Ditemukan 82 data
34 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena Tergugat tidak benarberalamat dan atau bertempat tinggal di Villa Mangogo, Gang Telaga WajaNomor 1 Jalan Raya Peti Tenget, DenpasarBali, dan di samping itu jugaVilla Mangogo, Gang Telaga Waja Nomor 1 Jalan Peti Tenget letaknya tidakdiwilayah DenpasarBali, melainkan masuk dalam wilayah KabupatenBadungBali;Bahwa alamat dan tempat tinggal Tergugat yang benar adalah di 16/4Murray Avenue, Mosman Park, Westen Australia;Berdasarkan alasanalasan tersebut di
AGUNG NUGROHO, SH.
Terdakwa:
RISWANDI NAINGGOLAN Als ANDI Bin Alm SUHERMAN NAINGGOLAN
21 — 5
SATOCHIDKARTANEGARA berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dikehendaki dandiketahul (opzet willens en westen) adalah seseorang melakukan suatuperbuatan dengan sengaja harus mengkehendaki dan betulbetul memiliki niatdan tujuan (willen) untuk melakukan perbuatan tersebut serta harus pulamenyadari dan menginsyafi (weten) abiat dari perbuatannya tersebut, sehinggasebagian besar ahliahli hukum pidana menyatakan bahwa ada 3 (tiga) bentukkesengajaan yaitu :1.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Perkreditan Rakyat Sinar Mitra Sejahtera SMS Semarang
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
50 — 37
Pasal 258 RechtsreglementBuitenge westen dan pasal 18, 19 staatsblad 1908 542 yaitu apa yangdikenal dengan parate eksekusi dimana pelelangan dilakukan olehPutusan dan pengawasan ketua Pengadilan Negeri setempat sesuaidengan Gross akta hypotheek dan gross akta crediet verband.2.
166 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
.05/2009 tanggal 26 November 2009 dilakukan dalamtenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh undangundang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) undangundang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (4)Undangundang Pengadilan Pajak, oleh karena itu sudah sepatutnya suratbanding ini diterima oleh Pengadilan Pajak;PERHITUNGAN PAJAK MENURUT KEPUTUSAN KEBERATANbahwa perhitungan pajak menurut keputusan keberatan adalah sebagai berikut: Westen
35 — 17
Pasal 258RechtsreglementBuitenge Westen dan pasal 18, 19 Staatsblad 1908542yaitu apa yang dikenal dengan Parate Eksekusi dimana pelelangandilakukan oleh Putusan dan Pengawasan Ketua PengadilanNegerisetempat sesuai dengan Gross Akta Hypotheek dan Gross AktaCrediet Verband ;.
152 — 52
Pasal 258Rechtsreglement Buitenge westen dan pasal 18, 19staatsblad 1908 542 yaitu apa yang dikenal denganhalaman 5 dari 29 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Kdsparate eksekusi dimana pelelangan dilakukan olehPutusan dan pengawasan ketua Pengadilan Negerisetempat sesuai dengan Gross akta hypotheek dangross akta crediet verband.2.
51 — 36
Pasal 258Rechtsreglement Buitenge westen dan pasal 18, 19 staatsblad 1908542 yaitu apa yang dikenal dengan parate eksekusi di manapelelangan di lakukan oleh putusan dan pengawasan ketua PengadilaNegeri setempat sesuai dengan Gross akta hypotheek dan gross aktacrediet verband.2.
42 — 24
Pasal 258Rechtsreglement Buitenge westen dan pasal 18, 19staatsblad 1908 542 yaitu apa yang dikenal denganparate eksekusi dimana pelelangan di lakukan olehputusan dan pengawasan ketua Pengadila Negerisetempat sesuai dengan Gross akta hypotheek dangross akta crediet verband.2 Menurut pasal 1178 ayat 2 KUH Perdata, jika secaraeksplisit dan jelas menyebutkan dalam aktapertanggungan penjualan hak milik dapat dilakukansecara langsung oleh Kantor Pelelangan.23 Bahwa namun demikian putusan Mahkamah Agung
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
LATAR BELAKANG1. bahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing (PMA)Satu menerbitkan SKPKB 00426/207/08/052/10 dengan jumlah pajakkurang bayar sebesar Rp508.587.336,00 dengan perincianpenghitungan sebagai berikut : Westen Jumlah Rupiah Menurut KoreksiPemohon Banding Terbanding Terbanding (Rp)Dasar Pengenaan Pajak :Penyerahan Ekspor 22.516.162.336 22.516.162.336 0Penyerahan Lokal 32.904.107.183 36.340.508.206 (3.436.401.023)Jumlah 55.420.269.519 58.856.670.542 (3.436.401.023)Pajak Keluaran
HENGKY FRANSISCUS MUNTE, SH. MH.
Terdakwa:
SANDI SILITONGA Als SANDI Bin HUSEIN SILITONGA
72 — 23
SATOCHIDKARTANEGARA berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dikehendaki dandiketahul (opzet willens en westen) adalah seseorang melakukan suatuperbuatan dengan sengaja harus mengkehendaki dan betulbetul memiliki niatdan tujuan (willen) untuk melakukan perbuatan tersebut serta harus pulamenyadari dan menginsyafi (weten) abiat dari perbuatannya tersebut, sehinggasebagian besar ahliahli hukum pidana menyatakan bahwa ada 3 (tiga) bentukkesengajaan yaitu :Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus
89 — 42
bandingdan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Pembanding semulaPenggugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam tingkat pertama maupundalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatpengadilan tersebut, dibebankan kepadanya ;Mengingat Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum, Rechts Reglement Voor De Buiten Ge westen
180 — 37
Pasal 258 RechtsreglementBuitenge westen dan pasal 18, 19 staatsblad 1908 542 yaitu apa yangdikenal dengan parate eksekusi dimana pelelangan di lakukan olehputusan dan pengawasan ketua Pengadila Negeri setempat sesuaidengan Gross akta hypotheek dan gross akta crediet verband.Menurut pasal 1178 ayat 2 KUH Perdata, jika secara eksplisit dan jelasmenyebutkan dalam akta pertanggungan penjualan hak milik dapatdilakukan secara langsung oleh Kantor Pelelangan.23.Bahwa namun demikian putusan Mahkamah Agung
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Jepara
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Semarang
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
48 — 30
Pasal 258 RechtsreglementBuitenge westen dan pasal 18, 19 staatsblad 1908 542 yaitu apa yangdikenal dengan parate eksekusi dimana pelelangan dilakukan olehputusan dan pengawasan ketua Pengadilan Negeri setempat sesuaidengan Gross akta hypotheek dan gross akta crediet verband;2. Menurut pasal 1178 ayat 2 KUH Perdata, jika secara eksplisit dan jelasmenyebutkan dalam akta pertanggungan penjualan hak milik dapatdilakukan secara langsung oleh Kantor Pelelangan.23.
37 — 10
Pasal 258Rechtsreglement Buitenge westen dan pasal 18, 19 staatsblad 1908542yaitu apa yang dikenal dengan parate eksekusi di mana pelelangan dilakukan oleh putusan dan pengawasan ketua Pengadila Negerisetempatsesuai dengan Gross akta hypotheek dan gross akta crediet verband ;b. Menurut pasal 1178 ayat 2 KUH Perdata, jika secara eksplisit dan jelasmenyebutkan dalam akta pertanggungan penjualan hak milik dapat di lakukansecara langsung oleh kantor pelelangan ;24.
Terbanding/Tergugat I : PT. Permodalan Nasional Madani PNM Persero ULAMM di Jakarta Cq. PT. Permodalan Nasional Madani PNM ULAMM Cabang Kudus
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementrian Agraria atau Kepala Badan Pertanahan nasional Cq.Kepala badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Tengah Cq.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara
64 — 34
Pasal 258Rechtsreglement Buitenge westen dan Pasal 18, 19 staatsblad 1908542 yaitu apa yang dikenal dengan parate eksekusi di manapelelangan dilakukan oleh putusan dan pengawasan KetuaPengadilan Negeri setempat sesuai dengan gross akta hypotheekdan gross akta crediet verband;2.Menurut Pasal 1178 ayat 2 KUH Perdata, jika secara eksplisit danjelas menyebutkan dalam akta pertanggungan penjualan hak milikdapat dilakukan secara langsung oleh Kantor Pelelangan;23.
Terbanding/Tergugat I : PT.BFI Finance,Tbk Cabang Kudus
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
51 — 27
Pasal 258Rechtsreglement Buitenge westen dan Pasal 18, 19 staatsblad 1908 542 yaitu apa yang dikenal dengan parate eksekusi dimana pelelangandilakukan oleh Putusan dan pengawasan ketua Pengadilan NegeriHalaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 477/PDT/2019/PT SMGsetempat sesuai dengan Gross akta hypotheek dan gross akta credietverband.2.
139 — 11
Pasal 258RechtsreglementBuitenge Westen dan pasal 18, 19 Staatsblad 1908542yaitu apa yang dikenal dengan Parate Eksekusi dimana pelelangandilakukan oleh Putusan dan Pengawasan Ketua PengadilanNegerisetempat sesuai dengan Gross Akta Hypotheek dan Gross AktaCrediet Verband ;2.
28 — 15
Pasal 258 RechtsreglementBuitenge westen dan pasal 18, 19 Staatsblad 1908 542 yaitu apa yangdikenal dengan Parate Eksekusi dimana pelelangan dilakukan olehPutusan dan Pengawasan Ketua Pengadila Negeri setempat sesuaidengan Gross Akta Hypotheek dan Gross Akta Crediet Verband.2.
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional BTPN Kudus
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG
69 — 31
Pasal 258Rechtsreglement Buitenge westen dan pasal 18, 19 staatsblad 1908 542yaitu apa yang dikenal dengan parate eksekusi dimana pelelangandilakukan oleh putusan dan pengawasan ketua Pengadilan Negerisetempat sesuai dengan Gross akta hypotheek dan gross akta credietverband.2.
Terbanding/Tergugat I : HERLINA TATIK RIMBO
Terbanding/Tergugat II : PASKALINA
Terbanding/Turut Tergugat : ESEBIUS PARI GEBZE
43 — 34
dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetapberada pada pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupundalam peradilan tingkat Banding, maka ongkos perkara dalam kedua tingkatperadilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat danuntuk peradilan tingkat Banding ongkos perkara akan dicantumkanjumlahnya dalam amar putusan dibawah ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 20 tahun 1947, ketentuanketentuan dalam pasalpasal Rbg ( Rechts Reglement Buiteng westen