Ditemukan 31975 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-08-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 308 K/TUN/2015
Tanggal 24 Agustus 2015 — MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, vs. ADRINA YUSTITIA, S.E., M.M
87 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 308 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 308 K/TUN/20152.
    Putusan Nomor 308 K/TUN/2015dan perbuatan itu diketahui setelah menjadi PNS harus diberlakukanketentuan hukum lain yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun2000 tentang Pengadan Pegawai Negeri Sipil.
    Putusan Nomor 308 K/TUN/2015demikian sampai saat ini faktanya belum pernah ada diterbitkanPeraturan Pemerintah yang mengatur tentang halhal tertentu tersebut.e.
    Putusan Nomor 308 K/TUN/2015e. Bahwa dari dasar pertimbangan tersebut, maka seharusnya MajelisHakim menerapkan aturan yang sesuai dengan pelanggarankepegawaian yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dalam memutusperkara.
    Putusan Nomor 308 K/TUN/2015Halaman 27 dari 26 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-11-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 372 K/TUN/2010
Tanggal 29 Nopember 2010 — Hj. FATMAH NASUTION, S.H., M.H., vs I NYOMAN ARTANA, S.H. ;dkk
41 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 372 K/TUN/2010
    PUTUS ANNomor 372 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :Hj. FATMAH NASUTION, S.H., M.H., KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia,bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar, Nomor 117/151, Denpasar80113 ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;melawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI, berkedudukan diMAPOLDA Bali, Jalan W.R.
    No. 372 K/TUN/2010Dalam penjatuhan hukuman disiplin perlu dipertimbangkan :a. Situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi ;b. Pengulangan dan perilaku seharihari pelanggar disiplin ;c.
    No. 372 K/TUN/2010STR/179/V/2007 tanggal 21 Mei 2007 yang menentukan bahwa jumpa pershanya dilakukan oleh pejabat Humas atau Kasatker ;Bahwa padahal Penggugat tidak pernah melakukan jumpa pers danmenyurunh memberitakan hal seperti yang dimuat dalam pemberitaantersebut di atas ;Bahwa pertemuan Penggugat dengan Sdr.
    No. 372 K/TUN/2010dimutasikan sebagai Pamen Polda Bali.
    No. 372 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 437 K/TUN/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — BENNY DANIEL AGUSTINUS LOKOLLO, DKK vs. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI MALUKU, DK
47 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 437 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 437 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:I.Il.IIL.IV.VI.VIL.Vill.BENNY DANIEL AGUSTINUS LOKOLLO, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Passo, Jalan Laksdya.Leo Wattimena, (belakang Ina Kaka) RT. 031 / RW. 07, KecamatanBaguala, Kota Ambon;WELLEM JOHANIS LOKOLLO, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal
    Putusan Nomor 437 K/TUN/2014IX. MARTHEN STEVANUS MUSKITA, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Passo, Jalan Laksdya. LeoWattimena, RT. 26 / RW. 06, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;HAROLD MARYO HENDRIK MUSKITA, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Listrik Negara(tanah bekas Hotel Anggrek) RT. 01/RW. 01, Kelurahan Batu Gajah,Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;Selanjutnya masingmasing memberi kuasa kepada: 1. Margaretha de Queljoe,SH.,dan 2.
    Putusan Nomor 437 K/TUN/20143 Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara di atas olehTergugat adalah jelas telah memenuhi ketentuan Pasal angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitubersifat Konkrit, Individual dan Final yang dapat menimbulkan akibat hukum;4 Bahwa kalau dihitung sejak diketahuinya obyek sengketa, sampai dengandidaftarkannya gugatan dalam perkara ini di Pengadilan Tata
    Putusan Nomor 437 K/TUN/2014MARTHEN STEVANUS MUSKITA, X.
    Putusan Nomor 437 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — PT. GLOBAL MINERAL SEJAHTERA, vs BUPATI DHARMASRAYA
46 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 95 K/TUN/2009
    No. 95 K/TUN/2009yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukumkepada Penggugat (garis bawah dari Penggugat);.
    No. 95 K/TUN/2009TENTANG SIFAT FINAL;7.5. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara haruslah bersifat final,artinya sudah definitif dan tidak membutuhkan persetujuan instansiatasan atau instansi lain, sehingga karenanya dapat menimbulkanakibat hukum;7.6.
    No. 95 K/TUN/200910.3.Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan PemantauanLingkungan Hidup (UPL), bahkan Izin Khusus Pengangkutan danPenjualan Contoh Bijih Besi yang diperoleh Penggugat in casuPT.
    No. 95 K/TUN/20098.
    No. 95 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 414 K/TUN/2015
Tanggal 3 September 2015 — TJIPTO SETIADIHARDJA (dh. THIO HAN HIEN) vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, DK
66 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 414 K/TUN/2015
    Sigmaeltra Propertindo, berkedudukan di Jakartatelah diterbitkan pada tanggal 25 Juli 1998, maka gugatan yang diajukanHalaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 414 K/TUN/2015oleh Penggugat telah melebihi batas waktu yang ditentukan atau telahdaluwarsa / lewat waktu.
    Sigmaeltra Propertindo, berkedudukan di Jakarta, sejakadanya surat dari kuasa hukum Penggugat kepada Tergugat yaitu sejakHalaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 414 K/TUN/2015tanggal 15 Januari 2014.
    ;Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 414 K/TUN/2015Bahwa gugatan Penggugat tidak secara rinci menyebutkan prosedur manadalam proses penerbitan objek sengketa yaitu Sertipikat Hak GunaBangunan No. 14/ Kadumangu, tanggal 25 Juli 1998, Surat Ukur No.15/Kadumangu, tanggal 18 Juli 1998, luas 13.764 M2 (tiga belas ribu tujuhratus enam puluh empat meter persegi), atas nama PT.
    UndangUndangHalaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 414 K/TUN/2015Nomor : 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor : 2Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. ;Dengan demikian jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalamperkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, harus ditolakatau setidaktidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet onvantkelijkverklaard).
    Imam Soebechi, S.H., M.H.Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 414 K/TUN/2015Biayabiaya Panitera Pengganti,1. Meterai .................. Rp. 6.000,00 Ttd./2. Redaksi ................... Rp. 5.000,00 Sumartanto, S.H., M.H.3. Administrasi Kasasi ... Ro489.000,00Jumlah ......................Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP.: 220000754Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 414 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 380 K/TUN/2019
Tanggal 8 Oktober 2019 — KEPALA DESA SUNGAI LITI vs.
79 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 380 K/TUN/2019
    This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 380 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA DESA SUNGAI LITI, tempat kedudukan di DesaSungai Liti, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar,Provinsi Riau;Pemohon Kasasi;Lawan1.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.1. Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan KeputusanTata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat;2.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Dengan Hormat Saudara M. Syafii DK Sebagai Kaur PemeritahanDesa Sungai Liti Kampar Kiri Kabupaten Kampar;.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.3.
    Putusan Nomor 380 K/TUN/2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 K/TUN/2023
Tanggal 21 Juni 2023 — EDDIE GUNADIRDJA, DKK vs. LURAH RANGKAPAN JAYA, DK
51 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 161 K/TUN/2023
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-05-2010 — Upload : 10-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 286 K/TUN/2009
Tanggal 24 Mei 2010 — MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ; Dr. Ing. Ir. MOHAJIT, MSc,
60 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 286 K/TUN/2009
    No. 286 K/TUN/2009e Recommendation from at least 3 internationally recognizedscientists.12.
    No. 286 K/TUN/20095.
    No. 286 K/TUN/20091. Pertimbangan Majelis Hakim PT.
    No. 286 K/TUN/2009dosen yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membeladiri".
    No. 286 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 K/TUN/2015
Tanggal 4 Maret 2015 — BUPATI BONE VS A. ABUBAKAR, S.IP.,M.Si
43 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 13 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 13 K/TUN/20154.
    Putusan Nomor 13 K/TUN/2015Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 13 Tahun 2002;.
    Putusan Nomor 13 K/TUN/2015pemerintah terkait dengan penempatan pegawai negeri sipildalam jabatan harus mengutamakan keahlian, kompetensi, ataudisiplin ilmu.
    Putusan Nomor 13 K/TUN/2015Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1.
    Putusan Nomor 13 K/TUN/2015Biayabiaya:1. Meterai.................Rp 6.000,002. Redaksi................Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp489.000,00Jumlah ................Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 220000754 Halaman 30 dari 30 halaman. Putusan Nomor 13 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-09-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409 K/TUN/2011
Tanggal 10 September 2012 — SUPARJO, DKK. VS KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DKK.
74 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 409 K/TUN/2011
    Nomor 409 K/TUN/2011HARAHAP, Direktur Utama PT. Perkebunan IV(Persero);Selanjutnya memberikan kuasa kepada:1. SOFWAN TAMBUNAN, S.H.;2. ZULISRAK, S.H.;3. HUSNI, S.H.;4. THEMIS SIMAREMARE, S.H.
    Nomor 409 K/TUN/2011Negara Medan menyatakan dirinya tidak berwenang untukmemeriksa dan memutus perkara a quo;B.
    Nomor 409 K/TUN/2011EKSEPSI TERGUGAT II:1. Bahwa Tergugat Il menolak seluruh dalildalil yang diajukan olehPenggugat kecuali terhadap halhal secara tegas diakui oleh Tergugat II;2. Tentang Kewenangan Absolute:a.
    Nomor 409 K/TUN/2011menentukan bila tidak jelas batasbatas tanah sengketa maka gugatantidak dapat diterima.
    Nomor 409 K/TUN/2011Panitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754Hal. 27 dari 24 hal. Put. Nomor 409 K/TUN/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264 K/TUN/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG ,DK vs. HENDRA SUTANTO TAN, DKK
53 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 264 K/TUN/2017
    Putusan Nomor 264 K/TUN/2017 Selatan : Tanah Kosong, sorong;. Penggugat IX berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanahgarapan tanggal 23 Januari 2015 seluas + 180 m?
    Putusan Nomor 264 K/TUN/2017. Penggugat XIll berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanahgarapan 23 April 2015 seluas + 10.000 m?
    Putusan Nomor 264 K/TUN/2017b.
    Putusan Nomor 264 K/TUN/20175.
    Putusan Nomor 264 K/TUN/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-01-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/TUN/2014
Tanggal 20 Januari 2015 — WALIKOTA PAGAR ALAM vs. IRFANSI, DKK
55 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 98 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-08-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 PK/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — PT. SENTIKA MITRA PERSADA vs. PT. KALTIM JAYA MINERAL
215 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 86 PK/TUN/2016
    Putusan Nomor 86 PK/TUN/2016802 Jalan Jend.
    Putusan Nomor 86 PK/TUN/2016seluas 4.111 Ha, terletak di desa (i) Rintik, (ii) Labangka, (ili) BabuluDarat, (iv) Gn. Intan, dan (v) Gn.
    Putusan Nomor 86 PK/TUN/2016Penggugat sejak awal mulanya, yakni sejak tahun 2005, sebagai berikut:a.
    Putusan Nomor 86 PK/TUN/2016Produksi.
    Putusan Nomor 86 PK/TUN/2016 Garis BujurGaris LIntang No. (Bujur Timur (BT (Lintang Selaten
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-12-2011 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369 K/TUN/2011
Tanggal 29 Desember 2011 — HINDHARTO BUDIMAN, DK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DK
73 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 369 K/TUN/2011
    Putusan Nomor 369 K/TUN/20111Akta Surat Kuasa No. 5 tertanggal 18 Juni 1979, yang dibuat oleh dandihadapan Samsul Hadi, S.H.
    Putusan Nomor 369 K/TUN/20112009, perihal Mohon Penjelasan SHM No. 98/Tjipinang Besara/n Erna Emanbhudi, tetapi sampai dengan saat diajukannyagugatan TUN ini, Tergugatpun tidak pernah menjawab ataumenjelaskannya ;Bahwa, baru pada saat acara jawaban dalam Perkara Perdata No. 177/ Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tepatnya pada tanggal 19 Mei 2010(Jawaban Tergugat I/Budi Purnama) Para Penggugat mengetahui bahwa benar telahditerbitkan sertifikat hak yang tercatat dengan SHGB
    Putusan Nomor 369 K/TUN/20111212diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hariterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara. dan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 330 K/TUN/2001,tertanggal 10 Mei 2001, yang berbunyi : Bahwa oleh karenaobyek gugatan tersebut rata rata sekitar tahun 1987, sedangkangugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungtanggal 26 Januari 2000.
    Putusan Nomor 369 K/TUN/20112626Hal mana telah disebutkan di Halaman 39 alinea (1) dalam Pertimbangan Hukumoleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara perdata No.304/Pdt.Plw/2000/PN.JKT.TIM tanggal 13 Juni 2001, yang berbunyi :Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian saksi saksi Syachroni, Ayay Rusmala,Moch.
    Putusan Nomor 369 K/TUN/20113838
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-11-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/TUN/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — SOENITRIA IROE vs REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 321 K/TUN/2010
    No. 321 K/TUN/2010pasaloun yang menyatakan atau dapat menyebabkan Peraturan MenteriPendidikan Nasional tersebut menggugurkan semua Keputusan Tata UsahaNegara di Tingkat lebih bawah ( Keputusan Rektor ) yang telah diterbitkansebelumnya.
    No. 321 K/TUN/2010sebelum Peraturan Mendiknas No. 76 Tahun 2008 berlaku. Yang dimaksuddengan " Produk hukum " di sini adalah izin penghunian yang dilakukan secarasah berdasarkan pelbagai peraturan hukum sebelum berlakunya PeraturanMendiknas No. 76 Tahun 2008 adalah tetap berdasarkan pada peraturan yanglama.
    No. 321 K/TUN/2010untuk memiliki rumah sendiri.
    No. 321 K/TUN/2010Penghunian Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor No.24 Kota Malang a.n.Drs.
    No. 321 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 12-06-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/TUN/2014
Tanggal 12 Juni 2014 — ARIS SUPARMAN vs KEPALA DESA KAMULYAN
95 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 14 PK/TUN/2014
    PUTUSANNomor 14 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:ARIS SUPARMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala DusunMulyadadi, Desa Kamulyan, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap,bertempat tinggal di Desa Kamulyan RT. 003 RW. 001, Kecamatan Bantarsari,Kabupaten Cilacap;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding/ Penggugat;melawan:KEPALA DESA
    ARIS SUPARMAN Dari Jabatan Kepala DusunHalaman dari 13 halaman Putusan Nomor 14 PK/TUN/2014Mulyadadi Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari ditetapkan pada tanggal 9Desember 2012, sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari sebagaimana tersebut pada Pasal 55, yaitu :Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara;Il KEPENTINGAN PENGGUGAT :Bahwa Penggugat sebagai
    ARISSUPARMAN Dari Jabatan Kepala Dusun Mulyadadi DesaKamulyan Kecamatan Bantarsari, dengan dasar alasan yaitu :a Penggugat dianggap tidak mengindahkan Surat PeringatanPertama dan Surat Peringatan Kedua dari Tergugat yangmengakibatkan warga masyarakat Dusun Mulyadadi resah,yaitu Penggugat tidak melakukan permintaan maaf kepadaHalaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 14 PK/TUN/2014warga masyarakat Dusun Mulyadadi sebagaimana yangdiperintahkan dalam surat Peringatan, padahal Penggugattidak melakukan
    seharusnyaTergugat mengacu kepada ketentuan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 TentangPerangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Nomor Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa, dimanaatas kesalahan yang ditimpakan kepada Penggugat yaitumelakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dannorma susila yang berlaku di lingkungan masyarakat, danHalaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 14 PK/TUN
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADIL, SHNip. 220000754 Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 14 PK/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 356 K/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — MUHAMMAD YANI VS WALI KOTA PALEMBANG, DK
72 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 356 K/TUN/2014
    Oleh karena itu,Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 356 K/TUN/2014berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia Nomor : 88.K/TUN/1993tanggal 7 September 1994 yang berbunyi terhadap masalah pengujian keabsahansurat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segi kewenangan atau proseduraladalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi jikadalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut terdapat sengketa perdata, maka harusdiselesaikan lebih dahulu oleh peradilan umum, jelas
    Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat didalam kaidahhukum dalam perkara Nomor : 88,K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 darihimpunan putusa Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang kewenanganmengadili 1995 : 125 Rangkuman HP. 2000 yaitu mengenai kewenangan mengadiliantara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 356 K/TUN/2014meskipun sengketa terjadi akibat surat keputusan pejabat, tetapi perkaramenyangkut pembuktian hak
    /2014Bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi TUN Medan dalam mengabulkan eksepsikewenangan Absolut Pengadilan adalah salah penerapannya bahwa pemohon kasasidalam gugatannya sudah jelas yang menjadi objek Tun adalah :e Surat Izin Walikota Palembang No.787/1MB/KPPT2013.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, S.H.NIP. 220000754 Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 356 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-07-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 360 K/TUN/KI/2022
Tanggal 4 Juli 2022 — TREESWATY LANNY SUSATYA vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR,
42 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 360 K/TUN/KI/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-01-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491 K/TUN/2014
Tanggal 28 Januari 2015 — Ir. H. SARIMUDA, MT, DK VS MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, DK
88 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 491 K/TUN/2014
    Putusan Nomor 491 K/TUN/2014B.
    Putusan Nomor 491 K/TUN/2014C.
    Putusan Nomor 491 K/TUN/20143.
    Putusan Nomor 491 K/TUN/20146.
    Putusan Nomor 491 K/TUN/2014Halaman 59 dari 58 halaman. Putusan Nomor 491 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-05-2010 — Upload : 10-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 299 K/TUN/2008
Tanggal 4 Mei 2010 — PT. HOTEL INDONESIA NATOUR, ; KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA, GUNTUR AGUNG ARDIANSAH,.AGUS SUPARMAN, S.Kom, dkk.
41 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 299 K/TUN/2008
    No.299 K/TUN/200810.1992 yang berhak atas manfaat pensiun dan Modal Pensiun.
    No.299 K/TUN/200816.
    No.299 K/TUN/2008f.
    No.299 K/TUN/2008yang dapat melemahkan atau merubah putusan Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Jakarta tersebut.
    No.299 K/TUN/2008