Putusan Nomor 1033/B/PK/Pjk/2020PPh Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00001/206/09/057/15 tanggal 19 Maret2015.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT106963. 15/2009/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 30 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00831/KEB/

WPJ.07/2016 tanggal 14Juni 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/057/15tanggal 19 Maret 2015, atas nama: PT Cargill Indonesia, NPWP:01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt.26 Suite 26.01,Jalan Jend.

Putusan Nomor 1033/B/PK/Pjk/2020Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00831/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 14Juni 2016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/057/15tanggal 19 Maret 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.002.071.7057.000; sehingga

disebutsebagai "Termohon";Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di mukapersidangan;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 29 April 2013 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor: 217/Pdt.G/2013/PA.Amt. mengemukakan halhal sebagai berikut :1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Januari 2010,sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 057

Muhammad Syaprudin, M.H.I), tetapi tidak berhasil;Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon;Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon belum menyampaikanjawabaan;Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalildalil permohonannya telahmengajukan alat bukti surat berupa: Fotokopi pi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten HuluSungai Utara Nomor 057/02/II/2010 Tanggal 01 Februari 2010 bermeteraicukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya

tidak berhasil;Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dengan Termohon lagi;Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatutanggapan apapun dan mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala halsebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapanPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara(Kutipan Akta Nikah Nomor 057

yang sah menikah pada tanggal 22 Januari 2010 di hadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara (Kutipan AktaNikah Nomor 057/02/II/2010 tanggal 01 Februari 2010);Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil yang diajukan Pemohon dandihubungkan dengan keterangan saksisaksi Pemohon, maka Majelis menemukanfaktafakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut.e Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, kumpul baiksebagaimana layaknya suami istri selama 2 tahun

PENETAPANNomor 6 / Pdt.P / 2016 / PN KfmDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkaraPermohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkanPenetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;FERDINANDUS TAN KIM~ FEN, berkedudukan di JalanSisingamangaraja, RT/RW:057/006, Kelurahan KefamenanuSelatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TimorTengah Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaBEATRICE USBOKO,

Sisingamangaraja, RT/RW:057/006, KelurahanKefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, KabupatenTimor Tengah Utara, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 19 april 2016, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca suratsurat dalam permohonan ini ;Setelah membaca bukti surat dalam permohonan ini ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dipersidangan ;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal18 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

yang bernama BEATRICE USBOKO, mereka menikah di GerejaNosa Senhora Do Rosario De OeCusse Kabupaten Ambenu TimorTimur;Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon bersama isterinya telahdikaruniai 4 orang anak masingmasing 2 orang anak Lakilaki dan 2orang anak Perempuan yaitu : Herdin Tan, Gilton Tan, Prisa Tan dananak bungsu yang sudah tidak diingat lagi namanya;Bahwa pekerjaan pokok Pemohon adalah wiraswasta yang berprofesisebagai kontraktor;Bahwa saat ini pemohon tinggal di jalan Sisingamangaraja, Rt. 057

Rosario De OeCusse Kabupaten Ambenu TimorTimur; Bahwa seharihari istri Pemohon biasa dipanggil dengan nama Cici; Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon bersama isterinya telahdikaruniai 4 orang anak masingmasing 2 orang anak Lakilaki dan 2orang anak Perempuan yaitu : Herdin Tan, Gilton Tan, Prisa Tan dananak bungsu yang sudah tidak diingat lagi namanya; Bahwa pekerjaan pokok Pemohon adalah wiraswasta yang berprofesisebagai kontraktor; Bahwa saat ini pemohon tinggal di jalan Sisingamangaraja, Rt. 057

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yangseadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan olehHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini para Pemohon hadir dipersidangan, Setelah dibacakan permohonan para Permohon, para Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya semula sebagaimana tersebut diatas ;Hal 2 dari & hal, Penetapan Nomer 057/Pat. P/2018/MSMirdundangan tersebut di atas.

Penetapan Nomor 057/Pdt, P/20/8/MSMrad in Bi, Porkara: Pendaftaran : Rp. 30.000, Biaya Proses :Rp. 50.000, Biaya Pemanggilan : Rp. 200.000, Redaksi :Rp. 5.000,Meterai Rp. 6.000,Jumilah : Rp. 291.000, (dua ratus sembilan puluh saturibu rupiah) ;Hal & dari 8 hal. Penetapan Nomor 037/Pdt. P/2018/MSMrd

Putusan Nomor 2464/B/PK/Pjk/2019 Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP633/WPJ.07/2015 tanggal25 Februari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor:00110/406/11/ 057/13 tanggal 29 November 2013, atas nama PT. CargillIndonesia, NPWP: 01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNILt. 28 JI. Jend.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP633/WPJ.07/2015 tanggal 25 Februari 2015tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 #Nomor:00110/406/11/057/13 tanggal 29 November 2013, atas nama PT.Cargill Indonesia, NPWP: 01.002.071.7057.000, beralamat diWisma 46 Kota BNI Lt. 28 JI. Jend.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP633/WPJ.07/2015 tanggal 25 Februari 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00110/406/11/057

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 20 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112509.15/2013/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 3 Desember 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00149/KEB/WPJ.07/2017tanggal 8 Februari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013Nomor: 00018/206/13/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00149/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 8 Februari2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor00018/206/13/057/15 tanggal 23 November 2015, atas nama PTOsaki Medical Indonesia, NPWP: 01.824.471.5057.000,beralamat di JI.

Putusan Nomor 3534/B/PK/Pjk/2019mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor: 00018/206/13/057/15 tanggal23 November 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.824.471.5057.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadilebih bayar sebesar Rp1.289.315.625,00; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a. Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu.

Nomor 4574/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT084841.16/2011/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 5 Maret 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP2222/WPJ.07/2014 tanggal26 Agustus 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2011 Nomor: 00170/207/11/057

Putusan Nomor 4574/B/PK/Pjk/20193. 2.3. 3.3. 4.Atau:Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP2222/WPJ.07/2014 tanggal 26 Agustus 2014, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2011 Nomor 00170/207/11/057/13 tanggal 28 Juni 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00119/WPJ.07/KP.0503/2013 tanggal 19Desember 2013, atas nama PT Duta Sugar International,

NPWP02.193.073.0057.000, beralamat di Multivision Tower Lantai 12,Kuningan Mulia Kav. 9, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2011 Nomor 00170/207/11/057/13 tanggal 28 Juni 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2222/WPJ.07/2014 tanggal 26 Agustus2014 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2011 Nomor 00170/207/11/057

mengajukansurat uraian banding tanggal 23 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89599/PP/M.IB/15/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00659/KEB/WPJ.07/2016 tanggal04 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor:00006/206/10/057

2399/B/PK/Pjk/2018karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Atau:Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembaliterkait sengketa a quo;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00659/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 04 Mei 2016tentang Keberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor:00006/206/10/057

Putusan Nomor 2399/B/PK/Pjk/2018Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00659/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 04 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKBKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor: 00006/206/10/057/15 tanggal20 Februari 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.882.511.7057.000, sehingga

tanggal 14 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003971.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00468/KEB/WPJ.07/2018 tanggal21 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2014 Nomor: 00048/207/14/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00468/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21 Februari 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2014 Nomor: 00048/207/14/057/17 tanggal 16 FebruariHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1827/B/PK/Pjk/20202017, atas nama: PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3,Jl.

PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00468/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21 Februari 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2014Nomor: 00048/207/14/057

tanggal 03 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT096002.16/2012/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 12 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1970/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juni2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2012 Nomor00108/407/12/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1970/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juni2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Februari 2012 Nomor 00108/407/12/057/14tanggal 2 April 2014, atas nama PT Kerry Sawit Indonesia,NPWP 01.071.733.8057.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai 15, JI.

Putusan Nomor 561/B/PK/Pjk/20192015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2012 Nomor 00108/407/12/057/14 tanggal 2 April 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP : 01.071.733.8057.000, sehingga pajak yanglebin dibayar menjadi Rp1.802.692.753,00 adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan Yang DapatDiperhitungkan

tanggal 18 September 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004235.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00692/KEB/WPJ.07/2018 tanggal16 Maret 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2014 Nomor: 00044/207/14/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00692/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 Maret 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2014 Nomor: 00044/207/14/057/17 tanggal 16 Februari2017, atas nama: PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWPHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1826/B/PK/Pjk/202002.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3,Jl.

PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00692/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 Maret 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2014Nomor: 00044/207/14/057

2018Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan jawaban;Menimbang, bahwa amarPUT.66157/PP/M.XIIA/16/2015, tanggal 30 November 2015, yang telahPutusan Pengadilan Pajak Nomorberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingKEP1331/WPJ.07/2013 Juli 2013,keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakNomor: tanggal 11 tentangPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010 Nomor:00127/207/10/057

Putusan Nomor 368B/PK/Pjk/20183.2.Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010Nomor: 00127/207/10/057/12 tanggal 26 April 2012, atas nama PT.Indoboga Jaya Makmur, NPWP 02.076.488.2057.000, adalah tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dantidak mempunyai kKekuatan hukum.3.3.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakpermohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP1331/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juli 2013 mengenai Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010 Nomor:00127/207/10/057

uraian banding tanggal 3 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89604/PP/M.1IB/16/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00711/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010 Nomor:00019/507/10/057

Putusan Nomor 2403/B/PK/Pjk/201800019/507/10/057/15 Tanggal 20 Februari 2015, atas nama: PTPacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000, beralamatdi Jl. P. Bawean KIM Il RT/RW Saentis Percut Sei Tuan, DeliSerdang, Medan, Sumatera Utara, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00711/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010 Nomor:00019/507/10/057

Putusan Nomor 2671/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan selurunh permohonan Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP418/WPJ.07/2016 tanggal29 Januari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:0004 1/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa Pajak Januari 2010;Menimbang, bahwa

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 2 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87614/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP418/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:0004 1/207/10/057

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP418/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2010 Nomor:00041/207/10/057

, yang terletak di Kelurahan Parak Kopi Kecamatan PadangUtara, Kota Padang atas nama Penggugat II (Orangtua Debitur);Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat II untuk seluruhnya;Menyatakan sah, kuat dan berharga (te gehangen en te gedogen)Perjanjian Kredit dengan jaminan Nomor 62, tanggal 19 September2011 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 057/PD.1II/HCLU/KUMkPRK/IX/2012, tanggal 17 September 2012, Addendum Perjanjian KreditNomor 082/PD.1I/CMLU/KUMKPRK/IX/2013, tanggal

balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepadaPengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:TsMenerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untukseluruhnya;Menyatakan sah dan berharga alat bukti Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang diajukan dalam perkara ini;Menyatakan sah dan berharga demi hukum Perjanjian Kredit Nomor 62tertanggal, 19 September 2011 yang dibuat oleh dan ditandatanganidihnadapan Indra Jaya, S.H., Notaris di Padang beserta addendumNomor 057

Menyatakan sah Perjanjian Kredit dengan jaminan Nomor 62, tanggal19 September 2011 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 057/ PD.II/HCLU/KUMKPRK/IX/2012, tanggal 17 September 2012, AddendumPerjanjian Kredit Nomor 082/PD.II/CMLU/KUMKPRK/IX/2013, tanggalHalaman 5 dari 11 hal. Put.

Nomor 1080 K/Pdt/201817 September 2012 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 086/PD.II/CMLU/KUMKMPRK/IX/2014, 19 September 2014, dan PersetujuanPemberian Kredit Nomor 091/PD.II/SP2K/KUMKMPRK/IX/2015 tanggal15 September 2015;Menyatakan hutang debitur Azmi Amir almarhum berdasarkan perjanjiankredit dengan jaminan Nomor 62, tanggal 19 September 2011 danAddendum Perjanjian Kredit Nomor 057/PD.1II/HCLU/KUMKPRK/IX/2012, tanggal 17 September 2012, Addendum Perjanjian Kredit Nomor082/PD.1II/CMLU/KUMKPRK/IX

mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89605/PP/M.IB/16/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP00712/KEB/WPJ.07/2016tanggal 17 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010Nomor: 00020/507/10/057

Menolak Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP00712/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 Nomor00020/507/10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atas nama PT.Pacific Plamindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000,beralamat di Jalan P.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00712/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 Nomor00020/507/10/057

mengajukansurat uraian banding tanggal 30 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105392.15/2012/PP/M.VA/Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00432/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 12April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00003/406/12/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00432/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 12 April 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00003/406/12/057/15tanggal 25 Februari 2015, atas nama PT Mondelez Indonesia,Halaman 4 dari 9 halaman.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00432/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 12 April 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012, Nomor: 00003/406/12/057

Putusan Nomor 2670/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP312/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00044/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa Pajak April 2010;Menimbang, bahwa atas banding tersebut

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87616/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP312/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00044/207/10/057

Putusan Nomor 2670/B/PK/Pjk/2018Terbanding Nomor: KEP312/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010 Nomor:00044/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.307.663.3057.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp1.067.352.804,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan dalam hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha pada tanggal 21 Juni 2009 surat keterangan kawin No. 02.19/057/005/VI/2009 tertanggal 22 juni 2009 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga

, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/2009 tanggal 21 Juli 2009 adalah sah menurut hukum;

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2009 Penggugat dengan Tergugat telahmelangsungkan perkawinan secara Agama Budha sesuai surat keterangankawin No. 02.19/057/005/VI/2009 tertanggal 22 juni 2009 dan perkawinantersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaSibolga, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/2009 tanggal 21 Juli 2009 ;2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugattinggal di rumah sewa di kota sibolga;3.

Menyatakan dalam hukum, bahwa Perkawinan Penggugat denganTergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha pada tanggal 21 Juni 2009surat keterangan kawin No. 02.19/057/005/V1/2009 tertanggal 22 juni 2009 danperkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Sibolga, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/2009 tanggal 21Juli 2009 adalah sah menurut hukum;3.

Menyatakan dalam hukum, bahwa Perkawinan Penggugat denganTergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha pada tanggal 21 Juni 2009surat keterangan kawin No. 02.19/057/005/V1/2009 tertanggal 22 juni 2009 danperkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Sibolga, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/2009 tanggal 21Juli 2009 adalah putus disebabkan karena perceraian;4.

Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan No. 02.19/057/005/V1/2009yang dikeluarkan oleh Majelis Buddhayana Indonesia tertanggal 22 Juni 2009yang menyatakan Tergugat dan Penggugat telah menikah pada hari minggutanggal 21 Juni 2009, yang telah diberikan meterai dan dicocokkan aslinyadalam persidangan selanjutnya diberi tanda bukti P1;2.

Menyatakan dalam hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugatyang dilangsungkan secara Agama Budha pada tanggal 21 Juni 2009 suratketerangan kawin No. 02.19/057/005/VI/2009 tertanggal 22 juni 2009 danperkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Sibolga, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/2009 tanggal 21 Juli2009 adalah sah menurut hukum;4.

Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 1 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117119.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02491/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 06 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2014 Nomor 00273/107/14/057

Putusan Nomor 2508/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP02491/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal O6 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2014 Nomor 00273/107/14/057/16,tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) NomorKEP02491/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 06 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2014 Nomor00273/107/14/057/16, tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak oleh