Ditemukan 6791 data
THERRY GUTAMA,SH,MH
Terdakwa:
Ir.RIZALWIN,M.Si
214 — 180
- 1 (satu) lembar Peraturan Bupati Pasaman Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman.
- 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/681/BUP-PAS/2016 tentang Pembentukan Panitia serah terima sementara dan serah terima Akhir pelaksanaan Kegiatan tanggap Darurat Bencana Alam pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2016.
253 — 189
Prioritas Anggaran(PPAS).Bahwa setelah disetujui Kebijaksanaan Umum Anggaran (KUA) makapemerintah daerah dan DPRD memasukannya dalam draft rencanaAnggaran Pembangunan dan Belanja Daerah tahun 2007, drafttersebut di bahas beberapa kali dan setelah itu disetujui antarapemerintah daerah dan DPRD, maka menjadi Perda dan PenjabaranAPBD tahun 2007 dan setelah ditetapbkannya Perda dan PenjabaranAPBD tahun 2007 diterbitkan DPA.Bahwa sebagaimana yang telah ditetapbkan dalam Perda Nomor : 01Tahun 2007 dan penjabaran
THERRY GUTAMA,SH,MH
Terdakwa:
FERIZAL
179 — 40
- 1 (satu) lembar Peraturan Bupati Pasaman Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman.
- 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/681/BUP-PAS/2016 tentang Pembentukan Panitia serah terima sementara dan serah terima Akhir pelaksanaan Kegiatan tanggap Darurat Bencana Alam pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2016.
122 — 25
Kepala Kesbanglitmas (Kesatuan Bangsa , politik danPerlndungan Masyarakat Kabupaten Kudus).Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Kesatuan Bangsa, Politik dan PerlindunganMasyarakat Kabupaten Kudus sejak tahun 2007;Bahwa tugas dan tanggung jawabnya adalah mendukung tugas Bupati Kudus diBidang Persatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;Bahwa berkedudukan Kesbanglitmas di bawah dan bertanggung jawab kepadaBupati, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2009, tanggal 18 Juni 2009tentang Penjabaran
132 — 175
sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 tahun 2012;Bahwa saat klarifikasi kepada saksi Muhtadi saksi tidak menemukan adanya SuratKeterangan Mutu Benih (SKMB) asl pada Saksi Muhtadi namun saksi mendapatkannyadari saksi Imam Setiawan pada saat proses verifikasi yang dilakukan di kantor CV PesonaHijau Desa Penican Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga;Bahwa di dalam DPA tercantum kelapa genjah ungul sedangkan di dalam spesifikasiKAK tercantum Kkelapa genjah entog, hal mi karena KAK merupakan penjabaran
988 — 0
101 — 23
Konsultan juga membuat Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) untukmemudahkan pelaksana melakukan pekerjaan di lapangan karena denganadanya RKS itu merupakan narasi / penjabaran gambar secara tertulis ataumemperkuat gambar karena tidak semua orang bisa membaca gambar,maka dijelaskan dalam RKS.Di dalam perencanaan ini adalah lanjutan / memperpanjang jembatan yangsudah ada supaya nelayan lebih mudah dan nyaman dalam menyandarkankapal nelayan yang tidak bisa bersandar di tepi pantai.Bahwa benar tidak
177 — 66
Dengan penjabaran sebagai berikut:a)PT Mitra Cahaya SentosaPada saat itu BIN Cabang Cikarang mendapat gugatan daripemilik jaminan yaitu Sdr. Agridja Rasyid, sehingga terhadap kreditPT Mitra Cahaya Sentosa tindak lanjut yang Saksi lakukan adalahmengikuti jalannya gugatan tersebut.Halaman 50 dari 192Putusan No. 80/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgb) PT Berkah TrimitraKredit PT Berkah Trimitra pada saat itu sudah jatuh tempo,kemudian Saksi serahkan kepada Sdr.
2804 — 3666
Diantarapara tahanan ada yang jenis kelamin lakilaki dan perempuan.Saksi melakukan pemeriksaan dengan dibuate Bahwa saksi mendapat briefing dari Pangdam V Jaya TrySutrisno bersama dengan anggota Satgas lain, dimana secaraumum Pangdam memberikan penjelasan mengenai kejadian123peristiwa Tanjung Priok, dilanjutkan dengan penjabaran detaildan tehnis oleh Dansatgas Kolonel AD Sampoerna, dan dariKolonel Pol MH.Ritonga;Bahwa saksi memeriksa sesuai Tindak Pidana yangdipersangkakan, tetapi dalam rangka penentuan
NOPHY TENNOPHERO SUOTH, S.H. M.H
Terdakwa:
PT. ADEI PLANTATION AND INDUSTRY Yang diwakili oleh Thomas Thomas
1604 — 2853
Pelelawan dan Peraturan Bupati Pelelawan Nomor 76 Tahun 2016tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Peternakan,Kepala Dinas mempunyai tugas : Memimpin, merencanakan,Mengkordinasikan, Mengendalikan, mengevaluasi dan melakukan seluruhkegiatan Dinas Perkebunan Peternakan sesuai dengan kewenangan. b).Fungsinya adalah : Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Perkebunan dan peternakan; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidangPerkebunan dan Peternakan;Halaman 72 dari
Hamka Juniawan, S.H.
Terdakwa:
YATIE, S.KM., M.Si
145 — 94
- 1 (satu) eksemplar copy legalisir salinan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor : 60 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- 1 (satu) eksemplar copy legalisir salinan Peraturan Daerah Belitung Timur Nomor : 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
97 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
disposisi atau memo kepada Bendahara Pengeluaranuntuk membayar dan mengeluarkan uang dari kas padahal pembayarantersebut tidak ada tercatat di APBD (DPARKA) ;Bahwa Judex Facti Tingkat Kedua mengabaikan Terdakwa selaku PenggunaAnggaran melakukan perintah pengeluaran tersebut dengan catatan ataukode kepada Bendahara Pengeluaran ;Bahwa Judex Facti Tingkat Kedua mengabaikan Terdakwa selaku PenggunaAnggaran sengaja membuat memo atau disposisi tersebut padahalTerdakwa selaku Pengguna Anggaran sudah memiliki penjabaran
Bahwa benar ada pada Tahun Anggaran 2008, Pemerintah KotaMedan telah mengalokasikan anggaran dalam Dokumen PelaksanaanAnggaran di Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Medan sebesar Rp.104.653.879.467, (seratus empat milyar enam ratus lima puluh tigajuta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empatratus enam puluhtujuh rupiah) sebagaimana tertuang dalam APBD Pemerintah KotaMedan dan sesuai Peraturan Daerah Nomor: 03 Tahun 2008 tanggal2 Mei 2008 dan perubahannya Nomor 05 tanggal 13 Oktober 2008tentang penjabaran
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ALBERT HANY KALOH, SE
482 — 340
Bahwa Direktur Utama dan Direktur Pemasaranmemiliki kKewenangan untuk memutus kredit tersebut dan kebijakan yangmemberikan disposisi kepada Terdakwa selaku Pemimpin Devisi kredit Bisnismerupakan penjabaran suatu perintah, yang dapat diartikan sebagai suatuperintah yang telah diberikan oleh seorang atasan dimana kewenanganuntuk memerintah semacam itu bersumber pada suatu ambtelijke positieatau suatu kedudukan menurut jabatan dari orang yang memberi perintahmaupun dari orang yang menerima perintah
ADI ARDIANSYAH.DKK
Tergugat:
PT. DIAN RAKYAT
278 — 75
dipertimbangkan sebab surat pemberitahuan aksimogok kerja baru diterima oleh pengusaha 3 (tiga) hari sebelum mogokkerja dilaksanakan sehingga berdasarkan hal tersebut Para Penggugatdikualifikasikan mangkir kerja sehingga Tergugat memanggil secararesmi Para penggugat untuk kembali bekerja sesuai dengan Pasal 168ayat 1 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 akan tetapi ParaPenggugat tidak mengindahkannya;Bahwa Tergugat membantah dalil Para Penggugat dalam Gugatannyanomor 189, 190, 191 dan 192 karena sesuai dengan penjabaran
142 — 9
tanggal 30 Januari 2012.78. 1 (satu) buah Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 8/KEP/BUP.BB/117/2011, tanggal 25 Januari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011.79. 1 (satu) buah Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 376/KEP/BUP.BB/117/2011, tanggal 9 Desember 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2012.80. 1 (satu) buah Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 15 tahun 2011 tentang Penjabaran
1.I.A.K. YUSTIKA DEWI, S.H.
2.MILA MELINDA, S.H.
3.BAIQ IRA MAYASARI, S.H.M.H
4.HENDARSYAH YUSUF PERMANA
5.MARDIYONO, S.H.
6.SAHDI, S.H.
7.DIAN PURNAMA, S.H.,M.H
8.EDI WANSEN, S.H., M.H.
9.EMA MULIAWATI, S.H.
10.HASAN BASRI, S.H.
11.LUSIANA BIDA
Terdakwa:
Lalu Azril Sopandi, SE.
39 — 13
Bank Sinarmas
- Peraturan Bupati Lombok Barat No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 52 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD TA. 2012
- Perda No. 5 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Barat TA. 2012
- Peraturan Bupati Lombok Barat No. 18 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2013
- Perda No. 06 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Lombok Barat TA. 2013
- Laporan Tahunan Pendapatan
1.Dedet Darmadi, SH
2.Umar Assegaf, SH
Terdakwa:
IIS WAHYUDI. ST Bin KAMISMAN
219 — 64
Simeulue berdasarkan Peraturan Bupati SimeulueNomor 52 tahun 2017 tentang Penjabaran Pertanggung JawabanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeuluetahun anggaran 2016 tanggal 28 Agustus 2017 sehingga dilakukanpembahasan dan pada saat pembahasan tersebut Bupati memerintahkanagar dilakukan penambahan anggaran untuk Pemeliharaan Jalan danJembatan Kab.
Simeulue ada mengusulkan atau tidak saksi tidak ingat lagi;Bahwa sumber dana untuk anggaran perubahan tahun 2017 yang di plotkankedalam anggaran masing masing SKPK adalah bersumber dari dana Silpatahun 2016 sebesar Rp.123.903.452.715,03 (Seratus dua puluh tiga milyarsembilan ratus tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus limabelas rupiah koma nol tiga sen) berdasarkan Peraturan Bupati Simeuluenomor 52 tahun 2017 tentang Penjabaran Pertanggungjawabanpelaksanaan Anggaran pendapatan dan
ISKANDAR MARWANTO.SH.,MH
Terdakwa:
1.CORNELIS BUSTON
2.CHUMAIDI ZAIDI
3.ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR
649 — 122
yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar surat DPRD ProvinsiJambi Nomor: UND. 005/2041/DPRD/X1I/2017 tanggal 24 November 2017perihal Undangan.1 (satu) bundle dokumen Keputusan GUbernur Jambi Nomor:179/Kep.Gub/BAKEUDA/2017 tentang Tim Anggaran Pemerintan DaerahHalaman 489 dari 704 halaman, Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2020/PN Jmb36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.Penyusunan Rancangan PEraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
halaman, Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2020/PN Jmb78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 122.15/2957/SJ tanggal 3 Jull2017 Hal Persetujuan Perpanjangan Penjabat Sekretaris Daerah ProvinsiJambi yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri TJAHYO KUMOLObeserta lampirannya.1 (Satu) buah buku Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi TentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi TahunAnggaran 2018.1 (satu) buah buku Rancangan Peraturan Gubernur Jambi Tentang Penjabaran
Buku 11 (satu) buah buku Rancangan Peraturan Gubernur Jambi Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi TahunAnggaran 2018 Buku 2.1 (Satu) buku Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi2016 2021.1 (Satu) buku Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2016 tentang RencanaKerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 20171 (satu) buku Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2016 tentangRubahan Atas Peraturan
Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2018.1 (satu) buah map Badan Perencanaan Pembangunan Daerahberwarna Kuning yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) lembar suratDPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/2041/DPRD/XI/2017 tanggal24 November 2017 perihal Undangan.1 (satu) bundle dokumen Keputusan GUbernur Jambi Nomor:179/Kep.Gub/BAKEUDA/2017 tentang Tim Anggaran PemerintahDaerah Penyusunan Rancangan PEraturan Daerah tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
1.AddaâÂÂwatul Islamiyyah, SH.,MH.
2.Himawan Sutanto, S.H
3.JONI EKO WALUYO,S.H,.
4.Muhammad Faisal Riski
5.Baiq Dewi Amanda, S.H
6.Fajar Adi Putra,S.H.,M.H
Terdakwa:
Yanrik
77 — 53
Pembangunan Puskesmas
P. Jefri Leo Candra, S.H.
Terdakwa:
EMIRSYAH SATAR
457 — 356
Number 19038 27 Maret 2014;
- Barang bukti nomor 30.1 berupa 1 (satu) bundel foto copy Salinan Surat Keputusan, Nomor : JKTDZ/SKEP/50015/10 tentang Pembentukan Proyek Delivery Pesawat Terbang Tahun 2010 PT Garuda Indonesia (Persero), Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), ditetapkan di Jakarta tanggal 01 April 2010 sampai dengan 30.3 disita dari Rizkan Hasana berupa 1 (satu) bundel foto copy Salinan Surat Keputusa Nomor: JKTDQ/SKEP/50015/11 tentang Penjabaran

