Irwasum Polri, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukanoleh Perwira Pertama (Pama) Polri dan;3. Kadivpropam Po/ri, untuk pelanggaran KEPP yangdilakukan oleh Brigadir Polri ke bawah;Halaman 22 dari 69 halaman Putusan No. 2/P/FP/2017/PTUNBDGb. pada tingkat kewilayahan,kepada: 1. Kapolda, untuk pelanggaran KEPP yang di/akukan olehPamen dan Pama PoldalPolres, serta Brigadir Polri kebawah di tingkat Polda dan; 2.

Irwasum Polri, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Pertama (Pama) Polri;dan3. Kadivpropam Polri, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Brigadir Polri ke bawah;b. Pada tingkat kewilayahan kepada :1. Kapolda, untuk pelangaran KEPP yang dilakukan oleh Pamen dan Pama Polda /Polres, serta Brigadir Polri ke bawah ditingkat Polda dan; Halaman 66 dari 69 halaman Putusan No. 2/P/FP/2017/PTUNBDG2.

Wakapolri 3.Irwasum Polri. 4. De SDM Kapolri 5. Kapolda Sulawesi Selatan dan Tenggara.6.Kapolres Muna;2 Surat Radiogram Kapolda Sulawesi Selatan dan Tenggara No Pol/TR/1292/86tanggal 6 Agustus 1986 yang telah di sahkan oleh Kapolres Muna tentang:Pernyataan Dalam Luar Dinas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian TidakDengan Hormat ( PTDH ) terhadap nama: La Ode Arfah. Nrp: 55120815.Pangkat Bharatu pada Polres Muna jabatan: Min Pers Polres Muna.

Fotocopy Surat OMBUDSMAN RI No.0375/KLA/0561.2014/PD 36/TIM.III/V III/2014Kepada KAPOLDA JATIM tembusan Ka PN Surabaya Tgl. 2982014,Bukti P2134.Fotocopy Surat IRWASUM MABES POLRI No.

Dalam pelaksanaan sidang Wanak wajib mengundangnarasumber dari unsur Irwasum Polri, Lemdikpol, SSDM Polri,Divkum Polri dan Divpropam Polri sebagai bentuk transparansi danakuntabilitas;Menimbang, bahwa dari uraian ketentuanketentuan pasal yangmenguraikan tentang tata cara sidang Wanak, selanjutnya dihubungkan denganbuktibukti yang diajukan dipersidangan, diketahui faktafakta hukum sebagaiDEL IKUt; 222222 nn nnn nn nnn nnn nnn nn nen nnn ne nnn nn nen nnnne nnn nnennnnenananenenanansHalaman 61 dari

tetap dan anggota tidak tetapuntuk mengikuti sidang Dewan Akademi tersebut dilaksanakan berdasarkanketentuan dalam Pasal 23 huruf k dan Peraturan Gubernur Akpol Nomor 01Tahun 2014 tentang Dewan Akademi; Bahwa dari Bukti T12 berupa Daftar Absensi Anggota Kehormatan sertaDaftar Absensi bagi anggota tetap dan tidak tetap dalam pelaksanaan sidangDewan Akademi masingmasing tertanggal 24 Juli 2018, diketahui faktahukum bahwa pelaksanaan sidang Dewan Akademi telah dihadiri olehAnggota Kehormatan dari Irwasum

Irwasum Polri. 4. De SDM Kapolri 5. KapoldaSulawesi Selatan dan Tenggara. 6. Kapolres Muna ; 2 Surat Radiogram Kapolda Sulawesi Selatan dan Tenggara No Pol /TR/ 1292/86 tanggal 6 Agustus 1986. Yang Telah di Sahkan oleh Kapolres Muna.Tentang : Pernyataan Dalam Luar Dinas (Diluar Dinaskan) atauPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH ). Terhadap nama: La OdeArfah. Nrp : 55120815. Pangkat Bharatu. pada Polres Muna Jabatan : MinPers Polres Muna.

Syarifuddin namun saksi Andri Alam Widjayatidak dapat memenuhi undangan tersebut karena kesibukan denganpekerjaan dan mempersilahkan agar menemui saksi Andri Alam Widjaya diKantor Polres Kota Bogor namun pertemuan tidak terjadi ;Bahwa pada tanggal 10 Mei 2014 saksi Andri Alam Widjaya melaporkanTerdakwa ke Polres Kota Bogor atas dugaan melakukan tindakanpencemaran nama baik ;Bahwa penasehat hukum Terdakwa kembali mengirimkan surat somasiKedua kepada saksi Andri Alam Widjaya dengan tembusan ke Kapolri,Irwasum

padaakhirnya hasil dari pemeriksaan Propam Mabes Polri menyatakan saksi Andri AlamWidjaya tidak terbukti bersalah, dan ini menurut Majelis Hakim bahwa tuduhanyang dikirimkan kuasa hukum Terdakwa telah mencemarkan nama baik dankehormatan bahkan reputasi saksi Andri Alam Widjaya sebagai anggota Polri ;Menimbang, bahwa dengan dikirimkannya kembali surat somasi II yangpada pokoknya meminta Andri Alam Widjaya melunasi pinjaman sebesarRp.57.000.000, (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan tembusan kepada Kapolri,Irwasum

5.KASUBDIT HARDA POLDA METRO JAYA
6.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
7.IRWASDA INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH POLDA METRO JAYA
8.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
9.IRWASUM INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM POLRI
10.KARO WASSIDIK POLRI

Pemohon:
SUPRIHATIN
Termohon:
1.Penyidik Unit V Subdit Harda Polda Metro Jaya
2.Katim Sidik Unit V Subdit Harda Polda Metro Jaya
3.Kasubdit Harda Polda Metro Jaya
4.AKBP Hafidh Susilo Herbambng selaku PLH Wadir Krimum Polda Metro Jaya
5.Kapolda Metro Jaya
6.Kepala Kepolisian Republik Indonesia
7.Komjen Pol Agung Budi Maryoto selaku Irwasum Polri
8.Irjen Pol Syahardiantoro selaku Kadvi Propam Polri
9.Brigjen Pol Anggoro Sukartono selaku Karo

Putusan Nomor 203 K/TUN/2016(PTDH) dari Dinas Polri Penggugat/Termohon Kasasi disampaikankepada yang bersangkutan melalui Kabid Tipol Polda Kepulauan Babel,dengan tembusan antara lain kepada (1) Kapolri, (2) Ketua BPK, (3)Irwasum Polri, (4) AS SDM Polri, (5) Dirut PT ASABRI, (6) IrnwasdaPolda Kepulauan Babel, (7) Kabid Propam Polda Kepulauan Babel, (8)Kabid Keu Polda Kepulauan Babel, (9) Kabid Tipol Polda KepulauanBabel;Berdasarkan kronologis, dalil dan buktibukti yang diajukan, bahwaKeputusan Kapolda

SAMIN maupun kuasanya tidakpernah ada meminta konfirmasi secara tertulis terkait pemasanganplang tersebut kepada Tergugat;Bahwa sepengetahuan saksi, tidak benar Tergugat telah memasangplang diatas tanah objek sengketa tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi, kerugian yang dialami oleh Tergugatadalah pencemaran nama baik dan akibat dari adanya gugatan iniTergugat telah 3 (tiga) kali diperiksa dari divisi IRWASUM, PAMINALdan PROPAM MABES POLRI;Bahwa sikarenakan perkara tersebut tidak ada perbuatan melawanhukum

pernah mendapat gaji dan tidak pernah mendapat Salery,Deviden/Managemen fee perusahaan sejak tahun 2010 sampai dengan2018;Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami oleh Pemohon sebesar lebih kurangRp. 60.000.000.000, (enam puluh milyar rupiah)Bahwa setahu saksi yang jadi permasalahan Perusahaan Textil;Bahwa saksi diundang saat diadakan gelar perkara tanggal 23 Mei 2019,tempatnya di ruang gelar perkara Polda Jabar;Bahwa seingat saksi yang hadir saat gelar perkara yaitu: Pimpinan, Penyidikbernama Irwasum

Fotokopi sesuai aslinya Surat dari Markas Besar KepolisianNegara Republik Indonesia yang ditandatangani Irwasum, NomorB/5415/X/2016/Itwasum tanggal 28 Oktober 2016 hal : Pemberitahuantindak lanjut Surat Dumas yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan DaerahKongres Advokat Indonesia (DPD K.A.! DKI Jakarta), diberi tanda P 14;25.

dan PTUN; Bahwa KSO Perkasa Abadi pernah digugat oleh Penghuni danPenggugat diberi kuasa oleh KSO Perkasa Abadi; Bahwa Wakil KSO Perkasa Abadi (Fendy Winoto) yang mendatangiSaksi minta bantuan sebagai Konsultan hukum; Bahwa sebelum dibuat bukti P.3, KSO Perkasa Abadi (Fendy Winoto)lebih dahulu bertemu Saksi di Apartemen, baru dibuat surat bukti P.3; Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Dewan KehormatanAdvokat; Bahwa DPD KAI ada mengirim surat kepada Mabes Polri cq InasumPolri; Bahwa dari Irwasum

.: =.LP/555/VIII/2011/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2011 tentang tindak pidana dugaan teror dengancara mengirimkan SMS gelap, Pasal 35 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (1) UU RINomor 11 Tahun 2009 tentang ITE tertanggal 31 Januari 2012.( sesuai denganaslinya);T 13 Surat Kapolda Metro Jaya kepada Kabareskrim Nomor: 1665/II/2012/Irwasum 8Pebruari 2012 perihal Penanganan Laporan Polisi Nomor: LP/555/VIII/2011/Bareskrim.( sesuai dengan aslinya);T 14 Surat Kapolda Metro Jaya Kepada Dir Reskrimsus Polda Metro

./15/Il/2016/ Propam Polresta Pekanbaru sehubungan dengan Kasus JualBeli SP3 Polri atas Laporan Polisi (LP) Pengaduan dari Pemohon yangdilakukan oleh kedua Perwira dijajaran Polresta Pekanbaru (Termohon)tertanggal. 01 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Termohon, selanjutnyadiberi tanda Bukti P.14.15.SURAT RESMI DARI BAPAK IRWASUM POLRI NOMOR.B/1259/II/2016/ltwasum, Jakarta 7 Maret 2016 yang diterbitkan oleh TermohonAtas Nama BAPAK KAPOLRI.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Irwasum. ub.Wair. Inspektur Jenderal Polisi Drs. Rismawan M.M., Nomor R/611/IIl/2011/Itwasum., yang ditujukan kepada Yth. Asmawaty Manggabarani,(Terlampir);Perihal: Hasil Klarifikasi Atas Perkembangan Tindak Lanjut perkara NomorPol. TBL/256/VII/2010/Bareskrim., tanggal 12 Juli 2010;Hal 2 a: Posisi Kasus:Bahwa alamat rumah di Jalan Papandayan Blok A Nomor 30,Perum. Masnaga Jakasampurna, Bekasi Barat, adalah milik dantempat tinggal alm. KH. A.

Listyo Sigit Prabowo, M.Si
13.IRWASUM POLRI
14.KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI
15.KOMPOLNAS RI

Mabes Polri dan melakukan koordinasi denganDivkum dan menjelaskan permasalahan yang dialami oleh Penggugat diPolda: Maltaku j~ nnn ne renin Bahwa saksi menyatakan saran dari Staf Divkum Mabes Polri cobadibuatkan surat bantuan hukum dan penjelasan terkait belum diterimanyaSurat Keputusan PTDH atas nama Penggugat; Bahwa saksi menyatakan setelah itu saksi dan Penggugat membuat drafsuratnya dan mengajukannya pada sekitar Bulan September 2018, suratitu ditujukan kepada Wakapolri, tembusannya kepada Irwasum

barang bukti sedapat mungkin akan dipergunakan untuk pembuktian perkarainl;Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Suhodo Fajariyono Bin Budi Suryonomelalui Penasehat Hukumnya, telah mengajukan buktibukti surat, antara lain :1Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sub KomisiPemantauan dan Penyelidikan, Nomor : 2.457/K/PMT/XI/2012, tanggal OlNovember 2012, perihal Penyampaian Perlindungan Hukum yang di tujukankepada KAPOLDA Sumatera Selatan, yang di tembuskan kepada Ketua KomnasHAM, Irwasum

sedapat mungkin akan dipergunakan untuk pembuktiandalam perkara ini;Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Sumarto Bin Sarkowi melaluiPenasehat Hukumnya dipersidangan juga telah mengajukan buktibukti surat, antara lain :1Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sub KomisiPemantauan dan Penyelidikan, Nomor : 2.457/K/PMT/XI/2012, tanggal OlNovember 2012, perihal Penyampaian Perlindungan Hukum yang di tujukankepada KAPOLDA Sumatera Selatan, yang di tembuskan kepada Ketua KomnasHAM, Irwasum

pernah mendapat gaji dan tidak pernah mendapat Salery,Deviden/Managemen fee perusahaan sejak tahun 2010 sampai dengan2018;Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami oleh Pemohon sebesar lebih kurangRp. 60.000.000.000, (enam puluh milyar rupiah)Bahwa setahu saksi yang jadi permasalahan Perusahaan Textil;Bahwa saksi diundang saat diadakan gelar perkara tanggal 23 Mei 2019,tempatnya di ruang gelar perkara Polda Jabar;Bahwa seingat saksi yang hadir saat gelar perkara yaitu: Pimpinan, Penyidikbernama Irwasum