, yaitu suatusurat yang dibuat menurut bentuk dan syarat syarat yang ditetapkan olehSS = Po ae ae = ae 2 is Bahwa Surat Foto Copy Simana Boetaja Tanae Kampong ParangloeNomoro: 135 Parentana/Aroeng Bira Parentana Petoro Maroes ParentanaMakassar Areena Taoe Nata baja Siima/Asenna Taoe TangggoengjengiSimana Dattoeloe Nomor 247 CL Persil 4 d vv Il seluas 21.51 ha Sima Th1933 sampai tahun 1939, adalah merupakan pembayaran pajak dan tidakpula termasuk dalam pengertian surat sebagaimana dimaksud dalam pasal264

Ujung pandang bukti(QCS) dengan cap stempel pembanding (KCS) adalah merupakanproduk cap stempel yang berbeda.Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, selurun kegiatan pekerjaan danpenimbunan pada tanah itu terhenti dan terbengkalai sampai sekarangsehingga saksi DJAMALIANINGSIH mengalami kerugian sekitar kuranglebih Rp. 1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal264 ayat (2) KUHP.Mahkamah Agung tersebut ;Hal. 4 dari 13 hal. Put.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Lucky dan saksi Tony merasadirugikan karena kedudukan saksi Lucky dan saksi Tony selaku ahli warisdari Alm Teh Tjhoen Eng tidak diakui dalam keluarga Teh A Ho dan Leu SoAng dan telah hilangnya hak atas waris dari Alm David Dharma adik dari ibusaksi Lucky dan saksi Tony.ane Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal264 Ayat (2) K.U.H.Pidana.Atau Ketiga :ane Bahwa terdakwa Hamid Dharma, pada hari dan bulan yang tidak dapat diingat

Policy : MDD/FIAR/15F0042431 adalah Perjanjian yang mengikat dan menjadi hukumbagi para pihak untuk mentaati perjanjian sesuai dengan Pasal264 KUH Dagang dan UU No. 40 Tahun 2014 tentangPerasuransian;12.Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran klaimAsuransi yang diajukan Penggugat telah melanggar ketentuanundangundang sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor63 Tahun

Pasal 1925 KUHPerdata;Bahwa penerapan Pasal 264 KUH Dagang dan UU No. 40 Tahun 2014tentang Perasuransian dalam gugatannya tertanggal 13 Juli 2016 adalahmerupakan dasar hukum yang salah karena apa yang diatur dalam Pasal264 KUH Dagang dan UU No. 40 Tahun 2014 tidak mempunyai kaitandengan perkara a quo, sehingga patutlah penerapan Pasal 264 KUHDagang dan UU No. 40 Tahun 2014 tersebut ditolak karena tidakberalasan hukum;Bahwa dengan rendah hati, Tergugat uraikan apa yang menjadi isi dariPasal 264 KUH

melainkan dengan membuat sendiri SIMtersebut dengan menggunakan komputer adalah digunakan sebagaisalah satu kelengkapan pada saat mengendarai kendaraanbermotor serta membuatkan untuk orang lain dengan tujuanmemperoleh keuntungan yaitu pembuatan SIM Golongan A sebesarRp. 300.000, (Tiga Ratus Ribu Rupiah), SIM Golongan B1 sebesarRp. 500.000, (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan SIM golongan Csebesar Rp. 250.000, (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)n Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal264

Kartu Keluarga (KK) Palsu, AkteKelahiran Palsu dan uang palsu.nonn= Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal264 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 56 ke2 KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut paraterdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan. Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksiGGUS YVAN 2 seers ec rare anc ta tee1.

MADE SURYADANA adalah Pasal264, 378 dan 372 KUHP, yang Terjadi di Kantor PT. BAA yangberalamat di Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 35 Jakarta Pusat,dengan demikian telah terbukti bahwa Jaksa / Penuntut Umumdalam membuat Surat Dakwaan tidak berdasarkan Laporan KorbanIr. MADE SURYADANA dan BAPBAP para saksi dan Tersangka,Karenanya Surat Dakwaan dan. Tuntutan Jaksa telah melanggarPasal 143 ayat 2 huruf (b) KUHAP, dimana telah terbukti melakukanHal. 17 dari 26 hal. Put.

MADESURYADA kepada TERLAPOR FERO ZAINUDDIN dengan Pasal264, 378 dan 372 KUHP, menurut hukum harus dihentikanpenyidikannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 109 ayat (2)KUHAP;Bahwa SPDP (surat perintah dimulai penyidikan) yang dibuat olehPENYIDIK POLDA METRO JAYA dan ditujukan kepada KEPALAKEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT Nomor B /4650 /XI1 /2012/Datro., tanggal 28 Desember 2012, melaporkan bahwa LaporanPolisi Nomor LP /2570 /VII /2010 /PMJ /Dit.Reskrimsus., tanggal 26Juli 2010 atas nama Sdr. Ir.

(Enam puluh juta rupiah), atau setidaktidaknya disekitar jumlah tersebut.Perbuatan TerdakwaTerdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal264 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPematang Siantar tanggal 28 Maret 2013 sebagai berikut :leMenyatakan Terdakwa I. Jerry Kurnia Sikumbang dan Terdakwa Il.

Menyatakan terdakwa HUSNIATIN alias HUSNI binti MUH.AMIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Menggunakan Akta Otentik palsusebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair pasal264 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan18membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair pasal264 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ; .

administrasikependudukan sesuai dengan undangundang yang berlaku.Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas dapat menimbulkankerugian bagi pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena KTPpalsu tersebut tidak tercatat dalam data base kependudukan dan berpotensiuntuk disalah gunakan.Perbuatan terdakwa INDRI ADI Alias BEWOK Bin IMRAN (Alm) bersamasama dengan saksi Eriyanto Alias Anto Bin Nawasir (Terdakwa dalam berkasperkara terpisah) tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal264

yang kemudian disitribusikan kepadasaksi Eriyanto Alias Anto Bin Nawasir sebagai bahan untuk membuat KTP palsudapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesiakarena KTP palsu tersebut tidak tercatat dalam data base kependudukan danberpotensi untuk disalah gunakan.Perbuatan terdakwa INDRI ADI Alias BEWOK Bin IMRAN (Alm) bersamasama dengan saksi Eriyanto Alias Anto Bin Nawasir (Terdakwa dalam berkasperkara terpisah) tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal264

CambaBinti Labunga mengalami kerugian karena tidak lagi dapat menggunakanlahan persawahan miliknya tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal264 ayat (2) KUHPidana.SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa LUKMAN Alias LAKUMANG Bin PALEBAI pada waktu dantempat sebagaimana dalam dakwaan Primair dengan sengaja memakai surat palsuatau yang dipalsukan seolaholah sejati, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkankerugian, yang dilakukan terdakwa dengan caracara dan keadaan sebagai

Camba Binti Labunga mengalami kerugian karena tidak lagidapat mengelola persawahan miliknya yang telah dikuasai oleh terdakwa.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal264 ayat (1) KUHPidana.Menimbang bahwa dalam persidangan atas perkara ini, Majelis Hakim telahpula memeriksa dan mendengarkan keterangan saksisaksi yang diajukan olehPenuntut Umum dan masingmasing memberikan keterangannya dibawah sumpahdan menerangkan halhal sebagai berikut :1. Saksi Hj.

Darmawan dan Paulus Tjiptadi sebagai pihak yang sebelumnyatelah membeli tanah tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal264 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. Il.

,mengalami kerugian, yaitu dinyatakan tidak lulus;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal264 ayat (1) ke1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan eksepsi terhadapdakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogomenjatuhkan Putusan Sela;Membaca Putusan Sela Pengadilan Negeri Ponorogo No. 68/Pid.B/2013 /PN.Potanggal 3 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menyatakan

., dengan dakwaan bersamasama membuat surat(authentiek) palsu atau memalsukan surat vide Pasal 263 dan Pasal264 KUHP;Bahwa sehubungan dengan dugaan peristiwa pidana tersebut padaposita 3, Pengadilan Negeri Ujung Pandang (kini Makassar)berdasarkan putusan tanggal 10 Juli 1998 No.701/Pid.B/1997/PN.Uj.Pdg. telah menjatuhkan putusan yang amar pokoknya berbunyisebagai berikut :Menyatakan Terdakwa yang tersebut namanya diQtdS :e dr.

Tegal.aanenaenns Perbuatan terdakwa ELIZABETH SRI INDRAWATI Binti YAPKENG SIONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal264 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. ATAU :KEENAM :wonnnnnnn= Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalamdakwaan KESATU diatas, terdakwa ELIZABETH SRI INDRAWATI BintiYAP KENG SIONG dengan sengaja memakai surat palsu berupa aktaotentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolaholahbenar dan tidak dipalsu dan menimbulkan kerugian.

Tegal.aanenanes Perbuatan terdakwa ELIZABETH SRI INDRAWATI Binti YAPKENG SIONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal264 ayat (2) KUHP. === === 0= == 2= nn nnn nn anne nnnATAU :KETUJUH :nonnnnenn= Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagisekitar tahun 2002 hingga tanggal 18 Mei 2009 atau setidaktidaknyaantara tahun 2002 hingga tahun 2009, bertempat di Desa Talang Kec.Talang Kab.

Global Dairy Alami tanpa seijin dansepengetahuan saksi Atikah Binti Hadi (alm).Halaman 6 dari 33 halaman, Putusan Nomor156/PID/2021/PT BDG Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Atikah Binti Hadi (alm)mengalami kerugian berupa tanah seluas 1.430 M2Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal264 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SubsidairBahwa terdakwa Ruherman Bin H Rusta bersamasama denganterdakwa II Y Rohayah Binti Karim alias Yayah Rohayah pada hari Selasatanggal

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Atikah Binti Hadi (alm)mengalami kerugian berupa tanah seluas 1.430 M2;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal264 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Lebih SubsidairBahwa terdakwa Ruherman Bin H Rusta bersamasama denganterdakwa II Y Rohayah Binti Karim alias Yayah Rohayah pada hari Sabtutanggal 29 Juli 2017 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Julitahun 2017, bertempat di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA