,Benny Mohamad Ulpa, SH.dan Tedy Haryadi, S.Sos.berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret2021 No. 1565/32.04100.PS.14/III/2021, selanjutnyadisebut sebagai Turut Tergugat II;Kjpp Firman Azis & Rekan, tempat kedudukan Jl. Srigadis No. 30Bandung, Kel.

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG BATAM
3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK HERMAN, MEIRIZKI & REKAN (KJPP HMR)

SKU17/MK.6/WKN.03/2021tanggal 28 September 2021, sebagai Tergugat Il;Hal 1 dari 4 Halaman Penetapan No. 299/Pdt.G/2021/PN.BtmKantor Jasa Penilai Publik Herman, Meirizki & Rekan (kjpp Hmr),tempat kedudukan Jepe 9 Building, JI. Raya Ragunan Nomor 09,Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, JakartaSelatan, Kel. Jati Padang, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan,DKI Jakarta, sebagai Tergugat Ill;Pengadilan Negeri tersebut :Setelah membaca :1.

SUKYAN MU
Turut Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Immanuel, Johnny n Rekan

Kepala Kantor Jasa Penilai Publik Kjpp Immanuel, Johnny N Rekan, tempatkedudukan Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta, semula sebagai Tergugat IIselanjutnya sebagai Turut Terbanding ;Pengadilan Tinggi SurabayaHalaman 1 Putusan Nomor 672/Pdt/2020/PT SbySetelah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 672/PDT/2020/PTSby, tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untukmengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;2.

Bahwa dalam pembebasan tanah milik Penggugat tersebut BadanPengembangan Wilayahn Suramadu (BPWS) atau Tergugat mengunakan Kantor Jasa Penilai Publik ( KJPP Immanuel, Johnny &Rekan ) sebagai penaksir /Appraisal yang menentukan harga tanah,bangunan dan pohon yang berada ditanah yang terkena pembebasan;.

Bahwa dalam hal pengadaan tanah seperti tersebut diatas yangdilakukan oleh Tergugat , Tergugat Il adalah Kantor Jasa PenilaiPublik ( KJPP Immanuel, Johnny & Rekan ) yang beralamat : GrahaSucofindo , Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta, adalah kantorpenaksir / Apprisial yang ditunjuk oleh tergugat untuk melakukanpenaksiran harga tanah, bangunan daan pohon atas pembebasantanah milik Penggugat;2.

Penggugat tidak memenuhipersyaratan gugatan sehingga sangat patut gugatan Penggugat harus dinyatakan tidakdapat diterima.Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam suatu gugatan,karena yang ditarik selaku Para Tergugat yakni Tergugat I/Tergugat II adalah tidak tepatdan tidak mempunyai kapasitas sebagai Tergugat.Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah, Badan PengembanganWilayah SurabayaMadura (BP WS) selaku instansi pemohon tanah/ Kantor Jasa PenilaiPublik Immanuel dan Rekan (KJPP

Legalisir Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-14826AH.01.02-TH.2009, tanggal 13 Januari 2002 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

Wahanasarana Angkutan Jatimbahari;

Wahanasarana Angkutan Jatimbahari;* Fotokopi legalisir Surat tugas KJPP Areyanti Junita Nomor :0349/ST/AJBM/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011, yangditujukankepada Sdr. HANDI HARNOTO; Fotokopi legalisir Summery PT. WSA JATIMBAHARI yangditanda tangani oleh TOTO SAPUTRA selaku Direktur Utama; Fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persoran TerbatasPT.

WAHANA SARANA ANGKUTAN JATIM BAHARI di RukoUjung menteng Jakarta Timur namun pihak kami tidak melakukanpengecekan secara langsung ke lokasi agunan namun pihak kami menunjukApraisal eksternal rekanan dari KJPP AREYANTI, JUNITA (Laporanterlampir). Bahwa hasil pengecekan lokasi dan kegiatan usaha calon debiturPT.

Bahwa untuk lokasi agunan di cek langsung oleh Apraisal eksternalrekanan dari KJPP AREYANTI, JUNITA adapun hasilnya adalah lokasiagunan berupa rumah tinggal terletak di Komplek Deplu no. 76 jalan carakaraya no. 67 kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren kab tangerang dengan nilaiHalaman 24 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN. Jkt. Utragunan senilai Rp. 2.600.690.000, (dua miliar enam ratus juta enam ratusSembilan puluh ribu rupiah).

Fotokopi legalisir Surat Bank Mandiri (persero) Tok BBC Jakarta kelapaGading NOmor : BBC.JKG/0648/2011 tanggal 8 Agustus 2011 yangditujukan kepada KJPP Areyanti Junita perihal : Pelaksanaan KerjaPenilaian Agunan Kredit Debitur bank mandiri Segmen bussines banking;Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor : 124/Pid.B/2020/PN. Jkt. Utr38. Fotokopi legalisir laporan Penilaian No. laporan : O66/lap.Pen/AJWAJ/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 atas nama Debitur PT.Wahanasarana Angkutan Jatimbahari;39.

Wahanasarana Angkutan Jatimbahari; Fotokopi legalisir Surat tugas KJPP Areyanti Junita Nomor :0349/ST/AJBM/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011, yangditujukankepada Sdr. HANDI HARNOTO; Fotokopi legalisir Summery PT. WSA JATIMBAHARI yangditanda tangani oleh TOTO SAPUTRA selaku Direktur Utama; Fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persoran TerbatasPT.

Sedangkan TERGUGAT hanya melelang satu jaminankredit Miyar, dengan demikian perbandingan harga yang didalilkan ParaPenggugat tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar.Bahwa TERGUGAT dalam menentukan limit lelang telah memintakepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Satria Iskandar Setiawandan Rekan, untuk melakukan penilaian terhadap jaminan kredit, Miyar,berupa sebidang tanah dan bangunan SHM No. 312/karangjati, Luas414 M* an.

Sugito.Berdasarkan hasil penilaian sebagaimanaSuratKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Satria Iskandar Setiawan danRekanNomor: 00470/2.012401/PJ/07/0348/1/V1/2019, tanggal 18 Juni2019, disebutkan bahwa Nilai Pasar dan Nilai Likuidasi objek tanahdan bangunan SHM No.312/Karangjati, adalah sebagai berikut:e Nilai Pasar: Rp980.000.000,00 (Sembilan ratus delapan puluhjuta rupiah); dane Nilai Likuidasi:Rp686.000.000(/Enamratusdelapanpuluhenam juta rupiah).

Bahwa oleh karena KJPP merupakan pihak yang independent, makahasilnya juga tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain.

Namun apabilaterdapat pihak yang merasa dirugikan atas hasil penilaian KJPP,keberatan tersebut tetap dapat dilakukan, tetapi bukan dengan caramenguji hasilnya, tetapi menguji metode atau tata cara dalammencapai hasil sesuai dengan Standar Penilai Independen, yangdiajukan kepada MAPPI (Masyarakat Profesi Penilal Indonesia) atauP2PK (Pusat Pembina Profesi Keuangan) yang merupakan Lembagapengawas jasa penilaian..

Dengan demikian keberatan atas hasil lelang baru dapat diajukansetelah terdapat kepastian /keputusan apakah metode penilaian yangdilakukan oleh KJPP telah sesuai dengan SPI, dan mempengaruhihasil akhir penilaian.Halaman 37 Putusan Nomor 290/PDT/2020/PT.SMG.7.

EEN YUNIAWATI
Tergugat:
Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Citarum
Turut Tergugat:
1.Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Firman Aziz dan Rekan
2.Badan Pertanahan Nasional BPN Kab.Bandung
3.Kantor Desa RancakasumbaIn casuKepala Desa Rancakasumba

Penggugat:
1.Mohamad Omit
2.Rasudin
Tergugat:
1.Dinas Kementerian PUPR Serang
2.Badan Pertahanan Nasional BPN Serang,
3.PT.Sucofindo Appraisal Utama melalui KJPP Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel, Johny,dan rekan

disepakatibersama dengan cara perpindahan atau pertukaran hak warisan diantarasesama para ahli waris yaitu dengan memperhitungkan harga sesuaidengan appraisal / taksiran KJPP, maka kewajiban pinjaman saya dapatlangsung diperhitungkan atau dipotong dari hasil perpindahan ataupertukaran hak warisan tersebut."

disepakatibersama dengan cara perpindahan atau pertukaran hak warisan diantarasesama para ahli waris yaitu dengan memperhitungkan harga sesuaidengan appraisal / taksiran KJPP, maka kewajiban pinjaman saya dapatlangsung diperhitungkan atau dipotong dari hasil perpindahan ataupertukaran hak warisan tersebut."Bahwa sesuai dengan halaman 3 pada poin ke2 Akta Pernyataan AhliWaris Almarhum Tn.

pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) tersebut, saya bersedia dipotong secaralangsung dari hasil penjualan pertama (yang terjual terlebin dahulu) atashak warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kami, Almarhum AlhanifNawawi dan Almarhumah Zainimar Noer.Bilamana belum atau tidak terjadi penjualan hak warisan, tetapidisepakati bersama dengan cara perpindahan atau pertukaran hakwarisan diantara sesama para ahli waris yaitu dengan memperhitungkanharga sesuai dengan appraisal / taksiran KJPP

Berdasarkan kunjungan penggugat pada lebih dari 10 KJPP (KantorJasa Penilai Publik) di wilayah Surabaya dan Sidoarjo telahmendapatkan informasi, bahwa pasar untuk wilayah Karangpilang 0jalan / depan jalan pada akhirakhir bulan tahun 2015 yaituRp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) dan setelah melihat posisi objekgugatan aquo memberi kisaran ania Rp. 5.500.000 (lima juta limaratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.800.000, (lima juta delapanratus ribu rupiah).

Urusanurusan pindah rumah, dll Bahwa berdasarkan informasi dari KJPP, nilai ekonomis plus / nonphisik kisaran 15% 20% dari harga pasar.

Bahwa penggugat meminta agar bersedia menjadi saksi ahli dalampersidangan dengan membayar biaya administrasi danlainlainsesuai dengan ketentuan yang berlaku di kantor tersebut kepadapihak KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) yang dikunjungi, ada 3 KJPPyang terus terang menyampaikan bahwa akan bermasalah denganpihak MAPPI (Masyarakat Penilai Publik Indonesia) di Jakarta, olehHal 7 dari 40 Putusan Perk No. 661/Pdt.G/2016/PN.Sby5.7.4Dedkarena itu mereka menolak / tidak bersedia memenuhi permintaanpenggugat

P2/KJPP ADHISBY/IX/2015 tanggal14 September 2015 222 eon one nnn nnn nnn ene nn ee5. Dalam Penilaian terhadap Pengadaan Tanah bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum ini kami memakai Dasar Nilai Penggantian Wajar sesuaiStandar Penilaian Indonesia (SPI) 306.

selaku Kasi Pembangunan pada Kantor Desa Sindutan,Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo; Saksi Yuswandi selaku Pembimbing warga, Kecamatan Temon,Kabupaten Kulon Progo;Maupun saksisaksi dari Pihak Pemohon Kasasi Il yaitu: Saksi Sudarna, PNS. selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulon Progo, Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo; Saksi Rachman Hakim, selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

Progo;maupun saksisaksi dari Pihak Pemohon Kasasi Il terdiri dari: Saksi Agus Proklamanto dari Kantor Pakualaman, Abdi dalempakualaman, sebagai staf pengageng kawedanan Kaprajan yangmengurusi masalah Pertanahan (Panitikismo); saksi Sudarna selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulon Progo; Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modaldan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan; Saksi Rachman Hakim, selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

Nomor 3384 K/Pdt./2016Banaran, hal ini lebih jelas tergambar dalam Peta Rencana Pola RuangKabupaten Kulon Progo pada Lampiran Il PERDA Kabupaten KulonProgo Nomor 10 Tahun 2014, karena telah mendirikan tambak di luarzonasi peruntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan:Saksi Rahman Hakim selaku Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun danRekan,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar

saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilai pertanahan yang resmiditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selaku Instansi yang memerlukantanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan oleh KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.

Nomor 3384 K/Pdt./2016Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekandi Yogyakarta yang secara resmi diakui sebagai penilai pertanahan yangsah dan mempunyai legalitas secara hukum dalam melakukan penilaianterhadap objek Pengadaan Tanah dalam rangka Pembangunan BandaraInternasional Yogyakarta di Kulon Progo (memiliki sertifikasi knusus selakuPenilai Pertanahan yang sah), yakni: Saksi Rachman Hakim, selaku salah satu Penilai Pertanahan adalahpihak yang sangat kredibel , independen

Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksiHalaman 12 dari 42 hal. Put.

Nomor 3519 K/Padt/2016diberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger Fahrul Febriantoketerangannya tidak di bawah sumpah karena Termohon Kasasikeberatan dengan alasan saksi mendapat upah dari Pemohon Kasasill namun Pemohon Kasasi Il berpendapat saksi fakta dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathunsebagai pemenang tender atas pekerjaan sebagai penilai pertanahandari Pemohon Kasasi Il yang bekerja berdasarkan kontrak kerjasehingga berkedudukan sama bukan sebagai

Leo Handoko, PNS. selaku Kepala Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo,e saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo,e saksi Angger Fahrul, selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta,e saksi Koentjoroadi Tri Hatmono Abdi dalem pakualaman, sbagai stafpengageng kawedanan Kaprajan yang mengurusi masalahPertanahan (Panitikismo).

) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuInstansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi)dan ditetapbkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi D.

dikelola Termohon Kasasi dalam bentuk uang denganjumlah besaran Rp.147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh jutarupiah) sehingga Pemohon Kasasi Il menganggap bahwa penghitungannilai besaran ganti kerugian dibuat tanoa dasar yang jelas dikarenakansaksi Purwoko bukanlah ahli dibidang tambak udang dan tidakmempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

Leo Handaka selaku Kepala Bidang pada Dinas Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulon Progo;Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan;Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger Fahrul Febriantoketerangannya tidak di bawah sumpah karena Termohon Kasasikeberatan

dengan alasan saksi mendapat upah dari Pemohon Kasasi Il,namun Pemohon Kasasi II berpendapat saksi fakta dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathunsebagai pemenang tender atas pekerjaan sebagai penilai pertanahandari Pemohon Kasasi Il yang bekerja berdasarkan kontrak kerjasehingga berkedudukan sama bukan sebagai atasan ataupun bawahan,namun keberatan Pemohon Kasasi II ditolak oleh Ketua Majelis Hakimdan saksi memberikan keterangan tanpa disumpah;Serta telah pula

Leo Handoko, PNS. selaku Kepala Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;e Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo;e Saksi Angger Fahrul, selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta;e Saksi Koentjoroadi Tri Hatmono Abdi dalem pakualaman, sebagaistaf Pengageng Kawedanan Kaprajan yang mengurusi masalahPertanahan (Panitikismo);(Semua keterangan

Nomor 3530 K/Padt/2016Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo pada Lampiran II PerdaKabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014, karena telahmendirikan tambak di luar zonasi peruntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan :e Saksi Angger Fahrul selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan, yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa

Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagaipenilai pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak AngkasaPura selaku Instansi yang memerlukan tanah (berdasarkanproses tender resmi) dan ditetapkan oleh Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.

Sri BintanAir RajaKijang di Kecamatan Toapaya,selanjutnya diberi tanda T2 ;Fotocopy sket, identifikasi jalur, dan inventarisasi tapak tower atas namaPenggugat, selanjutnya diberitanda T3 ;Fotocopy daftar nominatif pembayaran ganti rugi tapak tower atas namaPenggugat, selanjutnya diberitanda T4 ;Fotocopy daftar penilaian ganti rugi tapak tower atas nama Penggugat yangdikeluarkan oleh Tim Penilai (KJPP), selanjutnya diberitanda T5 ;Fotocopy daftar nominatif pembayaran kompensasi (ROW) dibawah jaringankabel

atas nama Penggugat, selanjutnya diberitanda T6 ;Fotocopy daftar nominatif penilaian kompensasi (ROW) dibawah jaringankabel atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Tim Penilai (KJPP),selanjutnya diberi tanda T7 ;Fotocopy dokumentasi lokasi tapak tower dan jaringan kabel transmisi atasHalaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.TpgPenggugat, selanjutnya diberitanda T8 ;9.

saksi tidak tahu berapa luas tanah objek perkara tersebut ;Bahwa kemudian diadakah pertemuan di Kantor Kelurahan dandisepakati untuk pembayaran ganti kerugian lebih kurang sejumlahRp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) ;Bahwa lebih kurang 2 (dua) minggu kemudian Beni Candra membatalkankesepakatan tersebut di Toko Morning Bakery Km. 7 Tanjungpinang ;Bahwa nilai pengganti kerugian sejumlah Rp. 36.000.000 (tiga puluhenam juta rupiah) tersebut dari hasil perhitungan Konsultan Jasa PenilaiPublik (KJPP

2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 1 Angka (8) yang berbunyi :Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antarpihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatandalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentinganumum ;Menimbang, bahwa dari hasil musyawarah tersebut juga telah ditetapkannilai ganti kerugian terhadap pemilik lahan yang terkena dampak proyekpembangunan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

BiayaBiaya lelang tersebut meliputi: jaminan lelang, pajakpembeli, pajak penjual, biaya lelang pembeli, pendaftaran lelang,pengumuman lelang dikoran, biaya appraisal/ penilaian, pengosonganobyek lelang, biaya notaris untuk pengeringan tanah dan balik namasertipikat tanah dan lainlain.Penetapan harga lelang sebesar Rp.1.074.000.000, (Satu MilyarTujuhpuluh Empat Juta Rupiah), berdasarkan harga limit lelang setelahdilakukan penilaian obyek lelang oleh Appraisal Independen dari KantorJasa Penilai Publik KJPP

ditetapkan olehpenaksir internal bank .Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat butir 6,yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat melakukan appraisalterhadap agunan milik Penggugat yang merugikan Penggugat karenaharga yang ditawarkan jauh dibawah harga pasar, denganmembandingkan harga tanah sekitar, karena merupakan dalil asumsiPenggugat saja juga dalam lelang eksekusi tertanggal 28 Nopember2019 atas agunan milik Penggugat appraisal dilakukan oleh Kantor JasaPenilai Publik KJPP

BendaBendayang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) (Lelang Eksekusihak tanggungan akibat cidera janji debitor) dengan Nilai Limit lebih besardari Rp 1 miliar yang harus ditetapkan oleh Penilai independen,sedangkan nilai limit lelang di bawah nilai tersebut dapat ditetapkan olehpenaksir internal bank, karena sebagaimana telah diuraikan dalamjawaban Tergugat sebelumnya dalam lelang eksekusi tertanggal 28Nopember 2019 atas agunan milik Penggugat telah dilakukan appraisaloleh Kantor Jasa Penilai Publik KJPP

Nomor 2311 K/Pdt/2016Dalam jawaban dari Termohon 1 dan Termohon 2 yang bertanggung jawabadalah KJPP Toto Suharto dan Rekan, di dalam Perma Mahkamah AgungNomor 3 Tahun 2016 Termohon Keberatan Lembaga Pertanahan sebagaiLembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pertanahan;Dalam jawaban Termohon dan Termohon II ganti rugi tanah disepakatidalam bentuk uang Majelis Hakim langsung menerima jawaban dariTermohon Kasasi dan Termohon Kasasi II, bahwa ganti rugi dengan uangMajelis Hakim tidak

Tanah sawah terletak dipinggir Jalan Desa Rp125.000,00 (seratus duapuluh lima ribu rupiah);Seharusnya Majelis Hakim harus menghitung juga pada waktu penetapantanggal 30 Desember Tahun 2015 yang ditetapkan oleh KJPP Toto Suhartodan Rekan sebagai berikut:a. Tanah Pekarangan terletak di pinggir Jalan Kecamatan Rp350.000,00 (tigaratus lima puluh ribu rupiah);b. Tanah Pekarangan terletak di pinggir Jalan Desa Rp250.000,00 (dua ratuslima puluh ribu rupiah);c.

Leo Handaka selaku Kepala Bidang pada Dinas Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulon Progo; Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (Semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger Fahrul Febriantoketerangannya tidak di bawah sumpah karena Termohon Kasasikeberatan

dengan alasan saksi mendapat upah dari Pemohon Kasasi Il,namun Pemohon Kasasi II berpendapat saksi fakta dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathunsebagai pemenang tender atas pekerjaan sebagai penilai pertanahandari Pemohon Kasasi Il yang bekerja berdasarkan kontrak kerjasehingga berkedudukan sama bukan sebagai atasan ataupun bawahan,namun keberatan Pemohon Kasasi II ditolak oleh Ketua Majelis Hakimdan saksi memberikan keterangan tanpa disumpah;Serta telah pula

Nomor 3502 K/Pdt/2016Saksi Angger Fahrul, selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta;Saksi Koentjoroadi Tri Hatmono Abdi Dalem Pakualaman, sebagaiStaf Pengageng Kawedanan Kaprajan yang mengurusi masalahPertanahan (Panitikismo);(semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah);Serta telah diperlinatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakuisah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang

) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuInstansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi)dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi D.

digarap/dikelola Termohon Kasasidalam bentuk uang dengan jumlah besaran Rp85.000.000,00 (delapanpuluh lima juta rupiah) sehingga Pemohon Kasasi I menganggap bahwapenghitungan nilai besaran ganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelasdikarenakan saksi Purwoko bukanlah ahli dibidang tambak udang dan tidakmempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

Penggugat kurang pihaksehingga tidak lengkap, karena masih ada pihak lain dalampermasalahan ini yang tidak digugat oleh penggugat sebagai pihak yangberkepentingan (p/urium litis consortium) yaitu KANTOR JASA PENILAIPUBLIK (KJPP) dengan demikian apabila persidangan ini tetapdilanjutkan dan diputus, maka tidak dapat menyelesaikan masalah yangsebenarnya dengan menyeluruh dan tuntas apabila pihak KJPP tidakikut dilibatkan, untuk itu. sudah seharusnya Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara

Tte4.74.8masyarakat yaitu sebesar Rp. 6.071.311.091 (enam milyar tujuhpuluh satu juta tiga ratus sebelas ribu Sembilan puluh satu rupiah).Bahwa sebagian dari Penggugat yang dilintasi jalur SUTTtermasuk dalam daftar penerima konpensasi Sampai saat ini belummau menarima besarnya nilai Kompenasi yang telah ditetapkannilai/oesarannya sesuai keputusan KJPP, namun dengan itikadbaik maka tergugat tetap membayar konpensasi berdasarkanperhitungan KJPP dan menitipbkan biaya konpensasi ParaPenggugat di Pengadilan

Dalam hal ini Tergugat tidak mempunyaikapasitas untuk menentukan berapa besarnya nilai konpensasi danditentukan oleh Lembaga Penilai Profesional dan IndependenyaituKANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP). gugatan Penggugat kurang pihakkarena masih ada pihak lain dalam permasalahan ini yang tidak digugatoleh penggugat sebagai pihak yang berkepentingan (plurium litisconsortium) yaitu KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)3 Fundamentum Petendi Gugatan Penggugat Kabur, Tidak Jelas (ObscuurLibel).a.

Bahwa karena 8 (delapan) orang Tergugat dalam Rekonvensi / PenggugataT ao Se PPdalam Konvensi sebagaimana dimaksud pada point 2 diatas yangbangunan/tanahnya dilintasi jalur SUTT termasuk dalam daftar penerimakonpensasi sampai saat ini belum mau menerima besarnya nilai Kompenasiyang telah ditetapbkan sesuai keputusan Lembaga KJPP maka dengan itikadbaik berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 3 Peraturan Mentri Energi danSumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018, Tergugatdalam Konvensi

, pada sisi yang lain karena ketidakjelasan formulaperhitungan kompensasi olen KJPP tersebut, maka Para Penggugat/TergugatRekonvensi tidak mau menerima Biaya Kompensasi tersebut, untuk itu makadalil tersebut patut dikesampingkan;Halaman 88 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.

manfaat jasaatau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyekjJual beli jasa, dengan konsumen dilarang untuk mangajukantuntutan ganti rugi atau tuntutan dalam bentuk apapun kepadaTergugat hal ini sama dengan mengurangi harta kekayaanHalaman 2 dari 19 hal putusan No:157/PDT/2018/PT BDGkonsumen karena harga agunan milik konsumen akan dilelang olehTergugat sesuai keinginan Tergugat berdasarkan hutangPenggugat kepada Tergugat tanpa mempertimbangkan penilaiandari kantor Jasa Penilai Properti (KJPP

langsung untuk melakukansegala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yangdibeli oleh konsumen secara angsuran, dengan konsumenmemberikn kuasa kepada Tergugat untuk menjual ataumengalinkan jaminan dengan cara apapun pada pihak ketiga halini Sama dengan bukan hanya mengurangi harta kekayaankonsumen karena harga agunan milik kKonsumen akan dilelangoleh Tergugat sesuai keinginan Tergugat berdasarkan hutangPenggugat kepada Tergugat tanpa mempertimbangkan penilaiandari Kantor Jasa Penilai Properti (KJPP

manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaanHalaman 4 dari 19 hal putusan No:157/PDT/2018/PT BDGkonsumen yang menjadi obyek jual beli jasa, dengankonsumen dilarang untuk mengajukan tuntutan ganti rugiatau tuntutan dalam bentuk apapun kepada Tergugat hal inisama dengan mengurangi harta kekayaan konsumen karenaharga agunan milik konsumen akan dilelang oleh Tergugat sesuai keinginan Tergugat berdasarkan hutang Penggugatkepada Tergugat tanopa mempertimbangkan penilaian darikantor Jasa Penilai Properti (KJPP

Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (1) UndangUndang No. 2 Tahun2012, penilai yang ditetapbkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31ayat (1) wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telahdilaksanakan, sehingga yang bertanggungjawab terhadap penilaianUang Ganti Rugi (UGR) adalah KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan.Pasal 32 ayat (1) UU No. 2/2012Penilai yang ditetapbkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)wajib bertanggungjawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan.6.

Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan ldentifikasiPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan(TOL) PandaanMalang, tanggal 23 Oktober 2015 Nomor 21c/BAHalaman 7 dari 26 Putusan nomor 96/Pdt.G/2016/PN.Kpn35.07/PPT/X/2015 kepada Penilai KJPP Abdulllah Fitriantoro &Rekan.e. Penyerahan Hasil Penilaian KJPP Abdullah Fitriantoro & RekanKepada Ketua Pelaksana Pengadaan tanah tertuang dalam suratNo. 921/UM/0.0KJPP/XV2015, tanggal 25 Nopember 2015.f.

Malang No. 03/KEP35.07/X/2015 tanggal 19 10 2015 Tentang Penetapan Jasa Penilai Tanah untuk PengadaanTanah bagi Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL) Pandaan Malang,terletak di Desa Sumberporong, Desa Mulyoarjo, Kelurahan lawang,Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, telah diberi materai cukup dandicocokan sesuai dengan aslinya, diberitanda T11 ;12.Foto Copy Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan ldentifikasiPengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL)Pandaan Malang, kepada Penilai KJPP

perubahan atasperaturan Menteri Keuanngan No.93/PMK.06/2010 tentang petunjukpelaksanaan lelang dan peraturan Direktur Jenderal Direktur Jenderalkekayaan Negara No.PER06/KN/2013 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaanlelang dimana salah satu ketentuannya mensyaratkan;Agar objek lelang yang nilai limit lelang paling sedikit Rp 300.000.000 (tigaratus juta rupiah), nilai limitnya harus di tetapkan oleh penjual berdasarkanhasil penilaiannya dari penilai yang dalam hal ini adalah kantor jasa penilaianpublik (KJPP

);Jika agunan yang akan dilelang tersebut telah dinilai oleh KJPP, makaTergugat akan menentukan nilai limit lelang berdasarkan hasil penilaian dariKJP (bukti T.18).jika dikaitkan dengan posita Gugatan Penggugat angka 17,secara implisit dapat Tergugat simpulkan bahwa nilai lelang yang ditetapkan oleh Tergugat berdasarkan hasil nilai KJPP dirasa tidak sesuaidengan nilai angka yang di harapkan oleh Penggugat.6.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Penggugat harusmengikut sertakan KJPP sebagai pihak yang menilai ulang objek yang akandi lelang;Karena KJPP tidak di sertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara A quomaka gugatan Penggugat jelas kekurangan pihak, sehingga terhadapgugatan yang kekurangan pihak tersebut demi hukum harus dinyatakanditolak atau setidaktidaknya tidak dapat di terima;B. Dalam Pokok Perkara;1.