PANGLIMA TNI >< MENTERI PERTAHANAN dan KEAMANAN RI

PUTUSANNomor 430/PDT/2017/PT.DKIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara ;PANGLIMA TNI, beralamat di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.Dalam hal ini diwakili oleh Agus Suhartono, SE selakuPanglima TNI dan memberi kuasa penuh kepada TimPenasihat Hukum dari Babinkum TNI : Kol. Chk.

., dan kawankawan berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 22 Agustus 2015 danSurat Perintah Panglima TNI NomorSprin/1930/VIlV2013 tanggal 22 Agustus 2013,selanjutnya disebut sebagai Pembanding / Terbandingsemula Pelawan ;LAWAN1. NY. LILI SUHARINI, HERIYANTO, HERU SISWANTO DAN SUCIFITRIANI, selaku Ahli Waris alm. M. Yasin,beralamat di Jl.

Dan;Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang ditunjuk olehPengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalampenguasaannya dengan sebaikbaiknya, dalam hal ini Panglima TNI.Berdasarkan hal tersebut maka jelas Panglima TNI adalah bukan sebagaipemilik dari tanah yang merupakan objek perkara, melainkan selakukuasa pengguna barang yang ditunjuk oleh pengguna barang, yaituMenteri Pertahanan.Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam gugatan aquo sebagai berikut:Berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI No

Benar bahwa pihak Panglima TNI tidak mengetahui dan tidak pernahdilibatkan pada gugatan perkara perdata Nomor420/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. Pihakpihak yang terlibat dalam perkaraperdata Nomor : 420/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. yaitu :a. Kepala Kelurahan Bintaro Selaku Tergugat ;b. Departemen Pertahanan Keamanan RI (Dephankam) selaku Tergugat Il;c. Pemerintah Daerah Khusus loukota (DKI) Jakarta Selaku Tergugat ll;Melawan Ny.

Lili Suharini, Herianto, Heru Siswanto & Suci Fitriani selakupara Penggugat;Dengan fakta tersebut maka Panglima TNI selaku pihak yang menguasaisecara fisik tanah yang terletak di JI. Veteran Kelurahan Bintaro KecamatanPesanggrahan Kodya Jakarta Selatan berhak untuk mengajukanPerlawanan atas eksekusi terhadap tanah dimaksud.3. Benar bahwa tanah yang terletak di Jl.

MENGADILI: Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana SAIFUDDIN ABDULLAH alias DOLAH PANGLIMAbin (alm) NURDIN tersebut; Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2645 K/Pid.Sus/2019tanggal 19 September 2019 tersebut;MENGADILI KEMBALI:1.

Menyatakan Terpidana SAIFUDDIN ABDULLAH alias DOLAHPANGLIMA bin (Alm) NURDIN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahatsecara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenissabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;2.

SAIFUDDIN ABDULLAH alias DOLAH PANGLIMA bin (alm) NURDIN

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA c.q.KEPALA STAF TNI AD c.q. PANGLIMA KODAMJAYA/JAYAKARTA DK VS IR. POLTAK HUTAURUK DKK

Panglima Tentara Nasional Indonesia DKK MELAWAN Haji MUKSIN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara: Panglima Tentara Nasional Indonesia Cg. Kepala Staf Angkatan Darat Cg. Panglima Daerah Militer Il Sriwijaya Palembang Cg. Komando Korem 043 Garuda Hitam Lampung Cq. Komando Distrik Militer 0424 Tanggamus Cg.

MARGIONO VS PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA CQ. KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT CQ. PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA/JAYAKARTA

PANGLIMA KOMANDODAERAH MILITER JAYA/JAYAKARTA, berkedudukan di JalanMayjen Sutoyo Nomor 5 Cililitan, Jakarta Timur, dalam hal inimemberi kuasa kepada Mayor Chk.

Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan BersenjataRepublik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi/Komando TertinggiOperasi Ekonomi Nomor 52/KOTI/1964 Pasal 2 menyebutkanPenguasa Pelaksanaan Dwikora Daerah seperti yang dimaksuddalam ketentuan ketiga berwenang atau dapat menyuruh memeriksadan menyita semua barangbarang yang diduga akan dipakai untukmenghalanghalangi pelaksanaan Dwikora didaerahnya sesuaidengan kebijaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi AngkatanBersenjata Republik Indnesia;b.

Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan BersenjataRepublik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi/Nomor 89/KOTI/1965Pasal 2 yang menyatakan PEPELRADA (Penguasa PelaksanaDwikora Daerah) Berwenang mengadakan tindakantindakan untukmembatasi dan melarang pertunjukkanpertunjukkan, pencetakan,penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran,perdagangan dan penempelan tulisantulisan berupa apapun;4.

Penggugat:
SAMMY HAMZAH
Tergugat:
Pemerintah RI Cq Menhan RI Cq Panglima TNI Cq Panglima Kodam II Sriwijaya

SOFYAN HADI, DKK VS PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA cq KEPALA STAFF ANGKATAN LAUT cq PANGLIMA ARMADA TIMUR cq DANLANTAMAL V

SOFYAN HADI Dkkmelawan Panglima TNI Cq. Kepala Staff Angkatan Laut Cq. Panglima Armada Timur Cq. Danlantamal V Cs

Bahwa dalam pengaturan Rumah Negara dilingkungan TNI, pasal 1 huruf gPermenhan Nomor 30 tahun 2009 menyatakan Kuasa Pengguna BarangMilik Negara (KPBMN) adalah Panglima TNI dan Sekjen Dephan yangditunjuk oleh Menteri Pertahanan sebagai Pengguna Barang Milik Negarayang berada dalam penguasaannya masingmasing.

Jadi Panglima TNIadalah Kuasa Pengguna Barang Milik Negara (KPBMN) Rumah Negaradilingkungan TNI Pasal 16 ayat (1) Permenhan Nomor 30 tahun 2009menyebutkan Panglima TNI selaku KPBMN berwenang danbertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan, penggunaan, daninventarisasi Rumah Negara dilingkungan TNI.

Gugatan Para Penggugat kurang pihak / Plurium Litis Consortium ; Denganalasan, oleh karena Para Penggugat dalam perkara ini tidak menarik MenteriKeuangan, Menteri Pertahanan dan Panglima TNI sebagai Tergugat yang nyatanyata merupakan penanggung jawab obyek sengketa, yaitu : a.

Eksepsi : Gugatan Para Penggugat kurang pihak / Plurium Litis Consortium ; Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang pihaknya, oleh karena ParaPenggugat dalam perkara ini tidak menarik Menteri Keuangan, MenteriPertahanan dan Panglima TNI sebagai Tergugat yang nyatanyata merupakan penanggung jawab obyek sengketa.

Dalamhubunganya dengan perkara ini, pihak Tergugat dengan Menteri Keuangan,Menteri Pertahanan dan Panglima TNI tidak termasuk dalam kriteria sebagaimanadimaksud dengan pasal ex pasal 1367, oleh karena itu pihak lainya, yaitu MenteriKeuangan, Menteri Pertahanan dan Panglima TNI menurut Majelis Hakim tidakperlu diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan demikian eksepsiTergugat mengenai hal tersebut adalah tidak beralasan hukum danharusdinyatakan ditolak ; Ad.2a.

DAOED PANGLIMA ANDIB ; vs. PR. BINTANG binti TAIB

SRI KUSWARDHANI, DKKVSPANGLIMA TNI cq KEPALA STAFF ANGKATAN LAUT cq PANGLIMA ARMADA TIMUR cq DANLANTAMAL V, DK

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Cq. Kepala Staf Angkatan Darat, Cq. Panglima Daerah Militer IV/Diponegoro,

Panglima Daerah Militer V/Diponegoro, beralamat diJalan Perintis Kemerdekaan Watugong, Semarang;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding juga Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata Pemohon PeninjauanKembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding juga Pembanding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah AgungNomor 443 K/Pdt/2011 tanggal 9 Juni 2011 yang

Panglima Kodam IV/Diponegoro (Tergugat) yang berisi agar KodamIV/Diponegoro memberikan surat rekomendasi tentang kepemilikan bahwa tanahtersebut milik Yayasan Stichting Han Lioe;9 Bahwa ternyata surat Penggugat tersebut sama sekali tidak ditanggapi oleh Kodam1011121314IV/Diponegoro (Tergugat);Bahwa karena tidak ditanggapi, kemudian Penggugat mohon kepada KantorPertanahan Kabupaten Semarang untuk tetap memproses permohonanperpanjangan hak atas tanah obyek sengketa yang telah Penggugat ajukantersebut

Negeri Kabupaten Semarang tanggal 8 Desember2009 No. 36/Pdt.G/2009/PN.Ung yang dimohonkan banding tersebut;e Membebankan biaya perkara kepada Pembanding juga Terbanding semula Tergugatuntuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebanyak Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 443 K/Pdt/2011 tanggal 9 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalahsebagai berikut:e Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Panglima

Panglima DaerahMiliter V/Diponegoro yang diwakili kuasanya Haning Satyagraha, SH., dkktersebut;e Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 223/Pdt/2010/PT.Smg tanggal 20 Juli 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan NegeriKabupaten Semarang Nomor : 36Pdt.G/2009/PN.Ung tanggal 8 Desember2009;MENGADILI SENDIRIHal. 11 dari 25 Hal.

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA C.q. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT C.q. PANGLIMA DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO melawan NY. ENDANG PRAMUHASTUTI OETOYO

UNTUK DINASPUTUSANNomor 261/Pdt/2015/PT SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkaraperkara perdatadalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara antara :PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA C.g. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT C.g. PANGLIMA DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO ;Beralamat di Jl.

Dit Agraria Kotamadya Semarang tersebutsebenarnya bertentangan dengan Keputusan Panglima KODAM VII/Diponegoro No. SKEP/19/III/1977padatanggal 7 Maret 1977, tentang Pelepasan Hak Pakai Tanah Okupasi di DesaManyumanik, yang memutuskan tanah di desa Banyumanik UngaranNo. Persil 45 D I dan persil NO. 37a diserahkan kembali kepadapemilik yaitu Ny. H.

Sehingga dengan demikianterhadap tanah Persil No. 45 D II tersebut, kepemilikannyakembali kepada PENGGUGAT berdasarkan Akta JualBeli No. 13tertanggal Kamis 5 Agustus 1954, sesuai dengan penjelasan dalamPoin 3 Gugatan ini;9 Bahwa Surat keputusan Panglima KODAM VII/Diponegoro No.SKEP/19/1I1/1977padatanggal 7 Maret 1977 yang dibuat oleh Panglima tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh KomandanKomando Logistik KODAM VII/Diponegoro dengan SuratPerintahnya No.

SKEP/19/II1/1977pada tanggal 7 Maret 1977,yang telah memutuskan tanah milikPENGGUGAT tersebut diserahkan kembali, berlanjut SuratKeputusan Panglima KODAM VII/Diponegoro No.

Dengan batas batas sebagaiberikut:e Sebelah utara: jalan Desa.e Sebelah timur : tanah Lembaga Permasyarakatan.e Sebelah barat : tanah Lembaga Permasyarakatan.e Sebelah selatan : tanah Lembaga Permasyarakatan;Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidakmelaksanakan Surat Keputusan Panglima KODAM VII/DiponegoroNo.

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PANGLIMA TINGGI TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) tersebut;

PANGLIMA TINGGI TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) VS YONI SALIM

PANGLIMA KODAM ISKANDAR MUDA, Markas BesarKodam Iskandar Muda, berkedudukan di Jalan MalikulSaleh, Banda Aceh;Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu TermohonKasasi Il, Ill, Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, Ill, IV/TurutTerbanding, Pembanding Il, Ill;Mahkamah Agung tersebut;Hal. 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 310 PK/Pdt/2013Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi TergugatIVPembanding

Bahwa sesuai dengan Keputusan Men/Pangad Nomor Kep.906/8/1964TNI AD dipimpin oleh Menteri/Panglima Angkatan Darat (Men/Pangad)yang bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden. MengingatKodam Viskandar Muda merupakan suborganisasi dari TNI AD, makasecara struktural apa yang menjadi tanggungjawab Kodam IlskandarMuda merupakan tanggungjawab Men/Pangad dan langsung menjaditanggungjawab Presiden Republik Indonesia;Hal. 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 310 PK/Pdt/2013d.

Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI;e.

Sejak saat itu jabatan PanglimaABRI diganti dengan Panglima TNI;f. Bahwa sesuai dengan uraian di atas, jelas TNI Darat Cq. Kodam IskandarMuda baru memiliki hubungan hukum secara langsung/organisatoris sejaktanggal 24 Agustus 1967, sedangkan pada saat terjadinya utangpiutang(tahun 19641965) antara Kodam I/lskandar Muda dengan orang tuaPenggugat, Panglima TNI (dahulu Panglima ABRI) tidak memiliki hubunganhukum secara langsung dengan Kodam V/lskandar Muda (Tergugat IV);g.

Bahwa mengingat Panglima TNI (dahulu Panglima ABRI) tidak memilikihubungan hukum secara langsung dengan Kodam I/lskandar Muda(Tergugat IV), maka putusan Judex Juris yang membebankan TergugatVWPemohon Peninjauan Kembali untuk membayar utang kepadaPenggugat/Termohon Peninjauan Kembali secara tanggung rentengadalah tidak beralasan hukum dan merupakan suatu kekhilafan atausuatu kekeliruan yang nyata;5.

SRI KUSWARDHANI Dkkmelawan PANGLIMA TNI CQ KEPALA STAFF ANGKATAN LAUT CQ PANGLIMA ARMADA TIMUR CQ DANLANTAMAL V Cs

PARA PEN AT;MELAWANPanglima TNICq Kepala Staff Angkatan Laut Cq Panglima Armada timur CqDanlantamal V, ...yang beralamat di Jalan Laksda M. NasirNo. 56 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai .. TERGUGAT;PT. Pelabuhan Indonesia Ill (Persero), ....yang beralamat di Jalan Perak Timur No.620 Surabaya, selanjutnya disebutSERAGE scncncnmncmencnancar avo aver aver svemeummenmeuanae TURUT TER AT;Pengadilan Negeri tersebut ; nnn nnnn nnn cence nen ncnTelah niembaca Derkas PSLKara.

Bahwa dalam pengaturan Rumah Negara dilingkungan TNI, pasal 1huruf g Permenhan no 30 tahun2009 menyatakan Kuasa Penggunabarang Milik Negara (KPBMN) adalah Panglima TNI dan sekjen Dephanyang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan sebagai Pengguna Barang MilikNegara yang berada dalam penguasaaannya asingmasing. JadiPanglima TNI adalah Kuasa Pengguna Barang Milik Negara (KPBMN)Rumah Negara dilingkungan TNI.

Pasal 16 ayat (1) Permenhan Nomor30 tahun 2009 menyebutkan Panglima TNI selaku KPBMN berwenangdan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan, penggunaan,dan inbestarisasi Rumah Negara dilingkunagn TNI. Dengan demikianPanglima TNI bertanggung jawab dalam penggunaan Rumah Negaradilingkungan TNI, termasuk Rumah Negara obyek perkara yang dihuniPara: PONQQUG IIL ==esesese es eeneeeemeeereeeenee nee reeeeeee ere.

Bahwa pasal 1 huruf h Permenhan Nomor 30 tahun2009 menyatakanPembantu Penggunaan Barang Milik Negara Eseelon (PPBMNE1)Halaman 17 Putusan No. 502/Pat.G/2015/PN.Sby18dilingkungan TNI adalah kepala staf Angkatan dan Kasum TNI yangditunjukan oleh Panglima TNI sebagai Pengguna Brang Milik Negarayang berada dalam penguasaaannya masingmasing.

Dengan demikian pihakpihak yang bertanggung jawab terhadap obyeksengketa adalalh: nono ne nnn nnnennnnnnnnn nnn nnnnnnnnnnn1) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara diIndonesia, diantaranya Rumah Negara obyek sengketa.2) Menteri Pertahanan selaku Pengguna Barang Milik Negara diIndonesia, diantaranya Rumah Negara obyek sengketa.3) Panglima TNI selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Negaradilingkunag TNI termasuk Rumah Negara Obyek Sengketa. 4) Kasal selaku Pembantu Pengguna Barang Milik

., ; PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA CQ. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT CQ. PANGLIMA KOMANDO CADANGAN STRATEGIS DHARMA PUTRA, dkk

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA C@Q.KEPALA STAF ANGKATAN DARAT CQ. PANGLIMAKOMANDO CADANGAN STRATEGIS DHARMA PUTRA,berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur 3, JakartaPusat:2. PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA C@Q.KEPALA STAF ANGKATAN DARAT CQ. PANGLIMAKODAM JAYA, berkedudukan di Jalan Sutoyo Nomor 5Cawang, Jakarta Timur;3.

sebagai TergugatIl, Margono sebagai Tergugat III dan Gubernur DKI Jakarta sebagai TurutTergugat;Bahwa gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat tidak cermat,mengingat Pihak Tergugat I/Kostrad adalah Pembantu Pengguna BarangMilik Negara Wilayah (PPMNW) atas tanah Komplek Kostrad KebayoranLama Kotamadya Jakarta Selatan yang dijadikan objek gugatan olehPenggugat, sedangkan pihak Menteri Keuangan selaku Pengelola BarangMilik Negara (PLB), Menteri Pertahanan selaku Pengguna Barang MilikNegara (PNB), Panglima

TNI selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Negara(KPBMN) dan Kasad selaku Pembantu Pengguna Barang Milik NegaraEselon 1 (PPBMN1) sama sekali tidak dimasukkan sebagai pihakTergugat;Mengingat status Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara(PLB), Menteri Pertahanan selaku Pengguna Barang Milik Negara (PNB),Panglima TNI selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Negara (KPBMN) danKasad selaku Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Eselon 1 (PPBMN1) atas tanah Komplek Kostrad Kebayoran Lama Kotamadya

JakartaSelatan yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat, maka seharusnyaMenkeu, Menhan, Panglima TNI dan Kasad juga harus dimasukkan sebagaipihak Tergugat tersendiri dalam perkara ini.

JANDA INA SUMARTI Dkkmelawan PANGLIMA TNI Cq. KEPALA STAF ANGKATAN LAUT Cq. PANGLIMA ARMADA TIMUR Cq. DANLANTAMAL V Cs

Panglima TNI, Cq. Kepala Staf TNI-AD, Cq. PANGDAM IX UDAYANA, Cq DAN REM 161 WIRASAKTI KUPANG, Cq. DAN DEN ZIBANG IX/I KUPANG, Cq DAN DEN POM IX/I KUPANG, Cs. VS - THOMAS PATTIWAELLAPIA

PANGLIMA KODAM IV/DIPONEGORO VS NASIB SUBEKTI ENDRO W DKK

Tuan DJAWADI, DK VS PANGLIMA KODAM IV DIPONEGORO, DKK

., M.H; PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA / JAYAKARTA;