Asas Kepastian Hukum :Penerbitan Keputusan TUN in /itis oleh Tergugat tidak sejalan denganperaturan perundangundangan yang berlaku.Halaman 55 dari 110 halaman.

Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUNJKTCc.Asas Tertio Penyelenggaraan Negara :Penerbitan Keputusan TUN in /itis dilandasi dari surat DPP PPP yangtidak sah, sehingga Tergugat telah melanggar Asas TertibPenyelenggaraan Negara.Asas ProporsionalitasPenerbitan Keputusan TUN in /itis oleh Tergugat dengan dasar yangtidak sah, hingga terbitnya penetapan pasangan calon BupatiPandeglang atas nama Hj.

Irna Narulita, SE, MM dalam PEMILUKADAserentak tahun 2015, mengakibatkan Penggugat merasa tidakdiperlakukan dengan adil di hadapan hukum dalam hal pemenuhansyarat pendaftar calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang.Asas AkuntanbilitasPenerbitan Keputusan TUN in J/itis oleh Tergugat tidak dapatdipertanggungjawabkan di muka hukum.Asas Larangan Bertindak SewenangWenangPenerbitan Keputusan TUN in /itis oleh Tergugat telah melanggarketentuan perundangundangan yang berlaku dan sangat merugikanPenggugat.Bahwa

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum sebagai maksud diatasmenunjukkan dan membuktikan bahwa Tergugat dalammenerbitkan Keputusan TUN in /itis tanggal 19 Oktober 2015 telahsesual dengan prosedur dan ketentuan Perundangundangan yangberlaku.Aspek SubstansiBahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN in l/itis telahmemperhatikan aspek substansi pembentukan suatu keputusan dantidak melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku denganalasan sebagai berikut :1) Bahwa Keputusan TUN in /itis tidak

Keputusan TUN in /itis tidak bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB)a.

Siapa sebenarnya pemilik daribarang barang in /itis tersebut.. Bahwa Termohon Peninjauan kembali mendalilkan dasarhak miliknya atas barangbarang jn /itis pada pokoknyaadalah berdasarkan Bahwa barangbarang in /itis tersebut semula adalahmilik dari Mr.

Bahwa CV Tiga Saudara menyatakan adalah pemilikbarang barang in /litis, sebab dialah yang memesanbarang barang in /itis dan mengimportnya dari Taiwanmelalui Turut Termohon Peninjauan Kembali. Selama iniCV Tiga Saudara yang menguasai dan mengoperasikanbarang barang /n /itis tersebut dan tidak ada campurtangan Termohon Peninjauan Kembali ataupun TurutTermohon Peninjauan Kembali..

Bahwa CV Tiga Saudara mengakui memberikan barangbarang in J/itis sebagai tambahan jaminan pinjamanKoperasi Pengrajin Rotan Pulau Telo dalam PerjanjianKredit No. 99/031/UKM tanggal 30 Juli 1999 kepadaPemohon Peninjauan Kembali dengan jangka waktu 12 (duabelas) bulan.. Bahwa oleh karena perjanjian kredit diikat secara FEO,maka barang barang agunan, barangbarang in /itis, incasu tetap dikuasai oleh CV Tiga Saudara.

Bahwa sebelum maupun selama perkara ini dalam prosestidak pernah ada perkara antara Termohon PeninjauanKembali dengan CV Tiga Saudara mengenai kepemilikanbarangbarang in /itis , karena itu tidak ada dasarhukum bagi Termohon Peninjauan Kembali untuk menggugatpihak ketiga termasuk Pemohon Peninjauan Kembaliberdasarkan hak milik..

Tiga Saudara dan SuratPerintah Pengamanan dari Kapolres, maka didapatlahfakta hukum bahwa permintaan pemindahan dan pengamananbarang barang in /itis adalah permintaan dari CV.

Suprianto; Halaman 31 dari 51 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2018/PTUN.BDGBahwa pada Hari Jumat, Tanggal 9 November 2018, atas permintaan ParaPihak telah diadakan Pemeriksaan Setempat di Lokasi Bidang Tanah ObjekSengketa in /itis, yang terletak di Jalan Dahlia RT. 007 RW. 002 Kelurahan PasirGunung Selatan Kecamatan Cimanggis Kota Depok; Bahwa, Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukanKesimpulannya masingmasing tertanggal 13 Desember 2018 dalam persidanganTanggal 13 Desember 2018

Supriyanto a quo, Penggugatbukanlah sebagai pihak terlapor, dengan demikian unsur kepentingan yangdirugikan dan mengetahui terbitnya objek sengketa in /itis secara kumulatif telahterpenuhi sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung a quo; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum a quo, Majelis Hakimberpendapat menurut hukum bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikandan mengetahui objek sengketa in /itis dihitung sejak tanggal 2 Juli 2018, yaituberdasarkan keterangan lisan pegawai

Selatan, Tanggal 812003,Surat Ukur Nomor: 588/PSR.GN.SEL,Tanggal 712003, Luas 2.961 M2 atasnama Selviana Nasution (Bukti T1=T.Il.Intv2); Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agarPengadilan in casu Majelis Hakim menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat objeksengketa in /itis dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm.H. Moehammad yang menikahsecara sah dengan Hj.

Hal tersebut sebagaimana dinyatakanHalaman 39 dari 51 Putusan Perkara Nomor : 65/G/2018/PTUN.BDGdalam SK.Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat Nomor: 75520.1322002, Tanggal 30122002 (vide Lampiran Buku Tanah Bukti T2);Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan adanya Risalah PanitiaPemeriksaan Tanah A a quo sebagai bukti bahwa bidang tanah sengketa in litistelah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi; Bahwa penerbitan Sertipikat objek sengketa in /itis merupakan SertipikatHak Milik (Sisa) atas

dan tidak pernah menguasai bidang tanah objeksengketa in litis;Bahwa penguasaan bidang tanah objek sengketa in /itis olen warga yangmenempati tanah sengketa berdasarkan ijin Penggugat sejak 1977berdasarkan keterangan Saksi Penggugat dan Saksi Tergugat II Intervensiserta Hasil Pemeriksaan di Lokasi Bidang Tanah objek sengketa in litis (vide BAPemeriksaan Setempal); 22222 2222222 22 neeBahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah dalam persidanganbernama SARYAN dan JAMIATUL ISYRO menerangkan

Sampai sekarang belum pernah ada putusan Peradilan Umum yangmenyatakan bahwa tanah yang terserap kedalam sertifikatsertifikat inlitis atas nama Tergugat Il Intervensi 1 6 adalah milik Penggugat,lalu apa yang mendasari Hakim in /itis menyatakan para Tergugat IIIntervensi 1 6 tidak berhak atas tanah in litis yang secara nyatadikuasainya;b.

Bahwa berdasarkan point 4 tersebut diatas sangat jelas Hakim TingkatPertama yang menangani perkara in /itis adalah sangat keliru dalampenerapan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukumpenerbitan sertipikat in litis, hal ini sangat jelas terurai dalam pertimbanganputusannya yang hanya menjadikan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun1997 sebagai alat ukur prosedur penerbitan sertipikat, mengapa dikatakandemikian ? hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:1.5.

Jawabnya adalah keliru karenayang harus memeriksa dan memutus sengketa kepemilikan adalahPeradilan Umum, mestinya yang menjadi objek pemeriksaanHakim TUN adalah ketentuan peraturan mana yang dilanggar olehTergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkansertifikatsertifikat in /itis. Justru ternyata Hakim in /itis malah kelirudalam menerapkan aturan hukum pertanahan yang dijadikandasar penerbitan sertifikat in litis!, jadi bukankah putusan hakimseperti ini wajib untuk dibatalkan?

Dan ternyataterjawab bahwa keberadaan bekas pagar maupun truk containerdiatas tanah in litis berada diatas tanah hak orang lain ;Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 35 PK/TUN/2016"Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berkesimpulan bahwaPenggugat adalah pihak yang menguasai secara fisik tanah yangdimaksud dalam obyek sengketa in /itis dst", inilah pertimbanganhukum sangat prematur dan tidak berdasar pada fakta hukum yangbenar, hal ini disebabkan oleh karena antara lain :1.

Bahwa Majelis Hakim in I/itis juga mengabaikan fakta hukumdilapangan yang menunjukkan bahwa lokasi in /itis dahulunya dipergunakan sebagai lapangan bola oleh masyarakat setempat(GASMAS), dan mestinya Majelis lebih cermat menilai terkaitpenguasaan fisik bukan hanya melihat penguasaan semu yaitupenguasaan disaat peninjauan lokasi saja.

Tentang Tenggang WaktuSurat Keputusan Objek Sengketa in /itis diterima dan diketahui oleh ParaPenggugat pada tanggal 8 Juli 2011, diserahkan oleh Pegawai WalikotaJakarta Barat, bernama Agung dan diterima oleh Saman (Para Penggugat)pukul 14.00, sehingga gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktuyang ditentukan, sesuai Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Ill. Tentang AlasanAlasan Gugatan1.

Bahwa surat keputusan objek sengketa in /itis adalah suatu keputusanTata Usaha Negara telah memenuhi unsurunsur sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 butir 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara dan telah pula bersifat : Konkrit, yaitu bahwa surat keputusan objek sengketa in litis berwujudberupa perintah pembongkaran/penertiban bangunan rumah milik ParaPenggugat; Individual, yaitu bahwa surat keputusan objek sengketa

in litisditujukan kepada Para Penggugat ; Final, yaitu bahwa surat keputusan objek sengketa in litis sudahdefinitif dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikankepentingan Para Penggugat ;Oleh karena mana surat keputusan objek sengketa in /itis dapat dijadikanobjek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta;2.

adalah berupa perintah15.16.untuk membongkar bangunan rumah milik Para Penggugat;Bahwa Para Penggugat tidak memiliki tempat tinggal yang lain selaindaripada rumah yang saat ini Para Penggugat tempati;Bahwa jika surat keputusan objek sengketa in /itis tidak ditundapelaksanaannya, maka sudah sangat jelas akan menimbulkan kerugianyang sangat besar bagi Para Penggugat yang mana kerugian tersebutakan sangat sulit untuk diganti atau dipulinkan manakala ternyata suratkeputusan objek sengketa in /itis dinyatakan

batal atau tidak sah;Apalagi saat ini sebagaimana layaknya umat muslim lainnya diseluruhdunia, Para Penggugat juga sedang menjalankan ibadah puasa danInsya Allah juga akan merayakan ledul Fitri;Bahwa surat keputusan objek sengketa in /itis diterbitkan bukan untukkepentingan umum akan tetapi hanya untuk kepentingan orangHalaman 7 dari 21 halaman.

sumpah dimaksud;Menimbang, bahwa kedua belah pihak selanjutnya mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan inicukup ditunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut di atas bersandarpada pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut diatas;Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoire eed) dimaksudbersifat /itis

decisoir,Menimbang, bahwa karena Para Pemohon telah mengucapkan sumpahyang dibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat /itis decisoir, makaPermohonan tersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan,maka Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru diperintahkan mengirimkansalinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NURDIN BIN SASIM) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TITIS SETIYANI BINTI HARTONO) di depan sidang Pengadilan Agama Baturaja;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000

padapokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusankepada Majelis Hakim;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukupditunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yangtidak terpisahkanPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut di atas bersandarpada pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela;Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoire eed) yang telahdiucapkan Penggugat dimaksud bersifat /itis

decisoir,Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpah yangdibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat /itis decisoir, makagugatan tersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan;Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan tebus kasih sayang Tergugat,Penggugat tidak menyanggupinya, karenanya talak yang akan dijatuhkanPengadilan bukan talak khul;Menimbang, bahwa dalam kitab /qna Juz Il halaman 133, yangselanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, disebutkan kaidah:call

berupa AktaKuasa Nomor 1 tanggal 6 Januari 1977 a quo (vide bukti P15);Bahwa sepengetahuan para Penggugat, almarhum Raden Subektidan almarhumah Noorsidah Subekti juga sama sekali tidak pernahmenjual dan mengalihkan tanah dan bangunan in litis kepadaTergugat dan Tergugat II (selaku isteri dari Tergugat I), karenamemang tidak pernah menerima uang apapun yang merupakanharga pembelian atas tanah dan bangunan in /itis dari Tergugat dan atau Tergugat II, dan almarhumah Noorsidah Subekti (semasahidupnya

) tidak pernah memberikan persetujuan pemberian ataupembuatan kuasa mutlak untuk melakukan tindakantindakankepemilikan atas tanah dan bangunan in litis berupa Akta KuasaNomor 1 tanggal 6 Januari 1977 a quo, dimana tanah danbangunan in /itis merupakan harta bersama dari almarhum RadenSubekti dan almarhumah Noorsidah Subekti, sebagaimanaketentuan Pasal 35 ayat (1) juncto Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide buktiP15);Bahwa tanpa adanya persetujuan dari almarhumah

Noorsidah Subekti(pada saat masih hidup), para Penggugat selaku para ahli warisyang sah dari almarhum Raden Subekti, ternyata pada tanggal 3September 1990, Tergugat menggunakan Akta Kuasa Nomor 1tanggal 6 Januari 1977 a quo yang sebenarnya telah berakhirdengan telah meninggal dunianya almarhum Raden Subekti,dimana dengan akalakalannya secara tanpa hak dan melawanhukum bertindak seakanakan sebagai kuasa yang sah darialmarhum Raden Subekti selaku pihak penjual dan mengalihkantanah dan bangunan in /itis

kepada dirinya sendiri selaku pihakpembeli dari tanah dan bangunan in litis, dengan membuattransaksinya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 245/Gambir/1990tanggal 3 September 1990, yang dibuat di hadapan Turut TergugatIl selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta, tanpa14.15.menginformasikan kepada Turut Tergugat , bahwa almarhumRaden Subekti telah meninggal dunia (bukti P16);Bahwa harga jual beli atas tanah dan bangunan in /itis yang dibuatdi dalam berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 245/Gambir

Jelassekali Akta Hibah Nomor 60 tanggal 26 Agustus 1996 a quoadalah batal demi hukum;Bahwa pada tanggal 5 Desember 1996, secara lebin melawanhukum lagi, dengan mendasarkan diri sebagai penerima hibah(padahal secara hukum kedudukannya tersebut adalah tidak sah)Tergugat Ill kKemudian mengajukan permohonan hak atas tanahbaru atas tanah dan bangunan in l/itis kepada Tergugat IV, yangdimohonkan oleh Tergugat III kepada Tergugat IV untuk disatukandengan bidang tanah bekas Hak Guna Bangunan Nomor 543/Petojo

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SISUL bin NANSAR) dengan Pemohon II (ITIS binti SUNAN) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2011 di Jorong Lubuk Koto, Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan

Hal ini kembali menyulut terjadinyaperselisinan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat.Puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugatdengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019, dimana sejak saat ituhingga saat Gugatan in /itis diajukan, Penggugat dan Tergugat telahberpisah ranjang, walaupun masih tetap tinggal seatap di rumah tempatkediaman bersama;6.

Oleh karena itu, Gugatan in /itis telah memenuhi ketentuanPasal 39 Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan jo. Pasal 19 butir f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;10.

Oleh karena itu, adalah sangat beralasan hukum bagiPenggugat untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan AgamaSurabaya Kelas IA melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilisengketa perkawinan in /itis, agar berkenan MENETAPKAN 2 (dua) oranganak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:13.1. ANAK; umur: + (lebih kurang) 16 tahun 3 bulan; JenisKelamin: LakiLaki; Tempat/Tgl.

Jawabannya, Tergugatmengakui kebenaran feitelijkke grond yang termuat di dalam dalilPosita ke5 Gugatan in l/itis mengenai keinginan Tergugat untukberpoligami yang menyulut terjadinya kembali perselisihan danpertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat. Selebihnya dalike8.2. Jawaban Tergugat cenderung membangun retorika denganmengemukakan dalil yang berisi argumentum ad hominem;8.3.

Dengan demikian adalah sangat beralasan hukumbagi Penggugat untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua PengadilanAgama Surabaya Kelas IA melalui Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili sengketa perkawinan in /itis, agar berkenan MENETAPKAN 2(dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yangbernama:13.1. ANAK; umur: + (lebih kurang) 16 tahun 3 bulan; JenisKelamin: LakiLaki; Tempat/Tgl.

Bahwa Penggugat adalah pemilik sah terhadap tanah kebun hak pasiniberikut segala sesuatu yang melekat dan/atau tumbuh di atasnya seluas 2(dua) Bau, dahulu wilayah tanah kebun hak pasini in /itis a quo terletak diKeluruhan Ranomut, Kecamatan Wenang, Kota Manado, sebagaimanaberbatas dengan: Utara: berbatas dengan F.Jusman Latif, Timur: berbatasHal. 2 dari 53 Hal.

demikian, sisa luastanah kebun in itis a quo milik Penggugat dari luas 9.186 m?

Undap, untuk "secara serta merta tanpa syaratapapun" segera mengembalikan kepada Penggugat dan kepada TurutTergugat II dalam ukuran semula keseluruhan tanah kebun in itis a quo milikPenggugat seluas 6.130 m?

,Gambar Situasi tanggal 6 Juni 2008, Nomor 178., atas nama Penggugatselaku pemegang hak adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;Menyatakan menurut hukum bahwa dengan dikeluarkannya sebahagianpersil tanah kebun in /itis a quo seluas 5.280 m?

V BPN Kota Manadoadalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;11.Menyatakan menurut hukum bahwa sisa luas tanah kebun in I/itis a quomilik Penggugat yang terurai di dalam SHM Nomor 159 DesaMalendeng., Gambar Situasi tanggal 6 Juni 2008., Nomor 178., adalahseluas 6.130 m? (enam ribu seratus tiga puluh meter persegi);12.Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual beli tanah kebun in litisa quo seluas 79.000 m?

tetap pada permohonannya semula dan memohonpenetapan kepada Majelis Hakim;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan inicukup ditunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut di atas bersandarpada pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut diatas;Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoire eed) dimaksudbersifat /itis

decisoir,Menimbang, bahwa karena Para Pemohon telah mengucapkan sumpahyang dibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat /itis decisoir, makaPermohonan tersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 Peraturan Menteri AgamaNomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah disebutkan ketentuanmengenai pencatatan perkawinan di KUA tempat Para Pemohon berdomisili.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dipandangberalasan hukum dan dapat

Atas undangan Penggugat di atas, pada tanggal 4 April 2014,telah dilakukan pertemuan antara kuasa hukum Penggugat denganPara Tergugat, yang hasilnya Para Tergugat BERSEDIA UNTUKMENYERAHKAN / MENGALIHKAN TANAH /N LITIS SEBAGAIMANADIMAKSUD DALAM GUGATAN INI, namun Para Tergugat tidak dapatmenunjukkan bukti kKepemilikan atas tanah in /itis walaupun telah dimintaoleh kuasa hukum Penggugat, maka untuk tindak lanjut penyelesaiannyasecara konkret, akan diadakan lagi pertemuan lagi antara Penggugatdengan

Bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak melakukan penyerahanmaupun peralihnan hak atas tanah in /itis walaupun telah dimintakan olehPenggugat secara patut dan layak merupakan perbuatan WANPRESTASIsebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab UndangUndang Hukum Perdatasebagai berikut :Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatuperikaan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetaplalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikanatau

Bahwa Penggugat kemudian telah mencari tahu informasi tentangtanah in litis dengan langsung melihat ke lokasi tanah in litis yangpernah ditunjukkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat pada tahun 1996dan mendapatkan informasi dari warga sekitar yang pada pokoknyamenerangkan bahwa tanah in /itis adalah hak milik pihak lain, bukan ParaTergugat.

Selain itu lokasi tanah in /itis ternyata telah didirikan tembokpembatas oleh pihak lain yang mengaku sebagai pemegang hak atastanah in litis, sehingga menimbulkan keraguan bagi Penggugat mengenaikemungkinan sanggup tidaknya Para Tergugat untuk dapat memenuhiprestasinya atas penyerahan dan pengalihan hak kepemilikan atas tanah inlitis;17.

Bahwa berdasarkan adanya fakta Para Tergugat tidak dapatmenunjukkan bukti kKepemilikan tanah in /itis serta informasi yang Penggugatdapatkan saat bermaksud melihat tanah in /itis, maka patut menurut hukumuntuk membatalkan jual beli antara Penggugat dengan Para Tergugat dankarenanya patut dan layak pula menurut hukum untuk menghukum ParaTergugat mengembalikan uang pembayaran yang pernah Penggugatbayarkan kepada Para Tergugat disertai dengan penggantian keuntunganyang sedianya akan diperoleh oleh Penggugat

Bahwa kekeliruan objek in /itis berdampak juga pada Kartu Keluarga PARAPEMOHON dengan No 4404.052235 tertanggal 28 Maret 2005 BUKTI P6yang juga keliru dalam memuat data induk kependudukan PEMOHON I, sertaKutipan Akta Kelahiran anakanak PARA PEMOHON Vide BUKTI P5A danBUKTI P5Bberdasarkan ketentuan Pasal 7 UndangUndang No 23 Tahun 2002 tentangjuga turut mengalami kekeliruan penulisan, padahalPerlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak mengetahuiorang tuanya, dibesarkan, diasuh oleh orang

Bahwa akibat dari kekeliruan objek in /itis, PARA PEMOHON kerapmengalami kesulitan dan hambatan dalam pengurusan administrasikependudukan untuk kepentingan PARA PEMOHON dan untuk kepentingandan hak anakanak PARA PEMOHON, sehingga PARA PEMOHON sangatmembutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gunamembenarkan kembali objek in /itis, sehingga ke depan PARA PEMOHONdapat menerima pelayanan administrasi kependudukan sebagaimanamestinya, serta dengan adanya pembetulan terhadap objek in

/itis maka anakanak PARA PEMOHON memiliki kepastian hukum terhadap nama OrangTuanya;9.

Bahwa selain itu, objek in /itis adalah dokumen hukum yang sangat penting(urgent) dalam menentukan akibat hukum setelah pernikahan termasuk untukkepentingan hukum anakanak, terutama tujuan utama PARA PEMOHONdalammengajukan Permohonan a quo sematamata demikepentingananakanakPARA PEMOHON terutamauntukkepentinganpendidikanHal.5 dari 16 hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.anakanakPARA PEMOHON.

Oleh karena itu adanya penyelarasan danpembetulan objek in /itis mutlak diperlukan bagi anak dimaksud;10.Bahwa mengenai kepentingan pendidikan anakanak PARA PEMOHONtersebut adalah dalam rangka memenuhi UndangUndang No 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak, khususnya ketentuan:Pasal 9 ayat (1)setiaon anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangkapengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minatdan bakatnyaPasal 49Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib

bahwa sengketa in /itis merupakan sengketa tata usahanegara;Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum di atas yaitu bahwasengketa in /itis merupakan sengketa tata usaha negara oleh karenanyaapabila dihubungkan dengan Pasal 50 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata UsahaNegara secara absolut memiliki Kewenangan untuk memeriksa, memutusdan meyelesaikan sengketa in litis;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan mengenai Kedudukan

, apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (1)UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan dengan memperhatikan asashukum no interest, no action, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwaPenggugat memiliki kedudukan hukum atau Kapasitas Hukum untukmengajukan gugatan in itis;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaiberikut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan T9 diperoleh faktahukum bahwa objek sengketa in /itis diterbitkan oleh Tergugat

Jabatan pelaksanaMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan T9, diperoleh faktahukum bahwa jabatan terakhir Penggugat adalah Pelaksana pada unit kerjaDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan yangapabila dihubungkan dengan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 maka Jabatan pelaksana merupakan jabatan administrasi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan T9 diperoleh faktahukum bahwa objek sengketa in /itis ditetapkan oleh Asmin Laura Hafid yangmerupakan Bupati Nunukan masa

tidak dapatdibenarkan menurut hukum dan telah bertentangan dengan asas kepastianhukum;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukummengenai substansi penerbitan objek sengketa in /itis tersebut diatas makaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa in /itis telahbertentangan dengan unsur proporsional dan Keadilan sebagaimanadimaksud Pasal 83 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 dantelah pula tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baikkhususnya asas kepastian

hukum;Menimbang, bahwa oleh karena prosedur dan Substansi penerbitanobjek sengketa in litis telah bertentangan dengan Pasal 88 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 dan unsur proporsional dan Keadilansebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 dan telah pula bertentangan dengan Asasasas umum pemerintahanyang baik khususnya Asas Kepastian hukum dan Asas Kecermatan, olehkarenanya objek sengketa in /itis terobukti telah beralasan hukum untukdinyatakan batal dan sesuai

Memberi izin kepada Pemohon (Dasrizal bin Basiri) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Itis binti Bustami) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Labuh;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp616.000,00 enam ratus enam belas ribu rupiah);

Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya SuratKeputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkutHalaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 59 PK/TUN/2016pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketatersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena jelasftsudah merupakan sengketa perdata , dan lagi sudah jelas tidak adasatupun ketentuan hukum yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkankeputusan TUN dimaksud in casu sertifikatsertifikat in /itis

Tata Usaha Negara,maka yang bersangkutan harus membuktikan terlebih dahulukepentingannya secara hukum dimuka peradilan umum, bukannya denganserta merta menggugat Surat Keputusan di Peradilan Tata Usaha Negara,karena tentunya substansi gugatannya bukan lagi menyangkut peroseduralkeabsahan produk tersebut, tetapi menyangkut pembuktian kepemilikanyang merupakan Kompetensi Absolut peradilan umum ;Bahwa Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugat lagi sertipikatsertipikat in /itis

(tidak berkualitas dan atau tidakmempunyai kompetensi untuk menggugat) sebagaimana dalam dalam asasHukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal point de interes, pointcde action , yakni tidak ada kepentingan tidak ada gugatan adapunPenggugat jelas tidak ada lagi kepentingan hukumnya oleh karena tanahyang didalilkan diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Pengoperan/pengalinan Hak Ata Tanah tanggal 07 September 1995 tidak sama denganasal tanah yang terdaftar dalam sertifikatsertifikat in /itis

Dan mestinyaHakim Tinggi in /itis mempertimbangkan adanya gugatan kepemilikan diperadilan umum sebagaimana gugatan di Pengadilan Negeri Makassar No.27/PDT.G/2012/PN.

Mks antara Litha Brent, SE selaku Penggugat melawanDrs, Bahtiar Abadi dkk selaku tergugat dimana yang jadi objek sengketanyaadalah tanah yang terserap kedalam sertifikat in Jitis, bukankah inimenunjukkan bahwa perkara in I/itis bukan perkara TUN tetapi perkarakepemilikan meskipun Penggugat/Termohon PK mendalilkan pembatalanSurat Keputusan TUN yang dibuat oleh Tergugat sekarang Pemohon PK..

(bukti P5 dan T1), maka MajelisHakim berpendapat bahwa objek sengketa in /itis merupakan Keputusan TataUsaha Negara;Menimbang, bahwa ketentuan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut UndangUndang Nomor 9Tahun 2004) Pasal 2 huruf e, berbunyi Tidak termasuk dalam pengertianKeputusan Tata Usaha Negara menurut UndangUndang ini: Keputusan TataUsaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan

tersebut, sehingga sesuai Pasal 5PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 jo Pasal 77 UU Nomor 30 Tahun 2014 makaHalaman 31 Putusan Nomor : 44/G/2019/PTUN.SMDperhitungan tenggang waktunya dihitung setidaknya sejak tanggal 29 Juli2019 + 15 hari kerja;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebutdihubungkan dengan Gugatan Penggugat in litis yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 20Agustus 2019, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengajuangugatan in /itis

Penggugat) harus diberhentikan tidak denganhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian unsurunsurketentuan Pasal 2 huruf e UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tidakterpenuhi sehingga dapatlah disimpulkan bahwa objek sengketa a quobukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang masuk dalam pembatasanKeputusan Tata Usaha Negara dalam ruang lingkup kompetensi mengadilidari Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun ada suatuketerkaitan antara objek sengketa in /itis

Aspek Kewenangan;Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan Aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa yaituapakah Tergugat memiliki Kewenangan untuk menerbitkan Keputusan TataUsaha Negara yang menjadi objek sengketa in /itis?

Ahli utama;Ahli madya;Ahli muda; danQo fAhli pertamaMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 dan T1 diperoleh faktahukum bahwa jabatan terakhir Penggugat adalah pengawas mutu hasilkehutanan di dinas kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yangmerupakan jabatan fungsional;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 dan T1 diperoleh faktahukum bahwa objek sengketa in /itis ditetapkan oleh Dr. Ir. H.

Negara, termasuk sengketa kepegavaianberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,Pengadilan bertugas dan berenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanSengketa Tata Usaha Negara,Menimbang, bahwa mencermati ketentuan norma di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa ketentuan norma dalam konteks kompetensi AbsolutPengadilan telah mengatur baik unsur subjek atau para pihak dalam sengketaTata Usaha Negara maupun Objek atau keputusan Tata usaha negara,sehingga untuk menentukan bahwa sengketa in /itis

merupakan kompetensiAbsolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau sebaliknya, maka Majelis Hakimharus menilai apakah karakter dari subjek dan Objek Sengketa /n /itis memenuhiketentuan Pasal 1 Angka 10 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 atau tidak;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Subjek dan Objekdalam sengketa in /itis selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa subjekdalam sengketa jn /itis yaitu Penggugat adalah merupakan orang atas namaAdrana Latuny, yang mengajukan gugatan melawan Tergugat

2017/PTUN.ABNMenimbang, bahwa setelah mencermati dalildalil Para Pihaksebagaimana terurai di atas dikaitkan dengan Fakta Hukum yang ditemukanselama Pemeriksaan Sengketa in litis dan dihubungkan dengan ketentuannorma hukum yang mengatur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkandengan pertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa Objek Sengketa in litis diterbitkan oleh Tergugatpada tanggal 5 Juni 1989 dengan Pemegang Hak atas nama Johan Latuny danSubjek Penggugat Prinsipal dalam Sengketa jn /itis

atas nama Adrana Latunysehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat Prinsipal Bukan orang yangdituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi ObjekSengketa in itis;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sengketa /n /itis berlangsungMajelis Hakim menemukan bukti dan Fakta Hukum yang relevan untuk mengujitenggang waktu pengajuan Gugatan dalam sengketa in l/itis, yaitu:1.

telah mengetahui adanya Objek Sengketa dan merasakepentingannya dirugikan, yaitu sejak Penggugat mengirimkan surat kepadaTergugat tertanggal 1 Februari 2017 tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Gugatandalam sengketa in litis masih dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan diPengadilan Tata Usaha Negara Ambon maka Majelis Hakim menghitung sejakPenggugat Prinsipal mengetahui adanya objek sengketa yaitu setidaknya sejaktanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal Gugatan in /itis