selama Terdakwa berada dalam masa tahanan ;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa berkasberkas suratsebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini yang seluruhnyamerupakan dokumen tetap terlampir dalam berkas perkara lain ; Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana terhadap Terdakwa makaperlu dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan sebagai berikut ;Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum KabupatenLanny Jaya (Divisi Penyelenggara

Pemilihan Umum) Kabupaten Lannya Jayabertentangan dengan program pemerintah dalam Pemberantasan Kolusi,Putusan Nomor : 15/Tipikor/2011/PNJPRKorupsi dan Nipotisme : Perbuatan Terdakwa menyebabkan Kerugian Negara atau PemerintahKabupaten Lanny Jaya sebesar Rp. 473.000.000, (empat ratus tujuh puluh tigajuta rupiah) ;Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga; Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya

Pembentukan Panel Hakim untukmemeriksa Permohonan Nomor 111/PHPU.DXI/2013 tanggal 12September 2013.oO1 (satu) jilid Kesimpulan Pemohon Perkara Nomor: 111/PHPU.DXI/2013 tanggal 25 September 2013.1 (satu) jilid Kesimpulan Pihak Terkait dalam Sengketa PemilukadaKabupaten Lebak, tahun 2013 tanggal 25 September1 (satu) jilid Kesimpulan Termohon Perkara Nomor: 111/PHPU.DXI1/2013, Saleh & Partners Law Office tanggal 25 September1 (satu) bundel copy UndangUndang Republik Indonesia Nomor 15Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum.1 (satu) bundel Kajian Perkara 111/PHPU.DXI/2013 tentang PilkadaKab.Lebak, Banten tanggal 16 September 2013.1 (satu) bundel Daftar Saksi Pihak Terkait PHPU no: 111/PHPU.DXI/2013 Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 19 September1 (satu) bundel Daftar Tambahan Saksi Pihak Terkait PHPU no: 111/PHPU.DXI/2013 Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 24September 2013.1 (satu) bundel Lay Out Persidangan Perkara Nomor 111/PHPU.DXI/2013 tanggal 19 dan 24 September 2013.1 (satu) bundel

Pasal 1 angka 10 Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnyadisebut BAWASLU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umumyang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruhwilayah negara kesatuan Republik Indonesia;2. Pasal 1 angka 18 Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yangselanjutnya disebut PANWAS Kecamatan adalah Panitia yang dibentukoleh PANWAS Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasipenyelenggaraan pemilihan di wilayah kecamatan; dan bahkan3.

Penggugat telah juga menyerahkan Surat Penyataan dari Pimpinan Pusat KegiatanBelajar Masyarakat (PKBM) DURIAN Anjungan yang ditujukan kepadaKetua Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Sepahat dikeluarkan tanggal 4 April2014 dan ditunjukan kepada Tergugat III namun tetap saja tidak menjadiperhatian;6.

Rota dengan nomor urut 5.Bahwa Panitia Penyelenggara Pemilihan Kades itu diketuai oleh ISHARSINATRA, yang dibentuk oleh Badan Permusyawaran Desa (BPD) BabatBanyuasin yang diketuai oleh Harjono, sebagaimana ditentukan dalam PPNo. 72 tahun 2005 Tentang Desa pasal 35 huruf d, yang berbunyi BPDmempunyai wewenang membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.Bahwa surat suara yang telah dicoblos sebagai hasil pemilihan dikumpulkandi Balai Desa yang berasal dari 11 Tempat pemungutan Suara (TPS), masingmasing

Namun, dalam rangka memenuhistandar etika Penyelenggara Pemilihan Umum dan sebagaiLembaga Negara yang melaksanakan tugasnya secaraprofesional,Tergugat beritikad baik untuk tetap memberikantanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas gugatan a quo;Halaman 28 dari 99 halaman, Putusan Nomor 195/G/2019/PTUNJKT7.

dan secara tekhnisnilaikemanfaatan sebuah putusan Pengadilan dapat dimulai dandijalankan apabila putusan pengadilan tersebut dapat dieksekusiatau dilaksanakan;Bahwa perintah Pengadilanin casuPTUN Samarinda yang hanyamembatalkan atau tidak sah penerbitan obyek sengketakhususnya pada bagian yang terkait dengan tahapanhasilpemungutan suara di TPS 01 sesungguhnya tidak memilikinilaikeadilan, kepastian hukum dan manfaat, baik bagi PenggugatPutusan : 02/G/2016/PTUNSMD, halaman 87 dari 92 halamanmaupun Penyelenggara

Pemilihan in casu Tergugat apabila tidakdilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 01 sehinggadiperlukan adanya perintah secara hukum untuk pemungutansuara ulang di TPS 01;Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukumtersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkanobyek sengketa a quo berupa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser UtaraNomor : 141/21/2016, tanggal 21 Januari 2016, tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Periode 20162022

danMengikat setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 122/PHPU.DXI/2013, tanggal 9 Oktober 2013, memutus permohonan tersebutdengan amar Putusan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnyadan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Gunung Mas melalui Suratnyatanggal 21 Oktober 2013 Nomor 205/KPUGM/X/2013 tentang TindaklanjutPutusan Mahkamah Konstitusi meneruskan hasil Pemilukada KabupatenGunung Mas ke DPRD Kabupaten Gunung Mas sesuai ketentuan Undangundang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum.Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara a quo,telah memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagaimanadiktum memperhatikan yang ada dalam objek gugatan in litis.

GorontaloUtara Nomor : 08/Kep/PPKGorut/I/2019 Tentang Hasil TemuanDan Tindak Lanjut Laporan Gugatan Pelanggaran Pemilihan KepalaDesa Tutuwoto Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara,yang isi keputusannya antara lain yaitu membatalkan Penggugatsebagai calon / calon terpilin kepala Desa Tutuwoto danmemerintahkan Panitia Pemilihnan Tingkat Desa Desa Tutuwotountuk menetapkan calon yang memperoleh suara terbanyak keduasebagai calon terpilih, penggugat tidak lagi mendapat informasiapaapa dari pihak penyelenggara

pemilihan kepala Desa Tutuwototersebut.Bahwa tiba tiba Pada sekitar bulan Januari 2019 Pengguagatmendapat Informasi dari istri Penggugat bahwa yang menjabatKepala Desa adalah Saudari Adeleyda Kadoli calon Nomor Urut4 (empat) pada waktu Pemilihnan Kepala Desa Tutuwoto waktu itu.Bahwa dengan mengetahui ternyata yang menjabat sebagai kepalaDesa Tutuwoto Adalah Saudari Adeleyda kadoli,maka pada saatitulah Penggugat mulai mencari fisik Objek Sengketa yang telahmengesahkan Saudari Adeleyda Kadoli sebagai

Bahwa tugas dan wewenng KPU Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraanpemilinan Bupati/Walikota .sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalahsebagai berikut : a. Merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan Bupati/ Walikota; b.Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS danKPPS dalarn pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dariKPU dan/ atau KPU Provinsi;.

kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPUKabupaten/Kota ditetapkan;Bahwa Pasal 135A ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 diatas menyebutkan secara ekplisit jenis Pelanggaran Administrasi Pemilihansebagaimana diatur pada Pasal 73 ayat (2) UndangUndang Nomor 10Tahun 2016, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pelanggaran AdministrasiPemilinan hanyalah terbatas pada adanya tindakan calon dan/atau timkampanye memberikan janji dan/atau memberikan uang atau materi lainnyauntuk mempengaruhi penyelenggara

pemilihan dan/atau pemilih vide Pasal73 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016.

Saya berjanji tidak akan mengulangi danmengganggu lagi.Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan UmumAnggota Legislatif harus ikut digugat supaya mempertanggungjawabkanHasil Pemilu dan segala Ketetapan yang telah dibuat.Bahwa KPU selaku Turut Tergugat , KPU Provinsi NTT selaku TurutTergugat Il KPU Kabupaten Flores Timur selaku Turut Tergugat Ill KPUKabupaten Sikka selaku Turut Tergugat IV dan KPU Kabupaten Endeselaku Turut Tergugat V sebagai Penyelenggara Pemilu turut digugatagar dapat

ratus juta rupiah) dan berdasarkan laporanrealisasi penggunaan anggaran tahap ketiga terdapat realisasi anggaran Auditdan pengumuman dana kampanye sebesar Rp. 297.000.000,(dua ratussembilan puluh tujuh juta rupiah);Bahwa dari realisasi anggaran Audit dan pengumuman dana kampanye sebesarRp. 297.000.000,(dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tersebut, padakenyataannya realisasi anggaran tidak terdapat buktibukti pertanggungjawabanatau tidak dapat dipertanggungjawabkan;Biaya Pengadaan Batik Penyelenggara

Pemilihan Umum Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Kab.

Halmahera Timur, dengan tugas dan kewenangan dalampenyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,berdasarkan pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan pasal 8 ayat (3) berdasarkan Undangundang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum yaitu :Pasal 7 ayat (1) :a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota;b. bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kotake luar dan ke dalam;c. memberikan keterangan resmi tentang

Biaya Pengadaan Batik Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Kab. Halmahera Timur Tahun 2010 :Bahwa berdasarkan rincian permintaan kebutuhan kegiatan tahapan PemilihanUmum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Halmahera Timur Tahun2010, pada pengajuan anggaran tahap kedua terdapat anggaran untuk Batikpenyelenggara Pilkada sebesar Rp. 114.600.000,(seratus empat belas jutaenam ratus ribu rupiah) dengan rincian :1.

22. 1 jepitan fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 01/KEP/KPU-29-433645/V/2013 tentang pengukuhan anggota panitia pemilihan kecamatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi maluku tahun 2013 dan pengangkatan anggota panitia pemilihan kecamatan menjadi penyelenggara pemilihan umum tingkat kecamatan tahun 2014.

pengesahandokomen berkas bakal calon yang bersangkutan tanpa dilegalisir Camatserta tanpa mendapat Surat Keterangan Camat sebagaimana PeraturanBupati Kapuas No.17 Tahun 2017 Paragraf 2 pasal 17 huruf m )menyatakan foto copy KK dan KTP dilegalisir olen Camat , seharusnyasecara normatif wajib dokumen berkas calon Kepala Desa oleh Camatsetempat untuk menandatanganinya ; Fakta fakta ini dinubungkan denganazas pemerintahan yang baik , Azas kepastian hukum dan azas kecermatan,di level pelaksana atau penyelenggara

Pemilihan Kepala Desa , DesaDadahup Raya secara sengaja membiarkan bakal calon atas nama Giyantotidak taat azas memenuhi ketentuan sesuai peraturan yang berlaku ; Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dadahup Raya terdapat pulapelanggaran yang dilakukan Panitia Pemilinan ( Tergugat II ) yang mengikutsertakan pemilih yang belum cukup umur 17 tahun atau belum kawin sertadata pemilih dilakukan pengelembungan ( Mark up ) yang bukan pemilihberdomisili di desa Dadahup Raya tanpa dilakukan pemutahiran

Pademangan Barat.Halaman 17 dari 119 halaman Putusan No. 5/G/2019/PTUNJKTBebas dari pengaruh Obatobatan terlarang di Negara RepublikIndonesia.Menolak calon Ketua RT dan Ketua RW yang bukan Pemilik Rukandan bukan Pemegang KTP RW. 016.Meminta pihak berwenang dan penyelenggara pemilihan Ketua RTmaupun Ketua RW harus bersikap Netral tanpa dipengaruhimaupun mempengaruhi pihakpihak yang berkepentingan.Memberikan kebebasan Warga yang ber KTP RW. 016 secaraotomatis terdaftar sebagai daftar pemilin cukup

rekayasa dan akalakalan Pemohon danterkesan dalildalil yang diungkapkan oleh Pemohon tersebut dalamangkaangka dibuat Pemohon hanyalah berdasarkan imajinasi yangsubyektif secara hukum karena Pemohon tidak dapat menyebutkansumber data secara valid dan akurat yang dapat dipertanggungjawabkansecara hukum dengan tidak merujuk secara jelas pada tingkatanpenghitungan mana (TPS, PPK, atau KPU Kabupaten/kota) tabulasiangkaangka tersebut berasal (dibuat oleh yang tidak mempunyaikewenangan secara hukum sebagai penyelenggara

pemilihan umumGubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007).Seyogyanya saksi dari masingmasing pasangan calon dan saksi dariPemohon mengajukan keberatan untuk segera dilakukan pembetulanseketika itu juga bila terjadi kesalahan penghitungan suara di TPS, PPK,KPU Kabupaten/kota, dan KPU Propinsi Sulawesi Tenggara, akan tetapisecara fakta hukum saksi pasangan calon Pemohon tidak mengajukankeberatan terhadap hasil penghitungan dan rekapitulasi suara, olehkarenanya saksisaksi dari

Bandar Surabaya, untuk Mendirikan Radio Komunitas,sebesar Rp. 30.000.000,,4) No Agenda 393 Bantuan Kepada Panitia Penyelenggara Pemilihan BintangActing dan Modelling 2007 sebesar Rp. 25.000.000.,5) No Agenda 394 Bantuan Kepada Bali Entertainmen untuk Kegiatan PentasSeni Tari Tradisional Lampung dan Bali se Lampung Tengah sebesar Rp.25.000.000,,6) No Agenda 395 Bantuan Kepada Panitia Kejuaraan Motor Cross danGrasstract Fajar Indah Cup 3 sebesar Rp. 30.000.000,,7) No Agenda 396 Bantuan Kepada Pemudapemudi

limaribu rupiah);Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwatelah mengajukan pembelaan (pledooi) secara tertulis tertanggal 24 Oktober2013 yang pada pokoksebagai berikut: Pertama berdasarkan proses persidangan sampai sekarang ini dan denganpertimbangan bahwa saya masih melanjutkan masa tugas sampai denganbulan Desember tahun 2013, maka dengan rendah hati saya mohon kepadamajelis hakim yang saya muliakan untuk memberi saya hukuman yangseadiladilnya dan seringanringannya; Kedua Penyelenggara

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati KabupatenSumba Barat Daya Tahun 2013 bukan hanya Ketua dan Pimpinan sidangPleno Rekapitulasi pada tanggal 10 Agustus 2013 yang lalu.

perundangundanganyang berlaku, maka adanya syarat pemidanaan telah terpenuhi menuruthukum:; Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anggota Il menjatuhkanPutusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf fUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,selanjutnya akan dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhalyang meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut;Halhal yang memberatkan :e Para Terdakwa sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan UmumKabupaten Lampung Barat selaku Penyelenggara

Pemilihan Umumtidak mengaktualisasikan penyeleggaraan kehidupan bernegara danpemerintahan yang berdasarkan pada prinsipprinsip demokrasi danNomor: 87/Pid.B/201 4/PN.LIW.94memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu dari waktu ke waktusecara konsisten, sehingga proses demokrasi melalui pemilu dapatberjalan dengan baik, terkelola dan terlembaga;e Para Terdakwa telah dijatuhi pidana;e Para Terdakwa tidak berterus terang dan tidak mengakuiperbuatannya;Halhal yang meringankan :e Para Terdakwa bersikap