta Perubahan Anggaran Dasar PerkumpulanLembaga Dewan Adat Karaton Surakarta Hadiningrat tersebut telah didaftarkanoleh notaris pembuat akta yaitu Silviani Tri Budi Esti, SH, Notaris/PPAT diSurakarta, dan sudah memperoleh pengesahan Badan Hukum dariKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan Keputusan Menteri Hukumdan

Jenderal Pajak KantorWilayah DJP Jawa Tengah II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta ;Menimbang, bahwa oleh karena Akta Perubahan Anggaran DasarPerkumpulan Lembaga Dewan Adat Karaton Surakarta Hadiningrat tersebuttelah didaftarkan oleh notaris pembuat akta yaitu Silviani Tri Budi Esti, SH,Notaris/PPAT di Surakarta, dan sudah memperoleh pengesahan Badan Hukumdari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan Keputusan Menteri Hukumdan

Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetepan Akta Kematiananak Pemohon, guna pengurusan administrasi waris di Kementrian Hukumdan Ham ( Kemenkumham );6.

telah lama terjadi/lebin dari 37 (Tiga Puluh Tujuh)tahun dan sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan padaKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, hal inikarena kealpaan dan atau kekurang pengertian Pemohon tentang peraturanPencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat inibelum diperoleh Akta Kematian; Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetepan Akta Kematiananak Pemohon, guna pengurusan administrasi waris di Kementrian Hukumdan

dari 11 Halaman Pen.Nomor 441/Pdt.P/2017/PA.Dgl.memiliki pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan,serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut; Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, para Pemohontelah dikaruniai 1 orang anak bernama Rafik bin Rahman, umur 10 tahun dantidak pernah bercerai serta masih beagama Islam; Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk di sahkanpernikahannya agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukumdan

Pemohon II Janda umur 39 tahun, para Pemohon tidakmemiliki pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan,serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut; Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, para Pemohontelah dikaruniai 1 orang anak bernama Rafik bin Rahman, umur 10 tahun dantidak pernah bercerai serta masih beagama Islam; Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk di sahkanpernikahannya agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukumdan

memiliki Kutipan Akta Nikah karenapetugas yang dimintakan bantuan tenyata lalai tidak mencatatkan perkawinan paraPemohon kepada KUA Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, oleh karena itu terhadappermohonan para Pemohon dalam posita angka 4, 5 dan 6 harus dinyatakan telahterbukti secara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, para Pemohonmengajukan itsbat nikah untuk di sahkan pernikahannya yang dilaksanakan padatanggal 5 Mei 2004 agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukumdan

Bukti P1la : Surat Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : W/1278.PS.01.04 Tahun 2005Tertanggal 17 Agustus 2005, Tentang RemisiUmum Tahun 2005 atas nama Narapidana RUDYSUTADI (Nomor : 2312). (Fotocopy sesuaidengan asli).2.

Bukti P2a i Surat Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : W71627.PS.01.04 Tahun 200662Tertanggal 15 Agustus 2006, Tentang RemisiUmum Tahun 2006 atas nama Narapidana RUDYSUTADI (Nomor : 843). (Fotocopy sesuaidengan asli).4.

Bukti P3a : Surat Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : W75293.PS.01.04 Tahun 2007Tertanggal 13 Agustus 2007, Tentang RemisiUmum Tahun 2007 atas nama Narapidana RUDYSUTADI (Nomor : 1329). (Fotocopy sesuaidengan asli).6.

Surat Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor: W/73729.PS.01.04, Tertanggal 17Agustus 2008, Tentang Remisi Umum Tahun2008 atas nama Narapidana RUDY SUTADI(Nomor: 588). (Fotocopy sesuai denganasli). Surat Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : W/4405. PS.01.04, Tertanggal 26September 2008, Tentang Remisi Khusus HariRaya lIdul Fitri 1429 H Tahun 2008 atasnama Narapidana RUDY SUTADI (Nomor: 490).

(Fotocopy sesuaidengan asli).Surat Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : W71627.PS.01.04 Tahun 2006Tertanggal 15 Agustus 2006, Tentang RemisiUmum Tahun 2006 atas nama Narapidana RUDYSUTADI (Nomor : 843).