, Pelintas Batas, Penumpangdan/atau Awak Sarana Pengangkut;Bahwa benar Ahli menerangkan sesuai Pasal 2 Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 158/PMK.04/2017 tentangTatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan SaranaPengangkut Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan ManifesKeberangkatan Sarana Pengangkut ;Bahwa benar Ahli menerangkan Pengangkut adalah Orang atau kuasanyayang : bertanggung jawab atas pengoperasian Sarana Pengangkutyang mengangkut barang dan/ atau orang ; dan

/2017 tentangKetentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang danAwak Sarana Pengangkut.

Awak Sarana Pengangkut adalah setiap orangyang karena pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut clandatang bersama sarana pengangkut ;Bahwa benar Ahli menerangkan Berdasarkan Pasal 9 Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017 tentangKetentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang danAwak Sarana Pengangkut.

Pasal 7A ayat (3) yang dimaksud merujukPutusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Tnr. halaman 27 dari 45 halamankepada Pengangkut.

Pasal 7A ayat (3) yang dimaksud merujukkepada Pengangkut.

Pengangkutan ikan dilakukan terdakwa dengan cara kapalpenangkap ikan JMS.00582K menghubungi lewat radio kapal pengangkut ikanJMS.00635 selanjutnya kapal pengangkut ikan JMS.00635 merapat menuju kapalpenangkap ikan JMS.00582K untuk melakukan pemuatan ikan.

(ABK Kapal JMS 00635K Warganegara Vietnam):Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi adalah ABK kapal yang di Nahkodai NGUYEN TANH HAI ,dalamkeadaan sehat jasmani dan rohani memberikan keterangan dengan benar di atassumpah sesuai dengan agama yang dianut saksi;Bahwa Saksi bekerja di kapal pengangkut ikan JMS 00635K sebagai ABK lebihkurang 1 (satu) bulan;Bahwa saksi bekerja di kapal pengangkut ikan JMS 00636K tidak memiliki ijazahdan menjabt sebagai ABK berdasaekan

Siri LC JMS 2015/36964 yang diterbitkanoleh Negara Malaysia;Bahwa terdakwa menerangkan, sampai dapat bekerja di kapal JMS.00635Ksebagai Nahkoda karena atas permintaan pemilik kapal NGUYEN VAN LAC, yangberalamat di Kieng Giang Vietnam;Bahwa terdakwa menerangkan, kapal JMS.00635K, merupakan jenis kargo,kapal pengangkut terbuat dari kayu, dipergunakan untuk pengangkutan bahanmakanan kebutuhan seharihari dan dapat dipergunakan membawa ikan dari hasilpenangkapan;Bahwa terdakwa menerangkan, kapal pengangkut

, menangkap ikan di perairan territorial LautNatuna Indonesia;Bahwa benar kedua kapal JMS.0635K dan kapal JMS.00582K pemiliknyabernama NGUYEN VAN LAC, yang beralamt di Kieng Giang VietnamNGUYEN VAN LAC, yang beralamt di Kieng Giang Vietnam;Bahwa benar kapal yang dinahkodai NGUYEN THANH HAI JMS.00635K adalahkapal pengangkut ikan;Bahwa benar kapal JMS.00635K adalah kapal pengangkut, bilamana kapalJMS.00582K penuh berisi ikan akan ditampung oleh kapal JMS. 00635kK;Putusan Nomor.20/Pid.Sus/Prkn/2016/

BALADEWA pada posis koordinat 03 04 471U 105 22 288 T;Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan oleh kapalPatroli KP.BALADEWA8002, tidak ditemukan dokumen yang sah dari PemerintahIndonesia baik berupa: SIUP, SIPI, SIKPl, SLO, SPB yang harusnya ada di setiapkapal pengangkut;Bahwa benar alat tangkap yang ditemukan di atas kapal JMS.00635K berupa alattangkap jenis trawl (pukat harimau) yang dilarang penggunaannnya;Bahwa benar kapal JMS.00635K adalah kapal Pengangkut ikan dan jugamengangkut

Memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam halPenumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Hijau;b. Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atau AwakSarana Pengangkut melalui Jalur Merah; dan/atauc. Menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a angka 2) kepada Pejabat Karantina.3.

Pasal 13 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa OlehPenumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kirimandisebutkan: Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukalberwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yangdibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yangdikeluarkan melalui Jalur Hijau.3.

No.05/TIPIKOR/2014/PT.PLGPenumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kirimandisebutkan: Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukalberwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yangdibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yangdikeluarkan melalui Jalur Hijau.3.

dan Awak Sarana Pengangkut yangdikeluarkan melalui Jalur Hijau.Pasal 14 ayat 1 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa OlehPenumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kirimandisebutkan:(1) Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksuddalam Pasal Pasal 13 ayat (2) huruf b, ditemukan :e.

Memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam halPenumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Hijau;b. Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atauAwak Sarana Pengangkut melalui Jalur Merah; dan/atauc. Menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a angka 2) kepada Pejabat Karantina.3.

KELUARGA MAKMUR berupa : 1 (satu) unit sarana pengangkut KLM.

Persetujuan Pengeluaran Barang Untuk Diangkut Lanjut nomor : 000105/KPU.02/BD.0203/2019 tanggal 06 September 2019 yang diterbitkan oleh KPU BC Tipe B Batam; 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembukaan Segel nomor : BA- 203/KPU.02/BD.06/2019 tanggal 06 September 2019 yang diterbitkan oleh KPU BC Tipe B Batam; 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pelaksanaan Tugas tanggal 06 September 2019 yang diterbitkan oleh KPU BC Tipe B Batam; 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut

204/KPU.02/BD.06/2019 tanggal 06 September 2019 yang diterbitkan oleh KPU BC Tipe B Batam; 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyegelan nomor : BA- 164/KPU.02/BD.06/2019 tanggal 06 September 2019 yang diterbitkan oleh KPU BC Tipe B Batam; 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Untuk Diangkut Lanjut nomor : 000104/KPU.02/BD.0203/2019 tanggal 06 September 2019 yang diterbitkan oleh KPU BC Tipe B Batam; 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut

BATAM PUTRA TEMPATAN; 1 (satu) lembar Pendaftaran Outward Manifest tanggal 07 September 2019 yang diterbitkan oleh Sistem KPU BC Tipe B Batam; 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Sarana Pengangkutan nomor : SP- 2550/KPU.02/BD.0603/2019/BATU AMPAR tanggal 07 September 2019 yang diterbitkan oleh KPU BC Tipe B Batam; 1 (satu) lembar Checklist Hasil Pemeriksaan Sarana Pengangkut KLM.

KELUARGA MAKMUR berupa:1 (satu) unitsarana pengangkut KLM.

TBKYang dimaksud dengan pembongkaran pada ayat ini yaitu pembongkaranbarang dari sarana pengangkut yang satu ke sarana pengangkut lainnya,dilakukan di pelabuhan yang belum dapat disandari langsung sehinggapembongkaran dilakukan di luar pelabuhan (reede).Dalam rangka pengamanan hakhak keuangan negara sesuai UndangUndang Kepabeanan Pasal 7 terdapat kewajiban pengangkut untukmenyampaikan pemberitahuan pabean (RKSP dan Manifest) termasukdalam hal terdapat kegiatan STS harus memperoleh persetujuan dariKepala

KELUARGA MAKMUR berupa:>1 (satu) unit sarana pengangkut KLM. KELUARGA MAKMUR dengan 1(satu) unitmesin merk MITSUBISHP;Muatan KLM.

datang ke dalam daerahpabean yang mengangkut barang impor yang diangkut ke tempat lain dalamdaerah pabean wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut kekantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut kecuali saranapengangkut darat.

Dalam penjelasan UndangUndangKewajiban ini harus dilakukan oleh pengangkut atau kuasanya.

Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) atau ayat (3), Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut harusmengeluarkan barang impor melalui:a.

Memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam halPenumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Hijau;b. Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atau AwakSarana Pengangkut melalui Jalur Merah; dan/atauc. Menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aangka 2) kepada Pejabat Karantina.3.

Pengeluaran Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi AwakSarana Pengangkut yang terdaftar sebagai barang Lost and Foundsebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, harus melaluiJalur Merah.4. Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenangmelakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa olehPenumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melaluiJalur Hijau.

Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:1. Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 ayat (2) huruf b, ditemukan:a.

yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.3. pasal 14 ayat 1 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:(1).

Bcn 211.0071 ; -------------------- - Tetap terlampir dalam berkas perkara ; ---------------------------------------------------- 1 (satu) Lembar Asli Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) ; ------------------------ 1 (satu) Lembar Photo copy Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) ; ------------------------ - Dikembalikan kepada Pemilik Kapal melalui Terdakwa ; ----------------------------- 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap

Ben 211.0071, 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Pengangkut Ikan(SIKPI), 1 (satu) lembar Foto copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP),1 (satu)lembar Asli Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap ikan tingkat II An.

MEGA 711, jenis kapal pengangkut ikan berbenderaIndonesia dengan ukuran 146 GT, dan ditemukan pelanggaran yaitu KM. MEGA711 berlayar di Perairan Tobelo tanpa dilengkapi dengan Surat Izin /PersetujuanBerlayar, selanjutnya kapal tersebut dikawal ke Ternate guna pemeriksaan lebihlanjut ; Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan oleh saksi dan saksi LukasBiso yang adalah Anak Buah Kapal / ABK. dari KP. 304 terhadap KM.

Ben 211.0071, 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Pengangkut Ikan(SIKPI), 1 (satu) lembar Foto copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP),1 (satu)lembar Asli Sertifikat ahli nautika Kapal Penangkap ikan tingkat II An.

Ikan(SIKPI) dan tidak diperbolehkan berlabuh atau sandar di pelabuhan pangkalan ataupelabuhan muat/singgah yang tidak tertera dalam izin yang dimilikinya ; e Bahwa fungsi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah dalam rangka keselamatanpelayaran ; e Bahwa persyaratan jika suatu kapal pengangkut ikan hendak menambah pelabuhanmuat atau pelabuhan singgahnya adalah harus memiliki rekomendasi daripelabuhan tujuannya terlebih dahulu ;e Bahwa sanksi yang dikenakan apabila kapal pengangkut ikan singgah diluarpelabuhan

MEGA 711, berukuran 146GT.adalah jenis Kapal Perikanan dengan fungsi Pengangkut Ikan, berbendera Indonesia,dengan Nakhoda yang bernama Octavianus Mamahit Alias Octa ; n Menimbang, bahwa dari uraian fakta fakta tersebut, maka unsur Nakhoda KapalPerikanan, menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum ; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur Ad.2.

,M.Si dibawah sumpah pada pokoknya mesebagai berikut: Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di pententang kasus pencurian bateray mobil truck pengangkut sanKecamatan Bandar; Bahwa terjadinya Pencurian Bateray mobil truck pengangkut sarKecamatan Bandar yang Berada di dalam kompleks Kantor camJl.Veteran Kelurahan Perdagangan Kec.Bandar ,Kab.simalungun;Bahwa kejadian tersebut saksi tidak melihat, akan tetapi saksi kelaporan ANDI POP SIAHAAN dan HORAS SIBURIAN selaku fTruck Pengangkut

sampah tersebut;Bahwa bateray truck sampah milik Kecamatan Bandar yang hilaioleh terdakwa yang saksi maksud tersebut diatas adalah sebanyakbuah diambil dari 2 (dua) truck pengangkut sampah yang masingn1 Truck ada 2 (dua) buah bateray yang hilang dan masingmasiryang hilang tersebut diambil dari truck pengangkut sampah BK 83:BK 8210H;Bahwa yang diambil terdakwa adalah 4 (empat) buah bateray;Bahwa jabatan saksi di Kantor Camat Bandar adalah sebagai Kec.Bandar Kab.Simalungun;Bahwa tugas dan tanggung

HORAS SIBURIAN dengan cara mnilon yang di ikatkan ke rangrang bateray truck miliknya sebagai bateray tersebut kemungkinan terdakwa menggunakan pisSIAHAAN dan sdr.HORAS SIBURIAN ke rumah memberitahuksaksi bahwasanya bateray truck pengangkut sampah telah hilanclaporan mereka tersebut kKemudian saksi segera bergegas untukmereka untuk pergi melihat dan mengeceknya dan setibanya di pengangkut sampah tersebut kemudian sdr.ANDI dan HORAS mtempat bateray yang hilang tersebut kepada saksi dan setelahbenar

bahwa bateray dari ke 2 (dua) truck pengangkut sampah tersberjumlah 4 (empat) buah sudah tidak ada dan atas kehilangan batersebut sehingga saksi memerintahkan sdr.

sansaksi kemudikan BK 8356 CL di dalam grasinya yang terletakkomplek kantor camat bandar sebagaimana biasanya setiap hesaksi selesai bekerja mengangkut sampah yang ada di kecamatan Bahwa pada hari selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul saksi selaku supir truk pengangkut sampah BK 8356 CL menyHoras untuk menghidupkan mesin truk pengangkut sampah yang s.kemudikan dan tetapi tidak bisa hidup dan seketika itu juga smelihat baterai dan ternyata baterainya sudah tidak ada lagi dan ktruk mengangkut

pengangkut besi;* Sdr JONI HARSONO bin CIKIN sebagai tenaga pengangkut besi;*Sdr.SURATNO bin MISDIH sebagai tenaga pengangkut besi;* Sdr.HERI SUYANTO bin NARIMIN sebagai tenaga pengangkut besi;15* Sdr.SUJARWO bin UNTUNG sebagai tenaga pengangkut besi;* Sdr HARDIYANTO bin ARSYAD sebagai tenaga pengangkut besi;* Sdr.SUPRIADI bin ABAS sebagai tenaga pengangkut besi; Bahwa alat transportasi yang dipergunakan saat melakukan perbuatan tersebutyaitu berupa :* 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi BE 9424

Olipar Bin Somad dan sdr.AFRIZA alias AFRIZAL yangmengawasi pengangkutan besibesi kedalam mobil truk pengangkut tersebut ;Bahwa tugas dan peran masingmasing dalam perbuatan mengambil danmengangkut besi rel tersebut yaitu :* Terdakwa II MUKTAMARUDIN bin SOLIHIN bertindak sebagai pengantartenaga kerja kerja pengangkut besi dengan mengendarai kendaraan mobil pickup grand max BE 9556 JD ;* Terdakwa III AGUNG YUDA NUGRAHA bin MUHIDIN, bertindak sebagaisupir mobil truck BE 9282 M ;* RUBIYANTO bin JARI

sebagai tenaga pengangkut besi;* JONI HARSONO bin CIKIN sebagai tenaga pengangkut besi;* SURATNO bin MISDIH sebagai tenaga pengangkut besi;* HERI SUYANTO bin NARIMIN sebagai tenaga pengangkut besi;* SUJARWO bin UNTUNG sebagai tenaga pengangkut besi;* HARDIYANTO bin ARSYAD sebagai tenaga pengangkut besi;* SUPRIADI bin ABAS sebagai tenaga pengangkut besi;Bahwa terdakwa I dan terdakwa II maupun terdakwa III ditangkap oleh polisikarena membawa besibesi rel kereta api dengan tanpa memiliki surat jin daripihak

besi;* saksi Joni Harsono Bin Cikin sebagai tenaga pengangkut besi;* saksi Suratno Bin Misdih sebagai tenaga pengangkut besi;* saksi Heri Suyanto Bin Narimin sebagai tenaga pengangkut besi;* saksi Sujarwo Bin Untung sebagai tenaga pengangkut besi;* saksi Hardiyanto Bin Arsyad sebagai tenaga pengangkut besi;21* saksi Supriyadi Bin Abas sebagai tenaga pengangkut besi;* saksi Olipar Bin Somad sebagai pencari tenaga angkut dantukang potong besi rel kereta api ;e Bahwa benar potongan besi rel kereta

besi;* saksi Joni Harsono Bin Cikin sebagai tenaga pengangkut besi;* saksi Suratno Bin Misdih sebagai tenaga pengangkut besi;* saksi Heri Suyanto Bin Narimin sebagai tenaga pengangkut besi;* saksi Sujarwo Bin Untung sebagai tenaga pengangkut besi;* saksi Hardiyanto Bin Arsyad sebagai tenaga pengangkut besi;* saksi Supriyadi Bin Abas sebagai tenaga pengangkut besi;* saksi Olipar Bin Somad sebagai pencari tenaga angkut dantukang potong besi rel kereta api ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut

1. Menyatakan Terdakwa SUKANDAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan kedua
2. Menjatuhkan pidana

Saksi menjelaskan setiap kapal pengangkut ikan yangberoperasi di wilayah perairan pengeloaan Republik Indonesia wajib memilikiSIUP (surat ijin usaha perikanan), SIKPI (Surat ijin kapal pengangkut ikan),SIB (Surat ijin berlayar), SLO (Surat laik operasi), pas tahunan kapal, suratukur kapal, surat kelaikan alat tangkap , sertifikat keselamatan kapal, kapalKM LUMBA LUMBA tidak memiliki SIKPI yang dalam hal ini bertentangandengan pasal 94 UU Perikanan.Bahwa terdakwa selaku nakhoda kapal tidak dapat memperlihatkan

Saksi menjelaskan setiap kapal pengangkut ikan yangberoperasi di wilayah perairan pengeloaan Republik Indonesia wajib memilikiSIUP (Surat ijin usaha perikanan), SIKPI (Surat ijin kapal pengangkut ikan),SIB (Surat ijin berlayar), SLO (Surat laik operasi), pas tahunan kapal, suratukur kapal, surat kelaikan alat tangkap , sertifikat keselamatan kapal, kapalKM LUMBA LUMBA tidak memiliki SIKPI yang dalam hal ini bertentangandengan pasal 94 UU Perikanan.Bahwa terdakwa selaku nakhoda kapal tidak dapat memperlihatkan

LUMBA LUMBA tidak memiliki Surat ijin UsahaPerikanan (SIUP) dan juga tidak memiliki Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan(SIKPI).Bahwa saksi menerangkan dari hasil pemeriksaan terhadap saksisaksiyang diperiksa pada KM.

Bahwa benar KM LUMBALUMBA sebagai kapal pengangkut ikan denganNahkoda SUKANDAR sesuai dokumen dokumen di atas, telah mengangkutikan tidak dilengkapi dengan SKMI (Surat Keterangan Membawa Ikan) sesuaidengan Surat Edaran Menteri Kelautan Perikanan No 24 Tahun 2015.

LUMBALUMBA.Adakah kapal pengangkut ikan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dikaitkan denganpendapat ahli yang diambil alin menjadi pendapat majelis hakim, maka kapaltersebut menurut pendapat majelis hakim merupakan kapal pengangkut ikan,dengan demikian unsur ke 2 (dua) ini telah terpenuhi ;Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 2 /Pid. SusPRK/2019.

Hikmah GT. 15 No. 1979/PPb berbendera Indonesia yang mengangkutbarang berupa pakaian bekas dari Malaysia yang dilakukan oleh terdakwadengan menggunakan sarana pengangkut kapal KM.

Pengangkut / Agen pelayaran wajib memberitahukan RencanaKedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) ke Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai Tujuan paling lambat 24 jam sebelumkedatangan sarana pengangkut (kapal) ;Hal. 16 dari 30 Hal. Put. No 272/Pid.Sus/2016/PN Kis2. Pada saat kedatangan sarana pengangkut (kapal) : pengangkut/ agenyang ditunjuk wajib menyerahkan pemberitahuan berupa Inward Manifestkepada pejabat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan CukaiTujuan;3.

Inward Manifest yang diterima dan mendapat nomor pendaftaran diKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tujuan merupakanpemberitahuan Pabean BC 1.1 dan berlaku sebagai persetujuanpembongkaran;Bahwa yang dimaksud dengan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut(RKSP) adalah pemberitahuan tentang rencana kedatangan saranapengangkut yang disampaikan oleh pengangkut/ agen pelayaran yangditunjuk ke suatu Kantor Pabean (Kantor Bea dan Cukai), sedangkan yangdimaksud dengan Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut

Asahan setahu saksi baik pengangkut atauagen pelayaran KM. Hikmah GT. 15 No. 1979/ PPb tidak pernahmengajukan Prosedur Kepabenan serta juga tidak pernah memberitahukanRencana Kedatangan Sarana Pengangkut dan daftar muatan barang niagayang diangkut (Inward Manifest) kepada Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung ;Hal. 17 dari 30 Hal. Put.

Hikmah GT.15 No. 1979/PPb, sertaterdakwa selaku pengangkut kapal KM.

Jalur Hijau, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkuttidak membawa barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf a.Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (1) atau ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai:a Memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam hal Penumpangatau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Hijau;b Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atau AwakSarana Pengangkut melalui Jalur Merah; dan/atauc Menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat

No.05/TIPIKOR/2014/PT.PLGBarang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas danBarang Kiriman dikenakan Bea masuk dan Pajak yaitu :1.

Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (1) atau ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai:a Memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam hal Penumpangatau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Hijau;b Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atau AwakSarana Pengangkut melalui Jalur Merah; dan/atauc Menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aangka 2) kepada Pejabat Karantina.3.

Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)atau ayat (3), Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut harusmengeluarkan barang impor melalui :a.

(kapal),pengangkut atau pengangkut (RKSP) ke Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai Tujuan paling lama 24 (dua puluh empat) jamsebelum kedatangan sarana pengangkut (Kapa);e untuk waktu tempuh pelayaran kurang dari 24 (dua puluh empat) jam,maka Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) wajibdiserahkan paling lambat sebelum kedatangan Sarana Pengangkut;e Bahwa pada saat Kedatangan Sarana Pengangkut (kapal), pengangkutatau agen yang ditunjuk wajib menyerahkan pemberitahuan berupaInward Manifest

kepada Pejabat Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai tujuan;e Bahwa dalam hal sarana pengangkut (kapal) yang datang akanmelakukan kegiatan pembongkaran barang, maka Inward Manifestwajib diserahkan paling lambat pada saat sebelum melakukanHalaman 7 dari 29 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Tjbpembongkaran barang, atau dalam hal pembongkaran tidak segeradilakukan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangansarana pengangkut (kapal);e Bahwa dalam hal sarana pengangkut (kapal) yang datang

barang;Bahwa sebelum keberangkatan kapal, pengangkut atau agen pelayaranyang ditunjuk wajib menyerahkan Manifest, Manifest tersebut setelahditerima Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai selanjutnyadidaftar sebagai dokumen BC 1.1 dan terhadap kapal yang berangkat keluar negeri tanoa muatan tetap wajib mengajukan Manifest denganpenjelasan muatan Nihil;Bahwa yang dimaksud dengan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut(RKSP) adalah pemberitahuan tentang rencana kedatangan saranapengangkut yang

jawab ataspengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang atau orang,maka Nahkoda atau orang kuasanya adalah pengangkut;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasakeberatan dan membenarkannya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagaiberikut:1.

yang mengangkut barang dari luar daerahpabean Indonesia tujuan ke dalam daerah pabean Indonesia adalah :Berdasarkan Pasal 7 A Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2006 diatur bahwapengangkut yang sarana pengangkutannya akan datang dari luar daerahpabean mengangkut barang Impor wajib memberitahukan RencanaKedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) ke Kantor pabean tujuansebelum kedatangan sarana pengangkut;Pada Pasal 7A Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2006 pengangkut yangsarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib

Multi Cargo Service selaku Pengangkut sedangkan dalam Gugatanaquo, PT. Multi Cargo Service hanya sebagai TURUT TERGUGAT yangseharusnya PT. Multi Cargo Service sebagai TERGUGAT.

Bahwa terjadinya kasus hilangnya material barang di atas kapal sesuai versiPENGGUGAT dalam Gugatannya tentu hal ini terjadi setelan adanya pembatalanPolis dan setelah dilakukan pengembalian premi kepada TURUT TERGUGATselaku Pengangkut sehingga yang bertanggung jawab atas hilangnya materialbarang di atas kapal sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengangkut bukantanggung jawab Perusahaan Asuransi, karena Perusahaan Asuransi tidakmenjamin pertanggungan barangbarang yang diangkut tersebut.5.

Sehingga tanggung jawab untuk mengganti kerugianapabila terjadi kehilangan barang sepenuhnya tanggung jawab dari Pengangkut(TURUT TERGUGAT) bukan tanggung jawab Perusahaan Asuransi (TERGUGAT dan TERGUGAT Il).KESALAHAN DARI PENGANGKUT TIDAK DAPAT DILIMPAHKAN KEPADAPERUSAHAAN ASURANSI KARENA NAMA KAPAL YANG MENGANGKUTBARANG YANG HILANG TIDAK TERCANTUM DALAM LAMPIRAN POLIS PST0151/201200164 TANGGAL 10 FEBRUARI 2012 TERSEBUT.Hal 23 Putusan No.30/Pdt.G/2013/PN .Jkt.Tim.21.Bahwa dalam kasus aquo, yang

seharusnya bertanggung jawab sepenuhnya atashilangnya material barang tersebut di atas kapal adalah PT.Multi Cargo Service(TURUT TERGUGAT) selaku Pengangkut bukan tanggung jawab TERGUGAT dan TERGUGAT II selaku Perusahaan Asuransi.

Dengan demikian, TERGUGAT dan TERGUGAT Il harus dibebaskan dari tanggung jawab pembayaran klaimasuransi apabila terjadi kesalahan daripada TURUT TERGUGAT selakuTertanggung dan Pengangkut itu sendiri dalam hal ini PT.

Hai Tin 03 yangmerupakan kapal pengangkut ikan, pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2008 sekirapukul 06.30 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2008,bertempat di perairan Kepulauan Natuna pada posisi 05 59' 00" U107 20" 20"T yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa danmengadilinya, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut

ikanwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukanpengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki Surat IzinKapal Pengangkut ikan (SIKPI), perbuatan Terdakwa lakukan dengan carasebagai berikut :Hal. 2 dari8 hal.

No. 625 K/Pid.Sus/2010Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), dengan cara Terdakwa Nahkoda KM. HAI TIN03 menghampiri kapalkapal penangkap ikan di tengah laut, melakukantransaksi harga kemudian mentransfer atau memindahkan ikan hasil tangkapandari kapalkapal penangkap ikan ke KM.

HAI TIN 03 untuk dibawa ke Vietnam.Bahwa berdasarkan 28 ayat (1) UndangUndang No.31 Tahun 2004 TentangPerikanan setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapalpengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajibmemiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), dimana dalam perkara iniadalah KM.

Menyatakan Terdakwa Do Van Hung, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikan KapalPengangkut Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik IndonesiaTidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (dua) bulan 7 (tujuh) hari ;3.

, pengangkut yang sarana pengangkutnyamenuju ke luar daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifesnya, jadi pengangkut yang akanberangkat menuju ke luar daerah pabean wajib membawa dokumen manifesatas barang yang di angkutnya; Bahwa kapal KM.

YANTO;Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen muatan resmi atau manifeskapal, yang ada hanya dokumen sarana pengangkut/kapalnya saja; Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr.

Ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barangekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain didalam daerah pabean melalui luar daerah pabean,Wayjib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnyasebelum keberangkatan sarana pengangkut,Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal ini mewajibkan bagi setiappengangkut untuk menyerahkan pemberitahuan pabean atas setiap barangyang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut, sehinggaapabila ada pengangkut

Terang Bulan IVyang bertanggung jawab atas suratsurat sarana pengangkut maupun barangmuatan yang berada dalam kapal tersebut dan ternyata Terdakwa tidakmemenuhi kewajibannya ketika mengangkut barang ekspor yaitu tidakmenyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelumHalaman 21 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbkkeberangkatan sarana pengangkut sebagaimana yang diamanatkan dalamPasal 9A ayat (1) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 10

Tahun 1995 tentang Kepabeanan danberdasarkan fakta hukum di persidangan juga diketahui bahwa sama sekalitidak ditemukan dokumen manifest atau daftar muatan saat proses penegahankapal baik itu manifest kedatangan sarana pengangkut (inward manifest)maupun manifest kedatangan sarana pengangkut (outward manifest);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan menilalapakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja atau tidak;Menimbang, bahwa meskipun dalam delik pada Pasal 102A

Selain itudiketahui pula bahwa kapal KIA LNF 338 adalah kapal pengangkut ikan yangilegal atau tidak resmi dan tidak diizinkkan untuk berlayar untuk mengangkutikan sebagaimana bukti surat yang menjelaskan identitas kapal KIA LNF 338yaitu :1. Surat kapal transportasi perikanan dari Provinsi Kuang ThongChina yangsudah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2007 ;2.

Bahwa kapalkapal asing yang masuk kedalam wilayah perairan Indonesia tanpa dokumen resmi Pemerintah Rl,mengaku sebagai kapal pengangkut/penangkap ikan bisa saja berperanganda sehingga keadaan tentu sangat membahayakan kepentingan NegaraR. apabila kapal asing yang masuk tidak dilengkapi dokumen;3.

No. 1990 K/Pid.Sus/2013.Bahwa kapal pengangkut ikan Terdakwa bertujuan untuk membeli/mengambil ikan dari kapalkapal penangkap ikan yang berada disekitar lautNatuna, kapal pengangkut ikan Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumenatau. kelengkapan berupa SIKPI, yang disyaratkan Pemerintah Rlberdasarkan ketentuan UU yang berlaku, maka Terdakwaharusdipersalahkan melakukan tindak pidana ;.

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena tidakmempertimbangkan dengan benar halhal yang relevan secara yuridis yaituTerdakwa mengoperasikan Kapal Pengangkut Ikan di Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia dengan melakukan pengangkutan ikan ataukegiatan terkait yang tidak memiliki Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) ;.

Menyatakan Terdakwa FONG XI selaku Nahkoda KIA LNF 338terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatanpidana memiliki dan atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan diWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang melakukanpengangkutan ikan atau Kegiatan terkait yang tidak memiliki Surat IjinKapal Pengangkut Ikan (SIKPI) ;2.

AGUNGYUDA NUGRAHA;Bahwa pada saat besibesi diangkut kedalam truk tersebut, saksi melihat dilokasiada sdr.AFRIZA alias AFRIZAL yang turut mengawasi pengangkutan besibesikedalam mobil truk pengangkut tersebut;Bahwa tugas dan peran masingmasing dalam aksi pengabilan besi rel tersebutyakni :* MUKTAMARUDIN bin SOLIHIN bertindak sebagai pengantar tenaga kerjakerja pengangkut besi dengan mengendaraikendaraan pick up grand max BE 9556 JD;* AGUNG YUDA NUGRAHA bin MUHIDIN, bertindak sebagai supir trukBE 9282

M;* SAKSI bertindak sebagai supir trukBE 9424 JL;* RUBIYANTO bin JARI sebagai tenaga pengangkut besi;* JONI HARSONO bin CIKIN sebagai tenaga pengangkut besi;* SURATNO bin MISDIH sebagai tenaga pengangkut besi;* HERI SUYANTO bin NARIMIN sebagai tenaga pengangkut besi;* SUJARWO bin UNTUNG sebagai tenaga pengangkut besi;* HARDIYANTO bin ARSYAD sebagai tenaga pengangkut besi;* SUPRIADI bin ABAS sebagai tenaga pengangkut besi;20e Bahwa saksi bersamasama para terdakwa ditangkap oleh polisi karena membawabesibesi

besi dengan mengendaraikendaraan pick up grand max BE 9556 JD;* AGUNG YUDHA NUGRAHA bin MUHIDIN bertindak sebagai supir truk BE9282 M;* SUYONO bin SAILI bertindak sebagai supir truk BE 9424 JL;* RUBIYANTO bin JARI sebagai tenaga pengangkut besi;* JONI HARSONO bin CIKIN sebagai tenaga pengangkut besi;* SURATNO bin MISDIH sebagai tenaga pengangkut besi;* HERI SUYANTO bin NARIMIN sebagai tenaga pengangkut besi;* SUJARWO bin UNTUNG sebagai tenaga pengangkut besi;* HARDIYANTO bin ARSYAD sebagai tenaga

pengangkut besi;* SUPRIADI bin ABAS sebagai tenaga pengangkut besi;Bahwa alat transportasi yang dipergunakan saat melakukan aksi tersebut yakniberupa :* (satu) unit Daihatsu Grand Max warna hitam BE 9556 JD yang dikemudikanoleh MUKTAMARUDIN;* (satu) unit truk Mitsubishi BE 9282 M yang dikemudikan AGUNG YUDHANUGRAHA;* (satu) truk Mitsubishi BE 9424 JL yang dikemudikan SUYONO bin SAILI;* (satu) unit sepeda motor merk garuda tanpa nomor plat;* 3 (tiga) unit Hp digunakan sebagai alat komunikasi saat

besi dengan mengendaraikendaraan pick up grand max BE 9556 JD;* AGUNG YUDHA NUGRAHA bin MUHIDIN bertindak sebagai supir truk BE9282 M;28* SUYONO bin SAILI bertindak sebagai supir truk BE 9424 JL;* RUBIYANTO bin JARI sebagai tenaga pengangkut besi;* JONI HARSONO bin CIKIN sebagai tenaga pengangkut besi;* SURATNO bin MISDIH sebagai tenaga pengangkut besi;* HERI SUYANTO bin NARIMIN sebagai tenaga pengangkut besi;* SUJARWO bin UNTUNG sebagai tenaga pengangkut besi;* HARDIYANTO bin ARSYAD sebagai tenaga

MATOA 01 melakukanbongkar muat atau transhiment ikan ke = Kapal KM.HATURESSY sebagai kapal pengangkut ikan (yang masingmasing diproses dalam berkas tersendiri) di pelabuhanPT. Aneka Sumber Tata Bahari (ASTB) Ambon ;Bahwa setelah selesai menerima ikan dari Kapal KM.MATOA 01, kapal pengangkut ikan tersebut berlabuh diPelabuhan PT. Aneka Sumber Tata Bahari (PT.

WHATURESSY (Terdakwa) sesuai denganSIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) yang dimilikioleh Terdakwa di atas kapal adalah SIKPI Ol Nomor15.08.0028.16.21255 tanggal 21 Oktober 2008 = dariDirektorat Jenderal Perikanan Tangkap pada DepartemenKelautan dan Perikanan Republik Indonesia, bahwa untukpelabuhan pangkalan dan pelabuhan muat atau. singgahbagi Kapal KM.

SIKPI, pasal 30 menyatakanbahwa pelabuhan muat/singgah adalah pelabuhanperikanan atau pelabuhan umum di Indonesia yangditunjuk sebagai tempat kapal pengangkut ikan untukmemuat ikan atau singgah untuk mengisi perbekalan atauHal. 3 dari 18 hal.

Aneka Sumber Tata Bahari (PT.ASTB) untuk dipindahkan ke kapal pengangkut ikan, yangdilakukan pada bulan November 2008 sampai denganJanuari 2009, dan pelaksanaannya~ dilakukan lebihbanyak pada malam hari dibandingkan pada siang hari,Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.1594 K/Pid.Sus/2010dengan cara dari kapal ke kapal (ship to ship) ; Bahwa setelah selesai menerima ikan dari Kapal KM.MATOA 01, kapal pengangkut ikan tersebut berlabuh diPelabuhan PT. Aneka Sumber Tata Bahari (PT.

HATURESSY ;Menimbang, bahwa Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan atauSIKPI Ol Nomor : 15.08.0028.16.21255 tanggal 21Oktober 2008 diberikan untuk kapal pengangkut ikan KM.HATURESSY dan berlaku sejak ditetapkan yaitu tanggal21 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 20 Oktober2011 ;Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi saksi danTerdakwa, kapal KM.

Dalam Penjelasan pasal 7A ayat (2) UUNomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barangniaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. Jadi sarana pengangkut yangmembawa barang berupa bawang merah, yang dilakukan terdakwa selakunakhoda kapal KM.

Pasal 7A ayat (2), pengangkut yang sarana pengangkutnyamemasuki daerah pabean wajidb mencantumkan barang yangdiangkutnya dalam manifes. Jadi pengangkut yang berasal dari luardaerah pabean yang memasuki daearah pabean wajib membawadokumen manifes atas barang yang diangkutnya.

Bahwa sesuai penjelasan Pasal 7A ayat (2) Undangundang Nomor 17Tahun 2006, yang dimaksud dengan manifes adalah daftar barang niagayang dimuat dalam sarana pengangkut.

Pasal 7A ayat (2), pengangkut yang sarana pengangkutnya memasukidaerah pabean wajid mencantumkan barang yang diangkutnya dalammanifes.

Bahwa benar sesuai penjelasan Pasal 7A ayat (2) Undangundang Nomor17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan manifes adalah daftar barang niagayang dimuat dalam sarana pengangkut.

Bengkalis termasuk DaerahPabean Indonesia, yang berlaku sagala ketentuan tentang UUKepabeanan;Bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 21/BC/2009tanggal 8 Mei 2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkutan Barang, Ahlimenjelaskan, yang dimaksud pengangkut adalah orang, kuasanya atau yangbertangungjawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang atauorang dan sarana pengangkut adalah kendaraan/angkutan melalui laut, udara, atau daratyang dipakai untuk

Penyerahan Pemberitahuan Rencanakedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan ManifesKeberangkatan Sarana Pengangkut; e Bahwa yang dimaksud Manifes sesuai penjelasan pasal 7A ayat (2) UU Nomor10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UUNomor 17 tahun 2006 adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam saranapengangkut.

yang akan berangkat ke luardaerah pabean harus dilakukan di kawasan pabean tetapi dalam hal tertentudapat dimuat di luar kawasan pabean melalui permohonan pemuatan barangekspor di luar kawasan pabean yang diajukan oleh eksportir atau kuasanyadengan izin kepala kantor pabean;c Untuk pengangkut ang mengangkut barang ekspor wajib menyerahkanpemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatansarana pengangkut yaitu berupa Outward Manifest sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri

Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang TatalaksanaPenyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, ManifesKedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan SaranaPengangkut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor 108/PMK.04/2006;e Bahwa kapal KM.

Menurut aturan undangundang, untuk pengangkut yang mengangkut barangekspor wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelumkeberangkatan sarana pengangkut yaitu berupa outward manifest sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana PenyerahanPemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkutdan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Keuangan