Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah salah dankeliru dalam menilai alat bukti surattergugat.Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim telahmempertimbangkan bukti surat dari tergugat yaitu SuratPemberitahuan Pajak Terutang SPPI dimana dalampertimbangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terjadiperbedaan luas antara gugatan yang disebutkan oleh penggugatdalam gugatannya dengan luas yang disebutkan dalam bukti suratSPPT tersebut sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa pertimbangan

Print581/N.2.22.8/Epp.2/12/2013, Sejaktanggal 12 Desember 2013 s/d 31 Desember 2013 ; Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 18 Desember 2013, No. 2022/SPPI/Pen.Pid/2013/PN.LP.LD, sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d tanggal 16 Januari 2014 ; Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 14 Januari 2014 No. 2022/SPPII/Pen.Pid/2013/PN.LP.LD,sejak tanggal 17 Januari 2014 s/d 17 Maret 2014 ;Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; Pengadilan Negeri tersebut : Telah

telahmengaturnya dalam ketentuan Pasal 9 perjanjian, Penggugat diwajibkanmengganti kerugian setelah adanya putusan resmi pengadilan bahwakerugian tersebut ditimbulkan oleh Penggugat;Bukan kemudian dijadikan alasan Tergugat untuk melakukanpemutusan perjanjian secara sepihak terlebih hal demikian tidak diaturdalam perjanjian ; Dengan demikian jelaslah terbukti serangkaiantindakan Tergugat tersebut yang memutuskan sepihak perjanjiandengan pemberitahuan hanya dalam waktu 1 (satu) hari (Vide : SuratNomor 003/HRD SPPI

Bahwa berdasarkan point 7 tersebut diatas, sudah sepatutnyaMajelis Hakim Judex Facti menerima dan menyatakan sah secara hukumsurat pemutusan perjanjian kerjasama Nomor 003/HRDSPPI/XI/2014tentang Pengakhiran Perjanjian Kerjasama juncto Surat Nomor 006/HRDSPPI/X/2014 tentang pemberitahuan untuk mengakhiri perjanjiankerjasama juncto Surta Nomor O22/HRD SPPI/I/X/14 tentangPemberitahuan untuk pengakhiran kerjasama (Vide bukti T 5, 7, 10);10.

Bahwadengan adanya kalimat, "Dengan pertimbangan kondisi dan situasi Pihak Pertamadapat memutus hubungan keyasama dengan Pihak Kedua," Majelis Hakim JudexFacti harus lebih teliti dalam membuat putusan yang tepat dan tidak keliru,karena Surat Nomor 030/HRD SPPI/X1/2014 tanggal 30 Nopember 2014,diterbitkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dikarenakan,Security dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, telah melakukandugaan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363KUHPidana.

Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tangal 07 Juni 2016, No. 1136/SPPI/Pen.Pid/2016/PN.LbpPB; Sejak tanggal 07 Juni 2016 sampai dengantanggal 06 Juli 2016;.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 14Juni 2016, No. 1136/SPPI/Pen.Pid/2016/PN.LbpPB, sejak tanggal 07 Juli2016 s/d tanggal 04 September 2016 ;Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1060/Pid.B/2016/PN Lbp Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor1060/Pid.B/2016/PN Lbp tanggal 7 Juni 2016 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 1060/Pid.B/2016/PN Lbp tanggal 9 Juni2016 tentang

Print463/N.2.22.8/Euh.2/10/2013, Sejaktanggal 29 Oktober 2013 s/d 17 November 2013 ; Penahanan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 01 November 2013, No.1715/SPPI/Pen.Pid/2013/PNLP.LD, sejak tanggal 01 November 2013 s/d 30 November 2013 ; Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 26 November 2013No.1715/SPPII/Pen.Pid/2013/PNLP.LD, sejak tanggal 01 Desember 2013 s/d. 29JanuariPengadilan Negeri tersebut : Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara ; Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan

GRESTY PATUT LIRBAYAN, Warga Negara Indonesiabertempat tinggal di Jalan Kapuas II, Nomor 221, RT 005,RW 017, Desa Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Depok;Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada HelmiAditya Rahman dan kawankawan, Para Pengurus UnitKerja Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI), berkantor diJalan Brigjen Katamso, Nomor 21, Bandung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019;Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang

Print368/N.2.22.8/Euh.2/09/2013, Sejak tanggal 05 September 2013 s/d 24 September 2013 ;Penahanan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 19 September 2013, No. 1425/SPPI/Pen.Pid/2013/PNLP.LD, sejak tanggal 19 Oktober 2013 s/d 18 Oktober2013 ;6.

, nomor mesin: 54P1065511 dan nomor rangka: MH354P20FEJ065489;- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha jenis Mio-J, nomor polisi B-6042-GJK, nomor mesin: 54P1065511 dan nomor rangka: MH354P20FEJ065489, atas nama pemilik RUDI BIN SARJA;dikembalikan kepada MOHAMAD MARIYONO BIN SUKIJAN;- 1 (satu) identification card ELANG BALAKOSA PERKASA atas nama Wawan Nurhadin No. 041252;- 1 (satu) kartu tanda anggota PT ELANG BALAKOSA PERKASA atas nama nama WAWAN NURHADIN No. 041252;- 1 (satu) kartu SPPI

ELANG BALAKOSAPERKASA, atas nama WAWAN NURHADIN No. 041252;Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Pti 1 (satu) kartu SPPI PT. SERTIFIKASI PROFESI PEMBIAYAANINDONESIA, atas nama WAWAN NURHADIN, 8103141094001217;Dikembalikan kepada Terdakwa 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan No.000271, tanggal 07 Februari 2019;Dirampas untuk dimusnahkan4.

warna hitamkombinasi putih orange, nomor polisi yang terpasang K6042LU, nomormesin: 54P1065511 dan nomor rangka: MH354P20FEJ065489;1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha jenis MioJ, nomorpolisi B6042GJK, nomor mesin: 54P1065511 dan nomor rangka:MH354P20FEJ065489, atas nama pemilik RUDI BIN SARJA;1 (satu) identification card ELANG BALAKOSA PERKASA atas namaWawan Nurhadin No. 041252;1 (satu) kartu tanda anggota PT ELANG BALAKOSA PERKASA atasnamanama WAWAN NURHADIN No. 041252;1 (satu) kartu SPPI

RUDI BIN SARJA;Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Ptitelah disita dari MOHAMAD MARIYONO BIN SUKIJAN dan dalam persidangantelah diketahui sebagai milik dari yang bersangkutan, dengan demikian barangbukti tersebut harus dinyatakan dikembalikan kepadanya;Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) identification card ELANG BALAKOSA PERKASA atas namaWawan Nurhadin No. 041252; 1 (satu) kartu tanda anggota PT ELANG BALAKOSA PERKASA atasnamanama WAWAN NURHADIN No. 041252; 1 (satu) kartu SPPI

terpasang K6042LU, nomor mesin: 54P1065511 dan nomor rangka:MH354P20FEJ065489; 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha jenis Miou,nomor polisi B6042GJK, nomor mesin: 54P1065511 dannomor rangka: MH354P20FEJ065489, atas nama pemilik RUDIBIN SARJA;dikembalikan kepada MOHAMAD MARIYONO BIN SUKIJAN; 1 (satu) identification card ELANG BALAKOSA PERKASA atasnama Wawan Nurhadin No. 041252; 1 (satu) kartu tanda anggota PT ELANG BALAKOSA PERKASAatas nama nama WAWAN NURHADIN No. 041252; 1 (satu) kartu SPPI

/SPPI/Pen.Pid/2013/PN.LP.LD, sejak tanggal 09 Oktober 2013 s/d tanggal 07 November 2013 ;Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal November 2013 No.

Syamsuddinsekaligus sebagai kelengkapan adminstrasi pengurusan surat persetujuan istri (SPPI)untuk menjadi dan menerima pension janda (warakawuri).Bahwa pernohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalatu perkara ini. 9.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua PengadilanAgana Watansoppeng rnemeriksa dan mengadili perkara in' dan menghadirkanpihapihak yang dipedukan selanjutnya menjatubkan penetapan sehagai berikut :Primer :IL.DreMengahulkan permohonan pemohon.Menetapkan

Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 18 Agustus 2014, No.1520/SPPI/ Pen.Pid/2014/PN.Lbp.LD, sejak tanggal 18 Agustus 2014 s/d tanggal 16 September 2014 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 12September 2014, No. 1520/SPPII/Pen.Pid/2014/PN.Lbp.LD sejaktanggal 17 September 2014 s/d 15 November 2014 ;2.

Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 18 Agustus 2014, No.1521/SPPI/ Pen.Pid/2014/PN.Lbp.LD, sejak tanggal 18 Agustus 2014 s/d tanggal 16 September 2014 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 12September 2014, No. 1521/SPPII/Pen.Pid/2014/PN.Lbp.LD sejaktanggal 17 September 2014 s/d 15 November 2014 ;Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalammenghadapi perkara ini;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk

Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 13 April 2016, No.705/SPPI/Pen.Pid/2016/PN.LbpPB; Sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengantanggal 12 Mei 2016;.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggalApril 2016, No.705/SPPI/Pen.Pid/2016/PN.LbpPB, sejak tanggal 13 Mei2016 s/d tanggal 11 Juli 2016 ;Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor655/Pid.B/2016/PN Lbp/PB tanggal 13 April 2016 tentang penunjukan MajelisHakim;Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 655/Pid.B/2016/PN Lbp Penetapan Majelis Hakim Nomor 655/Pid.B/2016/PN Lbp/PB tanggal 13 April2016 tentang

Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1795/SPPI/Pen.Pid/2013/PN.LPtanggal 22 Nopember 2013, sejak tanggal 20 Nopember 2013 sampai dengantanggal 19 Desember 2013 ;Perpanjangan........5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriLubuk Pakam No.1795/SPPII/Pen.Pid/2013/PNLP = tanggalDesember 2013, sejak tanggal 20 Desember 2013 sampaidengan 17 Februari 2014 ;6.

LG ElectronicsIndonesia Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPPi Wa a Se REGO COl2 fa ngeah Teak AgAd, tefap. dipertahankan. untuk menolakpermohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan terdapat selisih kurang barang jadi(Finished Goods) yang meliputi 41 item (code number) sebanyak 2.610 Unit pada DivisiRefrigerator dan mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar Bea Masuk, Pajak DalamRangka Impor (PDRI), dan Sanksi Administrasi berupa Denda sebesar Rp. 724.285.000,00

Fotocopy Surat Persetujuan Penunjukan Isteri Nomor: B/39/SPPI/VIII/2004yang dikeluarkan oleh An. Kepala Staf Angkatan Darat Panglima Kodam VII/WIRABUANA, U.b.Kepala Ajudan Jenderal tanggal 4 Agustus 2004,bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);3. Fotocopy Surat Keterangan Pembayaran Pensiun Terusan Nomor : 05019/CU.00/042012 An. Rusnia yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN (PERSERO),Makassar 30 April 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya (P.3);4.

Bahwa Penggugat adalah anggota Serikat Pekerja Profesional Indonesia (SPPI) yang telahberafiliasi ke Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) berdasarkan surat permohonan SPPI keDewan Eksekutif Nasional OPSI tanggal 9 Agustus 2007 dan telah diterima menjadi anggotaOPSI berdasarkan surat keputusan Dewan Eksekutif Nasional tanggal 16 Agustus 2007.DASAR GUGATAN :1.

SP.Han/280/IX/2013/Reskrim, sejaktanggal 20 September 2013 s/d 09 Oktober 2013; Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 07 Oktober 2013, No. 500/N.2.22.8/Epp. 1/10/2013, sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d 18 November 2013;Penuntut umum tanggal 18 November 2013, No. 500/N.2.22.8/Epp. 1/10/2013,Sejak tanggal 18 November 2013 s/d 07 Desember 2013 ; Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 22 November 2013, No. 1821 / SPPI/Pen.Pid/2013/PN.LP.LD, sejak tanggal 22 November 2013 s/d tanggal 21 Desember

Para Penggugat Prinsipal adalah bukan anggota Organisasi PekerjaSeluruh Indonesia (OPSI) dan OPSI tidak tercatat di DinasKetenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang akan tetapitercatat di Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Selatan.Hal ini menjadi tidak sah karena keanggotaan Para Penggugat Prinsipalpada OPSI atau SPPI tidak pernah dilaporkan kepada Tergugat;3.

dalam PertimbanganHukumnya tidak menjawab Eksepsi Tergugat (saat ini Termohon Kasasi).Bahwa sebenarnya dalam Eksepsinya Termohon Kasasi hanyamempertanyakan tentang kapan dimulainya Para Penggugat (saat iniPemohon Kasasi) bekerja di Tergugat, OPSI (Organisasi Pekerja SeluruhIndonesia) tidak terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiHalaman 15 dari 18 hal.Put.Nomor 112 K/Pdt.SusPHI/20017Kabupaten Tangerang tetapi tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Jakarta Selatan, OPSI dan SPPI

Menyatakan barang bukti berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); Kwitansi No. 08/KTG/VPP/IX/2007, Arso 20September 2007; Surat Permintaan Pembayaran (SPPI) tanggal 08 Oktober2007; Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 08 Oktober2007; Surat Permintaan Pembayaran (SPP2) Tanggal 08 Oktober2007; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 08 OktoberHal. 23 dari 62 hal. Put.

Menyatakan barang bukti berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); Kwitansi No. 08/KTG/VPP/IX/2007, Arso 20September 2007; Surat Permintaan Pembayaran (SPPI) tanggal 08 Oktober2007; Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 08 Oktober2007; Surat Permintaan Pembayaran (SPP2) Tanggal 08 Oktober2007;Hal. 25 dari 62 hal. Put.

Nomor 2452K/Pid.Sus/2010 Kwitansi No. 08/KTG/VPP/IX/2007, Arso 20September 2007;Surat Permintaan Pembayaran (SPPI) tanggal 08 Oktober2007;Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 08 Oktober2007;Surat Permintaan Pembayaran (SPP2) Tanggal 08 Oktober2007;Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 08 Oktober2007;Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 08 Oktober 2007;Faktur Tagihan No. 09/FTG/V/PP/IXJ2007 tanggal 20September 2007;Permohonan Pembayaran Angsuran Pertama CV.

Menyatakan barang bukti berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); Kwitansi No. 08/KTG/VPP/IX/2007, Arso 20September 2007; Surat Permintaan Pembayaran (SPPI) tanggal 08 Oktober2007; Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 08 Oktober2007; Surat Permintaan Pembayaran (SPP2) Tanggal 08 Oktober2007; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 08 Oktober2007; Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 08 Oktober 2007; Faktur Tagihan No. 09/FTG/V/PP/IXJ2007 tanggal 20September 2007; Permohonan Pembayaran

serta berperan sebagai mitra untuk memajukan danmensejahterakan pekerja;Bahwa jelas tindakan Penggugat menjatuhkan sanksi surat peringatankepada Tergugat Rekonvensi karena tindakan Tergugat Rekonvensi yangmelanggar Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku;Bahwa oleh karena surat peringatan yang dijatuhnkan kepada TergugatRekonvensi adalah salah satu bentuk pembinaan dan sesuai denganPerjanjian Kerja Bersama maka mohon agar Majelis Hakim menyatakansah surat Penggugat Rekonvensi bernomor 130/IPGPGA/INT/SPPI

sepakat untuk terjadinya PHKdan PHK terjadi karena kesalahan Tergugat Rekonvensi sendiri maka tepatapabila Majelis Hakim menyatakan bahwa hubungan kerja antara PenggugatRekonvensi dan Terguggat Rekonvensi dinyatakan putus dengan tanpakompensasi dan upah proses;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik agarmemberikan putusan sebagai berikut:1.Menyatakan sah surat Penggugat Rekonvensi bernomor 130/IPGPGA/INT/SPPI