BUT PREMIER OIL NATUNA SEA BV vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA) BV;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA) BV;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT NATUNA UK (KAKAP 2) LIMITED;;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE., LTD.;

AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE. LTD, beralamatdi Perkantoran Hijau Arkadia Tower F Lt. 14 Unit 1402 1404 Jalan Let. Jend. TB.

AWE(Northwest Natuna) PTE. Ltd, NPWP 02.072.056.1081.000, beralamat diPerkantoran Hijau Arkadia Tower F Lt. 14 Unit 1402 1404 Jalan Let. Jend.TB. Simatupang Kav.88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, sehinggasebagian Banding Pemohon Banding terhadap26 Masa Pajak Desemberperhitungan PPh Pasal 26 Masa Pajak Desember 2010 yang masih harusdibayar menjadi sebagai berikut:Penghasilan Neto Rp. 3.170.005.747,Pajak Terhutang Rp. 634.001.149,Kredit Pajak Rp.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP60/WPJ.07/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00010/204/10/081/14 tanggal31 Oktober 2014, atas nama BUT AWE (Northwest Natuna) PTE.Ltd, NPWP 02.072.056.1081.000, beralamat di Perkantoran HijauArkadia Tower F Lt. 14 Unit 1402 1404 Jalan Let. Jend.

Dengandemikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembaliputusan a quo karena in casu alokasi Biaya Overhead dari Kantor Pusatkepada Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembalibukan merupakan pendapatan wajib pajak luar negeri dalam hal ini AWE(Northwest Natuna) PTE.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT PREMIER OIL NATUNA SEA BV;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT MEDCO E&P NATUNA LTD.;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT PREMIER OIL NATUNA SEA BV;

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding pada Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU115/PJ/2019tanggal 11 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT PREMIER OIL NATUNA

Agus ImanuddinS.H., M.Si. , dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada Kantor Hukum Imanuddin Gazali & Partners,beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor L/PONSBV/8971B/FIN/III/2019 tanggal 4 Maret 2019,dan Zahra S.E., LL.M., dan kawan, kewarganegaraanIndonesia, para pegawai pada BUT Premier Oil Natuna SeaBV, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor L/PONSBV/8971A/FIN/III/2019 tanggal 4Maret 2019:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut

Putusan Nomor 2750/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01331/KEB/WPJ.07/2016tanggal 14 September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00004/287/13/081/15, tanggal 26 Juni 2015, Masa Pajak April 2013,atas nama BUT Premier Oil Natuna Sea BV, NPWP 01.068.713.5081 .000,Alamat Gedung Bursa Efek Jakarta Tower Lantai 10, Jalan JenderalSudirman Nomor

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01331/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 14September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00004/287/13/081/15, tanggal 26 Juni 2015, MasaPajak April 2013, atas nama BUT Premier Oil Natuna Sea BV,NPWP 01.068.713.5081.000, Alamat Gedung Bursa Efek JakartaTower Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5253, JakartaSelatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT PREMIER OIL NATUNA SEA BV;

B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,jabatan Direktur dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5233/PJ/ 2018, tanggal 18 Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT PREMIER OIL NATUNA

Putusan Nomor 2272/B/PK/Pjk/2019Premier Oil Natuna Sea BV, NPWP 01.068.713.5081.000, Alamat : BUTPremier Oil Natuna Sea BV, NPWP 01.068.713.5081.000, beralamat diGedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lantai 10, Jalan JenderalSudirman Kav 5253, Jakarta 12190, dengan perhitungan menjadisebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak: Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Rp2.818.658.930,00Perhitungan PPN kurang bayar: Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 281.865.893,00Rp 0,00Jumlah perhitungan

Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01318/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 13September 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah PabeanNomor 00043/277/13/081/15 tanggal 26 Juni 2015, atas nama:BUT Premier Oil Natuna Sea BV, NPWP 01.068.713.5081.000,beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lantai 10,Jalan Jenderal Sudirman Kav. 5253, Jakarta 12190, adalah

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT PREMIER OIL NATUNA SEA BV;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT MEDCO E & P NATUNA, LTD.;

(SEKARANG BUT MEDCO E&P NATUNA LTD.)

BUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA) VS BUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA)

SUPRIADI VS WEST NATUNA EXPLORATION, Ltd

Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE LTD tersebut;

BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE LTD vs. BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE LTD

PUTUSANNomor: 1028/B/PK/PJK/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksaPermohonan Peninjauan Kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE LTD, tempatkedudukan di Arkadia Office Park Tower F, Lantai 14, Unit 14201404, Jalan Letnan Jenderal TB Simatupang Kav.88,Jakarta;Pemohon Peninjauan Kembali dahuluPemohon Banding;Melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JI.

12.234.529Pajak yang tidak/kurang dibayar 446.716 12.234.529Sanksi administrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 214.424 5.872.574Jumlah sanksi administrasi 214.424 5.872.574Jumlah PPh yang masih harus 661.140dibayar 18.107.103 Alasan Pemohon BandingBahwaAWE (NWN) tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh PemeriksaPajak (perlu dicatat bahwa DJP tidak mempertimbangkan materi sengketatersebut dibawah ini dan menolak Surat Permohonan Keberatan melalui S3065);Latar Belakang Sengketa Materi1:AWE (Northwest Natuna

;AWE (NWN) memegang 100% Participating Interest atas Kontrak KerjasamaNorthwest Natuna (NWN KKS). Berdasarkan Pasal 6.1.2 NWN KKS, AWE(NWN) berhak memperoleh kembali penggantian "Biaya Operasi"sebagaimana diatur dalam exhibit C dari NWN KKS.

tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap SuratTerbanding Nomor: S3065/WPJ.07/KP.10/2013 tanggal 14 Mei 2013 hal:Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan sebagaijawaban terhadap permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dariLuar Daerah Pabean Masa Maretlahun Pajak 2008 #Nomor:00028/204/08/081/12 tanggal 27Desember 2012, atas nama: BUT AWE(Northwest Natuna

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yangHalaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor: 1028/B/PK/PJK/2015berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Permohonan Peninjauan Kembaliyang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali:BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE LTD, tersebuttidak beralasan

BPR NATUNA

M E N G A D I L I :DALAM PENUNDAAN : - Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 363 Tahun 2016 tertanggal 28 Desember 2016 Tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Nomor 167 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT.

Kartika Jemaja Jaya diatas Lahan seluas 3.605 HA di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna, yang diajukan oleh Penggugat; - DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya; - DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; 2.

Menyatakan Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 363 Tahun 2016 tertanggal 28 Desember 2016 Tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Nomor 167 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Kartika Jemaja Jaya diatas Lahan seluas 3.605 HA di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna; 3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 363 Tahun 2016 tertanggal 28 Desember 2016 Tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Nomor 167 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Kartika Jemaja Jaya diatas Lahan seluas 3.605 HA di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna; 4.

KARTIKA JEMAJA JAYA Melawan BUPATI NATUNA

., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara Hukum pada Kantor HukumLaw Firm RAMBE &PARTNER'S beralamat di Komplek Pondok Asri Indah Blok E No. 11,Sungai Panas, Kota Batam 29456, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 2 Maret 201 7 5Selanjutnya disebut sebagal................ cseeeeeeeeeee PENGGUGAT;wn nnn nnnnnnnn nnn nan oan nen nn nnn nena nano MelawanBUPATI NATUNA, berkedudukan di Kantor Bupati Natuna, Batu Sisir, BukitArai, Kabupaten Natuna, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Kabupaten Natuna berdasarkan Keputusan Bupati Natuna Nomor: 167Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan an. PENGGUGATDi Atas Lahan Seluas 3.605 HA Di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja danJemaja Timur Kabupaten Natuna.

Berdasarkan hasil pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Natuna Nomor: 574/HUTBUN/12.16 tanggal 22Desember 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Kartika JemajaJaya. (Bukti Surat T6); c. Adanya pemekaran daerah dari Kabupaten Natuna menjadi duaKabupaten yaitu.

Bupati Natuna Nomor: 167 Tahun 2007 tentangPemberian lzin Usaha Perkebunan an.

KartikaJemaja Jaya setelah Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum, karenaobjek sengketa adalah produk hukum, maka Saksi mengetahuinya setelahGIB, KASUS Nlj~~~ nnn mn nn erBahwa sebagai Kepala Bagian Hukum, yang pertama Saksi lakukan setelahkeluarnya Surat Pencabutan dari Bupati Natuna atas Surat Bupati KabupatenKepulauan Anambas, nomornya Saksi tidak ingat, adalah meninjau ulangSurat Keputusan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 167 Tahun 201 7;Bahwa SK Bupati Natuna tersebut adalah objek sengketa

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT NATUNA 2 B.V

2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU292/PJ/2019,tanggal 25 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT NATUNA

Desember 2013, atas nama BUT Natuna 2 B.V, NPWP02.058.638.4081.000, alamat Jalan Jend. Sudirman Lot 11 aSCBD Kebayoran Baru Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.3.

NATUNA 2 BV vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 3080/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUT NATUNA 2 B.V., beralamat di Gedung The EnergyLantai 1112, Jalan Jenderal Sudirman Lot 11A SCBD,Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta,diwakili oleh Titi Thongjen, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Radityo KenziWistho, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor L035

Desember 2010 Nomor00007/204/10/081/14 tanggal 22 Juli 2014 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf b karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama BUT Natuna 2 B.V.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: BUT NATUNA 2 B.V.;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113806.99/2010//PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 5 Februari 2018:MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan gugatan Penggugat: BUT NATUNA 2 B.V.:Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3080/B/PK/Pjk/20182.

NATUNA ENERGI INDONESIA CS >< MEIVEL HOLDINGS CORP

: Mohamad Yasin ;Bahwa sebagai Pengurus perseroan maka berkewajiban danbertanggungjawab terhadap jalannya usaha perseroan PT Natuna EnergiIndonesia (Tergugat ) sesuai dengan Undangundang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas.

,M.Kn, Notaris diAkta Notaris No. 94, tanggal 22 November 2013 tentang PengakuanHutang yang dibuat dan dihadapan oleh Notaris Aryanti Artisari,S.H., M.Kn, Notaris diAkta Nomor 95 tanggal 22 November 2013 tentang Perjanjian GadaiSaham milik PT Natuna Energi Indonesia (Tergugat !)

Cash Collateral berupa deposito berjangka di PT BankInternational Indonesia Tbk., dengan Nomor bilyet30000000102305 atas nama PI Natuna EnergiIndonesia (Tergugat );Sebuah Bangunan dan tanah yang berada di Pelangi Hijau Blok B 1 B/30, Rt. 016, Rw. 016, Kelurahan PegangsaanDua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara milik AbdulAzis (Tergugat Il)..

Cash Collateral berupa deposito berjangka di PT BankInternational Indonesia Tbk., dengan Nomor bilyet30000000102305 atas nama PI Natuna EnergiIndonesia (Tergugat );Sebuah Bangunan dan tanah yang berada di Pelangi Hijau Blok B 1 B/30, Rt. 016, Rw. 016, Kelurahan PegangsaanDua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara milik AbdulAzis (Tergugat II)..

Menghukum Para Tergugat menyerahkanjaminan kepada Penggugat berupa sahamsebanyak 60.600 (enam puluh ribu enamratus) lembar saham PT Bangun EnergiIndonesia, yang masingmasing sahambernilai nominal Rp. 250.000 (dua ratus limapuluh ribu rupiah) milik PT Natuna EnergiIndonesia (Tergugat I) dengan total nilaipenjaminan sebesar Rp 15.500.000.000.