Ditemukan 50 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : planologi paralogi patalogi
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata
Register : 13-07-2022 — Putus : 11-08-2022 — Upload : 11-08-2022
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 61/PDT/2022/PT PLK
Tanggal 11 Agustus 2022 — DIREKTORAT JENDERAL PLANALOGI KEHUTANAN DAN TATA RUANG (PKTL)
Terbanding/Turut Tergugat IV : KECAMATAN TELAWANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR CQ. CAMAT TELAWANG
Terbanding/Turut Tergugat V : DESA SEBABI KECAMATAN TELAWANG CQ. KEPALA DESA SEBABI
Terbanding/Turut Tergugat VI : IMUH Alias JULAK IMUH
103 — 29
  • DIREKTORAT JENDERAL PLANALOGI KEHUTANAN DAN TATA RUANG (PKTL)
    Terbanding/Turut Tergugat IV : KECAMATAN TELAWANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR CQ. CAMAT TELAWANG
    Terbanding/Turut Tergugat V : DESA SEBABI KECAMATAN TELAWANG CQ. KEPALA DESA SEBABI
    Terbanding/Turut Tergugat VI : IMUH Alias JULAK IMUH
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 08-09-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 8/G/2020/PTUN.PGP
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
Nurzal
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA TENGAH
Intervensi:
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
233 — 130
  • Kelurahan BacangKecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Dan DesaBeluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten BangkaTengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (fotokopi darifotokopi);Surat Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Nomor:553/10/DISHUB/2011, tanggal 28 Februari 2011 Perihal:Proposal Permohonan Hak Pengelolaan Atas TanahBandar Udara Depati Amir Pangkalpinang (Fotokopi darifotokopi);Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan WilayahXIll Direktorat Jenderal Planalogi
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 04-03-2019 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Kfm
Tanggal 9 Mei 2019 — LAURENSIUS KOLO alias GONI sebagai terdakwa I RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS sebagai terdakwa II
459 — 77
  • Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Kfm.timor tengah utara propinsi Nusa Tenggara Timur masuk kawasan hutanfungsilindung;Bahwa di kawasan hutan bifemnasi sonmahole (RIK.184) lokasiNuumanu kelurahan Tubuhue kecamatan kota kefamenanu kabupatentimor tengah utara propinsi Nusa Tenggara Timur ada tanda berupaplank namun karena ada interaksi masyarakat di lokasi kawasan hutansehingga masyarakat sering merusak tanda berupa plank;Bahwa yang berwenang untuk mengecek tanda dan batas lokasikawasan hutan adalah Dirjen Planalogi
Pengadilan PN TANAH GROGOT Perdata
Register : 07-02-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tgt
Tanggal 3 September 2019 — Penggugat:
1.Dra. NOORHAYATI, MT., MM.
2.DIDIN DIDAYADI
3.NOR HIDAYAT, SE.,Msi.
4.NOOR SUSILAWATI, S.St.
5.NOR SUMIATI
6.NURUL WAHIDAH
7.LUSSY MARLIA SARI
8.HADIATUN
9.HAMPIUN
10.SYAMSUDIN MAULANA
11.BADRIANSYAH
12.PUSAIDI
13.SYAMSURI
14.ARIPINSYAH
15.JUMIATI
Tergugat:
PT KIDECO JAYA AGUNG
167 — 60
  • KJA) block Roto Samurangau dilakukan melalui tigatahap, yaitu : Tahap satu mengacu kepada surat Dirjen Planalogi untukmembuat Intruksi Kerja dan Peta Kerja berdasarkan peta kerjayang merupakan lampiran dari rencana penataan batas di arealIPPKH yang diterbitkan oleh Dir Pengukuhan dan PenatagunaanKawasan Hutan IR. Kustanta Budi Prihatno, setelah terbit IntruksiKerja dan Peta Kerja Penataan Batas Area IPPKH kemudiandiserahkan kepada PT.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 16-02-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 813/PID.B/2010/PN.SMDA
Tanggal 16 Februari 2011 — Dr. Ir. H. ACHMAD DELMY, M.Agr
101 — 20
  • hirearki perundang undangan,maka SK Gubernur Nomor 21 tahun 2001 = adalah termasukperaturan perundang undangan menurut undang undang nomor 10tahun 2004, sehingga secara yurisdis lebih tinggikedudukannya dibandingkan dengan Surat Edaran MenteriKehutanan Nomor : SE.04/Menhut VI/2004, tanggal 7 September2004 ;Menimbang, bahwa dalam SK Gubernur Nomor 21 tahu 2004,tidak ada ketentuan yang mensyaratkan adanya persetujuanprinsip dari Menteri Kehutanan maupun verifikasi dari DirjenBina Produksi dan badan Planalogi
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 16-02-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 812/PID.B/2010/PN. SMDA
Tanggal 16 Februari 2011 — IR. H. FUADSYAH, M.Si
117 — 21
  • secarahirearki perundang undangan,maka SK Gubernur Nomor 21 tahun 2001 adalah termasukperaturan perundang undangan menurut undang undang nomor 10tahun 2004, sehingga secara yurisdis lebih tinggikedudukannya dibandingkan dengan Surat Edaran MenteriKehutanan Nomor : SE.04/Menhut VI/2004, tanggal 7 September2004 ;Menimbang, bahwa dalam SK Gubernur Nomor 21 tahu 2004,tidak ada ketentuan yang mensyaratkan adanya persetujuanprinsip dari Menteri Kehutanan maupun verifikasi dari DirjenBina Produksi dan badan Planalogi
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 02-09-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 24/G/2015/PTUN-SMD
Tanggal 10 Maret 2016 — 1. NANANG; 2. JAMRAN/LON; 3. H U S I N; 4. SYAHRIL Alias SAHRIL; 5. BUSTANI Alias BUSTANI AMIN; 6. M A U N; 7. B I U N; 8. SAMSUL; 9. TONIANSYAH; 10. NORSIAH; 11. JUNAIDI Alias JUNAIDI F; 12. HERLINA; 13. MUSRAN; 14. SAHIRUDIN; 15. ISNAWATI; 16. SYAMSIAR Alias SAMSIR; 17. ASNAN Alias ASNAN. N; 18. J U M; 19. A S N A H; 20. RUKAYAH; 21. YUSNI; 22. SYAHRUL; 23. A.W. CUNIANSYAH; 24. EMILIANA; 25. EDISON; 26. AGUS DENI; melawan 1. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA; 2. BUPATI KUTAI KARTANEGARA; 3. PT. BERINGIN JAYA ABADI (Tergugat II Intervensi);
164 — 760
  • ABIMANYU PRAMUDYA, S.H.Jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum Ditjen Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan.. M. ZAENURI, S.H.Jabatan Staf Biro Hukum.. JOVAN JULIAWAN, S.H.Jabatan Staf Biro Hukum.10. WIJAYA BAGUS MARGONO, S.H.Jabatan Staf Biro Hukum.11. HENDRA NOVIANDRY, S.T., MMSI.Jabatan Staf Biro Hukum.12.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 10-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
AKBAR PRAMADHANA, SH
Terdakwa:
RISDIANTO ALIAS ANTO
97 — 28
  • bidang listrik (elektrikal) antara lain meliputi perencanaanuntuk perumahan, gedung perkantoran maupun sarana danprasarana penunjang serta kegiatan usaha terkait.Konsultan bidang lapangan minyak, gas, dan panas bumi meliputiperencanaan dan pembangunan serta pengembangan usaha dankegiatan usaha yang terkait.Konsultasi bidang listrik dan elektronika.Konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasanproperty real estate beserta sarana dan prasarana fisik infrastrukturwilayah.Konsultan bidang planalogi
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 10-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
AKBAR PRAMADHANA, SH
Terdakwa:
SUEKA BONAFIDE BARON KABAN, SH
187 — 46
  • Konsultasi bidang listrik dan elektronika.Konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasanproperty real estate beserta sarana dan prasarana fisik infrastrukturwilayah.Konsultan bidang planalogi dan perencanaan serta kegiatan usahaterkait.Konsultan Navigasi Telematika, antara lain meliputi jasa telematika,navigasi dan informatika intelijen serta kegiatan usaha terkait Ikk.Bahwa mekanisme untuk melakukan suatu studi kelayakan adalah :123.4Membentuk Tim untuk melakukan studi kelayakan.Menggunakan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 35./Pid.Sus-TPK/2015./PN.Bdg..
Tanggal 24 Juni 2015 — H. ANNAS MAAMUN
625 — 331
  • menyampekan SK 673/MenhutII/2014 itu MenteriKehutanan langsung pa Zulkifli Hasan pada saat upacara ulang tahunRiau ;Bahwa saat ulang tahun Propinsi Riau Menteri Ketutanan ZulkifliHasan dikatakanada perubahan sekitar 1.600.000dan bagi dalam halini program program Pemerintah yang belum masuk/ terakomonirdiberi Kesempatan 2(dua) minggu untuk melakukan perubahan ;.Bahwa atas SK 673 yang diterima Pemkot Riau tersebut kepalaDinas dan Kepala Badan setelah apel siangnya sekitar jam 12.00. wib,meminta kamidan Planalogi