Ditemukan 31975 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-08-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195 K/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — JONI vs. REKTOR UNIVERSITAS PUTERA BATAM
98 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 195 K/TUN/2016
    Mengotori nama AlmamaterHalaman 17 dari 31 Putusan Nomor 195 K/TUN/20163. Bersikap kasar kepada dosen, pegawai kampus dan rektor.21.
    TENTANG BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA Bahwa Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Penggugat) telah kelirudan tanpa dasar mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara(TUN) terhadap Rektor Universitas Putra Batam, karena RektorUniversitas Putra Batam bukanlah Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara (TUN) sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 Angka 8UndangUndang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara.
    No.61K/TUN/1999 tanggal 22Nopember 2001 tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RINo. 210K/TUN/2001 tanggal 7 Maret 2002 dalam perkara sengketa TataUsaha Negara (TUN) antara Dr. Henki Idris Ishakh, MM melawanRektor Universitas Tarumanegara.
    Pejabat Tata UsahaNegara, maka dengan demikian gugatan Penggugat secara formilharuslah diterima .Bahwa ternyata kemudian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210K/TUN/2001 tanggal 7 Maret 2002 tersebut DIBATALKAN denganputusan Mahkamah Agung RI Nomor 48PK/ TUN/ 2002 tanggal 11 Juni2004 dalam putusan pada pemeriksaan permohonan peninjauankembali dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : .......
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, S.H.NIP. 220000754 Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 195 K/TUN/2016
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-12-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 311 K/TUN/2009
Tanggal 2 Desember 2009 — Dra. LASMIAN NAINGGOLAN, MUHAMAD SATRIA, dkk. ;. WALIKOTAMADYA JAKARTA TIMUR, KEPALA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN INDUSTRI DAN PEMUKIMAN (BPLIP) PULO GADUNG,
73 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 311 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-11-2012 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 334 K/TUN/2012
Tanggal 13 Nopember 2012 — BUPATI GUNUNG MAS,DK VS PT. KAHIAS KEDATON
371 — 271 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 334 K/TUN/2012
    PUTUSANNo. 334 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Bachtiar Effendi, SH.2.
    No. 334 K/TUN/201212Titik Koordinat PT Kahias Kedaton (selanjutnya Surat Dirjen Minerba No.4015/2010), yang ditujukan kepada Tergugat. Bahwa Surat Dirjen MinerbaNo. 4015/2010, pada Poin 3 dan 4 menyatakan:"3.
    agar setiaptindakan dari Badan atau Pejabat TUN harus dilakukan dengan cermat ataudengan perkataan lain sebelum Badan atau Pejabat TUN mengambil suatutindakan agar dipikirkan dan dipertimbangkan masakmasak semua kepentinganyang terkait, baik kepentingan para pihak maupun kepentingan pihak ketiga.Tujuan dari asas ini agar kerugian yang ditimbulkan terhadap seseorang ataubadan hukum itu jangan sampai melampaui yang diperlukan untuk melindungisuatu kepentingan yang harus dilakukan dengan cara mengeluarkan
    No. 334 K/TUN/201228Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.
    No. 334 K/TUN/2012
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-11-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 283/B/PK/PJK/2009.-
Tanggal 2 Nopember 2010 — PT. SISTEMINDRA KONTROLINDO, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
26 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 325 K/TUN/2014
Tanggal 24 September 2014 — H. ABDUL HALIM, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN
32 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 325 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 325 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut :1H. ABDUL HALIM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, bertempattinggal di Dusun Krajan Timur RT. 002, RW. 009, Desa Jatigunting,Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan,H.M.
    Nur,Sugihwaras No. 4, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 0716/BS/SK/IV/2014 tanggal 02 April 2014.Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;melawan :Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 325 K/TUN/2014KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN,berkedudukan di Jl.
    HajiANWAR, maka Tergugat benarbenar telah mengesampingkan dan atau tidakmengindahkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku yaitu sesuai ketentuanPasal 53 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, tindakan kesewenangwenangansebagai Pejabat Negara dan UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 26 ayat(1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan sebagai berikut :Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 325 K/TUN/2014 Jual Beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurutadat dan
    )telah masuk dan atau tercantum ke dalam SHM/Sertifikat Hak Milik No. 13( obyek sengketa ) tersebut ;Menurut keterangan saksi Syamsul Muarif dahulu pada tahun 1984 adamusyawarah ulama untuk menetapkan pembagian Hibah atas tanahtanah danHalaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 325 K/TUN/2014bangunan peninggalan KH. Abd. Mukti ( bukti P VII) yaitu yang sebelah timurdengan luas 2.900 m? ( tanpa ada tambahan luas tanah ) untuk Rohma ( cucu BH.Fatimah/cucu gawan KH. Abd.
    Syafii dalam sertifikat hak milik/SHM No. 13( obyek sengketa ) tersebut main comot saja nama orang atau hanya fiktifHalaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 325 K/TUN/2014produk rekayasa H. Muhamad Muslich saja yang mengakungaku sebagaipemberi tanah wakaf tersebut ;7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 479 K/TUN/2014
Tanggal 12 Februari 2015 — KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA vs. IRFAN FADILA MAWI, SH
60 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 479 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 479 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSISUMATERA UTARA, yang diwakili oleh SYAFRIDA RACHMAWATYRASAHAN, SH Jabatan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara,kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Sei Bahorok No.27A/12 Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan,Provinsi Sumatera Utara, dalam
    bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugatdi muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:Obyek Gugatan.Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum ProvinsiSumatera Utara Nomor : 2913 KEPBAWASLUSU Tahun 2013 TentangPenetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medantanggal 29 Agustus 2013.Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 479 K/TUN
    Menyatakan batal Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas PemilihanUmum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2913 KEPBAWASLUSUTAHUN 2013 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas PemilihanUmum Kota Medan, Tanggal 29 Agustus 2013 ;Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 479 K/TUN/20143.
    Pertimbangan yangkomprehensif termasuk didalamnya pertimbanganpertimbanganyang mendasar yang tidak dapat diukur secara kongkrit matematikatau kuantitatif, seperti kemampuan Calon Anggota Panwaslu Kota Medan untuk bekerjasama secara profesional dan proporsional, baik dengan sesama anggota Panwaslu secara horizontal maupunHalaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 479 K/TUN/20142.4.2.5.2.6.2.7.dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sebagai jajaranhirarchis secara vertikal.
    PaniteraAshadi, S.H.NIP.220000754Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 479 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-04-2010 — Upload : 15-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 417 K/TUN/2009
Tanggal 13 April 2010 — P.T. SUMBER BARA ABADI, ; BUPATI KUTAI KARTANEGARA, P.T. DERMAGA ENERGI, dkk.
96 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 417 K/TUN/2009
    No.417 K/TUN/2009 Garis Bujur (BT) Garis Lintang (LU)No/Titik0 0 1 116 15 19,24 0 22 53,76 LU2 116 23 05,04 0 22 53,76 LU3 116 23 05,04 0 21 01,34 LU4 116 15 19,24 0 21 01,34 LU Dan P.T.
    No.417 K/TUN/2009Pertambangan Eksplorasi yang diterbitkan Tergugat, bukan malahmengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa KuasaPertambangan kepada P.T. Dermaga Energi, P.T. Tanur Jaya danP.T.
    No.417 K/TUN/20092005 (bukti P.21), oleh karena itu) dengan diajukannyapermohonan peningkatan oleh Pemohon Kasasi/Penggugatsebelum berakhirnya masa izin, maka Kuasa PertambanganPemohon Kasasi/Penggugat tidak berakhir karena hukum ;3.
    No.417 K/TUN/2009Indroharto dalam Peradilan Tata Usaha Negara, Buku ,halaman 100) ;.
    No.417 K/TUN/2009BiayaBiaya :1. Meteral.................... Rp. 6.000, Panitera Pengganti :2. Redaksl....................... Rp. 5.000, ttd./3. Administrasi kasasi............ Rp.489.000, Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.Jumlah Rp.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP.220000754. Hal.25 dari 25 hal. Put. No.417 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 K/TUN/2015
Tanggal 23 April 2015 — GUNA JAYA MALIK VS WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DK
56 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 117 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 117 K/TUN/2015bawah Nomor 124/65 tanggal Dua puluh delapan Desember seribuSembilan ratus enam puluh lima (2812 1965):Kwitansi (tanda terima uang) tertanggal Jakarta tujuh belas JuliSeribu Sembilan ratus enam puluh satu (17071961) yang ditandatangani oleh Njo Seng Hoo;5(5).
    Putusan Nomor 117 K/TUN/2015yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan RT. 02, 06, 07, RW.15Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur;Bahwa Kemudian PT Pulomas Jaya melaporkan Ny. Hj.
    Putusan Nomor 117 K/TUN/2015Dalam Penundaan:16.
    Putusan Nomor 117 K/TUN/20152. Nomor 4 Tanggal 11 Oktober 2013;3. Nomor 7 Tanggal 11 Oktober 2013:4. Nomor 10 tanggal 16 Oktober 2013;5. Nomor 13 Tanggal 16 Oktober 2013:6.
    Putusan Nomor 117 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 410 K/TUN/2017
Tanggal 14 September 2017 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) REPUBLIK INDONESIA vs. PT. MAMBERAMO ALASMANDIRI
236 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 410 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 410 K/TUN/2017IUPHHKHA/PMDN/2016 tanggal 20 Januari 2016, Perihal: PenolakanPermohonan Perpanjangan dan Berakhirnya IUPHHKHA PT. MamberamoAlasmandiri di Provinsi Papua;4.
    Putusan Nomor 410 K/TUN/20176) Pertimbangan teknis dari Bupati Kabupaten Mamberamo Raya;e.
    Putusan Nomor 410 K/TUN/2017h.
    Putusan Nomor 410 K/TUN/2017a.
    Putusan Nomor 410 K/TUN/2017Biayabiaya : Panitera Pengganti,1. Meterai................. Rp 6.000,00 Ttd./Adi Irawan, S.H.,M.H.2.Redaksi........... Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp 489.000,00Jumlah > Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraH. ASHADI, SH.NIP. : 19540827 198303 1 002Halaman 32 dari 32 halaman. Putusan Nomor 410 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-03-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 PK/TUN/2018
Tanggal 15 Maret 2018 — RIZAL FRIADY, SH VS I. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN., II. A.A. HARI AFRIANSYAH, S.IP;
68 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 28 PK/TUN/2018
    PUTUSANNomor 28 PK/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:RIZAL FRIADY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan LKMD Regan Agung, RT.001 RW.001,Kelurahan Regan Agung, Kecamatan Banyuasin Ill,Banyuasin, Sumatera Selatan, pekerjaan Anggota DPRDKabupaten Banyuasin;Selanjutnya diwakili oleh kuasanya: Sofhuan Yusfiansyah,S.H., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,
    Putusan Nomor 28 PK/TUN/2018Selanjutnya diwakili oleh kuasanya: Afifuddin, S.H.
    Putusan Nomor 28 PK/TUN/2018badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu PutusanNomor 585/Pdt.G/2015/PNJKT.PST:Il.
    Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 283 K/TUN/2017tanggal 20 Juli 2017;Mengadili Sendiri:Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 28 PK/TUN/2018Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi:2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor: 16/B/2017/PT.TUNMDN, tanggal 20 Februari 2017 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor 35/G/2016/PTUNPLG, tanggal 1 November 2016:3.
    Putusan Nomor 28 PK/TUN/2018Is Sudaryono, S.H., M.H.Panitera Pengganti,ttd/.Joko A. Sugianto, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi PK Rp2.489.000,00Jumlah Rp2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(H. ASHADI, S.H.)NIP. 19540924 198403 1 001Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 28 PK/TUN/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-06-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 K/TUN/2010
Tanggal 16 Juni 2010 — NY. RIANA TOBING PANGGABEAN,dkk vs HEDI INA HARTONO,
39 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 128 K/TUN/2010
    Nomor 128K/TUN/2010diduga telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2539 dahulu.
    Nomor 128K/TUN/2010262.
    Nomor 128K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 03-01-2011 — Putus : 29-05-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 B/PK/PJK/2011
Tanggal 29 Mei 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK; vs PT. TEKINDO KERJATAMA
54 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 K/TUN/2013
Tanggal 13 Mei 2013 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, DKK vs. MILING DG.MADO Alias MULING DG.MADO
70 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 144 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 144 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMAKASSAR, berkedudukan di Jalan A.P.PettaraniMakassar,Selanjutnya memberi kuasa kepada :1 Irwan, SH.
    Bahwa berdasarkan poin 3.1 diatas Tergugat mempertegas hal tersebutdengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwa Meskipunsengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalamperkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, makagugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke PeradilanUmum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata;3.3.
    Para Tergugat IIIntervensi, dan selanjutya dijadikan dasar oleh Tergugat untukmenerbitkan Sertipikat objek sengketa atau yang dijadikan dasaroleh Tergugat II Intervensi bermohon penerbitan Sertipikat HakMilik kepada Tergugat ;Bahwa tentang kasuskasus tanah ex Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar sepertidalil gugatan Penggugat telah banyak yang diputuskan pada Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar dan sudah berkekuatan hukum tetap, antara lain dapat dilihatpada :Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19/K/TUN
    Pejabat Tata Usaha Negara, namun dalam kenyataannya sejakpemerikasaan tingkat pertama sampai tingkat banding, tidak satu pun dalilmaupun bukti serta keterangan saksi yang menunjukan telah terjadinyakesalahan prosedur penerbitan sertipikat in litis, justru sebaliknya bukti maupunsaksi yang diajukan para Penggugat semuanya menunjukkan halhal bersifatkeperdataan, oleh karena itu gugatan Penggugat adalah menyangkutkepemilikan, hal inijelas sekali disebutkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 88 K/TUN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-07-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 246 K/TUN/2013
Tanggal 23 Juli 2013 — ARLANSYAH, SH vs. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
76 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 246 K/TUN/2013
    Putusan Nomor 246 K/TUN/2013hari sesuai amanat pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah beberapa kali, terakhir diubahdengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;.
    Putusan Nomor 246 K/TUN/2013dan total waktu yang telah penggugat jalani 2 (dua) periode itu 8 tahun 7bulan, masih tersisa tahun, 5 bulan lagi;Sehingga oleh karena itu Penggugat ingin membeli kendaraan roda 4 (empat)dinas operasional Penggugat menjelang berakhir masa keanggotaan/jabatanPenggugat untuk dipakai ke kebun;b Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Selatan terbentuktahun 2003.
    Putusan Nomor 246 K/TUN/2013Kalau ada masalah yang prinsipil mau dikoordinasikan atau dikonsultasikankepada instasi Provinsi Kalimantan Tengah (instansi yang level atas) yangtanda tangani surat itu adalah Bupati atau Wakil Bupati.Bahwa Kepala Dinas hanya membuat konsep surat dan membubuhkan parafdisertai pertimbangan, itupun belum tentu Bupati atau Wakil Bupati setujupertimbanganpertimbangan dan konsep Kepala Dinas itu.
    Putusan Nomor 246 K/TUN/2013tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara,maka Eksepsi Tergugat merupakan Eksepsi lainlain yang meliputi :1.
    Putusan Nomor 246 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-06-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 K/TUN/2014
Tanggal 5 Juni 2014 — WALIKOTA BANDA ACEH vs. SUMIHAYATI, S.Pd
65 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 65 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 65 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:WALIKOTA BANDA ACEH, berkedudukan di Jalan Tengku Abu Lam UNo. 7 Kota Banda Aceh, dalam hal ini diwakili oleh : Ir. Mawardy Nurdin,M.Eng.Sc., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan TengkuAbu Lam U No. 7 Kota Banda Aceh, selanjutnya memberi kuasa kepada:1.
    Putusan Nomor .65 K/TUN/20141. Daris, S.H. ;2. Nya Musliman, S.H. ;Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/PenasehatHukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum DARWIS, S.H., &ASSOCIATES yang beralamat di Jalan T.
    Putusan Nomor .65 K/TUN/2014terakhir diubah dengan UndangUndang No.51 Tahun 2009 tentang PeradilanTata Usaha Negara ;KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN :Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan TUN tentang Keputusan WalikotaBanda Aceh Nomor : 824/KPTS/BKPP/1177/2012 tanggal 06 Nopember 2012tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil sebatas lampiran Nomor urut 1 atas namaSumihayati, S.Pd.
    Putusan Nomor .65 K/TUN/2014perundangundangan, keputusan dan keadilan dalam setiap kebijakanpenyelengara negara.
    Putusan Nomor .65 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 17-04-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 158 PK/TUN/2011
Tanggal 17 April 2012 —
101 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 158 PK/TUN/2011
    PUTUSA NNomor 158 PK/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali dalam perkara Tata UsahaNegara telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:1. PT. AMEN MULIA, yang diwakili oleh MULIADA LINDY,selaku Direktur, beralamat di Jalan Veteran Nomor 429K, Palembang, dalam hal ini memberikan kuasakepada : Titis Rachmawati, S.H., M.H., Rosalina, S.H.
    : Hibzone Firdaus,S.H., dan Tamro Rowi, S.H., berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 8 Agustus 2011;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyatasekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai PemohonKasasi Il, , Ill/ Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, Tergugat, Tergugat IlIntervensi 2 telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadapputusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/TUN
    Taman Ogan Permai;Bahwa dalil tersebut di atas juga sejalan dengan kaidah hukum dalamperkara Nomor 08/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 dari RangkumanPutusan MARI Tentang kewenangan mengadili 1995.125 rangkuman 2000yaitu mengenai kewenangan mengadili antara Peradilan Umum denganPeradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Meskipun sengketa terjadiakibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkutpembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebihdahulu ke Peradilan
    tersebut adalah sebagai berikut:e Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KepalaKantor Pertanahan Kota Palembang, Pemohon Kasasi II : PT.Amen Mulia, Pemohon Kasasi Ill : Pemerintah ProvinsiSumatera Selatan tersebut;e Menghukum Pemohon Kasasi I, II dan Ill untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor299 K/TUN
    atas nama Romi";Bahwa berdasarkan Bukti Baru (Novum) tersebut di atas, mohonkepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untukmembatalkan putusan Judex Facti Nomor 299 K/TUN/2010tanggal 11 November 2010 juncto Nomor 24/B/2010/PT.TUN.MDNTanggal 5 Mei 2010 juncto Nomor 16/G/2009/PTUNPLG Tanggal16 Desember 2009;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-04-2013 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05 K/TUN/2013
Tanggal 3 April 2013 — PT. ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK vs. BUPATI KONAWE UTARA, dkk
249 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 05 K/TUN/2013
    Bahwa di tingkat Banding, Gugatan Penggugat ternyataditolak, putusan mana selanjutnya juga dikuatkan di tingkatKasasi Putusan Mahkamah Agung No. 284K/TUN/2009tanggal 16 Desember 2009 (Bukti P9), dan belakanganMahkamah Agung R.I di tingkat Peninjauan Kembali jugamengeluarkan Putusan No. 134PK/TUN/2010 (Bukti P10)yang menolak Permohonan Peninjauan kembali yangsebelumnya diajukan Penggugat terhadap PutusanMahkamah Agung No. 284K/TUN/2009.3.7.
    Putusan Nomor. 05 K/TUN/2013Tergugat yang dijadikan dasar bagi PTI. DIPM untukberoperasi di wilayah pertambangan Penggugat.f.
    Duta Inti PerkasaMineral, maka Ketua Pengadilan TUN Kendari selaku pengawas putusanHalaman 37 dari 42 halaman. Putusan Nomor. 05 K/TUN/20135.pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan menegurdengan keras, memerintahkan kepada:1. Pj. Bupati KonaweUtara dan PT.
    Putusan Nomor. 05 K/TUN/20138.
    Putusan Nomor. 05 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 K/TUN/2022
Tanggal 12 Juli 2022 — WAGIE, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, DKK
73 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 338 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 31-01-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 K/TUN/2010
Tanggal 31 Januari 2011 — H. ROEKIMO RONODISASTRO, SH., ; H. AHMAD IRIANTO, SH., ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK
71 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 292 K/TUN/2010
    No. 292K/TUN/2010Bangunan, maka pada tanggal 30 Maret2009, Penggugat mengajukan permohonanpeningkatan hak ke Kantor PertanahanKabupaten Demak dengan Surat Nomor16/Pdt.APH/111/2009 ;9.
    Dikeluarkan oleh Badan= atauPejabat Tata Usaha Negara (TUN)Keputusan TUN a quo merupakan keputusan yangHal. 7 dari 20 hal. Put. No. 292K/TUN/2010dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakanPejabat Tata Usaha Negara ;3.
    No. 292K/TUN/201010undanganyangberlaku ;13.
    No. 292K/TUN/2010Kesimpulan30dan diselesaikan menurut ketentuanketentuan dalam Keputusan PresidenNo. 32 Tahun 1979 dan Peraturan ini3.
    No. 292K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351 K/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA MEDAN, DK vs. TJIN MAN ON, DKK
56 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 351 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 351 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut :KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA MEDAN, tempat kedudukandi Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Nomor 17, KelurahanPangkalan Mansyhur, Kecamatan Medan Johar, Kota Medan, dalamhal ini diwakili oleh kuasanya :1.
    D Nomor26D, Kelurahan Kota Matsum , Kecamatan Medan Area, Kota Medan,Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 351 K/TUN/201 411.12.13.14.15.16.seharusnya Tergugat tidak sampai pada keputusan untuk menerbitkan obyeksengketa tersebut;Bahwa adapun faktafakta tersebut adalah sebidang tanah seluas 77 M?berikut bangunan rumah permanen yang setempat dikenal dengan JalanSutrisno Gg.
    UndangUndang Nomor 9Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 351 K/TUN/201 4Tahun 2004 jo.
    Tentang Kewenangan Absolut;Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 351 K/TUN/2014Bahwa berdasarkan dalil posita angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 danangka 6 surat gugatan Para Penggugat, terang dan tegas yang menjadiobyek perkara a quo adalah soal masalah kepemilikan atas sebidang tanahseluas + 77 M?
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 351 K/TUN/2014