Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksiHalaman 12 dari 42 hal. Put.

Nomor 3519 K/Padt/2016diberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger Fahrul Febriantoketerangannya tidak di bawah sumpah karena Termohon Kasasikeberatan dengan alasan saksi mendapat upah dari Pemohon Kasasill namun Pemohon Kasasi Il berpendapat saksi fakta dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathunsebagai pemenang tender atas pekerjaan sebagai penilai pertanahandari Pemohon Kasasi Il yang bekerja berdasarkan kontrak kerjasehingga berkedudukan sama bukan sebagai

Leo Handoko, PNS. selaku Kepala Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo,e saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo,e saksi Angger Fahrul, selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta,e saksi Koentjoroadi Tri Hatmono Abdi dalem pakualaman, sbagai stafpengageng kawedanan Kaprajan yang mengurusi masalahPertanahan (Panitikismo).

) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuInstansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi)dan ditetapbkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi D.

dikelola Termohon Kasasi dalam bentuk uang denganjumlah besaran Rp.147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh jutarupiah) sehingga Pemohon Kasasi Il menganggap bahwa penghitungannilai besaran ganti kerugian dibuat tanoa dasar yang jelas dikarenakansaksi Purwoko bukanlah ahli dibidang tambak udang dan tidakmempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

Leo Handaka selaku Kepala Bidang pada Dinas Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulon Progo;Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan;Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger Fahrul Febriantoketerangannya tidak di bawah sumpah karena Termohon Kasasikeberatan

dengan alasan saksi mendapat upah dari Pemohon Kasasi Il,namun Pemohon Kasasi II berpendapat saksi fakta dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathunsebagai pemenang tender atas pekerjaan sebagai penilai pertanahandari Pemohon Kasasi Il yang bekerja berdasarkan kontrak kerjasehingga berkedudukan sama bukan sebagai atasan ataupun bawahan,namun keberatan Pemohon Kasasi II ditolak oleh Ketua Majelis Hakimdan saksi memberikan keterangan tanpa disumpah;Serta telah pula

Leo Handoko, PNS. selaku Kepala Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;e Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo;e Saksi Angger Fahrul, selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta;e Saksi Koentjoroadi Tri Hatmono Abdi dalem pakualaman, sebagaistaf Pengageng Kawedanan Kaprajan yang mengurusi masalahPertanahan (Panitikismo);(Semua keterangan

Nomor 3530 K/Padt/2016Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo pada Lampiran II PerdaKabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014, karena telahmendirikan tambak di luar zonasi peruntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan :e Saksi Angger Fahrul selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan, yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa

Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagaipenilai pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak AngkasaPura selaku Instansi yang memerlukan tanah (berdasarkanproses tender resmi) dan ditetapkan oleh Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.

Leo Handaka selaku Kepala Bidang pada Dinas Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulon Progo; Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (Semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger Fahrul Febriantoketerangannya tidak di bawah sumpah karena Termohon Kasasikeberatan

dengan alasan saksi mendapat upah dari Pemohon Kasasi Il,namun Pemohon Kasasi II berpendapat saksi fakta dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathunsebagai pemenang tender atas pekerjaan sebagai penilai pertanahandari Pemohon Kasasi Il yang bekerja berdasarkan kontrak kerjasehingga berkedudukan sama bukan sebagai atasan ataupun bawahan,namun keberatan Pemohon Kasasi II ditolak oleh Ketua Majelis Hakimdan saksi memberikan keterangan tanpa disumpah;Serta telah pula

Nomor 3502 K/Pdt/2016Saksi Angger Fahrul, selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta;Saksi Koentjoroadi Tri Hatmono Abdi Dalem Pakualaman, sebagaiStaf Pengageng Kawedanan Kaprajan yang mengurusi masalahPertanahan (Panitikismo);(semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah);Serta telah diperlinatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakuisah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang

) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuInstansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi)dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi D.

digarap/dikelola Termohon Kasasidalam bentuk uang dengan jumlah besaran Rp85.000.000,00 (delapanpuluh lima juta rupiah) sehingga Pemohon Kasasi I menganggap bahwapenghitungan nilai besaran ganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelasdikarenakan saksi Purwoko bukanlah ahli dibidang tambak udang dan tidakmempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

PSBI
Turut Tergugat:
2.KJPP MBPRU
3.PT. KCIC
4.sdr. Cengceng Namara

Berdasarkan kunjungan penggugat pada lebih dari 10 KJPP (KantorJasa Penilai Publik) di wilayah Surabaya dan Sidoarjo telahmendapatkan informasi, bahwa pasar untuk wilayah Karangpilang 0jalan / depan jalan pada akhirakhir bulan tahun 2015 yaituRp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) dan setelah melihat posisi objekgugatan aquo memberi kisaran ania Rp. 5.500.000 (lima juta limaratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.800.000, (lima juta delapanratus ribu rupiah).

Urusanurusan pindah rumah, dll Bahwa berdasarkan informasi dari KJPP, nilai ekonomis plus / nonphisik kisaran 15% 20% dari harga pasar.

Bahwa penggugat meminta agar bersedia menjadi saksi ahli dalampersidangan dengan membayar biaya administrasi danlainlainsesuai dengan ketentuan yang berlaku di kantor tersebut kepadapihak KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) yang dikunjungi, ada 3 KJPPyang terus terang menyampaikan bahwa akan bermasalah denganpihak MAPPI (Masyarakat Penilai Publik Indonesia) di Jakarta, olehHal 7 dari 40 Putusan Perk No. 661/Pdt.G/2016/PN.Sby5.7.4Dedkarena itu mereka menolak / tidak bersedia memenuhi permintaanpenggugat

P2/KJPP ADHISBY/IX/2015 tanggal14 September 2015 222 eon one nnn nnn nnn ene nn ee5. Dalam Penilaian terhadap Pengadaan Tanah bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum ini kami memakai Dasar Nilai Penggantian Wajar sesuaiStandar Penilaian Indonesia (SPI) 306.

manfaat jasaatau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyekjJual beli jasa, dengan konsumen dilarang untuk mangajukantuntutan ganti rugi atau tuntutan dalam bentuk apapun kepadaTergugat hal ini sama dengan mengurangi harta kekayaanHalaman 2 dari 19 hal putusan No:157/PDT/2018/PT BDGkonsumen karena harga agunan milik konsumen akan dilelang olehTergugat sesuai keinginan Tergugat berdasarkan hutangPenggugat kepada Tergugat tanpa mempertimbangkan penilaiandari kantor Jasa Penilai Properti (KJPP

langsung untuk melakukansegala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yangdibeli oleh konsumen secara angsuran, dengan konsumenmemberikn kuasa kepada Tergugat untuk menjual ataumengalinkan jaminan dengan cara apapun pada pihak ketiga halini Sama dengan bukan hanya mengurangi harta kekayaankonsumen karena harga agunan milik kKonsumen akan dilelangoleh Tergugat sesuai keinginan Tergugat berdasarkan hutangPenggugat kepada Tergugat tanpa mempertimbangkan penilaiandari Kantor Jasa Penilai Properti (KJPP

manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaanHalaman 4 dari 19 hal putusan No:157/PDT/2018/PT BDGkonsumen yang menjadi obyek jual beli jasa, dengankonsumen dilarang untuk mengajukan tuntutan ganti rugiatau tuntutan dalam bentuk apapun kepada Tergugat hal inisama dengan mengurangi harta kekayaan konsumen karenaharga agunan milik konsumen akan dilelang oleh Tergugat sesuai keinginan Tergugat berdasarkan hutang Penggugatkepada Tergugat tanopa mempertimbangkan penilaian darikantor Jasa Penilai Properti (KJPP

Nomor 2311 K/Pdt/2016Dalam jawaban dari Termohon 1 dan Termohon 2 yang bertanggung jawabadalah KJPP Toto Suharto dan Rekan, di dalam Perma Mahkamah AgungNomor 3 Tahun 2016 Termohon Keberatan Lembaga Pertanahan sebagaiLembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pertanahan;Dalam jawaban Termohon dan Termohon II ganti rugi tanah disepakatidalam bentuk uang Majelis Hakim langsung menerima jawaban dariTermohon Kasasi dan Termohon Kasasi II, bahwa ganti rugi dengan uangMajelis Hakim tidak

Tanah sawah terletak dipinggir Jalan Desa Rp125.000,00 (seratus duapuluh lima ribu rupiah);Seharusnya Majelis Hakim harus menghitung juga pada waktu penetapantanggal 30 Desember Tahun 2015 yang ditetapkan oleh KJPP Toto Suhartodan Rekan sebagai berikut:a. Tanah Pekarangan terletak di pinggir Jalan Kecamatan Rp350.000,00 (tigaratus lima puluh ribu rupiah);b. Tanah Pekarangan terletak di pinggir Jalan Desa Rp250.000,00 (dua ratuslima puluh ribu rupiah);c.

Dinas PUPR Kota Banjarbaru
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Banjarbaru
3.Hani Muntoha selaku Pimpinan Cabang Kantor Jasa Penilai Public Wahyu Yasir Purnamasari "KJPP - WYP"

Penggugat:
PT IFS CAPITAL INDONESIA
Tergugat:
1.KJPP ISKANDAR DAN REKAN
2.H. SAMLAWI
3.RUGAYAH
4.MULYONO SANTOSO
Turut Tergugat:
1.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG
2.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

urut 7, PetaBidang Nomor 47/PBT/PaPT/X1/2016 Asmirah, Daftar Nominatif nomor urut 10, Peta Bidang Nomor50/PBT/PAPT/XI/2016Bahwa Lembaga Penilai Harga terhadap tanah Para Penggugat adalahKantor Jasa Penilai Publik Abdullah Fitriantoro dan Rekan CabangPekanbaru yang merupakan Tim Penilai yang Independen dan profesionaluntuk penilaian ganti kerugian tanah yang telah memiliki izin dari MenteriAgraria dan Tata Ruang / BPN dan Menteri Keuangan ;Bahwa hasil penilaian harga yang telah ditetapbkan oleh KJPP

dan Rekan Cabang Pekanbaru telah diserahkan pada acaraMusyawarah Bentuk Ganti Kerugian dan Penyampaian Nilai Uang GantiKerugian dengan masyarakat pada tanggal 6 Desember 2016 di AulaHalaman 12 dari 31 HalamanPutusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN DumKantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai (Berita Acara Kesepakatan Nomor112/BA/PAPT/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016).Bahwa Tergugat dalam acara Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian danPenyampaian Nilai Uang Ganti Kerugian selalu mengikutsertakan Personildari Appraisal KJPP

Abdullah Fitriantoro dan Rekan Cabang Pekanbaruapabila ada masyarakat yang ingin bertanya langsung tentang bagaimanatim appraisal menilai tanahnya;Bahwa sesuai dengan UndangUndang No. 2 Tahun 2012 nilai uang gantikerugian yang di tetapkan oleh KJPP Abdullah Fitriantoro danRekan KantorCabang Pekanbaru adalah harga wajar bukan harga pasar.

Bahwa sesuai dengan UndangUndang No. 2 Tahun 2012 nilai uang gantikerugian yang ditetapbkan oleh KJPP Abdullah Fitriantoro dan RekanKantor Cabang Pekanbaru adalah harga wajar bukan harga pasar.Nilaiyang diberikan appraisal bukanlah yang tertera dalam dalil para Penggugattetapi sebagai berikut: Panomin, 12.614 m2 x Rp.7.850, =Rp.99.019.900 (belum termasuknilai non fisik dan tanaman).

Rp 7000 (tujuhrubu rupiah) per meter bujur sangkar, terhadap besar ganti kerugianHalaman 26 dari 31 HalamanPutusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Dumini semula Para Penggugat tidak menyetujuinya karena ganti rugiyang ditawarkan kepada Para Penggugat dinilai tidak layak dantidak menurut caracara yang diatur dengan ketentuan peraturanperundangundangan.Angka 6: Bahwa Tergugat dalam acara Musyawarah Bentuk Ganti Kerugiandan Penyampaian Nilai Uang Ganti Kerugian selalu mengikutsertakan Personil dari Appraisal KJPP

PURBA JOHARI SILITONGA, disebut : bukti P.4;Fotocopy Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru Kandis DumaiNomor: 04.1/BA/VKSPPT/I/2020 tanggal 31012020, disebut : bukti P.5;Fotocopy 1 lembar Hasil Penilaian Ganti Kerugian Tanah dari Kantor Jasa PenilalPublik/KJPP ABDULLAH FITRIANTORO & REKAN, disebut : bukti P.6;Fotocopy Undangan Musyawarah Bentuk Ganti Rugi terhadap tanah warga masyarakatyang terkena Jalan Tol Pekanbaru kandis Dumai Nomor 19/UNDP2T/III/2020tanggal 06 Maret 2020, disebut

.Bahwa pada dasarnya dalam setiap pelaksanaan lelang disyaratkanadanya nilai limit sebagai harga minimal barang yang akan dilelang yangditetapkan oleh Penjual sebagaimana ketentuan dalam Pasal 35Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.24.Bahwa mengenai penentuan/penetapan nilai limit lelang atas ObjekSengketa, maka TERGUGAT telah menggunakan jasa dari Kantor JasaPenilai Independen ("KJPP

) Sapto, Kasmodiard danRekan,sebagaimana hasil penilaian tanggal 27 Februari 2012 Nomor04/118/KJPPSKR/S/I/2012 dan tanggal 12 Juli 2013 Nomor04/0024/BCAUPPA/KJPPSKR/S/V1/2013Penggunaan jasa KJPP Sapto, Kasmodiard dan Rekan olehTERGUGAT untuk menentukan nilai limit lelang Objek Sengketatersebut adalah sesuai ketentuan Pasal 36 angka 1 dan 2 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang yang menyatakan

Pasal 70Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang.27.Bahwa penurunan limit lelang sebagaimana TERGUGAT uraikan padaangka 20 tersebut di atas merupakan hal yang wajar dan dibenarkanhukum karena masih diatas nilai likuidasi sebagaimana ditentukan dalamhasil penilaian tanggal 27 Februari 2012 Nomor 04/118/KJPPSKR/S/IV2012 dan tanggal 12 Juli 2013 Nomor 04/0024/BCAUPPA/KJPPSKR/S/V1/2013 dari penilai independen KJPP Sapto,Kasmodiard dan Rekan,serta memang diatur

Bukti T1 dan TIl20;21.Foto copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Nomor 04/118/KJPPSKR/S/I/2012 tanggal 27 Februari 2012 dari KJPP Sapto, Kasmodiard,danRekan, diberi tanda ........... Bukti T1 dan Tilk21;22.Foto copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan No. 04/0024/BCAUPPA/KJPPSKR/S/VIV/2013 tanggal 12 Juli 2013 dari KJPP Sapto,Kasmodiard, dan Rekan diberi tanda................

Termohon Keberatan II dalam hal ini tidakmempunyai kewenangan melakukan penilaian atas keberatan dari Pemohon,karena penilaian ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman Jalur Rel Kereta Apidi Pangkajene dan Kepulauan dilakukan oleh Tim Independen KJPP ADITYAISKANDAR DAN REKAN sesuai kontrak kerja antara Pihak Balai TeknikPerkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur selaku Pemberi Kerja denganKJPP ADITYA ISKANDAR DAN REKAN Nomor PL.403/LTSR/IX/2018 Tanggal24 September 2018;4.

Bahwa Termohon Keberatan II dalam Musyawarah Bentuk Ganti Kerugiandalam Pengadaan Tanah Rel Kereta Api bertugas sebagai Fasilitatormenyampaikan kepada Instansi yang memerlukan tanah dalam hal ini BalaiTeknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur dan Masyarakat yang hadirtentang Besarnya Ganti Kerugian yang dibuat oleh KJPP ADITYA ISKANDARDAN REKAN dan menyampaikan untuk bentuk ganti kerugian yang diinginkanoleh Pemohon;5.

Kontrak Perjanjian dengan pihak Appraisal KJPP Aditya Iskandar danRekan Nomor : PL.403/L/TSR/IX/2018 tanggal 24 September 2018 yangselanjutnya diberi tanda T.210;11. Surat Penyampaian DPPT Nomor : UM.002/63/KBPTJT/III/2017 tanggal21 Maret 2017 yang selanjutnya diberi tanda T.211;12.

Maros), yang mana di dalamnya diketahui bahwa pemenangseleksi penilai adalah KJPP Aditya Iskandar dan Rekan; Bahwa pada tanggal 24 September 2018, dibuatlah Surat Perjanjian UntukMelaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi: Penilaian (Appraisal) UntukJalur KA di Kab.

Bahwa penilai (appraisal) dalam hal ini KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik)Aditya Iskandar dan Partner menandatangani Surat Perjanjian UntukMelaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi: Penilaian (Appraisal) UntukJalur KA di Kab.

sedikitRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Pasal 49 PMK 27/2016 menyatakan bahwa Dalam pelaksanaan LelangEksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, dan Lelang EksekusiHarta Pailit, Nilai Limit ditetapkan paling sedikit sama dengan Nilai Likuidasi;Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalam pelaksanaan lelangatas Objek Hak Tanggungan (jaminan) SHM Nomor 1319/Mulyaharja,Tergugat selaku Penjual telah menetapkan nilai limit lelang denganmendasarkan pada hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

)Miduk Totok dan Rekan, dengan Laporan Nomor File: 0290SR/MTR.TWPN.PLM/10/17 tanggal 3 Oktober 2017, yang mana dalam penilaiannya tidakmempunyai kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atashasil penilaian, serta dilakukan secara independen berdasarkan kompetensiyang dimilikinya, dan karenanya hasil penilaian dari KIPP Miduk Totok danRekan adalah Sah Menurut Hukum;Dalam hal mana diperoleh hasil penilaian dari KJPP Miduk Totok dan Rekanatas jaminan SHM Nomor 1319/Mulyaharja, sebagai

Gugus RimbartaNomor 783/JAPSAMCBG/EXT/16, tanggal 28 Juni 2016, perihal: SuratPeringatan Terakhir (Bukti T8);Fotokopi Bukti Pengiriman atas Dokumen Surat Peringatan Terakhir melaluijasa pengiriman Speedy Turtle Courier tertanggal 29 Juni 2016 (Bukti T9);Fotokopi Laporan Ringkas Hasil Penilaian Agunan Kredit atas nama PT GugusRimbarta dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Miduk Totok & Rekan,dengan Nomor Laporan: 0290SR/MTR.TWPN.PLM/10/17 tanggal 3 Oktober2017 (Bukti T10);Halaman 13 dari 19 halaman

tujuan untuk membahas mengenai penentuan harga melaluipenetapan tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa jika maudipercepat proses penilaian harga tanah oleh tim independen maka dapatdiatur dengan tim independen, dan untuk pengaturan tersebut diperlukandana;Bahwa proses penilaian harga tanah oleh tim independen dapatdipercepat namun untuk pengaturan percepatan tersebut diperlukan danasekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ataspenjelasan Terdakwa, dana tersebut akan dibagi lagi ke KJPP

Nomor 1046 K/Pid.Sus/2017proses penilaian harga tanah oleh tim independen maka dapat diatur dengantim independen, dan untuk pengaturan tersebut diperlukan dana;Bahwa penilaian harga tanah dilakukan oleh KJPP Sih Wiryadi dan Rekandengan nilai kontrak Rp244.233.000,00 yang bersumber dari APBDKabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2009;Bahwa proses penilaian harga tanah oleh tim independen dapat dipercepatnamun untuk pengaturan percepatan tersebut diperlukan dana sekitarRp150.000.000,00 (seratus

Nomor 1046 K/Pid.Sus/2017namun tidak memiliki jabatan terkait pengadaan KJPP PT. Duta Wiryasebagaimana keterangan saksi Akbar, saksi Ir. Surodal dan keteranganTerdakwa dengan hadiah atau Janji tersebut.

Olehkarena itu pada saat proses pembentukan KJPP pada tahun 2009 Terdakwabukanlah pihak yang memiliki jabatan yang mempunyai peran dalammenentukan KJPP, apalagi mempercepat proses pemenilaian harga tanahSdr. jarwo. Sehingga dengan demikian cukup jelas dan tegas, sesuai faktapersidangan tidak adanya bukti yang cukup tentang adanya peran Terdakwadalam mempercepat proses penilaian harga tanah dimkasud.

Nomor 1046 K/Pid.Sus/2017independen untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten,bahwa ketika itu penunjukan jasa penilai publik dimenangkan oleh KJPP SihWiryadi;7. Bahwa berhubung karena Saksi Jarwo dan Saksi Kasim Assegaf tidakmempunyai dana maka disepakati akan diberikan kepada Terdakwa setelahproses pembayaran ganti rugi lahan selesai dibayarkan kepada Saksi Jarwoselaku pemilik tanah;8.

Penggugat kurang pihaksehingga tidak lengkap, karena masih ada pihak lain dalampermasalahan ini yang tidak digugat oleh penggugat sebagai pihak yangberkepentingan (p/urium litis consortium) yaitu KANTOR JASA PENILAIPUBLIK (KJPP) dengan demikian apabila persidangan ini tetapdilanjutkan dan diputus, maka tidak dapat menyelesaikan masalah yangsebenarnya dengan menyeluruh dan tuntas apabila pihak KJPP tidakikut dilibatkan, untuk itu. sudah seharusnya Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara

Tte4.74.8masyarakat yaitu sebesar Rp. 6.071.311.091 (enam milyar tujuhpuluh satu juta tiga ratus sebelas ribu Sembilan puluh satu rupiah).Bahwa sebagian dari Penggugat yang dilintasi jalur SUTTtermasuk dalam daftar penerima konpensasi Sampai saat ini belummau menarima besarnya nilai Kompenasi yang telah ditetapkannilai/oesarannya sesuai keputusan KJPP, namun dengan itikadbaik maka tergugat tetap membayar konpensasi berdasarkanperhitungan KJPP dan menitipbkan biaya konpensasi ParaPenggugat di Pengadilan

Dalam hal ini Tergugat tidak mempunyaikapasitas untuk menentukan berapa besarnya nilai konpensasi danditentukan oleh Lembaga Penilai Profesional dan IndependenyaituKANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP). gugatan Penggugat kurang pihakkarena masih ada pihak lain dalam permasalahan ini yang tidak digugatoleh penggugat sebagai pihak yang berkepentingan (plurium litisconsortium) yaitu KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)3 Fundamentum Petendi Gugatan Penggugat Kabur, Tidak Jelas (ObscuurLibel).a.

Bahwa karena 8 (delapan) orang Tergugat dalam Rekonvensi / PenggugataT ao Se PPdalam Konvensi sebagaimana dimaksud pada point 2 diatas yangbangunan/tanahnya dilintasi jalur SUTT termasuk dalam daftar penerimakonpensasi sampai saat ini belum mau menerima besarnya nilai Kompenasiyang telah ditetapbkan sesuai keputusan Lembaga KJPP maka dengan itikadbaik berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 3 Peraturan Mentri Energi danSumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018, Tergugatdalam Konvensi

, pada sisi yang lain karena ketidakjelasan formulaperhitungan kompensasi olen KJPP tersebut, maka Para Penggugat/TergugatRekonvensi tidak mau menerima Biaya Kompensasi tersebut, untuk itu makadalil tersebut patut dikesampingkan;Halaman 88 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.

HERMAN RATMOKO, KJPP MBPRUDenpasar Bali. sedangkan Para Tergugat menunjuk appraisal NI MADETJANDRA KASIH, KJPP Kuta Bali.

HERMAN RATMOKO, KJPP MBPRU DenpasarBali. ) telah ternyata nilai harga jual Hotel Segara Bukit lebih kecil dari Rp.12.500.000.000, ( dua belas milyar lima ratus juta rupiah ) yaitu : Rp.8.907.000.000, ( delapan milyar sembilan ratus tujuh juta rupiah ).

Bank Panin) yaitu melalaui KJPP Guntur, Eki, Andri danRekan terhadap Aset jaminan milik Para Penggugat yaitu tanahn danbangunan toko yang terletak di Jalan Usman sadar No. 167, KelurahanSukorame, Kecamatan Gresik, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Sertifikatnomor: 18, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Gresik seluas 1.010 M2(seriobu sepuluh meter persegi) atas nama Penggugat dan Sertifikat nomor:1250, Kelurahan Sukorame, kecamatan Gresik, seluas 2.025 M2 (dua ribudua lima meter persegi) atas nama Penggugat

Bank Panin) yaitu melalaui KJPP Guntur, Eki, Andri danRekan terhadap Aset jaminan milik Para Penggugat yaitu tanah danbangunan toko yang terletak di Jalan Usman sadar No. 167, KelurahanSukorame, Kecamatan Gresik, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Sertifikatnomor: 18, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Gresik seluas 1.010 M2(seriobu sepuluh meter persegi) atas nama Penggugat dan Sertifikat nomor:1250, Kelurahan Sukorame, kecamatan Gresik, seluas 2.025 M2 (dua ribudua lima meter persegi) atas nama Penggugat

Bank Panin) yaitu melalaui KJPP Guntur, Eki, Andri danRekan tertanggal 24 Maret 2018 yang telah ditetapkan penilaian dari assetjaminan tersebut sebesar Rp. 34.713.500.000, (tiga puluh empat milyartujuh ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) atau hasil dari nilai Lelangakan jatuh turun drastis dari penetapan nilai asset yang dilakukan olehTergugatdan Turut Tergugat ;Bahwa atas dasar tersebut Para Penggugat mohon kepada Majelis HakimPemeriksa perkara ini untuk dapat memerintahkan Tergugat dan

Lampirandari undangan tersebut kami sertakan sebagai Lampiran 5.10.Dalam rapat tersebut Dinas Tata Air Prov DKI Jakarta melalui KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik ) Ristia Kurnia telah menilai tanah kamitersebut tanpa ada rincian berapa besarnya kerugian materiel dan berapabesarnya kerugian immateriel (yaitu jumlah penilaian rician antara tanah danbangunan termasuk atas lamanya menunggu selama 31 tahun).Copy suratpenilaian dari KJPP Ristia Kurnia tersebut terlampir pada.....lampiran 5.11.Penilaian

dari KJPP Ristia Kurnia tersebut menjadikan kami memohonkeadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.BESARNYATUNTUTAN GANTIRUGI DAN KETERLAMBATANPEMBAYARANNYA.Tuntutan Ganti Rugi dan keterlambatanya, kami perhitungkan denganbungaberbunga untuk jangka waktu 31 tahun.Bahwa besarnya kerugian yang diperhitungkan ini terdiri dari dua macamyaitu. kerugian materiel dan kerugian immateriel ( Lihat kesepakatanHalaman 14 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 522/Pat.

maka guna memenuhibatas waktu untuk mengajukan keberatan adalah 14 (EmpatBelas) hari kerja sejak dilakukan musyawarah dan hal tidaktercapainya kesepakatan, pemilik tanah harus mengajukankeberatan / gugatan kepada Pengadilan Negeri JakartaSelatan paling lama tanggal 27 November 2017.ILGUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK / KURANG LENGKAP(PLURIUM LITIS CONSORTIUM)Gugatan Penggugattidak lengkap karena tidak mengikut sertakanpihak lain yang terkait dalam perkara Aquo sebagai Tergugat yaituAppraisal dari KJPP

Ristia Kurnia yang mengeluarkan besarnyanilaiangka ganti kerugian tanah aquo, sehingga mengakibatkan gugatan kurangpihak;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat keterlibatan KJPP Ristia Kurniaadalah untuk membantu kepentingan Tergugat!

dan Tergugat Il untuk menaksirbesaran ganti kerugian pengadaan tanah dalam pelaksanaan PembangunanWaduk Mangga Bolong Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa,Kota Administrasi Jakarta Selatan, sehingga tidak ditariknya KJPP Ristia Kurniadalam perkara aquo tidak mengakibatkan gugatan kurang pihak, maka dengandemikian eksepsi ini tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;3) Gugatan Penggugatkabur atau tidak jelas (obscuurlibels):Halaman 45 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 522/Pat.

Aritonang
7.Rahim
8.Susiana
9.Sunardiana
Tergugat:
9.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
10.Kantor Jasa Penailai Publik KJPP Andi Iswitardiyanto & Rekan
11.Kementrian ATR/BPN Kepala Kanwil Sumatera Utara
Turut Tergugat:
11.Gubernur Sumatera Utara
12.Bupati Batu Bara
13.PT. Waskita Karya

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ANDI ISWITARDIYANTO & REKAN, JalanKalimalang Komplek Pusbinal PU No. C1, Pondok Bambu,Duren Sawit, Jakarta Timur DKI Jakarta dalam hal inididampingi oleh Kuasa Hukumnya Faisal Wan, SH.,Dafidson Rajagukguk, SH., MH., dan Hutur Irvan V.Pandiangan, SH.

Hal inisudah sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sumatera Utara Selaku Ketua Panitia Pengadaan TanahNomor : 148/KEP12/V/2019 memutuskan Penetapan Jasa Penilai atauPenilai Publik KJPP Andi Iswitardiyanto dan Rekan, beralamat di JalanKalimalang Komplek Pusbinal PU No. C1 Kel. Pondok Bambu, Kec.

Fotokopi Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 278/SK600.PT.01.01/VIII/2020 tanggal 24Agustus 2020 tentang Pemberian Lisensi Penilai Pertanahan Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Andi Tiffani dan Rekan. Selanjutnya diberi tanda TII8;9.

Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : HK.02.03/015415CB/V1/25/2019 tanggal 25 Juni 2019 antara Pejabat Pembuat KomitmenPTJT Tebing Tinggi Kuala Tanjung Rantau Prapat dengan KJPP AndiIswitardiyanto & Rekan. Selanjutnya diberi tanda TII14;15. Fotokopi Surat Nomor : 590/3551/1.1.2/2019 tanggal 10 April 2019Perihal Data Harga Tanaman di Kabupaten Simalungun dari SekretarisDaerah Kabupaten Simalungun yang ditujukan kepada KJPP PungSZulkarnain & Rekan. Selanjutnya diberi tanda TII15;16.

Fotokopi Surat Nomor : 520/2193/20.5/2019 tanggal 8 April 2019Perihal : Penyampaian Daftar Harga Tanaman dari Kepala BidangPerkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun yang ditujukan kepadaKepala Kantor KJPP PungS Zulkarnain dan Rekan. Selanjutnya diberitanda TII16;17.