KepalaKantor Wilayah DJBC Jakarta tidak berwenang untukmenandatangani Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPPNomor SPP001284/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri KeuanganNomor 117/PMK.01/2009 ==juncto Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012, sehingga tidakmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1angka 4 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, dengan demikian

KepalaKantor Wilayah DJBC Jakarta tidak berwenang untukmenandatangani Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPPNomor SPP001284/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri KeuanganNomor 117/PMK.01/2009 = juncto Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012, sehingga tidakmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1angka 4 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, dengan demikian

Kepala Kanwil DJBC Jakarta, tidaksah.....dst, dengan demikian Surat Keputusan berupa SPPNomor SPP001284/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014dinyatakan batal demi hukum.e Bahwa dalam ilmu hukum dikenal berbagai macam carapenafsiran hukum. Salah satunya adalah prinsip Contextualismkarya lan McLeod sebagaimana yang dikemukakan dalambukunya yang berjudul Legal Method (Macmillan, London:1996), pada halaman 279, 280, dan 282 sebagai berikut:The noscitur a sociis principleHalaman 32 dari 63 halaman.

Geni Firuliandhini,M.T., dipalsukan oleh saudara Boby Samra; Bahwa selanjutnya setelan selurunh dokumen tersebut ditandatanganikemudian dokumen tersebut diserahkan kepada Indra Gamar selakuBendahara Dinas PU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk diterbitkan SPMNomor 0663/SPMLs3/1.03.01/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 dan SPPNomor 0663/SPFLs3/1.03.01/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011, lalusetelah dokumen tersebut dibuat kKemudian SPM tersebut ditandatangani olehIr.

Dompas Multi Fungsi dan pengguna anggaran Ir.Fauzan, M.T. setelah seluruh dokumen tersebut ditandatangani, lalu seluruhdokumen tersebut diserahkan kepada saudara Indar Gamar selaku BendaharaDinas PU, kemudian berdasarkan dokumen tersebut diterbitkanlah SPPNomor 1096/SPPLS3/1.03.01/XII/2011 Tahun 2011 tanggal 28 Desember2011, dan SPM Nomor 1096/SPMLS3/1.03.01/XII/2011 tanggal 28 Desember2011, lalu SPP tersebut diserahkan kepada Terdakwa Ir.

No. 1023 K/PID.SUS/2015Nomor 0663/SPML.S3/1.03.01/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 dan SPPNomor 0663/SPMLs3/1.03.01/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011, lalusetelah dokumen tersebut dibuat kemudian SPM tersebut diserahkan danditandatangani oleh Ir.

Dompas Multi Fungsi;Bahwaselanjutnya setelah seluruh dokumen tersebut ditandatanganikemudian dokumen tersebut diserahkan kepada Indar Gamar selakuBendahara Dinas PU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk diterbitkan SPMNomor 0663/SPML.S3/1.03.01/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011, dan SPPNomor 0663/SPMLs3/1.03.01/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011, lalusetelah dokumen tersebut dibuat kemudian SPM tersebut diserahkan danditandatangani oleh Ir.

GeniFiruliandhini, M.T., dipalsukan oleh saudara Boby Samra;Bahwa selanjutnya setelah selurun dokumen tersebut ditandatanganikemudian dokumen tersebut diserahkan kepada Indar Gamar selakuBendahara Dinas PU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk diterbitkan SPMNomor 0663/SPMLs3/1.03.01/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 dan SPPNomor SPP Nomor 0663/SPPLs3/1.03.01/XII/2011 tanggal 16 Desember2011, lalu setelah dokumen tersebut dibuat kemudian SPM tersebut ditandatangani oleh Ir.

kepada wajib bayar dan bertanggung jawabterhadap administrasi yang berkaitan dengan pembayaran PSDH dan DR, yang25mana kesemuanya tersebut saksi pertanggungjawabkan kepada Kepala Seksipemasaran dan Turan Hasil Hutan.Bahwa Dinas Kehutanan Kab.Sorong telah menerbitkan SPP kepada PT.HasratWiramandiri untuk hasil produksi tahun 2008 yaitu hasil produksi berdasarkanLHP:e LHP Nomor : /LHP/HWM/EA/08 s/dNomor : 04/LHP/HWM/EA/08 nihil, sehinggatidak diterbitkan SPP.e LHP Nomor : 05/LHP/HWM/EA/08 dengan SPPNomor

dengan SPP Nomor :030209 tanggal 26 Februari 2009 yang merupakan kekurangan setor dari SPPNomor : 021008 tanggal 24 Oktober 2010.Bahwa tahun 2010, Dinas Kehutanan Kab.Sorong juga tidak menerbitkan SPPhasil produksi PT.Hasrat Wiramandiri karena PT.Hasrat Wiramandiri masihmempunyai tunggakan pembayaran PSDH dan DR untuk hasil produksi tahun2008 dan 2009.e Bahwa stock opname tahun 2008 dengan SPP No.030208 tanggal 26 Februari2008, untuk PSDH sejumlah Rp. 846.242.586, telah dibayar sejumlah Rp.94.348.586

PT Hasrat Wira Mandiri bergerak dalam bidang pengelolaan hutan danmemiliki TUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) yangwilayahnya ada di Kabupaten Sorong Distrik segun, Distrik Wanurian danKlamono Papua Barat;Bahwa Dinas Kehutanan Kab.Sorong telah menerbitkan SPP kepada PT.HasratWiramandiri untuk hasil produksi tahun 2008 yaitu hasil produksi berdasarkanLHP:e LHP Nomor : /LHP/HWM/EA/08 s/dNomor : 04/LHP/HWM/EA/08 nihil, sehinggatidak diterbitkan SPP.e LHP Nomor : 05/LHP/HWM/EA/08 dengan SPPNomor

dengan SPP Nomor :030209 tanggal 26 Februari 2009 yang merupakan kekurangan setor dari SPPNomor : 021008 tanggal 24 Oktober 2010.Bahwa tahun 2010, Dinas Kehutanan Kab.Sorong juga tidak menerbitkan SPPhasil produksi PT.Hasrat Wiramandiri karena PT.Hasrat Wiramandiri masihmempunyai tunggakan pembayaran PSDH dan DR untuk hasil produksi tahun2008 dan 2009.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dantidak keberatan ;3213.

PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 34218/PP/M.IV/19/2011, Tanggal 13 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap,dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding,dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding dengan ini mengajukan permohonan banding terhadap SuratKeputusan Terbanding Nomor: KEP1961/BC.8/2010, tanggal 19 Juli 2010 tentang SPPNomor

Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.60822/PP/M.XVIIA/19/2015, tanggal 8 April 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan diterimanya Surat Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor KEP84/BC.8/2013 tanggal 12 September 2013 tentangPenetapan atas Keberatan PT Honda Prospect Motor terhadap Penerbitan SPPNomor

bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.34048/PP/M.IV/19/2011, tanggal 6 Oktober 2011 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa dengan ini megajukan permohonan banding terhadap Surat KeputusanTerbanding Nomor : KEP1932/BC.8/2010, tanggal 16 Juli 2010 tentang SPPNomor

Bahwa pada bagian Kepala Surat Keputusan tersebut tertulisdengan jelas: Surat Keputusan Dirjen Bea dan CukaiNomor: KEP449/WBC.05/KPP.MP.02/2013 tanggal 03 Juni 2013 = = =7 KEPUTUSAM Nee N cle BEA NSAIEREEUGRIbIQQNESIA=~ = SIReRTU sera cesar BEA DAN CUKAI~=PERMIT USAWLDIBE Rad END ERA ft E Maal Anta CoKATNOMOR : KEP*44/WBC.05/KPP.MP.02/2013TENTANGPENETAPAN ATAS KEBERATAN PT PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG LTDTERHADAP PENETAPAN YANG DILAKUKAN PEJABAT BEA DAN CUKAI DALAM SPPNOMOR: SPP650/WBC.05/2013

PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 34217/PP/M.IV/19/2011, Tanggal 13 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap,dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding,dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding dengan ini mengajukan permohonan banding terhadap SuratKeputusan Terbanding Nomor: KEP1959/BC.8/2010, tanggal 19 Juli 2010 tentang SPPNomor

Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.60821/PP/M.XVIIA/19/2015, tanggal 8 April 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan diterimanya Surat Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor KEP83/BC.8/2013 tanggal 12 September 2013 tentangPenetapan atas Keberatan PT Honda Prospect Motor terhadap Penerbitan SPPNomor

Azis Syamsu Arifin selaku Plt.Kepala Kanwil DJBC Jakarta tidak berwenang untukmenandatangani Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPPNomor SPP001291/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri KeuanganNomor 117/PMK.01/2009 jo.

Kepala Kanwil DJBC Jakarta, tidaksah.....dst, dengan demikian Surat Keputusan berupa SPPNomor: SPP001291/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014dinyatakan batal demi hukum.Bahwa dalam ilmu hukum dikenal berbagai macam carapenafsiran hukum.

KepalaKantor Wilayah DJBC Jakarta tidak berwenang untukmenandatangani Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPPNomor SPP001291/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri KeuanganNomor 117/PMK.01/2009 jo.

Ash 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencanaan Penggunaan PK Lampiran SPPNomor : 388/SPPSETDA/2006 tanggal 19 Desember 2006;9. Ash 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Penetapan Ganti KerugianAtas Tanah untuk Pembangunan Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Huludi Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu Nomor :5802041.62006 tanggal 19 Desember 2006 beserta lampirannya;10.

Nomor : 4114/PK/KH2006 tanggal 20 Desember 2006;Ash 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 19 Desember 2006 UntukPembayaran Penyediaan Dana Belanja Tidak lLangsung Sekretariat DaerahKabupaten Kapuas Hulu TA. 2006;Ash 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor :388/SPPSETDA/2006 tanggal 19 Desember 2006;Ash 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 388/SPPSETDA/2006tanggal 19 Desember 2006;Ash 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencanaan Penggunaan PK Lampiran SPPNomor

Menetapkan barang bukti berupa :Asli 1 (satu) Jembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor388/SPP SETDA/2006 tanggal 19 Desember 2006;1.Asi 1 (satu) Jembar Surat Permintaan Pembayaran nomor : 388/SPPSETDA/2006 tanggal 19 Desember 2006;Asli 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencanaan Penggunaan PK Lampiran SPPNomor : 388/SPPSETDA/2006 tanggal 19 Desember 2006;Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian AtasTanah untuk Pembangunan Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten

Honda Prospect Motor terhadap Penerbitan SPPNomor: SPP000274/WBC.07/2013 tanggal 22 Mei 2013 terhadap PIB Nomor:164552 tanggal 26 April 2012 yang pada prinsipnya Pemohon Banding menolakKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP91/BC.8/2013 tanggal13 September 2013 tersebut, dan selanjutnya Pemohon Banding mengajukanpermohonan banding sesuai dengan Pasal 35 dan 36 UndangUndang Nomor14 Tahun 2002.Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 759 B/PK/PJK/2016Terdapat 2 alasan pokok sebagai dasar

PT RAGA KARYA PERMATA dengan nilaiRp622.896.600. 2621 (Satu) berkas copy legalisir Penelitian Kelengkapan SPPNomor: 900/0509/SPPLS BJ/1.03.1.1/2018 tanggal 19September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR PemkotTasikmalaya. 2631 (Satu) berkas copy legalisir Penelitian Kelengkapan SPPNomor: 900/0508/SPPLS B4J/1.03.1.1/2018 tanggal 19September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR PemkotTasikmalaya. 2641 (Satu) bendel proposal 2016 Perubahan Pengadaan AlatKesehatan, Kedokteran RSUD DR.

PT INDAH PERMAI AGUNG Halaman 54 dari 254 putusan 4/TIPIKOR/2021/PT BDG NoBBBARANG BUKTI dengan jumlah pembayaran Rp3.104.329.250. 2801 (Satu) berkas copy legalisir Penelitian Kelengkapan SPPNomor: 900/0654/SPPLS BJ/1.03.1.1/2018 tanggal 31 Oktober2018 yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR Pemkot Tasikmalaya. 2811 (Satu) berkas copy legalisir Penelitian Kelengkapan SPPNomor: 900/0655/SPPLS BJ/1.03.1.1/2018 tanggal 31 Oktober2018 yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR Pemkot Tasikmalaya. 2821 (Satu) berkas print

PT RAGA KARYA PERMATA dengan nilaiRp622.896.600. 262 1 (satu) berkas copy legalisir Penelitian Kelengkapan SPPNomor: 900/0509/SPPLS BJ/1.03.1.1/2018 tanggal 19September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR PemkotTasikmalaya. 263 1 (Satu) berkas copy legalisir Penelitian Kelengkapan SPPNomor: 900/0508/SPPLS BJ/1.03.1.1/2018 tanggal 19September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR PemkotTasikmalaya. 264 1 (satu) bendel proposal 2016 Perubahan Pengadaan AlatKesehatan, Kedokteran RSUD DR.

PT INDAH PERMAIAGUNG dengan jumlah pembayaran Rp3.104.329.250. 280 1 (Satu) berkas copy legalisir Penelitian Kelengkapan SPPNomor: 900/0654/SPPLS BJ/1.03.1.1/2018 tanggal 31Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR PemkotTasikmalaya. 281 1 (satu) berkas copy legalisir Penelitian Kelengkapan SPPNomor: 900/0655/SPPLS BJ/1.03.1.1/2018 tanggal 31Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR PemkotTasikmalaya. 282 1 (Satu) berkas print out Akta Pendirian Perseroan TerbatasPT ABADI HARUMAN JAYA Nomor

Putra Galesong Rp. 13.647.137,tanggal tidak ada bulan Oktober 2004; 2.3 Daftar pengantar surat permintaan pembayaran Nomor04/SPP/DAK/X/2004 tanggal tidak ada bulan Oktober 2004; 2.4 Surat permintaan pembayaran BT Nomor004/SPP/DAK/X/2004 tanggal tidak bulan Oktober 2004; 2.5 Daftar rincian penggunaan anggaran belanja BT lampiran SPPNomor : 004/SPP/PJJ/V/2004 register : 20/SPP/BOP2.6 Berita acara pembayaran Nomor : 04/BAP/DAK/2004 tanggaltidak bulan Oktober 2004; . 1 (satu) eksemplar surat terdiri

Putra GalesongRp. 136.471.364, tanggal tidak ada bulan Oktober 2004; 3.3 Daftar pengantar surat permintaan pembayaran Nomor05/SPP/DAK/X/2004 tanggal tidak ada bulan Oktober 2004; 3.43.53.671Surat permintaan pembayaran BUPK Nomor005/SPP/DAK/X/2004 tanggal tidak ada bulan Oktober 2004; Daftar rincian penggunaan anggaran belanja BT lampiran SPPNomor : 05/SPP/X/2004/X register 19/SPP/BOP DAK/X/2004; Berita acara pembayaran Nomor: 19/BAP/DAK/X/2004 tanggaltidak ada bulan Oktober 2004; . 1 (satu) eksemplar

Putra GalesongRp. 18.400.662, tanggal tidak ada bulan Desember 2004; 5.3.5.4.5.5.5.6.5.7.dd,Daftar pengantar surat permintaan pembayaran Nomor03/SPP/DAK/X 11 2004 tanggal 24 Desember 2004; Surat permintaan pembayaran BT/PK Nomor : 03/SPP/DAK/X11/2004 tanggal 24 Desember 2004; Daftar rincian penggunaan anggaran belanja BT lampiran SPPNomor : 03/SPP/X11/2004 register : 139/SPP/DAK/X 11/2004tanggal 24 Desember 2004; Berita acara pembayaran Nomor: 03/BAP/DAK/X11/2004tanggal 24 Desember 2004; Berita acara

SPPNomor:0133/SPPLS/BJ/BL/15121111311/2011 ,tanggal13 Desember 2011, yang ditandatangani saksi ERNIE WATTY,SE selaku~ bendahara pengeluaran, dan Sdr. MRUDIPURWANDILS.Sos selaku PPTK;2.SPM Nomor:0133/SPMBL/LSBJ/15121111301/2011 = tanggal15 Desember 2011. yang ditanda tangani oleh Kadis SostransKab. Pulang Pisau Sdr. Drs. SUHAEMI, M.Si selaku PenggunaAnggaran ;3.

SPPNomor:0133/SPPLS/BJ/BL/1 5121111311/2011 ,tanggal13 Desember 2011, yang ditandatangani saksi ERNIE WATTY, SEselaku bendahara pengeluaran, dan Sdr. RUDI PURWANDIS.Sosselaku PPTK ;2.SPM Nomor:0133/SPMBL/LSBJ/15121111301/2011 tanggal15 Desember 2011. yang ditanda tangani oleh Kadis Sostrans Kab.Pulang Pisau Sdr. Drs. SUHAEMI, M.Si selaku PenggunaAnggaran;3.

SPPNomor:00205/SPPLS/BJ/BL/15121111311/2011 ,tanggal28Desember 2011, yang ditandatangani saksi ERNIE WATTY,SE selakubendahara pengeluaran, dan Sdr. RUDI PURWANDIS.Sos selakuPPTK ;2. SPMNomor:00205/SPMBL/LSBJ/15121111301/2011, tanggal 28Desember 2011. yang ditanda tangani oleh Kadis Sostrans Kab.Pulang Pisau Sdr. Drs. SUHAEMI, M.Si selaku Pengguna Anggaran;3.

Samosir menyetor pembayaran PPhPasal 21 Insentif Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebesar Rp.69.000.000, (enam puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengan SSP darijumlah PPh Pasal 21 yang telah dipungut yaitu sebesar Rp. 70.500.000, (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat PPh Pasal 21yang tidak disetor sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus riburupiah) ;Bahwa pada tanggal 15 April 2010 Terdakwa selaku BendaharaPengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir mengajukan SPPNomor

T.A 2010 (April s.d Juni) sebesarRp.24.853.500,00 (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh tigaribu lima ratus rupiah) yang dipotong oleh terdakwa selaku BendaharaPengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir tidak disetor keKas Negara berdasarkan Daftar Penyetoran PPh Pasal 21 oleh BendaharaPengeluaran Dinas Kesehatan yang diperoleh dari KPP Pratama Balige ;32.Bahwa pada tanggal 28 September 2010, Terdakwa selaku BendaharaPengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir mengajukan SPPNomor

Samosir dan 19 Puskesmas Triwulan III T.A 2010sebesar Rp.85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus riburupiah) sesuai dengan SSP dari jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipungutsebesar Rp.85.350.000,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh39.40.41.120ribu rupiah) sehingga terdapat PPh Pasal 21 yang lebih disetor sebesarRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010, Terdakwa selaku BendaharaPengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir mengajukan SPPNomor

dengan Kode Rekening5.1.00.00.1.02.06 yang mana sebesar Rp.4.885.800.000,00 (empat miliardelapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) terdiridari Kesejahteraan PNS sebesar Rp.3.481.000.000,00 (tiga milar empat122ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan Uang Makan sebesarRp.1.408.800.000,00 (satu miliar empat ratus delapan juta delapan ratusribu rupiah) ;47.Bahwa pada tanggal 9 Desember 2010, Terdakwa selaku BendaharaPengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir mengajukan SPPnomor

Kesejahteraan PNSInsentif Triwulan IV T.A 2010 (Oktober s.d Desember) sebesarRp.87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) yang dipotong olehBendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan tidak disetor ke Kas Negaraberdasarkan Daftar Penyetoran PPh Pasal 21 oleh terdakwa selakuBendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir yangdiperoleh dari KPP Pratama Balige ;53.Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010, Terdakwa selaku BendaharaPengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir mengajukan SPPNomor

VV/2006 tanggal 09Juni 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.826.800.000,(Porse DAK) sejumlah Rp.2.202.530.400, (dua milyar duaratus dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) Melonguanetanpa tanggal;SPM Tahun Anggaran 2006 Nomor SPMU90/219/BT/BM/VIIV2006 untuk keperluan pembayaranangsuran 60% fisik pekerjaan kegiatan Pemeliharaan JalanSalibabuBitunuris Tahun Anggaran 2006 sesuai KontrakNo.05/KONTRAK/PJSB/VV/2006 tanggal 09 Juni 2006 dengannilai kontrak sebesar Rp.5.826.800.000, sesuai dengan SPPNomor

No. 482 K/Pid.Sus/2009nilai kontrak sebesar Rp.5.826.800.000, sesuai dengan SPPNomor : 120/SPP/BM/DINKIM/VIIV2006 Porse DAK (90%)tertanggal Melonguane 4 Desember 2006 sebesarRp.1.992.765.600,Daftar Pengantar Surat Permintaan pembayaran tanpa nomordan tanggal sebesar Rp.1.992.765.600, atas namapemegang kas Jetty Gagola, SE., untuk keperluan pembayaranangsuran 100% fisik pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan JalanSalibabuBitunuris Tahun Anggaran 2006 sesuai KontrakNo.05/KONTRAK/PJSB/VV/2006 tanggal 09 Juni

Pemohon Banding tidak menyerahkan/menyampaikan laporan pertanggung jawaban sampai dengan batas periodepembebasan: sehingga Pemohon Banding diwajibkan melunasi tagihan atasPIB Nomor: 196036 tanggal 16 Mei 2012 sebagaimana dimaksud dalam SPPNomor: SPP000333/WBC.07/2013 tanggal 11 Juni 2013.Bahwa menjawab Konsideran Menimbang huruf ) tersebut diatas, PemohonBanding sampaikan halhal sebagai berikut:1.

Pemohon Banding tidak menyerahkan/menyampaikan laporan pertanggung jawaban sampai dengan batas periodepembebasan: sehingga Pemohon Banding diwajibkan melunasi tagihan atasPIB Nomor: 155026 tanggal 15 April 2012 sebagaimana dimaksud dalam SPPNomor: SPP000260/WBC.07/2013 tanggal 16 Mei 2013.Bahwa menjawab Konsideran Menimbang huruf ) tersebut diatas, PemohonBanding sampaikan halhal sebagai berikut:1.

Tampubolon sesuai dengan perintahRobert Edison Siahaan tersebut.Bahwa untuk formalitas , seolahseolah pencairan danpenggunaan anggaran tersebut telah sesuai dengan prosedur danperuntukannya, Tioria Napitu menggunakan dokumen pencairananggaran yang diajukan oleh Johnny Arifin Siahaan berupa SPPnomor 07/GU/PUK/2007 dan SPM nomor 05/PK/2007 untukPemeliharaan Rutin Drainase yang kemudian diterbitkan SP2Dnomor 81/SP2D/III/2007 tanggal 27 Maret 2007 sebesarRp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), SPP

900/71/LS/XI/PUK/2007 tanggal 08 Nopember 2007 untukPemeliharaan Rutin Jalan Triwulan IV sebesarRp.1.248.598.308,75 (satu milyar dua ratus empat puluh delapanjuta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus delapankoma tujuh puluh lima rupiah).SP2D nomor 1497/SP2D/XI/2007 tanggal 09 Nopember 2007,SPM nomor 19/PK/2007 tanggal 08 Nopember 2007 dan SPPnomor 900/12/LS/XI/PUK/2007 tanggal 08 Nopember 2007 untukPemeliharaan Jaringan Irigasi Triwulan IV sebesarRp.370.683.690,00 (tiga ratus tujuh

puluh juta enam ratusdelapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).SP2D nomor 1498/SP2D/XI/2007 tanggal 09 Nopember 2007,SPM nomor 20/PK/2007 tanggal 08 Nopember 2007 dan SPPnomor 900/72/LS/XI/PUK/2007 tanggal 08 Nopember 2007 untukPemelihnaraan MRutin ODrainase Triwulan IV sebesarRp.1.249.244.530,00 (satu milyar dua ratus empat puluhsembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus tigapuluh rupiah).d) SP2D nomor 1499/SP2D/XI/2007 tanggal 13 Nopember 2007,SPM nomor 17/PK/2007

tanggal 08 Nopember 2007 dan SPPnomor 900/18/LS/VI/PUK/2007 tanggal 08 Nopember 2007 untukBiaya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Triwulan IVsebesar Rp.832.908.750,00 (delapan ratus tiga puluh dua jutasembilan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).e Bahwa atas pengajuan pencairan anggaran tersebut, TioriaNapitu selaku Kuasa BUD menerbitkan Cek nomor CH 155226dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Pematang Siantar nomor22001.02.003580 di Bank Sumut Cabang Pematang Siantaruntuk