Ditemukan 823050 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Kekerasan meresahkan masyarakat Menghimpun dana dari masyarakat Gugatan Peran serta masyarakat Praperadilan korupsi Lembaga bantuan hukum masyarakat (lbh masyarakat) vs kepala badan narkotika nasional republik indonesia;; Menjual minuman berakohol yang membahayakan kesehatan masyarakat Badan kesatuan dan perlindungan masyarakat kota surabaya Menghasut atau mengadu domba parpol Perseorangan Kelompok masyarakat Kesatuan masyarakat adat kasepuhan vs presiden republik indonesia;; 12 k/tun/2011 ; lembaga swadaya masyarakat dewan pimpinan pusat pemberdayaan masyarakat adil sejahtera kuantan singingi (permata kuansing Pihak ketiga yang berkepentingan Permohonan praperadilan Lembaga swadaya masyarakat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 11-08-2023 — Putus : 14-03-2024 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 528/Pdt.G/LH/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Maret 2024 — Penggugat:
YAYASAN PEMERHATI LINGKUNGAN DAN HUTAN INDONESIA
Tergugat:
1.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia),
2.Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.PT. SUMBER SAWIT MAKMUR
56 — 34
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 01-04-2024 — Putus : 23-04-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN BANGKINANG Nomor 26/Pdt.G/LH/2024/PN Bkn
Tanggal 23 April 2024 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
PT. Riau Kampar Sahabat Sejati
Turut Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar (Bupati Kampar)
88 — 34
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 27-04-2023 — Putus : 25-10-2023 — Upload : 19-12-2023
Putusan PN BANGKINANG Nomor 37/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn
Tanggal 25 Oktober 2023 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
PT. Bumi Mentari Karya
Turut Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar (Bupati Kampar)
68 — 25
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 06-04-2023 — Putus : 11-01-2024 — Upload : 15-01-2024
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 23/Pdt.G/LH/2023/PN Rhl
Tanggal 11 Januari 2024 — Penggugat:
YAYASAN DEVENDRA
Tergugat:
1.PT. MODI MAKMUR PERKASA (PT. MMP)
2.PT. PERTAMINA HULU ROKAN (PT.PHR)
Turut Tergugat:
2.Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
3.Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia)
4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia(Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia)
88 — 75
Pengadilan PN LAMONGAN Perdata
Register : 11-12-2023 — Putus : 30-07-2024 — Upload : 02-08-2024
Putusan PN LAMONGAN Nomor 39/Pdt. Sus - LH/2023/PN Lmg
Tanggal 30 Juli 2024 — Penggugat:
MELANESIA FOREST WATCH (MFW)
Tergugat:
1.KHOIRIL ANWAR
2.MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
3.MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
4.BUPATI LAMONGAN
11 — 5
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 30-03-2023 — Putus : 04-12-2023 — Upload : 19-12-2023
Putusan PN BANGKINANG Nomor 34/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn
Tanggal 4 Desember 2023 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
RODEN
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Provinsi Riau Cq Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
86 — 27
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 28-07-2022 — Putus : 29-08-2022 — Upload : 31-08-2022
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 18/Pdt.G/LH/2022/PN Tlk
Tanggal 29 Agustus 2022 — Penggugat:
Yayasan Pradata Anugerah Negeri
Tergugat:
AH Guan
Turut Tergugat:
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Cq. Dinas Kehutanan Provinsi Riau
81 — 22
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 06-11-2023 — Putus : 30-05-2024 — Upload : 03-06-2024
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 23/Pdt.G/LH/2023/PN Tlk
Tanggal 30 Mei 2024 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
Endri Indra alias Yucu
Turut Tergugat:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
33 — 24
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-10-2021 — Upload : 15-10-2021
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 56/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl
Tanggal 14 Oktober 2021 — Penggugat:
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
Tjong Lee
Turut Tergugat:
Pemerintah Daerah Provinsi Riau Gubernur Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
116 — 0
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 25-07-2022 — Putus : 22-08-2022 — Upload : 31-08-2022
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 17/Pdt.G/LH/2022/PN Tlk
Tanggal 22 Agustus 2022 — Penggugat:
YAYASAN PRADATA ANUGERAH NEGERI
Tergugat:
SUNARTO
Turut Tergugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), Cq. Dinas Kehutanan Provinsi Riau
103 — 30
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 09-03-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 07-09-2023
Putusan PN BANGKINANG Nomor 27/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn
Tanggal 29 Agustus 2023 — Penggugat:
YAYASAN PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN HUTAN RIAU
Tergugat:
PT. GUNA USAGRI PRATAMA
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU Cq. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KAMPAR KIRI
72 — 39
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 15-01-2024 — Putus : 29-02-2024 — Upload : 29-02-2024
Putusan PT PEKANBARU Nomor 10/PDT-LH/2024/PT PBR
Tanggal 29 Februari 2024 — Pembanding/Tergugat : Edi Basri Diwakili Oleh : MUHAMMAD SALIS, SH.MH
Terbanding/Penggugat : YAYASAN RIAU MADANI
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Arara Abadi
Terbanding/Turut Tergugat II : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
69 — 48
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 01-04-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl
Tanggal 12 April 2021 — Penggugat:
1.YAYASAN MENATA NUSA RAYA
2.Yayasan Menata Nusa Raya (Menara)
Tergugat:
1.FARIDA HANUM
2.KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANA PROFINSI RIAU
3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.KLHK RI Cq Dinas LHK Provinsi Riau Kepala Dinas LHK Provinsi Riau
5.KLHK RI Cq Direktorat Jendral Penengakan Hukum LHK Dirjen Gakkum LHK
340 — 203
  • (Bukti P1,BuktiP2 dan Bukti P3);Bahwa PENGGUGAT didirikan dengan salah satu tujuan yaitu untukmeningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutandan lingkungan hidup di seluruh wilayah Negara Indonesia, hal inisebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam pasal 3 ayat (2) huruf e AktaPendirian Yayasan Menata Nusa Raya;Bahwa PENGGUGAT telah melakukan kegiatan sesuai dengan angggarandasarnya, yaitu telah melakukan Investigasi di bidang kehutanan danmelakukan pada saat ini melakukan
    Contoh SK Penunjukkan Areal HutanPenataan BatasPenataan batas dilakukan terhadap (P.44 Tahun 2012 pasal 14 ayat 3) :a. batasluarkawasanhutan;b. batasfungsikawasanhutan;danc. batas kawasan konservasi perairan.Kegiatan dalam pelaksanaan tata batas terdiri dari (P.44 Tahun 2012pasal 14 ayat 7):a. pengukuranbatas;b. pembuatan rintis batas;c. pembuatan lorong/parit batas;d. pembuatan tanda batas; dane. pemasangan tanda batas;Batas sementara yang telah diukur dan dipancang wajib diumumkankepada masyarakat
    2 misalnya mengadakan kegiatansosialisasi/edukasi berupa seminar kepada masyarakat terkait denganPelestarian Fungsi Hutan.?Bukan langsung melakukan penghukuman dengan cara mengancammelalui somasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Itulahsebenarnya yang harus dilakukan oleh PENGGUGAT, sehingga tidakmenimbulkan penafsiran apa motive sebenarnya PENGGUGAT melakukangugatan tersebut, apa ingin menakutnakuti masyarakat yang berada diKawasan Hutan.?
    Pelanggaran terhadap hal ini diancam dengan pidana;Bahwa hal tersebut diatur dalam Undangundang Nomor 18 Tahun 2013Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Bahwa pemerintah yang bertanggung jawab dan juga masyarakat bisamelakukan pengawasan terhadap perambahan hutan yang dilakukantanpa izin pemerintah;Bahwa yang dimaksud dengan masyarakat yaitu organisasi kehutananyang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan yangsalah satu syaratnya adalah organisasi tersebut harus berbentuk
    Jika masyarakat tersebutsudah mengelola sejak 20 (dua puluh) tahun sebelum SK pertamatahun 1978 maka bisa dikeluarkan dari kawasan hutan;Bahwa segala izin atas kegiatan pada kawasan hutan harus atas izinMenteri Kehutanan;Terhadap keterangan Saksi Ahli, para pihak menyatakan akanmenanggapi pada kesimpulan masingmasing;Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannyatelah mengajukan bukti surat berupa:1.Fotokopi Akte Nomor: 199 tanggal 26 Oktober 2015 tentang PendirianKelompok Tani Usaha
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 30-06-2022 — Putus : 29-12-2022 — Upload : 09-01-2023
Putusan PN BANGKINANG Nomor 38/Pdt.G/LH/2022/PN Bkn
Tanggal 29 Desember 2022 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
SURIANTO WIDJAJA
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
132 — 78
  • Republik Indonesia Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Peta Lampirannya adalah tidak berkekuatan hukum sepanjang terhadap Objek Sengketa;
  • Menyatakan bahwa Kawasan Hutan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 adalah tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang terhadap Objek Sengketa;
  • Menyatakan:
    1. Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah Masyarakat
      Dusun IV Kepau Tahap I dan Tahap Ke II tanggal 23 Mei 1997 kepada 122 orang masyarakat;
    2. Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah/ Belukar Pribadi Masyarakat Dusun IV Kepau Desa Buluh Nipis tanggal 06-08-1997 kepada 22 orang masyarakat;
    3. Daftar Pembayaran Uang Kesejahteran Bagi Masyarat Yang Tidak Memeliki Tanah di Dusun IV Kepau bulan Oktober 1997 kepada 131 orang masyarakat.
      Kampar, Provonsi Riau;
    4. Surat Pernyataan Kepala Desa Pangkalan Baru, Kepala Desa Buluh Cina dan Kepala Desa Buluh Nipis, pada Tanggal 15 September 1998 yang isinya Menyatakan bahwa areal perkebunam kelapa sawit yang dikerjakan kelompak Haji Usman Maun Cs Dan Kelompak Surianto Cs tidak ada sengketa kepada masyarakat, tanah belukar tersebut sudah diganti rugi kepada masyarakat;
    5. Surat Pernyataan seluruh panitia pengurusan tanah masyarakta Dusun IV Kepau, Desa Buluh Nipis, Kecamatan
      adalah belukar milik masyarakat;
    6. Surat Camat Siak Huluh No. 525/113/SH/97, perihal Rekomendasi Perkebunan tanggal 30-08-1997, yang pada intinya menyatakan tidak keberatan atas pembukaan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan Surianto;
    7. Surat Keputusan Musyawarah Ninik Mamak Dusun IV Kepau No.
      Keputusan: 01/PPTM/IV/1996 tanggal 9 September 1996 oleh Panitia Pengurusan Tanah Masyarakat Dusun IV Kepau Desa Buluh Nipis;
    8. Surat Hasil Keputusan Musyawarah Ninik Mamak, Perangkat Desa Dan Pemuda Masyarakat Di Dusun IV Kepau Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu tanggal 9 September 1996 Nomor: 01.
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 15-02-2024 — Putus : 04-04-2024 — Upload : 04-04-2024
Putusan PT PEKANBARU Nomor 37/PDT/2024/PT PBR
Tanggal 4 April 2024 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : PT. MODI MAKMUR PERKASA (PT. MMP) Diwakili Oleh : ABDUL AZIZ SH MH
Terbanding/Pembanding/Penggugat : YAYASAN DEVENDRA Diwakili Oleh : DANIEL PRATAMA, S.H.M.H.,
Terbanding/Tergugat II : PT. PERTAMINA HULU ROKAN (PT.PHR)
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat III : Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia)
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia(Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia)
75 — 82
Pengadilan PN Suka Makmue Perdata
Register : 22-07-2019 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 21-01-2021
Putusan PN Suka Makmue Nomor 6/Pdt.Bth/2019/PN Skm
Tanggal 13 Oktober 2020 — Penggugat:
PT.Kalista Alam
Tergugat:
Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
501 — 338
  • Jo.PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 651 K/Pdt/2015, dan kondisiketidak selarasan itulah lagi yang membuat putusan tidak dapat dieksekusi,karena menjadi tidak jelas subjek hukumnya sepanjang rangkaian putusanawal hingga akhir;Bahwa dalam Penjelasan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan ada disebut sebagai berikut :Pengaturan administrasi perintahan dalam undangundang ini menjaminbahwa keputusan dan atau tindakan badan dan atau pejabat pemerintahterhadap warga masyarakat
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 10-01-2019 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 30-04-2024
Putusan PN BANGKINANG Nomor 4/Pdt.G/LH/2019/PN Bkn
Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat:
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
1.Kebun kelapa sawit KUD Mojopahit
2.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
38 — 23
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 11-11-2021 — Putus : 07-04-2022 — Upload : 08-04-2022
Putusan PN BANGKINANG Nomor 62/Pdt.G/LH/2021/PN Bkn
Tanggal 7 April 2022 — Penggugat:
Team Operasional Penyelamatan Asset negara Republik Indonesia
Tergugat:
1.PT. GUNA USAGRI PRATAMA
2.YINGERH GUNAWAN
3.KEPALA DESA SOTOL KECAMATAN LANGGAM
71 — 23
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 16-02-2023 — Putus : 09-10-2023 — Upload : 19-12-2023
Putusan PN BANGKINANG Nomor 18/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn
Tanggal 9 Oktober 2023 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
Ramos Teddy Sianturi
Turut Tergugat:
1.PT. Arara Abadi
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
84 — 60
Pengadilan PN RENGAT Perdata
Register : 02-07-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 04-02-2021
Putusan PN RENGAT Nomor 16/Pdt.G-LH/2020/PN Rgt
Tanggal 4 Februari 2021 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.PT. Inecda Plantation
2.Lembaga Sertifikasi Kelapa Sawit Roundtable on Sustainable Palm Oil Indonesia Direktur RSPO Indonesia
3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
140 — 58